Sleman – Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) bukan sekadar kelompok warga yang aktif menyerap dan menyebarluaskan informasi. Lebih dari itu, KIM telah menjadi penggerak literasi digital dan agen perubahan di tingkat akar rumput. Hal ini ditegaskan dalam dialog interaktif bertajuk “Peran Penting KIM dalam Era Keterbukaan Informasi” yang disiarkan langsung dari Studio RRI Yogyakarta melalui kanal YouTube RRI Jogja Official, Selasa (15/7/2025).

Acara yang dipandu Host RRI Pro 1 Yogyakarta, Prima Hapsari tersebut menghadirkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Daerah Istimewa Yogyakarta, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho dan Ketua Forum KIM DIY, H. Suripto sebagai narasumber.

Dalam paparannya, Wahyu Nugroho menekankan bahwa KIM adalah mitra strategis pemerintah daerah dalam menyampaikan program-program pembangunan, terutama di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya KIM hadir bukan untuk menggantikan media, tetapi menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau media arus utama.

“Selain itu KIM dapat berfungsi sebagai mitra dialog dalam mendukung pelaksanaan semua kebijakan publik dan memonitoring pelaksanaannya,” sambungnya.

Sementara itu, H. Suripto menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar KIM lintas kabupaten/kota di DIY untuk meningkatkan kapasitas anggotanya. Pelatihan jurnalistik warga, pemanfaatan media sosial, dan peningkatan kemampuan digital marketing bagi anggota KIM juga sangat dibutuhkan.

Lebih lajuh, dialog tersebut tidak hanya menjadi ajang berbagi gagasan. Namun juga membuka ruang interaksi langsung dengan audiens melalui kolom komentar YouTube dan sambungan telepon RRI.

Sejumlah partisipan pun menyampaikan apresiasi terhadap keberadaan KIM yang selama ini dirasa mampu mendekatkan informasi penting kepada masyarakat pedesaan, terutama mengenai kebijakan publik, layanan sosial, dan potensi lokal.

Menanggapi hal itu, Wahyu Nugroho menyatakan bahwa ke depan, Dinas Kominfo DIY akan mendorong lebih banyak inovasi teknologi untuk mendukung kerja KIM, termasuk pengaktifan aplikasi khusus berbasis lokal yang dapat digunakan untuk pendistribusian informasi desa, pelaporan warga, dan promosi UMKM.

“Selain sebagai ujung tombak literasi digital di tingkat akar rumput, KIM membantu masyarakat memilah informasi yang benar di tengah derasnya arus hoaks dan disinformasi,” tandas Wahyu.

Sementara, H. Suripto menyampaikan bahwa Forum KIM DIY telah memetakan sejumlah tantangan yang dihadapi para anggotanya, mulai dari keterbatasan alat produksi konten, kesenjangan literasi digital, hingga belum maksimalnya dukungan anggaran dari pemerintah di tingkat kalurahan maupun kapanewon/kemantren.

“Diharapkan dengan adanya dialog ini, sinergi antara pemerintah, media publik seperti RRI, dan komunitas dapat semakin erat,” tandasnya.

Siaran langsung RRI Pro 1 Yogyakarta ini dinilai sebagai langkah konkret dalam memperkuat eksistensi KIM di ruang publik digital. Dalam kesempatan itu, para narasumber pun mendorong generasi muda untuk aktif bergabung di komunitas agar terjadi regenerasi dan kontinuitas dalam pengelolaan informasi komunitas berbasis nilai lokal dan kearifan budaya.

Melalui dialog interaktif ini, Forum KIM DIY menunjukkan komitmen untuk terus bertransformasi menjadi kekuatan informasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Kepala Dinas Kominfo DIY dan Ketua Forum KIM sepakat bahwa masa depan informasi yang sehat dimulai dari komunitas yang cerdas, kritis, dan berdaya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kapanewon Depok menyelenggarakan Workshop Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 (PK25) bagi para kader pendata dari Kalurahan Condongcatur. Kegiatan berlangsung di Ruang Anglocita Tama, Selasa (15/7/2025) mulai pukul WIB

Workshop ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan PK25 yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Juli hingga 21 Agustus 2025. Pendataan akan dilakukan secara serentak untuk mendapatkan data keluarga yang valid dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Narasumber pertama, Ika Noviastuti, menyampaikan bahwa sasaran pendataan meliputi keluarga dan keluarga khusus, sesuai dengan definisi dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.

“Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Sementara keluarga khusus merujuk pada mereka yang memiliki ikatan keluarga, namun tidak memenuhi definisi formal seperti orang tua tunggal dan anak, atau lansia yang tinggal bersama saudara,” jelas Ika.

Ia menekankan pentingnya pemahaman definisi ini agar proses pendataan berjalan akurat dan hasilnya bisa digunakan untuk perencanaan program secara tepat sasaran.

Sementara itu, Siti Juwariyah, selaku Koordinator PKB/PLKB Kapanewon Depok, menyampaikan apresiasi atas semangat dan dedikasi para kader pendata.

“Kami berharap pendataan tahun ini berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas, berkat kontribusi aktif para kader di lapangan,” ujarnya.

Narasumber terakhir, Indrawati dari PLKB Depok, memberikan pelatihan teknis mengenai penggunaan Aplikasi PK25. Ia menjelaskan langkah-langkah mulai dari proses login, input data keluarga, hingga pelaporan melalui sistem digital yang telah disiapkan.

Para peserta tampak antusias mengikuti simulasi penggunaan aplikasi, mengingat sistem digital ini akan menjadi alat utama dalam pendataan tahun ini.

Dengan terselenggaranya workshop ini, para kader diharapkan lebih siap dan memahami tugas-tugas mereka secara teknis maupun substansi dalam menyukseskan Pendataan Keluarga 2025 di wilayah Condongcatur. (Tri Suhartati/KIM Depok)

Sleman — Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Sleman memberikan penyuluhan tentang pencegahan bullying kepada siswa baru SMAN 1 Turi, Selasa (15/7/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang tak hanya mengenalkan dunia sekolah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai perlindungan hak anak dan interaksi sosial yang sehat.

Penyuluhan berlangsung di aula sekolah dan diikuti seluruh siswa kelas X, guru pendamping, serta perwakilan organisasi siswa. Materi disampaikan dengan pendekatan interaktif, termasuk diskusi, simulasi, dan studi kasus nyata seputar perundungan di kalangan pelajar.

Anggota Satgas PPA Sleman, Dwaji, menekankan bahwa bullying bukan sekadar candaan, tetapi bentuk kekerasan yang dapat meninggalkan luka psikologis mendalam.

“Pencegahan bullying dimulai dari diri sendiri. Jangan biarkan kekerasan menjadi budaya di sekolah. Kalian harus berani bersuara dan berdiri membela teman yang menjadi korban,” tegasnya.

Selain mengenalkan berbagai bentuk bullying dalam bentuk verbal, fisik, sosial, hingga siber, penyuluhan juga membahas bahaya pornografi, kekerasan seksual, dan dampak negatif media digital terhadap remaja. Dwaji mengajak siswa memiliki kendali diri dan berani menolak konten yang merusak masa depan mereka.

Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini, seraya berharap siswa dapat menjadi agen perubahan yang menjaga lingkungannya dari segala bentuk kekerasan.

Sebagai penutup, para siswa menandatangani komitmen bersama menjadikan SMAN 1 Turi sebagai sekolah ramah anak, bebas bullying, dan menjunjung tinggi nilai empati serta saling menghargai.

Penyuluhan ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Satgas PPA Sleman dalam memperkuat perlindungan anak di sektor pendidikan, dan diharapkan dapat diterapkan di lebih banyak sekolah di wilayah Sleman. (ESK/KIM DSN)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Margorejo bersama Puskesmas Tempel I menggelar Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari kegiatan Survei Mawas Diri (SMD) yang sebelumnya dilakukan oleh kader kesehatan. Kegiatan berlangsung di Aula Pertemuan Kalurahan Margorejo, Selasa (15/7/2025), dihadiri oleh perwakilan pamong kalurahan, kader kesehatan, dan tenaga kesehatan dari Puskesmas Tempel I.

Mewakili Lurah Kalurahan Margorejo, Kamituwa Anwar Ihsani menyampaikan bahwa MMD bertujuan membahas hasil temuan survei SMD dan menyusun rencana kerja bersama untuk menanggulangi berbagai permasalahan kesehatan yang ada di lingkungan kalurahan.

“MMD ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu kesehatan di lingkungannya. Hasil survei menjadi dasar dalam menyusun rencana penanganan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat,” ujar Anwar.

Ia juga mengimbau kepada para kader kesehatan untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Pendataan ke masyarakat harus dilakukan dengan baik, agar program kesehatan bisa tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Tia Dyah Putri Handayani, perwakilan dari Puskesmas Tempel I, menjelaskan bahwa kegiatan SMD menjadi langkah awal dalam mengenali dan memahami masalah kesehatan secara langsung dari masyarakat.

“Survei ini dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan kader setempat, didampingi petugas kesehatan. Tujuannya agar masyarakat lebih mengenal permasalahan kesehatan yang ada, dan termotivasi untuk turut mengatasinya,” kata Tia.

Ia menambahkan, MMD merupakan ruang bersama untuk menyusun rencana kerja yang disepakati oleh masyarakat dan pemerintah kalurahan. “Puskesmas hanya memfasilitasi proses ini. Yang terpenting adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatannya,” ujarnya.

Pertemuan MMD 2025 ini ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut oleh warga dan Pemerintah Kalurahan Margorejo untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang teridentifikasi dari hasil SMD. (Sih Budi/KIM Tempel)

Sleman – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kelompok 193 menggagas berbagai program pemberdayaan di Pedukuhan Nasri III, Kalurahan Sumbersari, Kapanewon Moyudan, Sleman. Mengusung pendekatan Asset Based Community-Driven Development (ABCD), KKN ini menitikberatkan pada pemanfaatan potensi lokal sebagai motor penggerak pembangunan.

“KKN kami bukan sekadar memenuhi kewajiban akademik, tapi juga bentuk nyata pengabdian dan pembelajaran sosial bagi mahasiswa,” ujar Ketua Kelompok KKN, Imaduddin Abdur-Rahim, saat sosialisasi program bersama warga di Joglo Nasri III, Senin (14/7/2025).

Dalam forum yang dihadiri ketua RW, RT, perwakilan KWT, PKK, tokoh masyarakat, dan pemuda, Rahim bersama sembilan rekannya memaparkan sejumlah program kerja yang telah disusun. Ia menekankan pentingnya kolaborasi aktif antara mahasiswa dan warga demi keberhasilan program.

“Kami siap terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, hingga kepemudaan,” ujarnya.

Program yang ditawarkan mencakup berbagai sektor. Di bidang lingkungan dan edukasi, mahasiswa mengusung edukasi biopori dan aksi bersih lingkungan di SD Muhammadiyah Semingin. Untuk bidang keagamaan, mereka menyusun program penguatan tata kelola Masjid An-Nashr, pelatihan adzan, serta lomba dalam rangka Hari Kemerdekaan.

“Selain itu, kami juga akan menyusun profil Pedukuhan Nasri dan melatih perwakilan pemuda agar mampu memperbarui informasi secara mandiri,” tambah Rahim.

Salah satu program yang disambut positif warga adalah Sekolah Lansia serta penyuluhan literasi digital berbasis moderasi beragama dan pengelolaan keuangan rumah tangga, yang menyasar ibu-ibu dan pelaku UMKM.

“Penyuluhan pengelolaan keuangan sangat penting agar warga, khususnya ibu-ibu, tidak terjerat pinjol dan bank plecit,” kata Suparyanto, Ketua RW 07.

Program pendukung lainnya termasuk Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), khutbah Jumat, Jumat Bersih, rumah belajar, posyandu balita dan lansia, perbaikan akses jalan menuju lahan KWT, hingga Pojok Literasi Masjid.

Warga memberikan apresiasi tinggi atas rencana program KKN ini. Ermawan Budi Santosa, Ketua RT 06, menyebut keterlibatan mahasiswa sebagai bentuk sinergi positif.

“Sekolah lansia itu ide yang sangat bermanfaat. Kami siap mendukung dan bekerja sama,” ujarnya.

Dukungan serupa juga datang dari perwakilan KWT dan pemuda. Warga berharap kehadiran mahasiswa KKN membawa dampak jangka panjang bagi pembangunan sosial di pedukuhan.

Dukuh Nasri III, Zamzuri Latif, memberikan arahan agar mahasiswa mampu berbaur dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya pedesaan.

“Jaga unggah-ungguh, pahami perbedaan karakter masyarakat desa dengan kota, dan saling menghormati,” pesannya.

Ia juga menekankan pentingnya manajemen wilayah, mengingat Pedukuhan Nasri terbagi dalam beberapa bagian geografis. Mahasiswa diminta mampu membagi tugas secara efisien agar program berjalan optimal. Di samping itu, Latif juga menjelaskan kepada mahasiswa tentang struktur pemerintahan lokal di DIY yang khas—mulai dari pedukuhan, kalurahan, hingga kapanewon—sebagai bagian dari keistimewaan daerah.

Dengan sinergi antara mahasiswa dan warga, program KKN diharapkan mampu mendorong kemajuan Pedukuhan Nasri III secara berkelanjutan. (Edy – KIM Moyudan)