Sleman – Koramil 17/Gamping menggelar syukuran dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI, pada Senin (6/10/2025). Acara yang berlangsung di Markas Komando (Mako) Koramil ini juga menjadi momen istimewa dengan kenaikan pangkat tiga prajurit yang dinilai berprestasi dan berdedikasi tinggi. Kegiatan ini dihadiri jajaran TNI, unsur pimpinan kapanewon, dan tokoh masyarakat, sebagai wujud penguatan soliditas antara TNI dan masyarakat.

Komandan Koramil 17/Gamping, Mayor Armed Istachori, menyampaikan bahwa syukuran ini bukan sekadar seremoni, melainkan refleksi dan wujud syukur atas pengabdian TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara. Ia mengingatkan para prajurit bahwa kenaikan pangkat adalah amanah, yang seiring dengan tanggung jawab yang semakin besar.

“Kenaikan pangkat adalah amanah. Semakin tinggi pangkat, semakin besar pula tanggung jawabnya,” ujar Mayor Istachori.

Acara diawali dengan doa bersama yang dipimpin tokoh agama setempat, dilanjutkan pemotongan tumpeng oleh Mayor Istachori yang kemudian diserahkan kepada prajurit termuda. Tradisi sederhana ini menjadi simbol bahwa kebersamaan, loyalitas, dan semangat juang harus terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam tubuh TNI.

Kegiatan ini turut dihadiri Panewu Gamping Suyanto, Kepala Kepolisian Sektor Gamping AKP Bowo Susilo, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah Kapanewon Gamping, para lurah, tokoh masyarakat, serta anggota organisasi kerelawanan. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi kuat antara TNI dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

Tiga prajurit yang mendapat kenaikan pangkat adalah Pelda Acip Mulyawana, Serma Supriyadi, dan Sertu Surahmadi. Pelda Acip mengungkapkan rasa syukurnya, menyebut kenaikan pangkat ini sebagai dorongan untuk bekerja lebih baik dan mengabdi lebih ikhlas demi kepentingan rakyat.

Dengan semangat peringatan HUT ke-80 TNI, Mayor Istachori berharap jajarannya terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan loyalitas. Ia menegaskan bahwa TNI akan terus hadir di tengah masyarakat sebagai penjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlandaskan semangat kebersamaan dan pengabdian tanpa pamrih. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diharapkan menjadi ujung tombak dalam membangun keluarga sejahtera dan masyarakat mandiri. Untuk memperkuat kapasitas kader di tingkat akar rumput, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Kabupaten Sleman menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) PKK di Aula Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, pada Senin (6/10/2025).

Kegiatan yang diikuti puluhan kader PKK dari berbagai padukuhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peran strategis di tingkat kalurahan, padukuhan, dan dasa wisma. Selain itu, kegiatan ini mendorong terwujudnya program nyata yang dapat langsung dilaksanakan di masyarakat.

Eka Pratiwi Novitasari, narasumber dari Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman, menekankan pentingnya sinergi antar tingkatan organisasi.

“PKK kalurahan berperan sebagai perencana dan koordinator program, PKK padukuhan menjadi penggerak utama, dan dasa wisma adalah pelaksana kegiatan langsung berbasis data keluarga,” ujar Eka.

Menurut Eka, keberhasilan PKK bergantung pada komunikasi dan kolaborasi yang baik. “Jika dasa wisma memiliki data yang akurat, padukuhan dapat merancang kegiatan yang tepat sasaran, dan kalurahan akan lebih mudah memberikan dukungan kebijakan,” jelasnya.

Dalam sesi pemaparan, Eka menjabarkan berbagai contoh program nyata yang bisa diterapkan PKK di berbagai bidang. Di bidang kesehatan, PKK dapat mengadakan posyandu balita dan lansia kreatif dengan senam bersama, pemeriksaan kesehatan, dan demo masakan sehat berbahan lokal. Gerakan rumah bersih bebas jentik serta pembinaan PAUD dan TPA juga menjadi fokus penting.

Pada bidang pendidikan, PKK didorong untuk membuat pojok baca di rumah warga atau balai padukuhan, serta kelas parenting sederhana bagi ibu-ibu muda. Di bidang ekonomi, program seperti pelatihan olahan pangan lokal, arisan sembako, warung dasa wisma, dan bank sampah dinilai sangat relevan.

Selain itu, Eka menyoroti bidang lingkungan melalui gerakan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) per RT, sedekah sampah, dan pengelolaan sampah organik. Sementara itu, di bidang ketahanan keluarga dan sosial, kegiatan seperti ronda kreatif, jimpitan untuk dana sosial, pendampingan keluarga rentan, dan peringatan hari besar bisa menjadi bentuk nyata peran PKK.

Eka juga memperkenalkan program inovatif yang dapat dikembangkan dasa wisma, seperti Dasawisma Cerdas Digital untuk laporan data keluarga, Warung Hidup dengan menanam minimal tiga jenis tanaman konsumsi, serta Sedekah Sampah yang hasilnya digunakan membantu anak yatim. Program Jumat Berkah, di mana setiap dasa wisma berbagi makanan kepada lansia atau warga kurang mampu secara bergiliran, juga diperkenalkan.

Para peserta menyambut antusias paparan tersebut. Salah satu peserta mengaku mendapat banyak inspirasi. “Kami jadi lebih paham bagaimana menyusun kegiatan yang nyata dan berkelanjutan,” ujarnya.

Eka berharap hasil bimtek ini dapat ditindaklanjuti dengan program kerja konkret di setiap padukuhan. Ia juga menekankan bahwa PKK adalah bagian penting dari gerakan sosial masyarakat yang menumbuhkan nilai gotong royong, kemandirian, dan kesejahteraan. (Upik Wahyuni/KIM Donoharjo)

Sleman – Pengurus Harian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Sleman menghadap Bupati Sleman Harda Kiswaya pada Senin (6/10/2025) di ruang kerja bupati. Kedatangan yang dipimpin oleh Ketua LPM Kabupaten, Dwijo Putro, Bsc, ini bertujuan untuk melaporkan rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) LPM Kabupaten Sleman yang dijadwalkan pada bulan Oktober.

Dwijo Putro menjelaskan secara rinci agenda Musda, yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dan dilaksanakan setiap lima tahun. Periode kepengurusan LPM Kabupaten 2020-2025 akan segera berakhir pada bulan Oktober ini.

Selain menyusun kepengurusan baru periode 2025-2030 dan program kerja untuk lima tahun ke depan, Musda juga akan membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LPM Kabupaten. Agenda penting lain yang akan dibahas termasuk penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya, penetapan ketua dan wakil ketua baru, serta perumusan program kerja.

Secara khusus, Dwijo juga menyinggung terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tuwanggana. Ia menjelaskan bahwa Tuwanggana adalah nomenklatur baru untuk LPM DIY, yang diberikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Kongres LPM DIY tahun 2022 lalu. Tuwanggana berarti “tetua” atau yang dituakan, sementara ketua LPM disebut “Pinituwa.”

Menanggapi laporan tersebut, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, yang didampingi Bagian Hukum Setda Sleman dan Sekretaris Dinas PMK Sleman, memberikan arahan terkait tindak lanjut Pergub DIY tersebut. Harda memerintahkan Adrina Ratnasari Mumpuni dari Bagian Hukum Setda Sleman untuk segera menindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) Sleman dalam waktu dua minggu.

Terkait teknis pelaksanaan Musda, Harda menugaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (Dinas PMK) yang diwakili oleh Alhalik, untuk berkoordinasi dengan pengurus harian LPM.

“Pelaksanaan Musda didahulukan, sedangkan pengukuhan pengurus baru bisa dilaksanakan pada bulan berikutnya,” jelas Harda.

Berdasarkan diskusi tersebut, Musda ditetapkan akan dilaksanakan pada Rabu, 28 Oktober 2025, di Gedung Setda lantai III. Acara ini akan diikuti oleh 122 peserta, terdiri dari unsur ketua LPMK di 86 kelurahan, pengurus harian LPM Kabupaten, Dinas PMK, anggota DPRD Sleman, dan tamu undangan dari provinsi. Pembiayaan Musda ini akan berasal dari Dinas PMK.

Di akhir pertemuan, Harda berpesan kepada pengurus harian LPM untuk tetap solid, menghindari intervensi politik, dan fokus pada pemberdayaan masyarakat.

“Sebagai organisasi yang baik, rangkul tokoh masyarakat, akademisi, dan pengusaha yang peduli terhadap pemberdayaan, serta hindari intervensi dari pihak lain,” pesan Harda. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menggelar diskusi bertema “Perbaikan Tata Kelola Pemilu dan Penguatan Penyelenggaraan Demokrasi”. Acara yang berlangsung di Gedung University Club Universitas Gadjah Mada, Sleman, pada Senin (6/10/2025) ini dihadiri berbagai kalangan, mulai dari akademisi, mahasiswa, praktisi politik, organisasi masyarakat, hingga perwakilan penyelenggara pemilu dari DIY. Forum ini menjadi momentum penting untuk menguatkan kembali semangat demokrasi yang jujur, transparan, dan berkeadilan.

Dalam sambutannya, Ketua KPU DIY, Ahmad Sidqi, menyampaikan bahwa tata kelola pemilu yang baik tidak hanya diukur dari aspek teknis, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan publik.

“Pemilu yang baik adalah pemilu yang dipercaya rakyat, bukan sekadar diselenggarakan sesuai prosedur. Demokrasi tanpa kepercayaan publik akan rapuh,” tegasnya.

Menurut Sidqi, pasca-Pemilu 2024, perlu ada desain pemilu yang lebih baik. Salah satu tantangan utamanya adalah menjaga integritas di tengah arus informasi digital dan tekanan politik yang semakin kompleks. Penguatan penyelenggara pemilu, mulai dari sistem rekrutmen hingga desain kelembagaan, juga diperlukan untuk mewujudkan pemilu yang murah dan representatif.

Diskusi panel yang dipandu oleh Abdul Karim Mustofa menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Ketua APD Masykurudin Hafidz, Direktur Caksana Institute Wasingatu Zakiyah, Dosen Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar, serta Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Ridho Al Hamdi.

Dalam paparannya, Wasingatu Zakiyah dan Zainal Arifin Mochtar menyoroti independensi KPU, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai pilar utama dalam menjaga kualitas demokrasi. Tanpa independensi, hasil pemilu berpotensi kehilangan legitimasi karena dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.

Zainal menambahkan, transparansi dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu sangat penting. Seleksi yang bersih, objektif, dan berbasis kompetensi akan menghasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas.

“Proses rekrutmen ini harus diawasi publik agar terhindar dari nepotisme, politik balas budi, atau kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.

Selain itu, keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi seleksi penyelenggara pemilu juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan publik. Independensi KPU juga harus dijaga melalui kebijakan kelembagaan yang menjamin kebebasan dalam mengambil keputusan, tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Pada akhirnya, independensi KPU adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Partai politik, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil harus ikut mengawal proses rekrutmen dan kinerja penyelenggara pemilu agar berlangsung jujur dan terbuka. Demokrasi yang kuat hanya dapat tumbuh dari pemilu yang bersih, dan pemilu yang bersih terwujud jika lembaga penyelenggaranya independen, berintegritas, dan dipercaya rakyat. (Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), memberikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah. Apresiasi ini diwujudkan melalui kegiatan penilaian terhadap kelompok pengelola sampah di Sleman, yang mencakup Bank Sampah, Sodakoh Sampah, dan TPS3R. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan semangat baru kepada para penggiat sampah dalam menjalankan aktivitas keseharian mereka.

“Kegiatan ini bukan lomba, melainkan penilaian untuk memberikan semangat baru bagi kelompok pengelola sampah,” ungkap Plt. Kepala DLH Sleman, Sugeng Riyanta, di kantor DLH Sleman, Senin (6/10/2025).

Ada ketentuan khusus bagi kelompok yang berhak mengikuti penilaian. Mereka harus berada di wilayah Kabupaten Sleman dan memiliki legalitas resmi berupa Surat Keputusan (SK) dari kelurahan masing-masing.

Proses penilaian dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah penilaian administrasi yang telah berlangsung dari Januari hingga 30 September 2025. Laporan kegiatan pengelolaan sampah disampaikan melalui aplikasi yang disediakan DLH. Kelompok Bank Sampah dan Sodakoh Sampah melapor melalui situs web SIOSESTU, sedangkan TPS3R menggunakan tautan Dari laporan tersebut, akan dipilih lima kelompok nominator dari setiap kategori.

Sebanyak 15 kelompok nominator yang lolos akan masuk ke tahap kedua, yaitu visitasi atau peninjauan lapangan.

“Visitasi akan dimulai pada hari Selasa, 7 Oktober 2025, dengan kunjungan pertama ke TPS3R Purwo Berhati, Kalasan,” jelas Sugeng. Ia juga berpesan agar tidak ada penyambutan yang berlebihan saat tim penilai datang.

Ketua Tim Kerja Pengelolaan Persampahan DLH Sleman, Fitasari Ayu Wardani, menjelaskan kriteria penilaian saat visitasi. Selain harus memiliki SK dari kelurahan dan administrasi yang sesuai laporan, tim juga akan menilai kelengkapan SOP, susunan pengurus, peralatan, dan buku catatan. Aspek lain yang menjadi perhatian adalah sarana dan prasarana, kemitraan dengan pihak lain seperti pengepul, dinas, kampus, sekolah, dan dunia usaha. Pengelolaan sampah organik juga menjadi kriteria dengan bobot tinggi.

“Tidak kalah penting, kami menilai kemanfaatan kelompok bagi masyarakat sekitar, melalui sosialisasi langsung maupun media sosial, serta inovasi pengelolaan yang berwawasan lingkungan,” jelas Fitasari.

Pemenang dari setiap kategori, yaitu juara 1, 2, 3, harapan 1, dan harapan 2, akan mendapatkan penghargaan berupa trofi, piagam, dan uang pembinaan. Pemenang pertama akan menerima , juara kedua , juara ketiga , harapan satu , dan harapan dua .

“Dewan penilai terdiri dari perwakilan DLH Kabupaten Sleman, pengurus JPSM Sehati Kabupaten Sleman, dan pengurus TPS3R Resep Kabupaten Sleman,” pungkas Fitasari. (Kusnadi/KIM Berbah)