Sleman – Harapan akan masa depan generasi yang sehat kembali diperkuat melalui langkah nyata Pemerintah Kalurahan Sardonoharjo. Sebagai bentuk kepedulian terhadap tumbuh kembang balita, pemerintah setempat melakukan penguatan sarana posyandu yang merupakan pondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Pada tahun 2025 ini, Pemerintah Kalurahan Sardonoharjo menyalurkan sebanyak 48 unit kursi yang ditujukan bagi para petugas Posyandu Balita. Bantuan ini disebar secara merata ke 24 posyandu yang berada di seluruh wilayah Kalurahan Sardonoharjo. Penyerahan bantuan dilakukan oleh pihak Kamituwo Sardonoharjo kepada para Dukuh setempat sebagai upaya melengkapi prasarana yang sudah ada sebelumnya.

Kamituwo Sardonoharjo, Bayu Kristiyanto, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan kursi ini bertujuan untuk menunjang kenyamanan para kader sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan sarana pendukung sangat penting agar operasional di lapangan tidak menemui kendala fasilitas.

“Bantuan ini kami salurkan untuk melengkapi prasarana posyandu yang sudah ada. Harapan kami, seluruh kebutuhan pendukung kegiatan posyandu balita dapat terpenuhi secara bertahap sehingga para kader bisa bekerja dengan lebih nyaman dalam melayani warga,” jelas Bayu Kristiyanto di sela kegiatan penyerahan.

Lurah Sardonoharjo, Harjuno Wiwoho, turut menegaskan bahwa pemenuhan sarana pendukung ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah kalurahan dalam menyukseskan program kesehatan nasional. Ia menilai bahwa kelengkapan fasilitas menjadi salah satu kunci utama dalam menarik minat masyarakat untuk datang ke posyandu.

“Posyandu adalah garda terdepan pelayanan kesehatan balita di tingkat desa. Ketika seluruh prasarana pendukung telah terpenuhi, pelayanan akan menjadi semakin optimal dan masyarakat akan semakin merasakan manfaat nyata dari kehadiran posyandu di lingkungan mereka,” ungkap Harjuno Wiwoho.

Melalui penyaluran bantuan ini, Pemerintah Kalurahan Sardonoharjo berharap sinergi antara kader posyandu, petugas kesehatan, dan masyarakat semakin kuat. Upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan melalui fasilitas publik yang memadai (ESK/KIM DSN).

Sleman – Penerapan kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan kalurahan terus didorong demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sebagai langkah nyata, Bank Sleman menggelar sosialisasi penerapan transaksi non tunai di Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Rabu (24/12/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kebijakan keuangan digital di tingkat akar rumput.

Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan Kalurahan Margorejo tersebut diikuti oleh seluruh dukuh, pamong kalurahan, serta anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal). Sosialisasi ini dinilai sangat strategis untuk mendukung implementasi kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan yang selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi di era digital.

Funding Manager KCU Sleman Bank Sleman, Riri, menegaskan bahwa sistem transaksi non tunai merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan kebijakan keuangan publik. Menurutnya, pemanfaatan layanan perbankan digital memungkinkan setiap transaksi tercatat secara sistematis dan mudah ditelusuri. Hal ini secara otomatis memperkuat fungsi pengawasan serta meminimalkan potensi penyimpangan anggaran yang mungkin terjadi.

“Transaksi non tunai merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan publik yang bertujuan memastikan setiap penggunaan anggaran tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Bank Sleman siap mendukung pemerintah kalurahan dalam proses transisi ini agar lebih aman dan efisien,” ujar Riri di hadapan para peserta.

Kegiatan sosialisasi secara resmi dibuka oleh Carik Kalurahan Margorejo, Ariyanto Wibowo, yang mewakili Lurah Margorejo. Dalam sambutannya, Ariyanto menekankan pentingnya pemahaman aparatur kalurahan terhadap kebijakan dan sistem pengelolaan keuangan yang terus berkembang. Ia menilai aparatur kalurahan perlu beradaptasi dengan regulasi yang menuntut pengelolaan keuangan yang serba digital.

Ariyanto Wibowo menambahkan bahwa kebijakan keuangan kalurahan saat ini menuntut pengelolaan yang tertib dan transparan. Aparatur kalurahan perlu memahami sistem transaksi non tunai secara menyeluruh agar implementasinya berjalan sesuai ketentuan. Ia percaya bahwa kesamaan pemahaman di antara pamong dan BPKal adalah faktor kunci agar kebijakan ini konsisten dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Sementara itu, Kepala Urusan Keuangan atau Danarta Kalurahan Margorejo, Aris Hartono, bertindak sebagai pengampu kegiatan yang memfasilitasi pemahaman teknis terkait mekanisme transaksi non tunai. Dalam kesempatan tersebut, seluruh pamong kalurahan dan anggota BPKal juga langsung melakukan pembukaan rekening Bank Sleman sebagai langkah awal implementasi nyata kebijakan non tunai di lingkungan Pemerintah Kalurahan Margorejo.

Melalui sinergi ini, Bank Sleman menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah kalurahan dalam mengimplementasikan kebijakan keuangan yang modern dan berintegritas. Diharapkan, langkah ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan desa yang lebih terbuka dan profesional (SBD/KIM Senyum Tempel)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Caturtunggal bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sukses menggelar aksi jemput bola pelayanan administrasi kependudukan pada Selasa (23/12/2025). Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Puspadenta Kalurahan Caturtunggal ini merupakan bagian dari Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat setempat.

Pelayanan tersebut dilakukan melalui program inovasi bernama SILAK atau Siap Layanan Administrasi Kependudukan. Program ini dirancang khusus untuk mendekatkan layanan publik ke tingkat kalurahan sehingga warga dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan dengan lebih cepat, efisien, dan tanpa perlu menempuh jarak jauh ke kantor dinas pusat. Antusiasme warga terlihat sangat tinggi sejak dimulainya kegiatan di pagi hari.

Hadir memantau langsung jalannya kegiatan ini antara lain Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Sleman, Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Dukcapil Sleman, serta Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Depok. Kehadiran jajaran pejabat tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh proses pelayanan, mulai dari verifikasi hingga pencetakan dokumen, berjalan dengan tertib dan lancar tanpa kendala teknis.

Kepala Urusan Tata Laksana, Bambang Harjati Susetyo, menegaskan bahwa program SILAK merupakan wujud nyata komitmen pemerintah kalurahan dalam memberikan pelayanan publik yang responsif. Ia menyatakan bahwa mendekatkan pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan langsung di wilayah kalurahan adalah prioritas utama untuk memastikan hak sipil warga terpenuhi dengan baik.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi warga yang kesulitan mengakses dokumen kependudukan. Melalui SILAK, petugas kami hadir langsung di tengah masyarakat agar proses birokrasi menjadi lebih pendek dan transparan,” ujar Bambang Harjati Susetyo di lokasi kegiatan.

Berdasarkan data rekapitulasi akhir, kegiatan ini berhasil melayani total 102 warga dengan berbagai keperluan dokumen. Rinciannya meliputi 31 pemohon pemutakhiran data Kartu Keluarga (KK), 5 pemohon Kartu Identitas Anak (KIA), 22 aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta 27 warga yang melakukan perekaman KTP elektronik. Selain itu, petugas juga memproses 15 permohonan akta kelahiran baru serta 2 permohonan penggantian akta kelahiran yang hilang atau rusak.

Salah satu keunggulan dalam pelaksanaan program SILAK kali ini adalah layanan pembuatan Akta Kelahiran yang dapat diselesaikan secara instan. Dokumen yang telah diproses langsung dicetak dan diserahkan kepada pemohon di tempat. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh perwakilan Dinas Dukcapil Sleman bersama unsur Kapanewon Depok sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam meningkatkan standar kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sleman.

Pemerintah Kalurahan Caturtunggal berharap keberhasilan program SILAK ini dapat mendorong masyarakat untuk semakin sadar dan tertib dalam mengelola dokumen kependudukan mereka secara mandiri. Kedepannya, kegiatan jemput bola seperti ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan agar cakupan administrasi kependudukan di wilayah Sleman dapat mencapai target maksimal (Oktaviana/KIM Depok).

Sleman – Anak-anak yang lahir dalam rentang tahun 2010 hingga 2025 atau yang lebih dikenal sebagai generasi alpha diprediksi akan menghadapi tantangan sekaligus peluang besar di masa depan. Terlahir di era yang sepenuhnya terhubung dengan teknologi digital, pola pengasuhan yang tepat menjadi faktor krusial dalam menjaga tumbuh kembang mereka agar tetap berada pada koridor yang positif.

Pentingnya penguatan pola asuh ini ditegaskan oleh Wahyu Purhantara, Ketua Majelis Pelayanan Kesejahteraan Sosial (MPKS) PDM Sleman, dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Kepengasuhan yang diselenggarakan oleh PSAA Muhammadiyah Seyegan pada Selasa (23/12/2025). Wahyu menyoroti fenomena di mana generasi alpha sudah berinteraksi dengan dunia maya sejak bayi melalui perilaku orang tua mereka.

Wahyu Purhantara mengungkapkan bahwa sering dijumpai ibu menyusui sambil menikmati konten di TikTok, YouTube, hingga Instagram.

“Secara psikologis, perilaku tersebut tanpa disadari telah menanamkan ketergantungan pada gawai kepada anak sejak dini. Kondisi ini secara tidak langsung menanamkan nilai-nilai instan, sehingga anak cenderung menjadi kurang sabar, kurang tangguh, dan menginginkan segala sesuatu secara cepat,” ujarnya.

Ketua Forum Lembaga Kesejahteraan Anak (FLKSA) Kabupaten Sleman tersebut menekankan bahwa pendidikan keluarga harus dibekali nilai-nilai keagamaan dan ketimuran dalam penggunaan teknologi. Menurutnya, dibutuhkan keteladanan orang tua, komitmen penggunaan media sosial secara cerdas, serta komunikasi dialogis antara pengasuh dan anak agar hak tumbuh kembang mereka tetap terpenuhi dengan baik.

Tantangan pengasuhan ini dirasa jauh lebih kompleks dalam konteks panti asuhan. Pengurus Forum Panti Asuhan Muhammadiyah dan Aisyiyah (FORPAMA) Provinsi DIY menyampaikan bahwa anak-anak panti asuhan cenderung lebih rentan terhadap pengaruh negatif dunia maya, seperti paparan kekerasan verbal, perundungan daring, hingga praktik grooming dan kekerasan digital lainnya.

Senada dengan hal tersebut, Wuri Astuti selaku Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS) PWA DIY, menyoroti karakter generasi alpha yang memiliki mental cenderung rapuh meski memiliki kemampuan belajar yang progresif. Ia menilai pendampingan orang tua atau pengasuh bersifat mutlak agar informasi yang diserap anak tetap terkontrol dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Wuri Astuti menjelaskan bahwa generasi alpha sering kali sulit mengikuti aturan konvensional dan lebih nyaman berinteraksi melalui media sosial dibandingkan tatap muka secara langsung. Kecenderungan individualistis dan sifat yang terlalu santai menjadi perhatian, terutama dengan hadirnya teknologi Artificial Intelligence (AI) yang memudahkan segala urusan mereka.

Ia menambahkan bahwa saat ini banyak anak yang menyerahkan pekerjaan akademik mereka sepenuhnya kepada AI. Hal ini dikhawatirkan membuat mereka hanya fokus pada kehidupan saat ini dan kehilangan kepedulian untuk berbagi dengan sesama. Melalui kegiatan ini, diharapkan para orang tua dan lembaga pengasuhan mampu merumuskan strategi yang adaptif dan berkarakter agar generasi alpha tumbuh menjadi pribadi yang tangguh serta berdaya saing (Arief Hartanto/KIM Kertomandiri).

Sleman – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sleman menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Rumah Sakit dan Klinik Mitra PMI di RM Sajian Kembang Turi, Donokerto, Kapanewon Turi, Selasa (23/12/2025). Pertemuan strategis ini difokuskan pada evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan Unit Donor Darah (UDD) serta fasilitas kesehatan mitra lainnya guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Ketua PMI Kabupaten Sleman, Mafilindati Nuraini, menjelaskan bahwa evaluasi akhir tahun anggaran ini merupakan agenda rutin untuk mengukur sejauh mana efektivitas pelayanan PMI. Menurutnya, masukan dari mitra kerja sangat krusial untuk melakukan perbaikan layanan secara berkelanjutan di masa mendatang.

“Kami ingin mengetahui secara objektif bagaimana kualitas pelayanan kami selama ini. Kritik dan saran dari Rumah Sakit serta Klinik mitra adalah modal utama bagi kami untuk terus berbenah dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sleman,” ujar Mafilindati di sela-sela kegiatan.

Sejak tahun 2019, PMI Sleman telah menjalankan program Layanan Darah Sleman Gratis (Ladamanis) dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Kerja sama ini tidak hanya menjangkau rumah sakit negeri dan swasta di dalam wilayah Sleman, tetapi juga telah meluas ke daerah tetangga seperti Kulon Progo, Kota Yogyakarta, hingga Magelang. Perluasan jangkauan ini dilakukan karena banyak warga ber-KTP Sleman yang menjalani perawatan medis di luar daerah tersebut.

Mafilindati juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh mitra yang telah berkomitmen dalam nota kesepahaman (MOU). Ia menegaskan bahwa pada tahun anggaran 2026, Pemkab Sleman akan memfasilitasi program Ladamanis sebanyak kantong darah. Untuk itu, PMI Sleman berkomitmen menjaga standar mutu nasional, termasuk target perolehan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) pada tahun depan.

“Jangan ragukan kualitas darah produk PMI Sleman. Kami memiliki komitmen besar untuk menyediakan stok darah dengan standar mutu nasional, bahkan kami mulai mengupayakan standar kualitas internasional demi keamanan pasien,” tegas Mafilindati.

Selain membahas komitmen mutu, Mafilindati juga mengingatkan para mitra terkait masa berlaku MOU dan kewajiban administratif lainnya agar kerja sama tetap berjalan lancar. Rapat koordinasi yang dihadiri oleh pengurus PMI, Kepala UDD, Kepala Klinik Pratama PMI, serta perwakilan Dinas Kesehatan dan Inspektorat ini diakhiri dengan sesi diskusi interaktif. Peserta membahas berbagai hal teknis mulai dari ketepatan waktu distribusi darah, jumlah kantong saat dropping, hingga optimalisasi Bank Darah Rumah Sakit (BDRS). (Tri Joko/KIM Kalasan Bersahabat)