Sleman — Dalam rangka persiapan Lomba Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tingkat Provinsi DIY, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman menggelar rapat koordinasi (rakor) pembinaan bersama Pengurus Harian LPM Kabupaten Sleman di Ruang Rapat Rama, Jumat (11/7).

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMK Sleman, Ekowati, SH, hadir dalam rakor tersebut bersama jajaran. Kegiatan ini membahas kesiapan administrasi dan teknis menghadapi lomba LPM yang rencananya akan digelar akhir Agustus atau awal September 2025.

Ketua Tim Kerja Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Masyarakat Dinas PMK, Agus Waseso Wibowo, , menyampaikan bahwa rakor menjadi momentum untuk menyatukan langkah antara Dinas PMK dan pengurus LPM dalam mendampingi LPMK yang akan bertanding.

“Terkait persiapan lomba, Dinas PMK bersama Pengurus Harian LPM Kabupaten siap bersinergi dan mendampingi LPMK yang ditunjuk,” ujarnya.

Adapun Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean ditunjuk sebagai wakil Kabupaten Sleman dalam lomba LPM tingkat provinsi. LPM Kabupaten akan memberikan fasilitasi dan pendampingan selama proses persiapan hingga pelaksanaan lomba.

Ketua LPM Kabupaten Sleman, Dwijo Putro, dalam rakor tersebut juga melaporkan hasil Musyawarah Daerah LPM DIY yang telah dilaksanakan pada 17 Juni 2025 di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta. Musda tersebut sekaligus menandai perubahan nama LPM menjadi Pirukunan Tuwanggana.

“Musda menyepakati AD/ART dan program kerja Tuwanggana sebagai landasan hukum organisasi. Selain itu, secara aklamasi telah menetapkan KPH Notonegoro sebagai Ketua dan BPH Kusuma Bimantoro sebagai Wakil Ketua Pirukunan Tuwanggana DIY periode 2025–2030,” jelasnya.

Dwijo juga menyampaikan empat kegiatan prioritas LPM Kabupaten Sleman tahun 2025 yang perlu segera direalisasikan, yakni Rapat Koordinasi LPM Kabupaten, Pertemuan Lurah dan Ketua LPMK se-Kabupaten Sleman, Pengukuhan Pengurus Tuwanggana tingkat Kapanewon, dan Musda Pertanggungjawaban Kepengurusan LPM Kabupaten periode 2020–2025.

Khusus untuk pertemuan antara Lurah dan Ketua LPMK yang tidak boleh diwakilkan, Dwijo menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kalurahan dan pengurus Tuwanggana yang selama ini belum berjalan harmonis. Sebelum pertemuan digelar, LPM Kabupaten akan berkoordinasi dengan Dinas PMK untuk mengidentifikasi persoalan di masing-masing kalurahan sebagai bahan audiensi dengan Bupati Sleman.

Menanggapi hal tersebut, Ekowati menyatakan bahwa Dinas PMK siap memfasilitasi pertemuan tersebut. Ia juga menyinggung pentingnya penyesuaian regulasi seiring terbitnya Pergub No. 12 Tahun 2025 tentang Tuwanggana, yang memerlukan revisi terhadap Peraturan Bupati Sleman.

“Kami akan koordinasikan dengan Bagian Umum Setda Sleman untuk menindaklanjuti reorganisasi sesuai regulasi baru,” ujarnya.

Terkait lomba LPMK, Ekowati memberikan arahan agar Kalurahan Sidoarum menyiapkan profil kalurahan, administrasi LPMK, dan inovasi kegiatan dalam bentuk soft file untuk bahan penilaian dewan juri sebelum klarifikasi lapangan. (Sutarto Agus / KIM Seyegan)

Sleman — Puskesmas Gamping II membentuk Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Pasar Tradisional Tlogorejo, Banyuraden, sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan para pedagang dan pengunjung pasar. Inisiatif ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan di lingkungan kerja informal yang rentan terhadap gangguan kesehatan.

Kegiatan pembinaan Pos UKK yang digelar Jumat (11/7) ini melibatkan tim kesehatan dari Puskesmas Gamping II, yakni Siti Alivah (perawat gigi), Nur Imamah (analis laboratorium), Anisa Nur Rahmawati (fisioterapis), dan Albertus Setyo (perawat umum). Mereka memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan edukasi kepada para pedagang dan pengelola pasar.

Kepala Puskesmas Gamping II, dr. Aris Misyari, menyebut bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran para pekerja pasar akan pentingnya menjaga kesehatan di lingkungan kerja yang penuh risiko.

“Paparan debu, minim ventilasi, hingga beban kerja yang tinggi adalah ancaman nyata bagi pedagang. Melalui Pos UKK, kami lakukan pendekatan promotif dan preventif agar risiko-risiko ini bisa diminimalkan,” jelasnya.

Pos UKK Pasar Tlogorejo dirancang tidak hanya sebagai tempat pemeriksaan kesehatan, tetapi juga sarana pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat. Selain edukasi kesehatan dasar, para pedagang diberikan pelatihan ergonomi kerja sederhana untuk mencegah gangguan otot dan sendi akibat aktivitas harian.

Albertus Setyo, perawat umum dari Puskesmas Gamping II, menambahkan bahwa kehadiran Pos UKK merupakan bagian dari perluasan layanan kesehatan primer yang menyasar kelompok kerja informal.

“Kami ingin kesehatan kerja menjadi bagian integral dari pengelolaan pasar. Karena pasar yang sehat akan menciptakan ekonomi yang sehat pula,” ujarnya.

Program ini juga melibatkan partisipasi aktif komunitas pasar, mulai dari pengelola, pedagang, hingga juru parkir. Mereka diajak berdiskusi dan praktik langsung tentang penerapan hidup bersih dan sehat di lingkungan kerja. Kegiatan ini berhasil membangun kesadaran kolektif dan rasa tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlangsungan Pos UKK.

Sejumlah pedagang menyambut positif kegiatan ini. Mereka merasa lebih diperhatikan dan mendapatkan ilmu praktis yang bisa langsung diterapkan, seperti cara duduk yang benar, menjaga kebersihan lapak, hingga mengenali tanda awal gangguan kesehatan.

Program Pos UKK Pasar Tlogorejo menjadi bukti bahwa pendekatan kesehatan berbasis masyarakat dapat berjalan efektif jika dilakukan secara kolaboratif antara puskesmas, pemerintah kalurahan, dan pelaku pasar.

Langkah kecil yang berkelanjutan ini tidak hanya menjaga kesehatan para pelaku ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan pasar tradisional sebagai pilar ekonomi rakyat. (Adnan Nurtjahjo / KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Kapanewon Depok melaksanakan program inovatif Jebol Target (Jemput Bola Pemutakhiran Data KK dan KTP Elektronik) edisi khusus libur sekolah. Program ini ditujukan bagi warga berusia 17 tahun pada tahun 2025 yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Layanan berlangsung selama dua hari, Kamis–Jumat (10–11 Juli 2025), di Ruang Pelayanan Umum Kantor Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

Program ini merupakan tindak lanjut data by name by address (BNBA) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sleman. Warga yang belum genap 17 tahun pada saat perekaman tetap diperbolehkan mengikuti layanan ini.

“Misalnya ada warga yang baru berusia 17 tahun pada 11 September 2025, tetap bisa melakukan perekaman data saat ini. KTP akan kami cetak dan serahkan pada tanggal ulang tahunnya sebagai ‘kado’ dari pemerintah,” ujar Ginoviva Rully Sri Sulistyaningtyas, Kepala Jawatan Umum Kapanewon Depok, yang juga penanggung jawab program.

Tercatat sebanyak 88 warga dari tiga kalurahan telah mengikuti perekaman KTP, dengan rincian: Kalurahan Caturtunggal sebanyak 37 orang, Condongcatur 27 orang, dan Maguwoharjo 24 orang.

“Antusiasme masyarakat cukup tinggi, meskipun masih ada yang belum memanfaatkan program ini, kemungkinan karena sedang berlibur di luar kota. Kami tetap membuka layanan di hari kerja agar masyarakat bisa menyusul melakukan perekaman,” jelas Ginoviva.

Kapanewon Depok sebelumnya telah mengoordinasikan data BNBA ke masing-masing kalurahan untuk diteruskan kepada dukuh, kemudian disampaikan kepada warga. Kader Jakadara juga berperan aktif menyosialisasikan program ini.

Selain perekaman pemula, layanan juga mencakup pemutakhiran KK, pencetakan ulang KTP rusak atau hilang, dengan hasil langsung jadi di tempat.

“Terima kasih kepada seluruh petugas yang bekerja cepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan. Semangat kami adalah ‘Ikhlas Nglayani lan Ngrampungi’ untuk masyarakat,” tutup Ginoviva.

Program Jebol Target menjadi bentuk nyata pelayanan publik yang inovatif dan proaktif, terutama dalam meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan warga secara cepat dan efisien. (Wasana/KIM Depok)

Sleman – Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Pararta Guna Kapanewon Gamping, Sleman, resmi mengajukan permohonan pembaruan Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang baru kepada Panewu Gamping. Langkah ini diambil menyusul berakhirnya masa berlaku SK sebelumnya, yang telah digunakan selama lima tahun dalam menjalankan program literasi dan diseminasi informasi di tingkat kapanewon.

Permohonan tersebut disampaikan secara langsung oleh Ketua KIM Pararta Guna, Adnan Iman Nurtjahjo beserta beberapa anggota pengurus harian kepada Panewu Gamping, Suyanto di Ruang Kerja Panewu, Jumat (11/7/2025).

Adnan menyampaikan bahwa pembaruan SK merupakan hal yang penting untuk menjamin legalitas dan keberlangsungan kegiatan kelompok. “Kami ingin semua kegiatan KIM Pararta Guna tetap bisa berjalan lancar dan sah secara administratif,” tandasnya.

Menurutnya, SK kepengurusan yang masih berlaku sangat dibutuhkan dalam menjalin kerja sama dengan instansi lain dan dalam mengakses program-program pembinaan dari pemerintah. Ia juga berharap, melalui pembaruan ini, semangat dan kontribusi anggota KIM dalam mendukung pembangunan informasi masyarakat bisa terus ditingkatkan.

Pembaruan surat keputusan ini tak sekadar menyegarkan struktur kepengurusan, namun juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan perencanaan program kerja yang lebih adaptif. Dalam draf usulan baru, KIM Pararta Guna tetap mempertahankan struktur inti, dengan beberapa penyesuaian posisi dan penambahan divisi.

Adapun divisi yang ditambahkan ialah bidang penguatan konten digital, literasi media sosial, dan layanan informasi berbasis komunitas. Harapannya, KIM tidak hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi, melainkan menjadi motor penggerak literasi digital di tingkat lokal.

Panewu Gamping, Suyanto didampingi Panewu Anom, R. Hery Subagio, menerima pengajuan tersebut dan mengapresiasi inisiatif KIM Pararta Guna. Dalam pertemuan singkat yang berlangsung, pejabat terkait menegaskan komitmen pemerintah kapanewon untuk terus mendukung peran strategis KIM dalam mewujudkan masyarakat yang informatif dan kritis.

“Proses administrasi untuk penerbitan SK baru segera kami agendakan agar tidak mengganggu program kerja KIM yang sudah dirancang,” tutur Suyanto.

Ia menambahkan, selama ini KIM Pararta Guna aktif menyuarakan informasi pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan kebudayaan melalui berbagai saluran, baik digital maupun tatap muka. Kelompok ini kerap menggandeng kalurahan, tokoh masyarakat, hingga komunitas lokal dalam menyelenggarakan kegiatan diskusi publik, pelatihan literasi digital, dan pembuatan konten kreatif berbasis potensi wilayah.

“Keaktifan inilah yang menjadi alasan utama mengapa keberadaan KIM Pararta Guna terus mendapat dukungan luas dari warga,” tambahnya.

Di sisi lain, pembaruan SK menjadi panggilan bagi generasi muda Gamping untuk ikut bergabung dan menghidupkan KIM. Dengan masuknya unsur-unsur generasi muda ke dalam kepengurusan baru, diharapkan akan ada warna baru dalam penyampaian informasi yang lebih menarik dan relevan lewat ide-ide segar dari anak-anak muda. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Sebagai garda terdepan dalam pengamanan para Kyai, Barisan Ansor Serbaguna (Banser) menunjukkan kesiapsiagaan penuh sejak persiapan hingga penutupan acara seperti yang terlihat di kawasan Masjid Pathok Negoro Mlangi, Gamping, Sleman, Kamis (10/7/2025). Puluhan Banser dari Satuan Koordinasi Rayon (Satkoryon) Kapanewon Gamping melakukan pengamanan acara Haul Mbah Kyai Nur Iman Mlangi atau Bendoro Pangeran Haryo Sandiyo putra dari Sri Sultan Amangkurat IV dari Kerajaan Mataram.

Pasukan Banser tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memastikan setiap rangkaian kegiatan berjalan tertib dan kondusif. Mereka juga mengatur arus lalu lintas kendaraan agar tidak menimbulkan kemacetan. Kemudian membantu para peziarah yang kesulitan mencari jalan, serta mengawal para tokoh agama yang hadir.

“Dengan kerja sama yang terkoordinasi bersama aparat keamanan dan panitia, Banser mampu menciptakan suasana yang aman dan tertib, menjadikan haul sebagai ruang ibadah yang penuh khidmat,” ujar Kepala Satkoryon Gamping, Munif Hasyim di sela-sela tugasnya.

Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kapanewon Gamping, Muhammad Firdaus mengatakan bahwa semangat khidmah yang ditunjukkan Banser dalam haul ini mencerminkan nilai-nilai ke-Nahdlatul Ulama-an yang menjunjung tinggi pengabdian kepada ulama dan masyarakat. Tugas yang diemban dijalankan dengan keikhlasan dan rasa tanggung jawab, sekaligus menjadi teladan bahwa menjaga acara keagamaan merupakan bagian dari ibadah dan loyalitas terhadap tradisi keislaman.

Menurutnya, melalui peran aktif dan totalitas pengabdiannya, Banser membuktikan bahwa kesuksesan sebuah acara besar seperti haul tidak hanya ditentukan oleh kemegahan acara, tetapi juga oleh kerja-kerja sunyi di balik layar. Tanpa kehadiran Banser, pengajian akbar tersebut mungkin tidak akan berjalan kondusif seperti yang dirasakan para jama’ah.

Sementara itu, Haul ke-36 ini bukan hanya mengenang sosok Mbah Kyai Nur Iman sebagai ulama besar, melainkan menjadi momentum konsolidasi spiritual dan sosial warga Nahdlatul Ulama. Banser hadir sebagai perekat keamanan dan ketertiban yang menjadi bukti nyata bahwa pengabdian tak harus dalam ceramah, tetapi bisa lewat aksi nyata menjaga ketenteraman umat.

“Bagi Banser, tugas ini bukan sekadar kerja lapangan, melainkan bentuk khidmah kepada ulama, bangsa, dan agama,” tandas Firdaus.

Di sela-sela kesibukan pengamanan, para anggota Banser pun menyimak Mau’idhoh Hasanah dan membaca doa-doa haul. Mereka menjaga dengan fisik, tetapi juga hadir secara spiritual. Inilah wajah Banser yang gagah di medan tugas, dan khusyu’ dalam doa.

Banyak yang menyempatkan diri bersalaman dan mengucapkan terima kasih atas dedikasi mereka. Tak sedikit jama’ah yang menyebut kehadiran Banser sebagai bagian tak terpisahkan dari suksesnya pengajian akbar tersebut. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)