Sleman – Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, TK Al Barokah menggelar acara Defile Ramah Lingkungan yang penuh keceriaan pada, Jumat (29/8/2025), di lingkungan sekolah, Ngangkruk, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman. Acara ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kepedulian lingkungan pada anak sejak dini.

Acara dibuka dengan pawai atau karnaval yang diikuti oleh seluruh siswa. Dengan semangat tinggi, anak-anak berjalan mengelilingi area sekitar sekolah sambil mengenakan kostum unik yang terbuat dari bahan daur ulang atau barang bekas.

Kreativitas para wali murid dan anak-anak terlihat jelas dari berbagai kostum yang menawan. Mulai dari pakaian yang terbuat dari koran bekas, hingga busana yang dihias dengan botol plastik.

Setelah pawai, kemeriahan berlanjut dengan fashion show, di mana anak-anak berkesempatan tampil di atas panggung dengan kostum andalan mereka. Momen ini tidak hanya menjadi ajang unjuk kebolehan, tetapi juga sarana untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak di depan umum.

Kepala Sekolah TK Al Barokah, Pinda Agustin menyampaikan harapannya. “Melalui kegiatan defile dengan kostum favorit dari bahan daur ulang ini, kami berharap anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, kreatif, dan peduli lingkungan,” tuturnya.

Ia juga menambahkan bahwa acara ini menjadi pembelajaran nyata tentang pentingnya menjaga bumi dengan mengubah barang bekas menjadi sesuatu yang indah dan bermanfaat.

Acara ini juga menjadi ajang untuk mempererat hubungan antara pihak sekolah dengan para wali murid. Di sela-sela kegiatan, dilaksanakan pembagian hadiah untuk berbagai lomba yang telah digelar, termasuk lomba menghias kelas untuk wali murid, dan lomba estafet bendera, serta lomba memindahkan gelas untuk anak-anak.

Pinda Agustin juga berharap kegiatan ini dapat mempererat kebersamaan antara guru, orang tua, dan anak, sehingga tercipta suasana belajar yang ramah dan penuh kasih sayang.

Acara ditutup dengan sukses, meninggalkan kesan mendalam tentang pentingnya kreativitas, kebersamaan, dan kepedulian terhadap lingkungan. (Saviera Ajeng / Kim Ngaglik)

Sleman – Sebanyak 12 guru Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab (Ismuba) Kabupaten Sleman mengikuti Training of Trainers (ToT) Pembelajaran Mendalam yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Non-Formal (Dikdasmen-PNF) PWM DIY.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, Jumat (29/8) sampai dengan Minggu (31/8), di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Yogyakarta, Tirtomartani, Kalasan, Sleman.

Wakil Ketua PWM DIY, Gita Danu Pranata menyampaikan bahwa peran guru Ismuba sangat penting dalam menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan global.

Menurutnya, guru tidak sekadar mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan hidup yang relevan dengan perkembangan zaman.

“Melalui pembelajaran mendalam, kita ingin menanamkan nilai gigih, rendah hati, menjunjung kebenaran, serta mengutamakan kemanusiaan. Dengan cara itu, murid tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang dalam sikap dan keputusan,” tegasnya.

Gita juga menambahkan bahwa konsep pembelajaran mendalam harus terintegrasi dengan teknologi, pedagogi, dan penguasaan materi atau Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK).

“Guru perlu bertransformasi menjadi pendamping belajar yang mampu menghadirkan suasana kelas menyenangkan, berpusat pada murid, serta selaras dengan budaya dan nilai masyarakat,” imbuhnya.

Pelatihan ini difokuskan pada penguatan pemahaman konsep pembelajaran mendalam, penyusunan rencana pembelajaran dan asesmen, serta praktik simulasi pembelajaran di kelas.

Dengan pendekatan ini, menurut Gita, guru Ismuba diharapkan mampu menjadi trainer yang mengimbaskan keterampilan dan pengalaman kepada guru Ismuba lain di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ia menegaskan bahwa ToT ini bertujuan meningkatkan kompetensi guru Ismuba SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK se-DIY agar lebih adaptif terhadap kebutuhan abad 21.

“Diharapkan, penguatan kapasitas ini akan memperkokoh kualitas pendidikan Muhammadiyah yang menyeimbangkan ilmu, iman, dan akhlak mulia, sekaligus menyiapkan generasi muda menghadapi masa depan dengan percaya diri,” pungkasnya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Kalitirto menggelar acara Revitalisasi Kepengurusan TPK Tingkat Kalurahan, Kamis (28/8/2025) di Ruang Riptaloka Kalurahan Kalitirto.

Revitalisasi kepengurusan TPK kali ini menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Tim Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat.

Acara ini dihadiri perangkat kalurahan, dukuh, pengurus TPK lama baik tingkat kalurahan maupun tingkat padukuhan, dan tokoh masyarakat peduli kemiskinan di Kalurahan Kalitirto.

Kamituwa Kalitirto, Ferianta mengucapkan terima kasih kepada semua Pengurus TPK lama Kalitirto atas pengabdian dan kerja samanya selama ini dalam membantu kelancaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kalitirto.

Narasumber utama, Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Berbah, Murjiyanta menyampaikan fakta bahwa masih ada sebagian masyarakat yang ingin berstatus miskin karena beberapa alasan, pertama takut kalau sakit biaya mahal. Kedua, mental atau perilaku yang tidak baik. Ketiga, ingin mendapatkan bantuan. Keempat, malas dan tidak ada motivasi.

“Mari kita dorong masyarakat untuk meningkatkan kemandirian. Tumbuhkan mental rasa malu menjadi penerima bantuan. Tanamkan rasa malu agar tidak mudah mengaku miskin demi menerima bantuan sesaat. Tugas utama TPK Padukuhan adalah memvalidasi kondisi riil penerima bantuan,” ajaknya.

Murjiyanta mengingatkan tentang 14 indikator kemiskinan menurut Peraturan Bupati Nomor 21.a/ Penentuan Kemiskinan yaitu sangat miskin, miskin, hampir miskin dan tidak miskin. Penentuan tersebut didasarkan Indeks Kemiskinan Keluarga (IKK).

“Program penanggulangan kemiskinan meliputi pemberdayaan, sinergi/kesinambungan, keberlanjutan, partisipasi, transparan dan akuntabel, serta penguatan kearifan local,” tandasnya.

Data kemiskinan tahun 2024 Kalurahan Kalitirto KK Miskin sebanyak 342 KK, 1,057 jiwa, KK Rentan Miskin 1,616 KK, 3,834 jiwa.

“Ini tugas kita bersama baik TPK Kalurahan maupun TPK Padukuhan dan juga tokoh masyarakat perketat validasi, jangan pakai perasaan, supaya tingkat kemiskinan di Kalitirto 6,70% bisa kita turunkan,” pungkas Murjiyanta.  (M.A. Sanusi / KIM Tirto Gumregah Berbah)

Sleman – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman terus berupaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Hal itu nampak dalam kegiatan kajian bertajuk “Sirekap dalam Upaya Menjaga Akuntabilitas Hasil Pemilu” yang digelar di RM Pringsewu, Sleman, Kamis (28/8/2025).

Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari penyelenggara pemilu, akademisi, partai politik hingga perwakilan masyarakat sipil. Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) merupakan inovasi digital KPU yang dirancang untuk merekam, memotret, dan mengunggah hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Melalui kajian ini, Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ahmad Baehaqi ingin mempertegas bahwa penggunaan Sirekap bukan hanya soal teknologi saja, melainkan langkah strategis guna memastikan suara rakyat tetap terjaga kemurniannya.

Selanjutnya, dalam paparan materinya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sleman, Noor Aan Muhlishoh menegaskan bahwa Sirekap menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik. Dengan sistem ini, hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara dapat segera diketahui masyarakat setelah petugas mengunggah formulir .

“Transparansi ini diharapkan bisa mengurangi potensi kecurigaan dan spekulasi yang kerap muncul saat proses rekapitulasi manual,” ucapnya.

Ia pun menyebutkan manfaat penggunaan teknologi dalam penghitungan perolehan suara antara lain meningkatkan akurasi data, meningkatkan transparansi proses dan data pemilu, mendorong partisipasi publik dalam mengawasi pemilu, meningkatkan efisiensi anggaran, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan, serta mendorong terciptanya integritas proses dan hasil pemilu.

Dalam kajian tersebut dikemukakan juga tantangan yang dihadapi Sirekap. Keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah, kemampuan teknis petugas di lapangan, serta ancaman keamanan siber menjadi faktor yang harus diantisipasi. Karena itu, KPU Sleman menyampaikan pentingnya pelatihan intensif bagi badan adhoc pemilu serta peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak dalam memperkuat infrastruktur digital.

Adapun beberapa manfaat Sirekap, diantaranya sebagai alat bantu rekapitulasi berjenjang, mempercepat proses dan alat kontrol, sebagai sarana publikasi dan transparansi, serta sebagai sumber data dan alat bukti sengketa.

Lebih lanjut, Aan memberikan rekomendasi perlunya landasan hukum yang kuat (undang-undang), teknologi yang dipilih harus mampu menjawab persoalan penghitungan suara, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur dan jaringan untuk mendukung penggunaan teknologi penghitungan suara, serta mendorong kelanjutan penggunaan Sirekap, apabila akan menggunakan e-voting maka perlu dimulai dari skala kecil.

Peserta kajian dari kalangan akademisi menilai, Sirekap dapat menjadi alat pendidikan politik bagi masyarakat. Publik bisa belajar memahami proses rekapitulasi suara secara lebih terbuka dan real-time.

“Yang terpenting masyarakat jangan salah menafsirkan data Sirekap yang bersifat sementara ini dengan hasil resmi pemilu yang harus ditetapkan melalui mekanisme berjenjang,” terang Aan.

Bagi KPU Sleman, Sirekap merupakan simbol adaptasi demokrasi Indonesia terhadap perkembangan teknologi. Kajian ini menegaskan bahwa menjaga akuntabilitas hasil pemilu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya penyelenggara, melainkan juga masyarakat sebagai pemilik suara. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Sosialisasi dokumen standar pelayanan Kalurahan Sendangsari digelar pada, Kamis (28/8/2025) di Joglo Buk Renteng Banyurejo.

Kegiatan ini menghadirkan seluruh pamong kalurahan, perwakilan PKK padukuhan, kader kesehatan, unsur RT/RW dan tokoh masyarakat se-Kalurahan Sendangsari.

Lurah Sendangsari, Afan Nur Hisan dalam sambutannya menyampaikan pentingnya pengetahuan masyarakat terhadap pengurusan dokumen kependudukan.

“Masyarakat itu menginginkan pelayanan yang sat-set, sehingga standar pelayanan yang cepat sangat dibutuhkan masyarakat. Apalagi di era kecepatan informasi dan keterbukaan sekarang ini, dan Kalurahan Sendangsari berkomitmen untuk mewujudkan itu,” kata Afan.

Kaur Tata Laksana, Hari Susanto selaku narasumber memaparkan tentang standar pelayanan yang ada di Kalurahan Sendangsari.

“Saat ini Kalurahan Sendangsari bersama beberapa kalurahan di Kabupaten Sleman ditetapkan sebagai POSYANDUK (Pos Pelayanan Kependudukan) yang melakukan pelayanan beberapa layanan kependudukan yang terintegrasi dengan

Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman, seperti akte kelahiran, akte kematian, mutasi penduduk dan pembaruan KK,” ujar Hari. Ia juga mengatakan pelayanan kependudukan bisa dilayani secara online (daring) maupun offline (luring).

“Perbedaannya pada persyaratannya, jika persyaratan yang dikumpulkan berupa dokumen asli, maka proses pengiriman data dapat dilakukan secara daring dan pengurusannya dapat dilakukan lewat kalurahan. Untuk pelayanan Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran, akte kematian. Pencetakan dokumen dapat dilakukan di kalurahan, sedangkan pencetakan KTP-el dan KIA dilakukan di Kapanewon maupun Dukcapil atau di Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang tersebar di beberapa kapanewon,” ujarnya.

“Perlu Bapak / Ibu ketahui, semua pelayanan kependudukan di Kalurahan Sendangsari gratis alias tidak dipungut biaya,” lanjut Hari.

Adapun layanan lainnya yang dihadirkan ialah pelayanan kependudukan dengan aplikasi Whatsapp, yang disingkat Yanduk Dewa. Dengan layanan ini, penduduk yang mengurus dokumen kependudukan dapat mengirimkan persyaratan berupa foto atau dokumen pdf ke nomor admin.

“Jika sudah di approve oleh Dukcapil Sleman, produk layanan akan dikirimkan kembali dengan format dokumen pdf yang dapat dicetak secara mandiri,” ujar Hari.

“Jika masyarakat menginginkan bentuk print out dapat menghubungi loket Posyanduk untuk dicetakkan. Program lain yang masih berjalan hingga saat ini adalah LUKADESI, atau Keluarga Berduka Desa Siaga. Sebuah program layanan pembuatan akte kematian yang diserahkan hari itu juga, dengan catatan jika kematian penduduk pada hari kerja,” sambungnya. (Sardiyanto – KIM Sendangsari Minggir)