Sleman – Masyarakat Padukuhan Donolayan, Kabupaten Sleman, antusias mengikuti Tabligh Akbar yang menghadirkan Syekh Ustadz Dr. Yahya Jaber, Senin (25/8/2025). Acara yang digelar di Lapangan Donolayan dalam rangka Safari Dakwah dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini berfokus pada pentingnya bertaubat dan memperbaiki diri.

Dalam sambutannya, Dukuh Donolayan Arif Irnawan menyatakan acara ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Al-Qur’an dan Hadist. “Kami berharap masyarakat semakin memahami Al-Qur’an dan dapat menghidupkan cahayanya di setiap keluarga,” ujarnya.

Dalam tausiyahnya, Syekh Yahya Jaber, adik kandung almarhum Syekh Ali Jaber, menekankan pentingnya berhati-hati dalam menjaga perilaku agar tidak mendholimi (menzalimi) orang lain. “Mendholimi orang lain akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak,” tegasnya.

Beliau mengumpamakan, orang yang beramal shaleh tetapi masih berbuat dholim ibarat berbelanja dengan kantong bolong. “Tidak pernah terisi penuh karena barang belanjaan selalu jatuh.”

Namun, Syekh Yahya menegaskan bahwa pintu taubat selalu terbuka selama nyawa masih dikandung badan. “Seseorang yang bertaubat dari suatu dosa bagaikan orang yang tidak pernah melakukan dosa,” sabda Nabi Muhammad SAW yang dikutip.

Syekh Yahya Jaber kemudian memaparkan empat cara bertaubat. Pertama adalah memperbanyak istighfar. Istighfar merupakan sunah para Nabi dan Rasul, dari Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW.

Kedua adalah memperbanyak amal shaleh. “Ikutilah amal buruk dengan amal baik, maka amal baik akan menggugurkan dosa-dosa,” ukarnya.

Cara berikutnya adalah menyelesaikan hak sesama. Taubat harus disertai menyelesaikan urusan dengan manusia, terutama dalam hal pinjam-meminjam, karena semua akan dihisab di hadapan Allah SWT.

Terakhir adalah memperbanyak sedekah. “Ambillah harta untuk membersihkan dan mensucikan jiwa. Jauhkanlah neraka meski hanya dengan segenggam kurma,” tandasnya menasihati jamaah.

Tabligh akbar ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan motivasi kepada jamaah untuk senantiasa memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Endarwati/KIM Donoharjo)

Sleman – Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kapanewon Depok menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Pendapa Joglo Kapanewon Depok, Selasa (26/8/2025).

Kegiatan ini dihadiri jajaran pengurus dan anggota PWRI Kapanewon Depok serta perwakilan Pemerintah Kapanewon Depok.

Panewu Depok, Djoko Muljanto, didampingi Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Depok, Fransiskus Suhyadi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kontribusi anggota PWRI selama ini.

Menurutnya, meskipun para anggota telah memasuki masa purna tugas, PWRI tetap memiliki peran strategis dalam pembangunan.

“PWRI merupakan wadah bagi para pensiunan yang tetap memiliki kapasitas, pengalaman, dan kearifan. Peran serta dan aspirasi dari PWRI sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di wilayah Depok,” tegasnya.

Lebih lanjut, Panewu menegaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Depok berkewajiban memberikan perhatian kepada seluruh unsur masyarakat, mulai dari pasangan muda, ibu hamil, balita, anak usia sekolah, hingga para lansia yang tergabung dalam PWRI.

“Kami berharap PWRI dapat terus mempererat silaturahmi antaranggota sekaligus berkontribusi menjaga semangat kebangsaan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Djoko juga menyampaikan kedekatan personalnya dengan organisasi PWRI. Ia mengisahkan bahwa sejak kecil telah mengenal PWRI karena ayahandanya merupakan pengurus aktif hingga akhir hayat.

Rumah keluarga Djoko kerap menjadi lokasi rapat, koordinasi, serta berbagai kegiatan PWRI, sehingga membentuk kedekatan emosional yang kuat dengan organisasi ini.

Wakil Ketua PWRI Kapanewon Depok, Ganang Surajio, menyampaikan bahwa semangat kemerdekaan dan pengabdian kepada negara tidak berhenti meskipun para anggotanya telah pensiun.

“PWRI akan terus berupaya mengisi kehidupan dengan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semangat kemerdekaan akan senantiasa kami jaga,” ungkapnya.

Ganang juga memaparkan sejarah berdirinya PWRI. Organisasi ini resmi didirikan pada 24 Juli 1961 di Yogyakarta dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan serta mempererat persaudaraan di antara para pensiunan PNS, karyawan BUMN/BUMD, pejabat negara, dan mantan perangkat desa.

“PWRI didirikan berlandaskan Pancasila, bersifat nasional, mandiri, demokratis, dan nirlaba. Kata wredatama sendiri bermakna ‘orang tua utama’ yang tetap memiliki peran dan kewajiban dalam pengabdian kepada negara,” jelasnya.

Kegiatan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI oleh PWRI Kapanewon Depok ini menjadi momentum untuk meneguhkan kembali peran PWRI sebagai mitra strategis pemerintah.

Dengan pengalaman panjang dalam birokrasi dan pelayanan publik, PWRI diharapkan terus berkontribusi melalui pemikiran, saran, dan teladan yang dapat mendukung pembangunan serta memperkuat persatuan masyarakat. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Ani Martanti, menyoroti kerentanan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu Legislatif terhadap praktik politik uang. Hal ini disampaikannya dalam Forum Evaluasi Sistem Pemilu yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sleman, Senin (25/8/2025).

“Sistem proporsional daftar terbuka rentan terhadap money politic karena calon harus mengeluarkan biaya sangat besar untuk bersaing dan memastikan keterpilihannya. Tingginya persaingan membuat biaya kampanye membengkak,” ujar Ani Martanti di hadapan peserta forum di Prima SR Hotel & Convention, Sleman.

Sebagai solusi, Ani mengusulkan agar KPU mempertimbangkan sistem campuran yang menggabungkan elemen proporsional terbuka dan tertutup. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan transparansi informasi calon legislatif (caleg) kepada publik.

“Pemerintah bersama KPU harus memastikan data caleg tersedia luas dan mudah diakses. Pemilih perlu bisa membuat keputusan rasional berdasarkan rekam jejak dan kualitas kandidat. Selain itu, regulasi pendanaan kampanye harus diperketat untuk mengurangi ketergantungan pada sumber dana tidak transparan,” paparnya.

Forum yang dihadiri perwakilan KPU, akademisi, dan masyarakat ini digelar untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu dan mencari masukan bagi perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.

Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ahmad Baehaqi, dalam sambutannya menyambut baik forum tersebut. Ia menegaskan komitmen KPU untuk menjaga integritas, transparansi, dan profesionalitas dalam setiap tahapan pemilu.

“Hanya dengan keterbukaan dan kolaborasi, kita bisa menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat, baik untuk perbaikan di tingkat daerah maupun sebagai masukan bagi pembuat kebijakan nasional,” ucap Baehaqi. Ia mengajak semua peserta menyampaikan pandangan dan gagasan secara terbuka.

Hasil kajian dari forum ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi berharga bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan kebijakan dan regulasi penyelenggaraan pemilu yang lebih baik ke depannya. (Adnan Nurtjahjo | KIM Pararta Guna Sleman)

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menggelar pembinaan untuk memperkuat peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pangripta Bappeda Sleman pada Selasa (26/8/2025) ini dihadiri oleh puluhan kader dari seluruh wilayah kabupaten.

Hadir sebagai pembicara Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, , selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sleman. Dalam arahannya, Danang menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dan menyebut dua faktor penyebab stunting yang perlu mendapat perhatian serius.

“Selain kurangnya asupan gizi, kebiasaan merokok di dalam lingkungan keluarga juga merupakan faktor besar penyebab stunting. Asap rokok mengganggu penyerapan nutrisi pada anak,” tegas Danang. Oleh karena itu, peran kader KPM dinilai vital untuk memberikan edukasi dan pendampingan langsung kepada keluarga.

Dukungan untuk para kader juga disampaikan oleh Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK), Ekowati. Ia menegaskan bahwa kader KPM merupakan ujung tombak program di lapangan yang bersentuhan langsung dengan warga.

“Mereka membutuhkan pembinaan, motivasi, dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal,” ujar Ekowati.

Sesi teknis pelaporan melalui sistem Elektronik Human Development Work (EHDW) disampaikan oleh perwakilan TAPM P3MD Kabupaten Sleman, Sigit Praptono. Sistem EHDW disebutkan sebagai instrumen kunci untuk memantau capaian dan evaluasi program pembangunan manusia secara real-time.

“Pelaporan yang akurat dan tepat waktu melalui EHDW sangat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan yang efektif dan terukur,” jelas Sigit.

Kegiatan pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kader KPM dalam mendukung program penurunan stunting, peningkatan kualitas kesehatan keluarga, dan mewujudkan generasi Sleman yang lebih sehat dan unggul ke depannya. (Tri Suhartati/KIM Depok)

Sleman — Sebanyak 80 kader dari 40 Posyandu di Kalurahan Condongcatur, Sleman, mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsolidasi (Rakor) untuk meningkatkan kapasitas dalam program Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan. Kegiatan yang digelar pada Selasa (26/8/2025) ini bertujuan memperkuat sinergi antara kader, pemerintah kalurahan, dan layanan kesehatan.

Acara yang berlangsung di Ruang Wacana Loka Kalurahan Condongcatur ini dihadiri oleh Kamituwa (Kepala Kalurahan) Condongcatur, Althovik Sofisalam, petugas KB dari Kapanewon (Kecamatan) Depok, serta tim dari Puskesmas Depok II.

Dalam sambutannya, Althovik Sofisalam menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kontribusi nyata para kader di masyarakat. Ia menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Posyandu pasca-terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024.

“Aturan baru ini menetapkan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) yang mandiri. Untuk mendukung hal ini, kami pun telah membentuk Tim Penggerak (TP) Posyandu di tingkat kalurahan,” ujar Althouvik.

Sesi pemaparan materi dari Puskesmas Depok II menyoroti dua isu krusial. Pertama, pentingnya cakupan imunisasi lengkap bagi bayi dan balita untuk mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit seperti campak, yang masih terjadi di beberapa daerah. Kedua, pihak puskesmas juga mensosialisasikan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pemeriksaan kesehatan rutin.

Kegiatan rakordasi ini tidak hanya menjadi ajang koordinasi, tetapi juga wadah peningkatan kapasitas bagi kader. Mereka dibekali pemahaman mendalam tentang regulasi terbaru serta strategi memperkuat sinergi layanan kesehatan di tingkat akar rumput.

Diharapkan, melalui kegiatan semacam ini, peran kader semakin optimal dalam mendukung pelayanan kesehatan terpadu dan menguatkan kelembagaan Posyandu sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat di Condongcatur. (Lidya/KIM Depok)