Sleman – Tata kelola manajemen pemilu yang baik adalah sistem yang memastikan Pemilu diselenggarakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, sesuai dengan mandat konstitusi dan tuntutan publik.

Hal tersebut disampaikan Dr. Rafih Sri Wulandari selaku narasumber dalam rapat koordinasi penyusunan dan pembahasan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia tahun 2025 – 2029, yang berlangsung di Sahid Hotels, Babarsari, Sleman, Selasa (18/11/2025).

Dalam forum itu, KPU mengundang mahasiswa, mantan penyelenggara teknis pemilu, organisasi keagamaan, serta berbagai organisasi masyarakat, termasuk Kelompok Informasi Masyarakat dari Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta untuk diminta memberikan masukan kepada KPU sebagai bahan penyusunan rencana strategis (Renstra).

Diskusi yang dipandu mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Abdul Karim Mustofa pun menjadi momentum bagi KPU untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu 2024. Berbagai catatan mengenai logistik, daftar pemilih, dan proses rekapitulasi dievaluasi secara mendalam untuk memperbaiki tata kelola ke depan.

“Di sinilah manajemen pengelolaan pemilu memainkan peran penting dengan mengubah pengalaman lapangan menjadi strategi yang lebih efektif dan siap menghadapi kompleksitas pemilu 2029,” tandas Dr. Rafih.

Manajemen pengelolaan pemilu menjadi sorotan utama sebagai faktor penentu keberhasilan pemilu yang berintegritas. Diskusi intens mengalir, menandakan kesadaran kolektif bahwa kualitas pemilu sangat bergantung pada tata kelola yang terencana, terukur, dan adaptif.

Pembahasan mengerucut pada kebutuhan memperbaiki struktur manajemen pemilu dari pusat hingga daerah. KPU RI menekankan perlunya memperkuat mekanisme supervisi, standardisasi prosedur, serta peningkatan kapasitas penyelenggara di semua tingkatan. Dengan manajemen yang baik, kesalahan teknis dapat diminimalkan, dan pelayanan terhadap pemilih maupun peserta pemilu dapat berjalan optimal.

Lebih lanjut, Dr. Rafih menyebutkan bahwa tata kelola manajemen pemilu mencakup tata kelola kelembagaan (Institutional Governance), akuntabilitas dan transparansi, serta transparansi dan partisipasi publik. Menurutnya, independensi dan profesionalisme penyelenggara terkait regulasi internal yang mencakup Peraturan KPU, Keputusan KPU, dan Standar Operasional Prosedur yang jelas mengenai pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pusat hingga di tingkat tempat pemungutan suara (KPPS).

Selain itu, pentingnya manajemen pengelolaan pemilu bukan hanya soal mengatur teknis hari pencoblosan, melainkan memastikan seluruh rangkaian proses berjalan secara sistematis sejak awal. Renstra menjadi instrumen kunci untuk mengintegrasikan visi jangka panjang dengan langkah-langkah operasional di lapangan.

“Tanpa manajemen yang kuat, penyelenggaraan pemilu dapat menghadapi risiko koordinasi yang lemah, inefisiensi anggaran, hingga menurunnya kepercayaan publik,” pungkas Dr. Rafih mengakhiri penjelasannya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Gerakan pelestarian lingkungan kembali menggema di lereng Gunung Merapi. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Serayu Opak Progo bersama Forum Koordinasi Pengelolaan DAS DIY (FKPDAS DIY) menggelar penanaman pohon bersama di kawasan Kandang Kuning Merapi, Umbulharjo, Cangkringan, Rabu (19/11/2025).

Lebih dari 100 peserta terlibat dalam kegiatan ini. Mereka terdiri dari instansi pemerintah, lembaga konservasi, komunitas lingkungan, serta masyarakat sekitar. Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kepala Balai Taman Nasional Merapi, Kepala Balai PS, perwakilan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, serta berbagai komunitas seperti KSB Merapi, Kali Kuning View, Alas Bendo, Tempuran View, dan komunitas Kandang Kuning.

Pada sesi utama, dilakukan penyerahan simbolis bibit tanaman kepada para ketua komunitas. Hal itu sebagai penguatan peran masyarakat dalam rehabilitasi lahan. Selanjutnya seluruh peserta melakukan penanaman bersama di titik-titik yang telah disiapkan.

Kepala BPDAS Serayu Opak Progo, Rochimah Nugrahini menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis menjaga keberlanjutan hulu DAS Opak dari ancaman erosi, sedimentasi, dan potensi bencana.

“Merapi bukan hanya warisan alam, tetapi juga sumber kehidupan. Kolaborasi lintas lembaga dan masyarakat adalah kunci menjaga DAS tetap lestari,” ujarnya.

Ketua KSB Merapi Rescue, Sriyono menambahkan bahwa keterlibatan komunitas dalam kegiatan lingkungan di kawasan Merapi adalah bentuk komitmen relawan dan warga dalam menjaga ruang hidup mereka.

“Kami yang tinggal di Lereng Merapi merasakan langsung pentingnya menjaga kawasan hulu. Penanaman ini bukan hanya simbolis, tetapi komitmen nyata untuk menjaga tanah, air, dan keselamatan generasi berikutnya,” ujar Sriyono.

Sebanyak 15 warga Kandang Kuning Merapi ikut terlibat langsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemulihan lingkungan hanya dapat berhasil jika dilakukan melalui gerakan kolektif masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan harapan bahwa momentum penanaman bersama ini mampu memperkuat perlindungan hulu DAS Opak serta menjaga keseimbangan ekologis Merapi, demi keberlanjutan kehidupan masyarakat Yogyakarta. (ESK – KIM DSN NGAGLIK)

Sleman — Upaya peningkatan kualitas layanan publik kembali diperkuat melalui kegiatan Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digelar di Ruang Pertemuan Kalurahan Margorejo pada Rabu, (19/11/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pamong kalurahan, tokoh masyarakat serta perwakilan lembaga kemasyarakatan. Acara tersebut diselenggarakan untuk memberikan pemahaman teknis yang lebih terstruktur mengenai penyusunan standar pelayanan yang wajib diterapkan di tingkat kalurahan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Lurah Margorejo, Abdul Azis Muh Ridwan beserta perangkat kalurahan lainnya seperti Carik, para Kasi, Kaur, anggota BPKal, TP PKK, serta perwakilan masyarakat dari berbagai padukuhan.

Dua narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (DPMK) Kabupaten Sleman dihadirkan untuk memberikan materi, yaitu Kepala Bidang Administrasi, Keuangan, dan Aset Kalurahan, Y. Purnama Kristiawan, dan Ketua Tim Kerja Administrasi Pemerintah Kalurahan, Benedicta Octiana Nugroho, serta Subkoordinator Pelayanan Bagian Organisasi Setda Sleman, Nursatyo Nugroho.

Materi inti bimtek merujuk pada pedoman resmi yang disajikan melalui learning resource digital.  Peserta dapat mengakses dokumen pendukung melalui tautan dan QR Code yang disediakan penyelenggara.

Dalam pemaparannya, Y. Purnama Kristiawan menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan publik harus dimulai dari kepastian prosedur. “SPM dan SOP bukan sekadar dokumen administratif. Ini adalah komitmen pelayanan yang memastikan masyarakat memperoleh kepastian waktu, kepastian alur, hingga kepastian tanggung jawab petugas,” ujarnya.

Sementara, Benedicta Octiana Nugroho menerangkan bahwa digitalisasi layanan harus diikuti dengan kesiapan aparatur. “Perangkat kalurahan harus adaptif. Standar pelayanan hari ini menuntut kecepatan, ketepatan, dan kemudahan yang sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.

Benedicta juga menambahkan pentingnya konsistensi implementasi setelah dokumen SPM dan SOP disusun. “Banyak instansi sudah punya SOP tetapi tidak dijalankan. Tantangan kita adalah memastikan dokumen itu hidup dan menjadi pedoman kerja sehari hari sehari-hari,” imbuhnya.

Narasumber ketiga, Nursatyo Nugroho memberi penekanan pada aspek inovasi pelayanan. “Standar pelayanan bukan untuk membatasi, tetapi menjadi dasar bagi kalurahan untuk berinovasi. Ketika standar jelas, inovasi bisa berjalan lebih terukur dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Sementara itu, Lurah Margorejo, Abdul Azis Muh Ridwan dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pelayanan.

“Kami di Margorejo berkomitmen memberikan layanan yang semakin baik. Bimtek ini bukan hanya formalitas, tapi bekal agar pamong bisa bekerja lebih profesional dan lebih dekat dengan kebutuhan warga,” tegasnya.

Ia berharap materi yang disampaikan narasumber dapat diimplementasikan secara konsisten. “Setiap perangkat punya tanggung jawab untuk memastikan masyarakat merasakan pelayanan yang cepat, transparan, dan tanpa berbelit-belit,” tandasnya.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi serta pemahaman teknis melalui tautan materi dan kode QR sebagaimana ditampilkan dalam ruang pertemuan. Dengan berlangsungnya bimtek ini, Kalurahan Margorejo diharapkan mampu memperkuat reformasi pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif.

Melalui bimtek ini, pemerintah kalurahan diharapkan dapat menyempurnakan standar-standar layanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti layanan administrasi kependudukan, pelayanan surat-menyurat, hingga layanan kemasyarakatan lainnya.

Kegiatan serupa dijadwalkan akan terus dilaksanakan sebagai upaya konsisten Pemkab Sleman dalam memperkuat reformasi birokrasi di tingkat paling dekat dengan masyarakat. (SBD/Kim Senyum Tempel)

Sleman – Tingkat stunting di Kapanewon Seyegan masih menjadi perhatian serius setelah data terbaru menunjukkan jumlah anak berisiko dan anak dengan kondisi stunting belum mengalami penurunan signifikan. Pemerintah kapanewon bersama puskesmas dan lintas sektor kini memperkuat strategi intervensi gizi dan pendampingan keluarga untuk menekan kasus tersebut.

Hal tersebut terungkap dalam Lokakarya Mini Percepatan Penurunan Stunting Kapanewon Seyegan tahun 2025, yang diadakan pada Selasa (18/11/2025), di Ruang Puntadewa lantai II Kapanewon Seyegan.

Lokmin (Lokakarya Mini) ini menjadi kegiatan desiminasi informasi kasus stunting Seyegan dihadapan perwakilan puskesmas, kalurahan, kader kesehatan, TP PKK, serta sejumlah mitra pembangunan.  Kasus stunting di Kapanewon Seyegan kembali menjadi sorotan setelah laporan pemantauan gizi triwulan menunjukkan angka prevalensi yang masih tinggi dibandingkan target penurunan yang ditetapkan pemerintah daerah sekaligus munculnya new stunting yang merata di wilayah Seyegan. Meski sejumlah program pencegahan telah berjalan, hasil evaluasi menunjukkan masih adanya kendala dalam pemenuhan gizi dan pola pengasuhan balita.

Menurut Beti Nur Utami, selaku penanggung jawab Program gizi Puskesmas Seyegan, sejumlah faktor penyebab stunting di wilayahnya meliputi konsumsi makanan bergizi yang belum optimal, rendahnya kesadaran pemeriksaan rutin, serta kondisi sanitasi di beberapa padukuhan yang belum memadai.

“Masih ada keluarga yang belum memahami pentingnya Hari Pertama Kehidupan. Edukasi dan pendampingan harus terus diperkuat,” ujarnya.

Seperti diketahui, prevalensi balita stunting 0-59 bulan tahun 2025, Seyegan masih menduduki peringkat ketiga dengan angka 6,00 %. Sedangkan target Kabupaten Sleman adalah 4,36 %.

Adapun balita stunted dan stunting 0-59 bulan dari jumlah balita yang dipantau sebanyak 2316 balita diperoleh angka 148 (Stunted) dan 139 (stunting). Sedangkan jumlah balita stunting per kelompok umur tertinggi di Margoluwih mencapai 10 balita usia 0 -23 bulan, untuk kelompok umur 24-59 bulan, tertinggi di Margomulyo yang mencapai 28 balita.

“Jumlah new stunting balita 0- 59 bulan yang jumlah new stuntingnya tertinggi ada di Margoluwih sebanyak 21 balita dan paling rendah Margoagung 7 balita,” ujarnya.

Untuk menekan angka stunting, pemerintah kapanewon mulai mengintensifkan program intervensi terpadu, seperti pemberian makanan tambahan (PMT), pemantauan pertumbuhan balita setiap bulan, serta penyuluhan gizi kepada ibu hamil dan ibu balita. Selain itu, kader posyandu bersama perangkat desa juga dilibatkan untuk melakukan kunjungan rumah bagi keluarga yang masuk kategori risiko tinggi.

Margoluwih dan Margoagung yang masuk dalam kalurahan prioritas masalah gizi akan mendapat prioritas dalam penanganannya yaitu dengan mengintensifkan 1000 HPK, integrasi layanan gizi spesifik, AKS dan faktor resiko (KEK, anemia, BBLR). Sedangkan intervensi untuk Margoagung dengan PMT berbasis pangan lokal, program satu rumah satu tanaman gizi, dan perbaikan air bersih dan sanitasi.

Kolaborasi lintas sektor semakin diperluas dengan dukungan dari Dinas Kesehatan, PKK, hingga unsur pendidikan. Bantuan pangan bergizi dan perbaikan sanitasi lingkungan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan anak-anak di Seyegan tumbuh sehat dan terhindar dari risiko keterlambatan perkembangan.

Pemerintah berharap penguatan program penanganan ini dapat menurunkan angka stunting secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan.  (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

‎ Sleman – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sleman menggelar resepsi Milad Muhammadiyah ke-113 pada Selasa, (18/11/2025), di Sleman City Hall. Gelaran tersebut mengusung tema ‘Memajukan Kesejahteraan Bangsa’.

‎‎Ketua PDM Sleman, Harjaka dalam sambutannya menegaskan kembali prinsip dasar gerakan Muhammadiyah.

“Aqidah Muhammadiyah tauhid menuju akhirat serta menekankan pentingnya pemurnian akidah dan penguatan spiritualitas di tengah dinamika masyarakat,” ujarnya.

‎‎Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi Muhammadiyah bagi pembangunan. Ia menyebut Muhammadiyah telah berperan nyata dalam bidang pendidikan, ekonomi, dakwah, sosial, dan kesehatan, khususnya bagi masyarakat Sleman.

Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY, H. Cahyono dalam tausiyahnya menekankan bahwa penguatan ideologi perserikatan penting dilakukan di tengah derasanya arus informasi.

“Mari bersyukur atas usia Muhammadiyah yang matang. 113 tahun adalah sebuah angka yang membuktikan kekuatan dan daya tahan persyarikatan dan Muhammadiyah tidak menunjukkan tanda-tanda surut, melainkan terus berkembang, bertambah kuat, dan memberikan manfaat yang semakin luas,” ujarnya.

‎‎Pada momen tersebut, PDM Sleman resmi meluncurkan Muhammadiyah Sleman Expo (MSE) #1, yang akan digelar pada 9 sampai dengan 11 Januari 2026 di Sleman City Hall. Expo ini menjadi bagian dari rangkaian Milad Muhammadiyah, yang bertujuan memperkuat sinergi gerakan ekonomi, sosial, dan dakwah serta lebih memperkenalkan Muhammadiyah khususnya di Muhammadiyah Sleman.

‎‎Acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan dalam dua kategori utama yaitu pengembangan amal usaha dan pemberdayaan cabang serta ranting.

Adapun penerima penghargaan kategori pengembangan amal usaha ialah Kepala SD Muhammadiyah Mantaran, Hajah Nuryati sebagai juara satu Kepala Sekolah Inovatif Kabupaten Sleman.

Kemudian lembaga yang aktif mendukung penguatan cabang dan ranting, termasuk Muhammadiyah Boarding School (MBS) Prambanan, SMK Muhammadiyah 1 Sleman, SD Muhammadiyah Sleman, dan RS PKU Muhammadiyah Gamping.

Selanjutnya penerima penghargaan kategori pemberdayaan cabang dan ranting terbaik ialah Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Prambanan, PCM Minggir, Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Nogirto Gamping, dan PRM Margo Katon Sayegan sebagai juara kategori terbaik se-Indonesia dalam program cabang ranting Masjid Muhammadiyah 2025 di Banjarmasin.

Penyerahan penghargaan ini menjadi pengakuan atas kerja keras di tingkat bawah yang menjadi vital bagi kelangsungan persyarikatan. (Arief Hartanto KIM Kertomandiri)