Sleman – Di tengah dinamika sosial yang berubah cepat, sebuah kajian tematik bertajuk “Beratnya Tantangan Umat Islam di Era Modern” digelar di Omah Katentreman, Ayam Goreng Kremes Sehati, Garongan, Kembang, Wonokerto, Turi, Sleman, pada Selasa (18/11) pukul WIB. Kegiatan yang diberi nama Kajian AKRAB (Aqidah Kokoh, Relasi Aman, Batin Tenang) ini menghadirkan El Candra sebagai pemateri utama dan diikuti puluhan peserta dari berbagai wilayah.

Kajian tersebut mengangkat beragam persoalan aktual yang kini membelit masyarakat, mulai dari kerusakan ekonomi, maraknya judi online, pinjaman online ilegal yang menjerat, hingga meningkatnya keretakan rumah tangga. Peserta diajak melihat problem tersebut secara lebih mendalam melalui sudut pandang akidah, moral, dan sistem sosial Islam.

Dalam paparannya, El Candra menegaskan bahwa persoalan yang muncul di tengah masyarakat modern sejatinya bukan fenomena tanpa sebab. “Kerusakan zaman ini tidak terjadi tiba-tiba. Ia memiliki akar, dan salah satunya adalah jauhnya manusia dari ilmu dan petunjuk Allah,” ujar El Candra. Ia menambahkan, banyak orang memisahkan urusan dunia dari akhirat, padahal keduanya diikat oleh syariat Islam yang sempurna.

Ia menambahkan bahwa syariat Islam bukan hanya mencakup ritual ibadah, tetapi sebuah sistem hidup yang komplet, mencakup ekonomi, keluarga, hubungan sosial, hingga tata kelola masyarakat. “Semua problem kehidupan, sekecil apa pun, pasti memiliki solusi dalam syariat,” katanya.

Panitia penyelenggara, Nanda, menyampaikan bahwa kajian ini digelar sebagai upaya memperkuat pemahaman umat di tengah derasnya arus perubahan zaman.

“Banyak orang gelisah dengan keadaan sekarang. Judi online, kekerasan, perceraian, hingga krisis ekonomi membuat banyak keluarga terpuruk. Melalui kajian ini, kami ingin mengajak umat kembali melihat akar persoalan dan memahami betapa Islam memberi jalan keluar yang praktis dan menyeluruh,” paparnya.

Suasana kajian berlangsung hangat dan interaktif. Peserta diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan seputar peran agama dalam menghadapi tekanan sosial di era digital, termasuk bagaimana menanamkan akidah yang kokoh di keluarga dan lingkungan. Kegiatan yang khusus diperuntukkan bagi ikhwan ini diharapkan mampu menjadi ruang literasi keislaman yang lebih dekat dan nyaman bagi masyarakat.

“Langkah kecil menuju majelis ilmu adalah tanda bahwa hati ingin diperbaiki. Dari majelis seperti inilah umat bisa kembali kuat,” tutup El Candra. (SBD/KIM Senyum Tempel)

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) terus memperkuat upaya peningkatan tata kelola pemerintahan desa melalui kegiatan Penetapan Indikator Kinerja Kalurahan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja Kalurahan. Acara ini digelar di ruang pertemuan Kalurahan Margorejo pada Selasa (18/11/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas PMK Sleman Adib Burochmad, serta Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur Kalurahan Auliya Frida Widyasmara.

Adapun peserta yang hadir meliputi Lurah Margorejo Abdul Azis Muh Ridwan, Carik, seluruh Kasi dan Kaur, para Dukuh, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), TP PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKAL), serta unsur keamanan wilayah, yaitu Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas PMK Sleman Adib Burochmad menegaskan pentingnya indikator kinerja sebagai instrumen kontrol dan arah pembangunan di tingkat kalurahan. “Indikator kinerja bukan hanya persyaratan administrasi, tetapi alat ukur untuk memastikan program-program kalurahan berjalan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Adib.

Ia melanjutkan, “Perjanjian kinerja adalah komitmen seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pamong, tetapi juga lembaga kemasyarakatan seperti BPKal, PKK, dan LPMKAL.” Adib menambahkan bahwa Pemkab Sleman terus mendorong inovasi serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintahan kalurahan.

Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur Kalurahan, Auliya Frida Widyasmara, menyampaikan bahwa pendampingan teknis merupakan bagian penting dari penguatan pemerintahan kalurahan. “Penetapan indikator hanyalah awal. Pendampingan, monitoring, dan evaluasi adalah proses yang harus berjalan sepanjang tahun,” jelas Auliya. Ia berharap setiap kalurahan mampu menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja berbasis data yang mudah dipantau oleh masyarakat.

Lurah Margorejo, Abdul Azis Muh Ridwan, menyampaikan bahwa seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat Margorejo siap menjalankan komitmen kinerja tersebut. “Dengan indikator yang jelas, kami semakin memiliki arah yang tegas dalam menyusun program dan melayani masyarakat,” ujarnya. “Kami bersama BPKal, LPMKAL, PKK, serta dukungan Babinsa dan Bhabinkamtibmas siap bergerak bersama untuk kemajuan Margorejo,” pungkas Ridwan.

Keterlibatan lembaga kemasyarakatan seperti LPMKAL dan PKK serta unsur keamanan wilayah memperkuat sinergi lintas sektor yang dibutuhkan dalam mencapai target kinerja kalurahan. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan komitmen menuju tata kelola pemerintahan kalurahan yang lebih modern, transparan, dan partisipatif. Dengan indikator yang terukur dan perjanjian kinerja yang disepakati bersama, Margorejo diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (SBD/KIM Senyum Tempel)

Sleman – Pengukuhan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat kapanewon se-Kabupaten Sleman menjadi momentum penting bagi upaya menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah. Pengukuhan ini dilakukan oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, pada Senin (17/11/2025) di Pendhapa Parasamya Kabupaten Sleman.

Disaksikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, Samsul Bakri, beserta pejabat teras lainnya, Danang Maharsa menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat jejaring deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum di tingkat paling dekat dengan warga.

Dalam sambutannya, ia menyebutkan bahwa FKDM merupakan garda terdepan dalam membaca tanda-tanda kerawanan sosial. Perkembangan teknologi, mobilitas penduduk, serta kompleksitas interaksi sosial menuntut adanya kanal komunikasi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah.

“Pengukuhan FKDM tingkat kapanewon memastikan setiap wilayah memiliki struktur yang siap bekerja, tanggap, dan responsif terhadap potensi kerawanan,” ucapnya.

Keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam kepengurusan FKDM, seperti tokoh masyarakat, pemuda, akademisi, hingga perangkat kalurahan, menjadi kekuatan utama forum ini. Mereka berkolaborasi membangun kewaspadaan kolektif, tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengedukasi warga mengenai pentingnya mencegah konflik sejak dini.

Danang berharap, melalui struktur organisasi yang solid di tingkat kapanewon, FKDM mampu mengintegrasikan banyak perspektif sehingga analisis kerawanan lebih akurat dan berimbang. Menurutnya, pengukuhan ini juga menjadi peneguhan bahwa keamanan bukan hanya urusan aparat, melainkan tanggung jawab bersama. Pihaknya memperkuat jalur komunikasi dua arah antara warga dan pemerintah untuk memastikan setiap sinyal kerawanan dapat ditangkap lebih cepat sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Pada kesempatan ini disinggung pula permasalahan hoaks dan disinformasi sebagai musuh lain yang dapat memicu keresahan masyarakat. FKDM di tingkat kapanewon memiliki peran strategis untuk melakukan klarifikasi, edukasi, dan pemantauan dinamika informasi publik.

Dengan adanya penguatan kapasitas anggota forum, masyarakat mendapatkan sumber informasi yang valid dan terpercaya, sehingga peluang terjadinya eskalasi konflik akibat kabar bohong dapat ditekan. Data dan laporan yang dihimpun dari berbagai kapanewon dapat menjadi dasar analisis yang komprehensif bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam merancang langkah-langkah preventif. Forum ini pun menjadi kanal penyambung aspirasi warga terkait keamanan dan ketertiban yang seringkali tidak muncul di permukaan.

Kabupaten Sleman kini memiliki fondasi yang lebih kuat dalam membangun ketahanan sosial. Forum ini diharapkan tidak hanya bekerja saat potensi kerawanan muncul, tetapi aktif melakukan pemantauan, pendataan, dan pembinaan masyarakat secara berkelanjutan. Langkah-langkah preventif inilah yang menjadi kunci dalam mencegah konflik skala kecil maupun besar. (Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Posyandu Tanjung II Karangasem terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah untuk menurunkan angka stunting melalui inovasi GARPU CETING (Gerakan Peduli Cegah Stunting). Program yang telah berjalan beberapa tahun ini menjadi salah satu upaya unggulan dalam pencegahan stunting di wilayah Karangasem, Padukuhan Gempol.

Ari Susanti, Dukuh Gempol, mengungkapkan rasa syukurnya atas keberlanjutan program ini. “Kami senang dengan adanya GARPU CETING, karena terbukti mampu menurunkan angka stunting di Karangasem, meski belum sepenuhnya bebas stunting,” ujarnya.

Ia menambahkan, setidaknya Posyandu Tanjung II memiliki langkah rutin dan nyata dalam pencegahan.

Pada pelaksanaan Posyandu kali ini, program GARPU CETING kembali dilaksanakan dengan sasaran seluruh balita dan ibu hamil yang hadir di Posyandu. Selain pemberian bahan mentah untuk diolah di rumah, Posyandu Tanjung II juga menyediakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) siap saji dalam setiap pelaksanaan Posyandu setiap bulannya.

Program GARPU CETING, yang merupakan pemberian asupan makanan tambahan berbahan mentah, dilaksanakan 3–4 kali dalam setahun. Kegiatan ini bisa berjalan baik dengan didukung oleh dana stimulan dari Pemerintah Kalurahan Condongcatur, kotak senyum, serta swadaya masyarakat.

Triyanti, salah satu pengurus Posyandu Tanjung II, menyampaikan bahwa PMT yang diberikan selalu bervariasi dan disusun berdasarkan kebutuhan gizi anak dan ibu hamil.

“Selain sumber protein seperti tempe, tahu, teri, dan telur, kami juga menyediakan beragam sayuran segar,” jelasnya.

Ia merinci bahwa sayuran yang variatif seperti bayam, wortel, kangkung, sawi, kembang kol, brokoli, dan sebagainya, dipilih agar memenuhi kebutuhan gizi anak dan ibu hamil.

Dengan dukungan masyarakat dan konsistensi kegiatan, Posyandu Tanjung II berharap inovasi GARPU CETING dapat semakin memperkuat ketahanan gizi keluarga dan mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Karangasem. (Tri Suhartati/KIM Depok)

Sleman – Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kekuatan sosial di tingkat lokal. Pada Senin (17/11/2025), Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Gustan Ganda, melakukan pembinaan melalui program aspirasi atau pokok pikiran di Omah Lamiri, Salakan, Gamping, Sleman.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mengidentifikasi kebutuhan nyata masyarakat sekaligus memperkuat peran kelembagaan di tingkat kalurahan. Dengan menghadirkan unsur lembaga kemasyarakatan, kegiatan ini berhasil membuka diskusi yang hidup perihal tantangan dan peluang pembangunan sosial masyarakat.

Dalam suasana yang hangat dan partisipatif, Gustan Ganda menegaskan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan ujung tombak pembangunan di akar rumput. Mereka berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah sekaligus jembatan aspirasi warga. Pembinaan melalui pokok pikiran (pokir) menjadi salah satu cara memastikan bahwa hubungan ini tetap berjalan secara efektif dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

“Melalui forum ini, berbagai masukan dari warga dan pengurus lembaga dapat langsung dikonversi menjadi bahan pertimbangan kebijakan daerah,” terangnya.

Lebih lanjut, sebagai wakil rakyat, Gustan menekankan bahwa pembinaan harus menyentuh aspek kapasitas, tata kelola, serta kekompakan lembaga yang bergerak dalam bidang sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, hingga keamanan lingkungan. Komitmen ini menjadi bukti bahwa lembaga kemasyarakatan perlu didorong untuk semakin profesional dan adaptif.

Ia pun menyoroti lembaga kemasyarakatan yang selama ini memegang peranan sentral dalam menjaga harmoni sosial dan menggerakkan gotong royong. Lembaga-lembaga tersebut termasuk Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), hingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

“Semuanya memiliki fungsi strategis dalam menguatkan jejaring sosial yang menjadi kekuatan khas masyarakat Sleman,” tandas Gustan.

Peserta kegiatan, yang terdiri dari berbagai tokoh masyarakat dan tokoh agama, tampak antusias memberikan pandangan dan menyampaikan kebutuhan masing-masing lembaga. Banyak di antara mereka yang menilai bahwa kegiatan seperti ini penting untuk memperjelas arah kerja lembaga serta membuka ruang kolaborasi lintas sektor.

Salah satu isu yang banyak mengemuka adalah pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam lembaga kemasyarakatan. Gustan menyebutkan bahwa kemampuan administrasi, perencanaan, dan pelaporan menjadi kunci agar lembaga dapat mengakses program pembangunan dengan lebih optimal.

Dengan tata kelola yang baik, lembaga tidak hanya dipercaya oleh masyarakat, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menuntaskan berbagai program pembangunan. Penguatan aspek-aspek moral dan etika pengabdian masyarakat turut menjadi pokok penekanan dalam kegiatan ini.

Melalui sinergi yang terbangun, lembaga kemasyarakatan diharapkan semakin berdaya dan mampu menjalankan fungsi sosialnya secara maksimal. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, masyarakat kalurahan dapat menikmati layanan publik yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih harmonis, serta arah pembangunan yang semakin partisipatif. (Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping)