Sleman – Untuk membuka kegiatan pelayanan di gedung baru Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang terletak di Kliran, Sendang Agung, Minggir, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman menyelenggarakan pendampingan sertifikasi halal, Selasa (8/7/2025).  Kegiatan ini diikuti oleh UMKM se-Kabupaten Sleman yang mendaftar dan memenuhi syarat.

Konsultan PLUT Sleman, Edy Santoso menyampaikan materi tentang kewajiban bersertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan peraturan turunannya.

Jika sebelum tahun 2001 setiap usaha pangan ada kewajiban memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Maka, mulai tahun 2024 lebih digalakkan tentang kepemilikan sertifikat halal.

“Sertifikat halal itu penting karena beberapa alasan, pertama memberikan kepastian hukum. Kedua memberi kenyamanan. Ketiga meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di dalam dan luar negeri. Keempat memberikan keuntungan timbal balik dalam perdagangan produk, dan kelima menumbuhkan kerja sama atau kolaborasi,” jelas Edy.

Adapun syarat-syarat untuk mendaftar Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) antara lain sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kemudian memiliki usaha sendiri yang sudah berjalan minimal sudah berjalan enam bulan.

Selanjutnya omzet yang diperoleh tidak lebih dari 500 juta per tahun. Produk tidak berbahan daging dan turunannya. Terakhir, belum pernah mendapatkan fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

Edy mengatakan jika ditahun sebelumnya sertifikat halal hanya berlaku selama empat tahun. Maka mulai tahun 2026 sertifikat halal berlaku sepanjang masa (infinite). Hal tersebut berdasar UU Nomor 6 tahun 2023, dengan syarat tidak ada perubahan komposisi bahan dan proses produksinya.

“Pelaku usaha bisa mengajukan sertifikat halal dalam beberapa varian produk. Tapi disarankan mengajukan tujuh varian saja. Syaratnya menggunakan bahan baku dan proses produksi yang sama, misalnya criping singkong rasa original, pedas, balado, dan lain-lain,” tutur Edy.

Mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), ia menjelaskan bahwa NIB bisa untuk dua usaha berbeda, misalnya usaha kuliner dan usaha kerajinan, dan lain-lain. Dengan begitu, para pengusaha dapat mendaftar lebih dari satu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI).

“Tetapi sekali lagi, berdasarkan ketentuan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), satu NIB hanya bisa mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis sekali saja,” jelas Edy.

“Jadi pelaku usaha yang pernah mendapatkan program SEHATI tidak bisa mengajukan program SEHATI lagi. Solusinya pelaku usaha harus mengajukan Sertifikasi Halal secara mandiri (self-declare) atau reguler berbayar,” sambungnya. (Sulistiyono/KIM Seyegan)

Sleman – Pada tahun 2024 dam pengendali lahar atau Sabo Dam Pekunden di Desa Sumberrejo, Tempel, telah selesai dibangun. Dam yang terletak di perbatasan Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah itu berfungsi sebagai pengendali lahar di hilir Sungai Krasak, sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Magelang.

Dukuh Sembayung, Muryono sekaligus pengasuh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menuturkan ada tiga titik kunjungan wisatawan di kawasan Sabo Dam Pekunden.

“Wisata air di sisi Jawa Tengah, sebelah barat, Kedai Kopi Sormindi dan makam putra-putra Keraton Yogyakarta di sisi DIY sebelah timur. Jembatan di atas Sabo Dam Pekunden menjadi akses baru yang menggerakkan roda perekonomian. Selain lalu lintas manusia, ramai dilalui kendaraan pengangkut material atau bahan,” ungkapnya saat ditemui, Selasa (8/7/2025).

“Di akhir minggu, anak-anak berwisata air di sungai buatan. Sedang Kedai Kopi Sormindi ini menjadi tempat pertemuan, rapat atau reuni,” lanjutnya.

Tidak jauh dari lokasi itu, di sisi selatan terdapat makam putra Raja Keraton Jogja, seperti Pangeran Panular, Pangeran Moerdhaningrat, Pangeran Notoboyo, Pangeran Danoepoyo, dan para petinggi keraton yang wafat di kawasan ini. Komplek pemakaman tersebut selamat dari serangan lahar 25 tahun yang lalu.

Letak Sabo Dam Pekunden yang hanya sekitar 1,5 kilometer dari rencana pintu Toll Jogja-Bawen, memberi harapan kawasan ini menjadi titik singgah pengunjung dari Jogja, Magelang dan Semarang. (Sadhono Hadi/KIM Senyum Tempel)

Sleman – Pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani salah satunya dengan pembelian gabah secara langsung ke tempat petani setelah panen. Hal itu dilakukan oleh pemerintah daerah dibawah Kementerian Pertanian RI melalui Bulog (Badan Usaha Logistik) DIY. Mekanisme ini sederhana dan memberikan kemudahan bagi petani dalam menjual hasil panennya.

Salah satu petani di Selomartani, Endang Sri Haryati menyambut baik metode tersebut. Menurutnya strategi tersebut sangat membantu petani terhindar dari tengkulak. Sebab, Bulog langsung membeli gabah dari petani sesuai harga yang telah disepakati kedua pihak. Sehingga transaksi jual beli pun cepat terjadi.

“Setelah disepakati segala sesuatunya dalam waktu yang singkat dan tidak bertele-tele akan terjadi transaksi jual beli dari petani ke pemerintah lewat Bulog. Dengan harga per kilogram gabah kering, hasil panen petani akan langsung dibeli dan diangkut oleh Bulog untuk dibawa ke gudang Bulog diseluruh Propinsi DIY,” ungkapnya saat ditemui di Dusun Pondok dan Sutan, Selomartani, Kalasan, Sleman, Rabu (9/7/2025).

Endang pun menyampaikan rasa senangnya, sebab hasil panennya kali ini dibeli langsung di sawah dengan harga yang memuaskan.  Adanya pembelian langsung oleh Bulog ke petani juga membantu menstabilkan harga saat panen gabah. Ia pun berharap Bulog mempertahankan metode ini, dan dapat diterapkan untuk komoditas lainnya.

Sementara salah satu Petugas Lapangan Bulog, Alvin memberikan keterangan bahwa program ini merupakan upaya pemerintah untuk membantu kesejahteraan petani dan upaya menstabilkan harga panen petani.

“Kami pesan petani tetap menjaga kualitas produk dan menjual memang sudah saatnya dijual. Karena Bulog juga tetap mengecek hasil produksi dan dengan standar yang tidak merugikan semuanya. Diharapkan dengan sinergi dan kerja sama yang baik dari semuanya menjadikan tujuan pemerintah untuk membantu menyejahterakan petani akan terwujud,” ungkapnya.  (Herlambang/Kim Tempel).

Sleman – Dalam rangka melaksanakan program pengabdian masyarakat, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan judul “Peningkatan Kualitas Produk Kuliner Pada UMKM Sleman” di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman, Selasa (8/7/2025). Acara ini diikuti oleh pengurus dan anggota Forkom UMKM Kabupaten Sleman, Forkom UMKM Kapanewon dan Forkom UMKM Kalurahan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program penugasan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta yang bertujuan untuk mendukung peningkatan daya saing produk UMKM melalui inovasi kemasan.

Kepala Bidang Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, Sri Wahyuni Budiningsih dalam sambutannya berharap dengan kegiatan FGD ini mahasiswa nantinya bisa membantu memasarkan produk UMKM Sleman.

“FGD ini diharapkan bisa membantu pemasaran UMKM Sleman,” katanya.

Perwakilan Fakultas Teknik UNY sekaligus narasumber, Kokom Komariah mengemukakan FGD ini sebagai bentuk latihan mahasiswa dalam program pengabdian kepada masyarakat dan harapannya bisa mewujudkan suatu kemasan produk yang bisa menjadi ciri khas produk UMKM Sleman.

“FGD ini harapannya bisa mewujudkan suatu kemasan produk yang bisa menjadi ciri khas produk UMKM Sleman,” ungkap Kokom.

Kegiatan diawali dengan pretest dalam bentuk quis berupa 10 pertanyaan tentang ruang lingkup kemasan yang harus dijawab oleh seluruh peserta. Panitia memilih tiga pemenang dari peserta yang menjawab benar dan paling cepat.

Acara inti berupa pemaparan materi oleh Kokom Komariah tentang kemasan atau packaging. Dalam proses pengemasan, dibutuhkan kombinasi dari pengetahuan, seni dan teknologi yang bertujuan untuk melindungi sebuah produk dan bisa juga menjadi media promosi. Fungsi kemasan selain sebagai pelindung atau keamanan produk juga berfungsi sebagai identitas produk, sarana informasi produk, company dan brand image, serta media promosi produk.

Setelah pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan launching brand “Lentera Sembada” oleh tim mahasiswa teknik UNY. Tim menawarkan desain kemasan nasi boks, kemasan snack boks dan totebag untuk tas oleh-oleh yang akan digunakan oleh UMKM Sleman.

Acara diakhiri dengan tambahan materi dari tim rumah BUMN BRI mengenai program pelayanan, program pameran produk di rumah BUMN BRI dan informasi program BRI Incubator berhadiah yang bisa diikuti oleh pelaku UMKM Sleman. (Sulistiyono/KIM Seyegan)

Sleman — Antusiasme anggota PKK Padukuhan Gempol, khususnya RW 12 terlihat dalam sosialisasi program BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan Jaring Pengaman Sosial (JPS), Selasa (8/7/2025), bertempat di Balai RT 15. Acara ini menghadirkan Jawatan Sosial Kapanewon Depok, Subekti Handayani sebagai narasumber.

Ketua Kelompok PKK RW 12, Yaumil Fadribah membuka acara dengan menekankan pentingnya pengetahuan warga mengenai layanan sosial yang bisa diakses secara gratis oleh masyarakat.

“Masih banyak warga yang belum tahu bahwa bantuan seperti BPJS PBI dan JPS bisa membantu mengurangi beban ekonomi, khususnya dalam hal kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.

Sementara, Jawatan Sosial Kapanewon Depok dalam pemaparannya menjelaskan bahwa pengurusan BPJS PBI dapat dilakukan melalui Dinas Sosial Kabupaten Sleman atau langsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan membawa dokumen yang sesuai ketentuan.

“Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Saya jelaskan secara teknis agar warga tidak bingung saat mengurusnya. Banyak yang masih belum tahu alurnya dengan benar,” jelas Subekti.

Ia juga membahas program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Program ini ditujukan untuk mengatasi tunggakan biaya sekolah jenjang SD hingga SMA, serta keperluan kesehatan dan sosial lainnya.

“Saat ini, banyak warga yang sedang menghadapi beban biaya pendidikan karena akhir tahun ajaran. Melalui JPS, ini bisa jadi solusi. Tapi pastikan menggunakan Formulir Nomor 56 Tahun 2024, karena masih banyak yang memakai formulir lama,” tegasnya.

Acara ditutup dengan sesi diskusi yang interaktif. Warga memanfaatkan momen ini untuk bertanya langsung dan mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang permasalahan sosial yang mereka hadapi.

Kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat dan membuka wawasan warga mengenai bantuan sosial yang bisa mereka akses dengan lebih mudah dan tepat sasaran. (Tri Suhartati – KIM Depok)