Sleman – Sambut peringatan Hari Jadi ke-79 Kalurahan Argomulyo, seluruh aparat kaluran menggelar sejumlah acara. Salah satunya ialah berdoa bersama yang berlangsung di aula Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Selasa (15/7/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Lurah, Carik, Kasie, Kaur, staff, Dukuh serta BPKal dan Pendamping Budaya. Selain berdoa, mereka berkordinasi membahas persiapan menyambut HUT ke-79 Kalurahan Argomulyo. Adapun rangkaian kegiatan yang ditetapkan yaitu upacara pada Rabu 16 Juli 2025. Kemudian pagelaran wayang kulit dengan lima dalang Argomulyo pada Sabtu 19 Juli 2025, dan pagelaran Ketoprak Argo Budaya dengan para pemain yang melibatkan seluruh Pamong Argomulyo, pada 20 Juli 2025. 

Acara kegiatan Hari Jadi diwali dengan Ziarah Kubur ke Makam Lurah sebelum Argomulyo  berdiri serta Lurah Pertama Argomulyo. Dalam sejarah diawali dari bergabungnya empat kalurahan yang terdiri dari Kalurahan Tegalsari dengan empat Padukuhan yaitu Randusari, Kuwang, Kebur Lor dan Kebur Kidul.

Kemudian Kalurahan Panggung sari dengan lima Padukuhan yaitu Panggung, Kliwang, Teplok, Suruh dan Bakalan. Kalurahan Losari dengan enam Padukuhan yaitu Jetis, Karanglo, Jaranan, Cangkringan, Brongkol dan Sewon. Kalurahan Jiwosari dengan tujuh Padukuhan yaitu Mudal, Gayam, Jiwan, kauman, Dliring, Banaran dan Gadingan.

Kasie Kamituwa Argomulyo, Ir Haryadi menyampaikan kegiatan ini adalah wujud generasi penerus untuk tidak melupakan Sejarah. “Bakti terhadap leluhur harus terus dipupuk jangan sampai sejarah ini berhenti pada sekarang namun kita ikut bertanggung jawab untuk mengenalkan kepada generasi penerus kita,” ujarnya.

Acara dilanjutkan dengan ziarah makam para lurah Argomulyo, yaitu Lurah Jiwosari, Mbah Diporejo yang dimakamkan di Dliring. Kemudian mbah Kromo Dimejo di makam Kebur Lor, Kalurahan Panggung Sari. Mbah Joyo Werdoyo di makam Kebur Kidul, Kalurahan Tegalsari, dan Lurah Pertama Argomulyo, Stefanus Nolojoyo yang juga dimakamkan di Kebur Lor. (Marmansyah / Kim Wara Aji Cangkringan)

Sleman – Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menggadakan pelatihan pembuatan hijab ecoprint bagi ibu rumah tangga dan pelaku UMKM di Kampung Emas Krapyak IX, Seyegan, Sleman, pada Selasa (15/7/2025).

Kegiatan dalam rangka Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dipimpin oleh perwakilan Program Studi Sarjana Terapan Tata Busana, Departemen Pendidikan Vokasi UNY, Nur Kholifah.

Dalam sambutannya, Nur Kholifah menyampaikan bahwa pelatihan dirancang bukan sekadar transfer keterampilan teknis. Melainkan sebagai intervensi sosial yang partisipatif dan kontekstual.

“Pelatihan ini menjadi media untuk membangun kemandirian ekonomi perempuan desa dengan pendekatan yang menggabungkan nilai budaya, lingkungan, dan pemberdayaan,” ujarnya.

Menggunakan teknik ecoprint yang ramah lingkungan dengan bahan alami seperti daun jati, jarak, dan jambu, para peserta dilatih memproduksi hijab bermotif khas dengan nilai estetika tinggi. Proses ini bukan hanya menghasilkan produk tekstil bernilai jual, namun juga mengedukasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pelatihan dilaksanakan dengan pendekatan participatory action research (PAR), yang mencakup tahapan identifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan strategi pelatihan, pelaksanaan, hingga evaluasi dampak.

“Lebih dari sekadar pelatihan, kami ingin membangun ekosistem belajar yang partisipatif. Harapannya, perempuan di kampung ini dapat mengambil peran lebih aktif dalam pembangunan ekonomi lokal,” tambah Nur Kholifah.

Program ini menjadi bagian untuk mewujudkan UNY Berdampak, sejalan dengan arahan Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi melalui program Diktisaintek Berdampak, yang mendorong sinergi antara pendidikan vokasi dan kebutuhan riil masyarakat.

Kampung Emas Krapyak IX telah menjadi wilayah dampingan UNY sejak 2023 dan berfungsi sebagai laboratorium sosial dalam pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi.

Pelatihan hijab ecoprint ini diharapkan dapat berkembang menjadi usaha kelompok masyarakat yang berkelanjutan dan terhubung dengan potensi wisata edukatif berbasis tekstil lokal.

“Kami tengah menyiapkan fase lanjutan berupa pendampingan bisnis, pengembangan produk turunan, dan pelatihan digital marketing agar produk-produk ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas,” jelas Nur Kholifah.

Melalui pelatihan ini, UNY menegaskan bahwa inovasi lokal yang digerakkan oleh perempuan desa mampu menjadi instrumen transformasi sosial yang inklusif, berdaya, dan berkelanjutan.  

Hijab ecoprint tidak hanya menjadi produk kreatif, tetapi juga simbol pergerakan perempuan menuju masa depan yang lebih mandiri dan bermartabat. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman mengadakan bimbingan teknis (bimtek) Peningkatan Kapasitas Bumkalma dalam rangka Pengembangan Unit Usaha di Kapanewon Seyegan. Bimtek yang merupakan kegiatan PUPM tersebut dilaksanakan pada, Selasa (15/7/2025), di Aula Lantai II Kapanewon Seyegan.

Bimtek tersebut dihadiri oleh Panewu Seyegan beserta jajarannya, Lurah dari lima Kalurahan, Pengawas Bumkalma, pengurus Bumkalma, Pendamping Desa dan Ulu ulu.

Panewu Seyegan, Agung Indarto dalam sambutan menyampaikan bahwa dengan adanya bimtek ini diharapkan Bumkalma lebih berkembang, terutama dalam upaya peningkatan kemampuan pengembangan usaha. Agung juga menyinggung tentang berdirinya Koperasi Merah Putih yang diharapkan bisa bersinergi dan saling memperkuat.

“Keberadaan Koperasi Merah Putih jangan dikonotasikan sebagai hal yang negatif, sehingga dalam menjalankan usahanya nantinya tidak saling mematikan,” pesan Agung.

Ia menambahkan, sebagai penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG), Bumkalma jelas berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kerja sama dengan lembaga lain (swasta) diharapkan semakin luas dan terbuka, sehingga kegiatan Bumkalma bisa berkembang.

Direktur Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), Abdul Latip selaku narasumber menuturkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bisa didirikan oleh Bumkalma. LKM sendiri merupakan lembaga jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan, dan sebagai jasa konsultasi pengembangan usaha.

“LKM ini lembaga berbadan hukum bisa berbentuk Koperasi, Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah termasuk di dalamnya adalah Bumdes,” jelas Abdul Latip.

Ia pun menjelaskan juga tentang kepemilikan LKM dan permodalannya berdasarkan bentuk LKM sendiri. Misalnya LKM dalam bentuk PT/Perusda, modal minimalnya sebesar 1 milyar.

“Kegiatan usaha LKM adalah penyaluran pinjaman/pembiayaan, penghimpunan simpanan dan jasa konsultasi pengembangan usaha. LKM tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perbankan/asuransi,” tegas Abdul Latip.

LKM ini dalam operasionalnya juga ada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun perijinan ke OJK ini mempunyai beberapa syarat yaitu akte pendirian dan AD/ART, dokumen Rencana Kerja, Bukti modal disetor dan Surat Rekomendasi dari Pemda (kalau diperlukan).

OJK akan mengawasi kegiatan LKM. Pemerintah Daerah sendiri dapat memberikan dukungan permodalan dan fasilitasi. Sebagai upaya dalam pembinaan dan pengawasan, LKM wajib lapor keuangan.

Dibagian akhir, Abdul Latif menjelaskan tentang peran Bumdes dalam pendirian LKM yaitu sebagai pendiri/pemilik, sumber permodalan dan fasilitasi administrasi. Bumdes dapat mendirikan LKM dalam bentuk perusahaan daerah atau PT.

“Mengenai SOP dari LKM sendiri bertumpu pada kebijakan keuangan, pinjaman, akutansi, simpanan, kepegawaian dan operasional,” jelasnya diakhir paparan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Untuk menyatukan langkah, menyusun strategi, dan memperkuat peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam menghadapi tantangan era digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar rapat koordinasi kegiatan peningkatan kapasitas KIM yang berlangsung di Aula Krisna, Selasa (15/7/2025). Momen ini tidak hanya sekadar pertemuan administratif, namun juga menjadi ruang belajar bersama dalam mengelola arus informasi yang cepat dan kompleks.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Riris Puspita Wijaya Kridaningrat dalam sambutannya menekankan bahwa KIM adalah ujung tombak diseminasi informasi di tingkat akar rumput. Ia menyoroti pentingnya peran komunitas dalam menjembatani pemerintah dengan masyarakat, serta menangkal disinformasi yang semakin marak.

“KIM bukan hanya kelompok penyebar informasi, tapi juga motor penggerak literasi digital di wilayahnya,” ujarnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas merupakan investasi strategis untuk memperkuat ketahanan informasi daerah. Selain itu, Riris Puspita menyampaikan perlunya pemetaan KIM yang dilakukan oleh Dinas Kominfo kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2024 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika.

Menurut Riris Puspita, pemetaan KIM yang dilakukan oleh Dinas Kominfo kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola informasi di tingkat lokal. Dengan melakukan pendataan secara menyeluruh, pemerintah daerah dapat mengetahui sebaran, aktivitas, dan kapasitas masing-masing komunitas di wilayahnya. Hal ini penting agar program pembinaan, pelatihan, serta pendampingan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Melalui pemetaan, potensi KIM dalam mendukung program pembangunan daerah bisa dioptimalkan. Komunitas yang aktif dan inovatif dapat dijadikan mitra strategis dalam menyampaikan informasi publik, menangkal hoaks, hingga mempromosikan potensi lokal seperti pariwisata dan UMKM. Sebaliknya, komunitas yang masih pasif bisa diberi perhatian khusus agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai karakteristik wilayahnya.

Selanjutnya, Ia mendorong keikutsertaan KIM dalam kegiatan pariwara anti korupsi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi dari bulan Juli hingga akhir September 2025. Hal tersebut sebagai upaya membangun budaya integritas di tingkat akar rumput.

Menjadi agen informasi di tengah masyarakat, anggota KIM memiliki posisi strategis untuk menyampaikan pesan edukatif mengenai bahaya dan dampak korupsi terhadap kehidupan sosial dan pembangunan daerah.

“Melalui pemahaman yang kuat, KIM dapat menjadi pelopor penyebaran nilai-nilai antikorupsi yang konkret dan membumi,” harap Riris.

Sementara itu, Ketua Forum KIM DIY, H. Suripto berharap KIM yang telah dibentuk di wilayah kalurahan, kapanewon/kemantren wajib didaftarkan secara resmi di Kementerian Komunikasi dan Digital agar mudah mengakses ke platform digital resmi untuk diseminasi informasi.

Dengan terdaftar di maka otomatis mendapatkan akses ke kanal digital yang dikelola pemerintah. Platform ini memuat data, petunjuk teknis, berita, dan materi pendukung yang dapat membantu meningkatkan efektivitas penyebaran informasi. Selain itu, tersedia fitur pelaporan dan pendataan aktivitas, mendukung transparansi dan keteraturan pelaksanaan program KIM.

Terdaftar di laman adalah bukti legalitas dan pengakuan resmi sebagai mitra pemerintah dalam komunikasi publik. Hal ini mempermudah akses KIM kepada jejaring kerja sama dengan pemerintah daerah maupun pusat, serta memperkuat posisinya dalam advokasi isu-isu lokal

“Pendaftaran di bukan sekadar status administratif, melainkan langkah strategis guna meningkatkan kualitas, kredibilitas, dan jaringan komunitas dalam menjalankan fungsi vital sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026 di Sleman diwarnai kegiatan luar biasa yang menggugah keberanian dan edukasi lingkungan. Di Lembaga Pendidikan Islam Baitunnur Gentan, Kalurahan Sinduharjo, Sleman, anak-anak dari Kelompok Bermain (KB) dan Raudhatul Athfal (RA) tak hanya dikenalkan dengan suasana sekolah. Tetapi juga mendapat pengalaman langka yaitu berinteraksi langsung dengan hewan reptil seperti ular jinak.

Kegiatan edukatif ini melibatkan kerja sama dengan Karang Taruna Dharma Satria Nusantara (KT DSN), kelompok pemuda pecinta satwa dari Sardonoharjo yang secara rutin melakukan edukasi satwa ke berbagai sekolah. Di bawah pendampingan penuh, anak-anak diperbolehkan menyentuh, memegang, hingga mengalungkan ular jinak ke pundak mereka.

Sebanyak 10 anak dari KB dan 19 anak dari RA mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias, didampingi langsung oleh guru dan orang tua.

Kepala KB Baitunnur, Adik Wuryani dan Kepala RA Baitunnur, Lisa Pratiwi menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pendekatan pembelajaran berbasis karakter, keberanian, dan cinta lingkungan.

“Mengenalkan hewan reptil sejak dini bukan untuk menakuti, melainkan mendidik agar anak tidak fobia terhadap makhluk hidup. Ini juga menjadi momen awal yang menyenangkan dan penuh semangat dalam proses belajar mereka,” ujar Lisa Pratiwi, Selasa (15/7/2025).

Sementara, perwakilan Divisi Lingkungan Karang Taruna Sardonoharjo sekaligus koordinator komunitas pecinta hewan, Danar menjelaskan bahwa pendekatan edukatif seperti ini adalah cara efektif menanamkan rasa cinta terhadap alam sejak usia dini.

 “Anak-anak tak perlu takut dengan hewan, yang penting mereka tahu cara berinteraksi yang tepat. Edukasi ini melatih empati, rasa tanggung jawab, dan kepedulian pada lingkungan,” ujarnya.

Kegiatan MPLS ini menjadi sorotan karena menghadirkan metode pembelajaran yang tidak biasa, namun sangat efektif dalam membentuk keberanian, rasa percaya diri, dan pengalaman belajar yang menyenangkan. Suasana sekolah penuh dengan canda, tawa, dan semangat para siswa yang tampak menikmati setiap momen.

Dengan konsep seperti ini, MPLS di Sleman bukan hanya sekadar formalitas pengenalan sekolah. Melainkan langkah awal membentuk generasi yang tangguh, peduli lingkungan, dan siap menghadapi dunia dengan kepala tegak.(ESK – KIM DSN Ngaglik)