Sleman — Pemerintah Kapanewon Tempel menggelar Sarasehan dan Tasyakuran HUT ke-54 Korpri pada Jumat (21/11/2025), di GOR Kalurahan Lumbungrejo. Acara berlangsung khidmat dan semarak, dihadiri jajaran lengkap Forkopimkap Tempel, perangkat lintas sektor, serta para lurah se-Kapanewon Tempel.

Hadir dalam kegiatan ini Panewu Tempel, Dakiri, Panewu Anom, Eni Yuliani selaku Ketua Korpri Kapanewon Tempel sekaligus ketua penyelenggara, Danramil Tempel, Kapten Edi Widodo, Kapolsek Tempel, Gunawan Setyabudi, Kepala KUA Tempel, PLKB Tempel, FKDM, dan FPK.

Acara juga dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman, Wildan Solichin yang sekaligus sebagai Ketua Bidang Administrasi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman, yang memberikan arahan kepada seluruh peserta.

Panewu Tempel, Dakiri menekankan bahwa HUT Korpri menjadi momentum evaluasi dan penguatan etos kerja ASN. “ASN hari ini menghadapi tantangan pelayanan publik yang terus berkembang. Korpri harus menjadi simbol integritas, inovasi, dan kecepatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sebagai ketua penyelenggara, Eni Yuliani menegaskan bahwa kebersamaan adalah kunci pelayanan berkualitas.

“Tema Soliditas Korpri, Polri, dan TNI Siap Melayani bukan sekadar slogan, tapi komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang dapat diandalkan,” jelasnya.

Kapolsek Tempel, Gunawan Setyabudi mengapresiasi peran ASN dalam menjaga stabilitas wilayah.

“Selamat HUT ke-54 untuk Korpri. Semoga sinergi antara ASN dan Polri makin kuat dalam menjaga keamanan serta pelayanan bagi masyarakat Tempel,” katanya.

Danramil Tempel, Kapten Edi Widodo menegaskan pentingnya peran ASN dalam pembangunan.

“TNI siap mendukung setiap program pemerintah. Korpri adalah mitra penting dalam pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan warga,” ucapnya.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman, Wildan Solihin menegaskan pentingnya peningkatan kapabilitas ASN melalui administrasi yang kuat.

“Administrasi yang tertib adalah fondasi dari pelayanan publik yang baik. ASN harus sigap, responsif, dan siap berubah mengikuti kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Lurah Mororejo, Jaka Ristanta menyampaikan sambutan yang menekankan peran strategis Korpri dalam mendukung pemerintah kalurahan.

“Kami para lurah sangat merasakan manfaat sinergi dengan ASN di kapanewon. Kolaborasi yang baik dengan Korpri memudahkan koordinasi, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan harapan agar Korpri Tempel semakin inovatif dalam mendukung pelayanan di tingkat bawah.

“Semoga di usia ke-54 ini, Korpri semakin kuat, semakin profesional, dan semakin dekat dengan masyarakat,” tambahnya.

Sarasehan dan tasyakuran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus mengukuhkan komitmen ASN dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kapanewon Tempel.

(SBD KIM SENYUM TEMPEL)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Donoharjo menyelenggarakan  Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) tahun 2028 – 2029, di aula kalurahan pada Kamis (20/11/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah kalurahan dalam menyesuaikan arah pembangunan jangka menengah, sekaligus menindaklanjuti perubahan masa jabatan lurah berdasarkan regulasi terbaru.

Lurah Donoharjo, Hadi Rintoko dalam sambutannya menyampaikan bahwa penambahan RPJMKal ini merupakan dampak langsung dari penambahan masa jabatan lurah selama dua tahun dari enam tahun menjadi delapan tahun. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

“Dengan adanya perpanjangan masa jabatan tersebut, dokumen RPJMKal perlu disempurnakan agar sinkron dengan periode kepemimpinan dan pembangunan yang akan dilaksanakan,” tandasnya.

 Ia menegaskan bahwa penambahan ini tidak boleh mengabaikan RPJMKal sebelumnya. Namun justru menjadi kelanjutan yang memperkuat program-program pembangunan yang telah berjalan maupun yang sedang dirancang.

Menurut Hadi Rintoko, salah satu fokus utama dalam proses penyusunan dokumen penambahan RPJMKal adalah penjaringan aspirasi masyarakat. Melalui Musyawarah Kalurahan (Muskal), berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan dapat dihimpun secara terbuka. Aspirasi-aspirasi tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam penyempurnaan visi dan misi Donoharjo yang dikenal dengan semboyan “Sri Taman Sri Gunung”.

Lurah menegaskan bahwa semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat Donoharjo yang selama ini menjadi kekuatan utama harus terus dipertahankan, karena nilai-nilai tersebut menjadi kunci kemajuan pembangunan di tingkat kalurahan.

Dalam paparannya, Hadi Rintoko juga menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan di masa mendatang. Ia menyebut bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten serta berdaya saing sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, pertanian, dan pengelolaan sumber daya lokal.

Pada kesempatan yang sama, Jawatan Keprajan Kapanewon Ngaglik, Aswinda Rahayu memberikan pandangan mengenai pentingnya harmonisasi perencanaan pembangunan. Ia berharap penyusunan RPJMKal Donoharjo dapat sejalan dengan kebijakan pembangunan di tingkat kapanewon, kabupaten, hingga pemerintah provinsi maupun pusat.

“Sinkronisasi lintas tingkat pemerintahan akan memastikan bahwa pembangunan berjalan efektif, tidak tumpang tindih, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat,” kata Aswinda.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kalurahan Donoharjo yang konsisten dalam membangun perencanaan berbasis data dan kebutuhan warga.

Rapat RPJMKal ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kalurahan Donoharjo untuk kembali menegaskan arah pembangunan yang adaptif terhadap dinamika regulasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan pemangku kepentingan serta mengutamakan transparansi, pemerintah berharap rencana pembangunan periode 2028–2029 dapat berjalan lebih matang, terukur, dan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan warga. (Upik Wahyuni KIM Donoharjo)

Sleman – Pemerintah Daerah DIY bersama Polda DIY menggelar Srawung Agung Kelompok Jaga Warga untuk Jogja Damai, yang diikuti personel Jaga Warga DIY. Acara tersebut berlangsung di Halaman Mapolda DIY, Jumat (21/11/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum besar bagi para anggota Jaga Warga untuk berkumpul, bertukar pengalaman, serta memperkuat komitmen menjaga harmoni sosial di seluruh wilayah DIY. Acara tersebut dihadiri Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam sambutannya, Sri Sultan HB X menjelaskan bahwa masyarakat Jawa sejak lama telah memegang falsafah ‘Tata, Tentrem, Kerta, Raharja’, yang bermakna keteraturan yang dijalani dengan ketulusan akan melahirkan ketenteraman, yang kemudian menumbuhkan daya juang dan kesejahteraan lahir batin.

Falsafah ini selaras dengan adagium Latin, yaitu salus populi suprema lex yang menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

“Melalui apel besar Jaga Warga hari ini, kita sesungguhnya tengah merawat amanat besar itu mengukuhkan Yogyakarta sebagai ruang hidup bersama. Di mana, manunggaling warga lan pamong menjadi kekuatan moral dalam menjaga ketenteraman DIY,” tutur Sultan.

Sri Sultan HB X juga menekankan bahwa keamanan modern tidak bisa hanya disandarkan pada teknologi atau aturan formal. Melainkan harus melibatkan warga secara aktif melalui pendekatan people-centered security, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dan mitra strategis Polri melalui empati, komunikasi dua arah, dan tanggung jawab bersama.

Sri Sultan HB X juga menyinggung peristiwa demonstrasi 29–30 Agustus lalu sebagai contoh keberhasilan pendekatan ini. Di mana, Yogyakarta mampu melewati situasi genting tanpa tindakan represif, melainkan melalui dialog, pendekatan kultural, dan sinergi antara Polri dan Jaga Warga.

Pada kesempatan ini juga diserahkan secara simbolis Rompi Jaga Warga kepada perwakilan masing-masing wilayah kepolisian yaitu dari Polresta Yogyakarta, Polresta Sleman, Polres, Polres Kulon Progo dan Polres Gunungkidul.

Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabow mengatakan Polri tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan masyarakat dan pemerintah daerah. Dia juga memerintahkan anggotanya di tingkat polres, polsek, kelurahan berkolaborasi dan bersinergi dengan menjaga warga yang basisnya di tingkat Padukuhan, Polri tidak mungkin bisa bekerja sendiri sehingga harus bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaga keteraturan sosial dan menyelesaikan masalah.

Sementara itu Lurah Condongcatur, Dr. Reno Candra Sangaji yang turut mengikuti apel besar Srawung Agung Jaga Warga DIY bersama Kelompok Jaga Warga Condongcatur sangat menyambut baik kegiatan ini.

“Apel Besar atau  Srawung Agung Jagawarga DIY ini menjadi forum konsolidasi jejaring keamanan berbasis masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen menjaga ketenteraman lingkungan khususnya di wilayah DIY.  Kami dari Kalurahan Condongcatur mengirim tiga Personil Kelompok Jaga Warga dari masing-masing padukuhan dan Omah Jaga dari tingkat kalurahan, total sebanyak 65 personil mengikuti kegiatan ini,” ungkap Reno.

“Semoga Jaga Warga mampu mendorong partisipasi warga masyakat untuk saling menjaga, memberikan bantuan, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman di lingkungan sekitar kita masing-masing,” ucapnya. (Wasana / KIM Depok)

Sleman – Bupati Sleman Harda Kiswaya memimpin Apel Srawung Agung Kelompok Jaga Warga untuk jogja damai, Jumat (21/11). Berlangsung di Halaman Polresta Sleman, apel ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sleman beserta seluruh anggota jaga warga se-Kabupaten Sleman.

Apel srawung agung ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DIY bersama Polda DIY dan digelar serentak di wilayah DIY.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam amanatnya yang dibacakan oleh Bupati Sleman Harda Kiswaya menyampaikan bahwa apel ini bertujuan untuk merawat ketentraman di DIY.

“Maka melalui apel besar jaga warga, kita sesungguhnya tengah merawat amanat besar itu: mengukuhkan Yogyakarta sebagai ruang hidup bersama, di mana manunggaling warga lan pamong menjadi kekuatan moral dalam menjaga ketenteraman DIY,” jelas Bupati Sleman saat membacakan amanat Gubernur DIY.

Melalui amanatnya, Gubernur DIY juga berpesan agar jaga warga terus menjadi pagar budaya yang menjaga harmoni, menjadi sahabat masyarakat, dan mitra Polri yang memperkuat keteduhan di tengah dinamika sosial.

Selain itu, pada apel ini Bupati Harda Kiswaya juga berkesempatan memakaikan rompi kepada perwakilan jaga warga Kabupaten Sleman. Rompi tersebut sebagai simbol keteduhan yang dapat dimaknai bahwa garda keamanan hadir untuk ngayomi lan ngemong.

Sementara itu, diketahui pelaksanaan apel srawung agung ini dipusatkan di Polda DIY yang dipimpin langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya.

Sleman – Siswa SMA Ma’arief 1 Sleman, Merdikorejo Tempel, Kamis siang (20/11/25) menikmati Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diantar oleh mobil box dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Bunda, Ngemplak.

SMA ini memiliki jumlah siswa tidak banyak. Tidak lebih dari 60 siswa dan sebagian besar adalah santri yang berasal dari Pondok Pesantren Dzikrullah di Jlapan dan Pondok Pesantren Al Amin di Plotengan Pondokrejo Tempel.

Kepala Sekolah SMA Ma’arief 1 Sleman, Wahyu Herlambang menjelaskan para santri tersebut umumnya berasal dari keluarga tidak mampu yang dititipkan ke pondok pesantren.

“Umumnya mereka berasal dari keluarga tidak mampu dan dititipkan ke pondok pesantren tanpa memungut biaya. Pondok pesantren berdasarkan perjanjian kerja sama dengan sekolah, kemudian mengirim murid SMA-nya ke SMA Ma’arief 1 Sleman,” ujar Wahyu.

Pondok membayar biaya sekolah dengan tarif yang lebih ringan, tidak sama dengan tarif regular yang dikenakan kepada murid yang berasal dari umum. Wahyu pun menanggapi keberadaan makanan gratis ini sebagai langkah positif membantu para santri.

“MBG ini sangat meringankan baik beban keuangan pondok, pihak sekolah dan murid sekolah sendiri. Tidak perlu lagi disiapkan bekal atau biaya makan dari pondok, pihak sekolah juga diuntungkan. Karena tidak perlu lagi mengawasi anak-anak yang jajan di luar sekolah saat istirahat. Tentu saja yang paling diuntungkan adalah anak-anak yang menerima ransum yang jumlah, mutu dan gizinya terjaga. Mereka melicin tandaskan nampan omprengan,” jelas Wahyu. (Sadhono Hadi/KIM Senyum Tempel)