Sleman – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-22 SMK Negeri 1 Cangkringan, Palang Merah Indonesia (PMI) Kapanewon Cangkringan menggelar kegiatan donor darah di Gedung COE Lantai 2 SMK N 1 Cangkringan, pada Rabu (1/10/2026).

Kegiatan sosial ini mendapat sambutan antusias dari berbagai kalangan. Tercatat sebanyak 206 peserta hadir, dengan hasil 182 peserta berhasil mendonorkan darah. Sementara 24 peserta dinyatakan gagal karena beberapa alasan kesehatan, seperti Hb rendah, tensi tinggi, serta kondisi medis tertentu termasuk penggunaan obat-obatan.

Ketua PMI Kapanewon Cangkringan, Endri menyampaikan apresiasi yang tinggi atas partisipasi masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, relawan, dan pihak yang telah mendukung kegiatan donor darah ini. Setiap tetes darah yang disumbangkan sangat berarti untuk menolong sesama yang membutuhkan,” ujarnya.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada PMI Kabupaten Sleman, Panewu Cangkringan, SMK N 1 Cangkringan, seluruh instansi dan lurah se-Kapanewon Cangkringan, serta para relawan kebencanaan dan relawan donor darah yang telah hadir serta mendukung suksesnya kegiatan ini.

Endri menambahkan bahwa kegiatan donor darah rutin ini bukan hanya sekadar seremonial, melainkan wujud nyata kepedulian sosial dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

“Semoga amal baik ini menjadi ladang pahala dan membawa kesehatan bagi kita semua,” pungkasnya.

Dengan hasil yang cukup tinggi, kegiatan donor darah ini sekaligus menjadi bukti kepedulian masyarakat Kapanewon Cangkringan dalam membantu menjaga ketersediaan stok darah di PMI Kabupaten Sleman. (ESK – KIM DSN)

Sleman – Stunting merupakan masalah gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dari standar usianya. Stunting tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berdampak pada perkembangan kognitif dan produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menjadikan penanganan stunting sebagai prioritas nasional.

Dalam upaya ini, dibentuklah berbagai struktur dan peran di tingkat daerah hingga kalurahan, seperti TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting), TPK (Tim Pendamping Keluarga), dan KPM (Kader Pembangunan Manusia).

Hal ini disadari juga oleh Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan yang mengumpulkan kader TPPS, TPK dan KPM dalam rakor Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan pada Selasa (30/9/2025), di Gedung Serba guna Kalurahan Margomulyo.

Lurah Margomulyo, Eko Puji Mulyanto dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan untuk memaksimalkan penurunan angka stunting ini bertumpu pada struktur yang beranggotakan para kader yang dibentuk. Artinya bentuk aksi kegiatan penurunan stunting ini harus jelas.

“Mengacu pada reformasi kalurahan harus menghasilkan rencana aksi yang jelas dan terukur,” jelasnya.

Eko juga menyampaikan alokasi dana baik dari dana desa maupun Danais yang bisa segera dioptimalkan penggunaannya, sehingga progres kegiatan bisa segera dilihat.

Kamituwa Margomulyo, Prasetyo Sujanarko dalam pengantarnya membacakan SK Lurah tentang Struktur TPPS, TPK dan KPM. Ia pun mengingatkan tentang tupoksi masing-masing struktur yang dibentuk.

TPPS berperan strategis dalam koordinasi dan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan TPK sendiri merupakan tim yang terdiri dari tiga unsur yaitu kader PKK, bidan atau nakes, dan kader KB.

Mereka bekerja langsung di lapangan untuk mendampingi keluarga berisiko stunting. TPK adalah ujung tombak dalam menjangkau langsung sasaran program stunting di tingkat rumah tangga.

Sedangkan KPM adalah kader kalurahan yang bertugas membantu pemerintah kalurahan dalam mengintegrasikan layanan dasar untuk mencegah stunting. KPM bekerja sebagai pengumpul data dan fasilitator layanan.

“KPM juga menjadi aktor penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) terkait penanganan stunting,” jelas Prasetyo.

Ahli Gizi dari Puskesmas Seyegan, Bety Nur Utami sebagai narasumber menyampaikan bahwa untuk memaksimalkan peran kader, harus mengetahui faktor determinan yang berpengaruh dengan kasus stunting di Margomulyo.

“Angka kasus yang mencapai 47,17% menjadi bekal dari tim untuk menyusun program kerja yang akan dilakukan dengan melihat faktor determinan yang dominan,” ujarnya.

Faktor determinan stunting sendiri ada beberapa, yang termasuk faktor langsung adalah asupan gizi tidak adekuat, penyakit infeksi berulang, dan kurangnya ASI eksklusif.

Sedangkan faktor yang tidak langsung Adalah pola asuh yang kurang tepat, akses terbatas ke layanan kesehatan, sanitasi dan air bersih buruk. kurangnya edukasi ibu, dan kesehatan ibu buruk.

“Adapun faktor sosial ekonomi dan lingkungan adalah akar dari berbagai penyebab tidak langsung,” jelas Bety.

Penanganan stunting bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Melalui peran TPPS, TPK, dan KPM yang optimal, diharapkan angka stunting di Indonesia dapat ditekan secara signifikan, menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Rabu (17/8), Pemerintah Kabupaten Sleman menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 yang bertempat di Lapangan Pemda Sleman. Upacara ini diikuti oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemkab Sleman.

Bertindak sebagai inspektur upacara yakni Kepala BNN Kabupaten Sleman, Teguh Tri Prasetya yang membacakan amanat Bupati Sleman, Harda Kiswaya.

Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila membawa kembali pada memori kelam bangsa di tahun 1965, sebuah episode sejarah yang penuh pengkhianatan dan upaya makar untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.

“Dalam upacara ini kita juga mengenang dan memanjatkan do’a untuk para Pahlawan Revolusi, putra-putra terbaik bangsa yang gugur sebagai kusuma bangsa, yang darahnya menjadi saksi bisu betapa mahalnya harga sebuah ideologi,” ujar Teguh yang membacakan amanat Bupati Sleman

Lebih lanjut, momentum Hari Kesaktian Pancasila ini harus dijadikan sebagai momen untuk merefleksikan keteguhan komitmen sebagai aparatur negara dan bagian dari masyarakat Sleman, terhadap empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Peringatan ini menjadi momentum krusial untuk menegaskan kembali komitmen kita yang menjadi tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila kali ini, yaitu “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”. kata Teguh

Di akhir amanat, Teguh mengajak seluruh ASN dan masyarakat Sleman untuk mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta mengamalkan nilai- nilai Pancasila.

“Mari kita jaga kerukunan, perdamaian, persatuan dan persaudaraan di antara kita. Pegang teguh dan amalkan nilai-nilai Pancasila dalam ucapan, perilaku dan kehidupan kita sehari-hari,” pungkas Teguh.

Sleman – Bupati Sleman, Harda Kiswaya menyerahkan Peraturan Bupati (Perbub) tentang batas kalurahan kepada 54 Kalurahan pada Rabu (1/10), di Pendopo Parasamya kabupaten Sleman. Penyerahan merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa berbasis kepastian hukum.

Bupati Sleman menegaskan bahwa penetapan dan penegasan batas kalurahan bukan hanya sekedar garis pada peta, melainkan pondasi hukum penting bagi administrasi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat.

“Batas wilayah kalurahan adalah pintu gerbang segala aktivitas pemerintahan. Dengan adanya kepastian hukum, pembangunan dapat dilakukan lebih efektif, efisien, dan berkeadilan,” ujar Bupati.

Bupati juga meminta agar para lurah segera melakukan sosialisasi ke perangkat kalurahan, lembaga masyarakat, hingga tingkat padukuhan dan RT agar seluruh warga memahami batas wilayah masing-masing. Data batas wilayah ini juga akan disampaikan kepada stakeholder terkait, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Pemda DIY, BIG, BPN, UGM, hingga BPS Sleman, sebagai bagian dari implementasi kebijakan satu peta.

“Dengan pondasi administrasi wilayah yang kuat, saya yakin kalurahan-kalurahan di Sleman akan semakin mandiri, maju, dan mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” ungkapnya.

Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Sleman, Agung Armawanta, menyampaikan sampai dengan semester 1 tahun 2025 telah dilakukan penegasan batas kalurahan sebanyak 80 kalurahan dengan 438 pilar batas tipe D sebagai penanda batas antar kalurahan dan pengukuran geodetic pada pilar-pilar tersebut.

“Capaian ini 93% dari target 86 kalurahan,” kata Agung.

Lebih lanjut disampaikan dari 80 penegasan batas kalurahan tersebut, 61 kalurahan telah ditetapkan batas wilayahnya melalui Peraturan Bupati tentang Batas Kalurahan pada tanggal 22
September 2025, capaian ini sebesar 71% dari target 86 kalurahan.

Hadir pula pada acara tersebut Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Danang Setiyadi menyampaikan apresiasi atas capaian Pemkab Sleman. Ia menilai bahwa keberhasilan penyelesaian peraturan bupati tentang penegasan batas kalurahan merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib dan berlandaskan kepastian hukum.

“Kami mengucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Sleman yang pada kesempatan hari ini telah berhasil menyelesaikan 61 peraturan bupati terkait dengan penegasan batas kalurahan. Agenda ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum penting untuk mengakselerasi pembangunan di tingkat kalurahan,” ujarnya.

Sleman – Sebuah lagu atau tembang kadang mengandung makna filosofi yang dalam, seperti lir ilir, gundul-dundul pacul, dan lain sebagainya.  

Namun kadang tembang dolanan bocah tersebut menggambarkan kisah kehidupan yang terjadi di masa silam.

“Seperti tembang dolanan berjudul cungkup yang berasal dari daerah Pantura,” ucap Ketua Paguyuban Kembang Adas, Furtunata Sri Kaswami Rahayu yang biasa disapa Cicit Kasmawi, dihadapan para tamu pagelaran ulang tahun ke-9 Paguyuban Kembang Adas, Selasa (30/9/2025) di Ruang Seminar Taman Budaya Yogyakarta.

Dikisahkan oleh Cicit Kaswami, dahulu pada masa pemerintahan Sultan Agung, Raja Mataram Islam kekuasaannya sangat luas. Hampir seluruh pulau Jawa termasuk wilayah pantai utara (Pantura) banyak didatangi bangsa asing untuk melakukan perdagangan, seperti Belanda (VOC), Arab, China, dan Portugis.

Saat itu, wanita Jawa masih akrab memakai tusuk konde diselipkan pada rambutnya. Orang di Jawa jugua agak susah melafalkan bahasa orang asing. Sehingga kadang penyebutan nama hanya disesuaikan dengan nama asli. Alhasil orang Pantura menyebut nama pedagang Portugis tersebut Cungkup.

“Tapi Cungkup bukan nama rumah kecil yang ada di kuburan. Cungkup tersebut nama salah seorang pedagang dari Portugis,” jelas Cicit.

Alhasil setelah beberapa saat mencari wanita Jawa yang sesuai dengan keinginannya, Cungkup menikah dan hidup bersama wanita Jawa. Dari pernikahan tersebut, Cungkup memiliki keturunan. Karena Cungkup menikah dengan wanita Jawa, dirinya harus bisa menyesuaikan dengan kehidupan dan budaya Jawa.

Cungkup bisa beradaptasi dengan baik pada lingkungan dan budaya Jawa. Meski terkadang menjadi bahan candaan karena biasanya orang Jawa mempunyai hidung tidak begitu panjang beda dengan orang bangsa Portugis. Candaan itu tertulis dalam akhir tembang dolanan anak Cungkup.

“Ela elo wong desa irunge dawa (Ela elo, penduduk desa berhidung panjang),” jelas Cicit.

Kisah perjuangan pedagang Portugis Cungkup dalam mencari istri wanita Jawa dan hidup bahagia, hingga memiliki keturunan dan beradaptasi dengan kehidupan dan budaya Jawa. Kisah tersebut dituliskan dalam tembang dolanan anak dengan judul “Cungkup”. (Kusnadi KIM Berbah)