Sleman — Semangat persatuan, toleransi, dan kemanusiaan kembali bergema dari Bumi Nusantara. Kapolsek Ngaglik, AKP Yuliyanto menerima Anugerah Riyanto Award kategori Menjaga Keamanan dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dalam rangkaian Apel Akbar Banser, yang digelar di Halaman Masjid Syarif Abdurrahman, Komplek Makam Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, Selasa (23/12/2025).

Apel nasional yang sarat nilai kebangsaan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, sebagai simbol kuat sinergi antara Polri dan elemen masyarakat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penganugerahan Riyanto Award diserahkan oleh Purnawirawan Jenderal TNI Dudung Abdurachman, bersama Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, H. Addin Jauharudin, serta diberikan secara langsung oleh ayah almarhum Riyanto, sosok Banser pahlawan kemanusiaan.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian kiprah dan konsistensi AKP Yuliyanto dalam merawat kebinekaan dan keamanan sosial. Sepanjang tahun lalu. Ia dinilai berhasil menghadirkan tujuh figur pemuda lintas agama untuk terlibat aktif dalam dialog kebangsaan dan penguatan toleransi di wilayah Ngaglik.

Selain itu, AKP Yuliyanto secara intens menjalin komunikasi dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta membangun sinergi kuat bersama Banser dalam pengamanan berbagai kegiatan keagamaan maupun aksi-aksi kemanusiaan. Kolaborasi tersebut dinilai efektif dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif, aman, dan penuh rasa saling menghormati.

Kapolsek Ngaglik, AKP Yuliyanto mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan amanah besar sekaligus motivasi untuk terus mengabdi kepada masyarakat.

“Penghargaan ini bukan semata-mata untuk saya pribadi, melainkan untuk seluruh jajaran Polsek Ngaglik dan masyarakat yang selama ini bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, serta merawat kerukunan antarumat beragama,” ujarnya.

“Semangat Banser Riyanto menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemanusiaan dan persaudaraan harus selalu berada di atas segala perbedaan,” sambung AKP Yuliyanto.

Nama Riyanto Award diabadikan untuk mengenang Banser Riyanto, pahlawan toleransi yang gugur saat menyelamatkan jemaat gereja yang tengah merayakan natal dari ancaman bom. Dengan keberanian luar biasa, almarhum membawa bom keluar dari area ibadah hingga akhirnya meledak dalam pelukannya demi menyelamatkan banyak nyawa.

Penganugerahan ini tidak hanya menjadi penghormatan atas dedikasi seorang aparat negara. Tetapi juga menjadi pesan moral bagi seluruh anak bangsa bahwa keamanan, toleransi, dan kemanusiaan adalah pilar utama Indonesia yang damai, rukun, dan bermartabat. (ESK – KIM DSN)

Sleman – Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta kembali menyelenggarakan kegiatan pembejaran outclass di Kalurahan Condongcatur, pada Selasa (23/12/2025).

Outclass kali ini diikuti 80 mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan dan didampingi oleh Kepala Prodi Ilmu Pemerintahan STPM “APMD” Yogyakarta, Gregorius Sahdan dan Dosen Tata Kelola Desa 2 Ilmu Pemerintahan STPM “APMD” Yogyakarta, Minardi. Kegiatan yang mengusung tema Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini, menjadi bagian dari pembelajaran praktik lapangan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terkait tata kelola keuangan desa / kalurahan.

Kaprodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta, Gregorius Sahdan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kalurahan Condongcatur untuk yang kedua kalinya mahasiswa STPMD “APMD” Yogyakarta dapat diterima belajar langsung terkait mengenai penyelenggaraan, program maupun kebijakan yang dilaksanakan di Kalurahan Condongcatur.

“Kali ini mahasiswa kami melakukan kuliah praktikum di kantor Kalurahan Condongcatur tentang penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dengan maksud untuk memproleh pemahaman terkait proses penyusunan APBDes secara langsung, sehingga dapat mengaplikasikan teori yang dipelajari di kelas dengan praktik nyata dilapangan,” ujarnya.

“Di samping itu juga untuk meningkatkan kemampuan analisis dan perencanaan anggaran, memahami peran dan fungsi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan. Dengan kuliah praktikum ini diharapkan para mahasiswa dapat memperoleh pengalaman berharga dan wawasan yang lebih luas tentang pengelolaan keuangan desa,” sambungnya.

Gregorius menambahkan mahasiswa berkuliah umum tentang anggaran di Kalurahan Condongcatur terdapat tiga tujuan, yang pertama untuk pengetahuan tentang anggaran desa. Kedua sikap aparatur tentang dalam menjalankan pemerintahan desa, menjalankan, mengatur dan mengelola anggaran desa. Ketiga adalah mengetahui keterampilan tentang perencanaan penganggaran desa

Kuliah praktikum diawali dengan pengantar dari Carik Condongcatur, Riska Dian Nur Lestari, yang menjelaskan peran strategis perangkat kalurahan dalam proses perencanaan hingga penetapan APBDes yang bukan sekadar dokumen anggaran. Tetapi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan kalurahan yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Materi utama kuliah praktikum disampaikan oleh Kaur Pangripta Condongcatur, Wahyu Nurendra, yang mengulas tahapan penyusunan APBDes, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga penetapan, serta pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dijelaskan bahwa penyusunan APBDes di Kabupaten Sleman merupakan proses strategis yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tingkat nasional maupun daerah. Proses ini berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, serta Peraturan Bupati Sleman yang mengatur pedoman teknis penyusunan APBDes.

“Penyusunan APBDes dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan desa, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa,” jelasna.

Selain itu, adanya evaluasi dari camat sebagai representasi pemerintah daerah menjadi instrumen pengendalian untuk memastikan bahwa APBDes disusun sesuai dengan kebijakan daerah, kemampuan keuangan desa, serta ketentuan administrasi dan peraturan yang berlaku.

“Dengan demikian, APBDes tidak hanya berfungsi sebagai dokumen anggaran, tetapi juga sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik di Kabupaten Sleman,” pungkasnya.

Melalui kuliah praktikum ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep, tetapi juga memperoleh gambaran nyata praktik penyusunan APBDes di tingkat desa / kalurahan. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penyusunan APBDes, mengembangkan kemampuan problem-solving dan pengambilan keputusan serta dapat Memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes. (Wasana /KIM Depok)

Sleman — Dewan Pimpinan Daerah Paguyuban Panatacara Yogyakarta (DPD PPY) Kabupaten Sleman menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-3 sebagai forum tertinggi organisasi di tingkat kabupaten. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (23/12/2025), di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman.

Musda ke-3 dihadiri jajaran pengurus DPD PPY Sleman, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Paguyuban Panatacara Yogyakarta se-Kabupaten Sleman, serta perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPY DIY dan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Kehadiran peserta dari berbagai wilayah ini mencerminkan soliditas dan komitmen kuat panatacara dalam menjaga eksistensi budaya Jawa di tingkat lokal.

Forum Musda menjadi ajang strategis untuk mengevaluasi program kerja organisasi pada periode sebelumnya, mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi, serta merumuskan arah kebijakan dan program kerja ke depan. Selain itu, Musda juga menjadi momentum penting dalam proses pemilihan kepengurusan baru agar organisasi tetap dinamis, berkelanjutan, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Ketua DPD PPY Kabupaten Sleman, Agus Wiranto menyampaikan bahwa Musda ke-3 merupakan momentum konsolidasi organisasi sekaligus penguatan peran panatacara sebagai bagian tak terpisahkan dari pelestarian budaya Yogyakarta.

“Musda ini menjadi ruang untuk menyatukan gagasan dan semangat seluruh panatacara di Sleman. Kami ingin PPY tidak hanya menjaga pakem dan tata krama pranata adicara, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai budaya,” ujar Agus Wiranto.

Perwakilan DPP Paguyuban Panatacara Yogyakarta DIY, Faisal Noor Singgih, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan kehadiran peserta Musda. Menurutnya, partisipasi aktif para panatacara menjadi bukti konsistensi PPY sebagai pemuka budaya di wilayah masing-masing.

“Kehadiran peserta Musda malam ini menandakan konsistensi panatacara sebagai penjaga nilai budaya Jawa. PPY memiliki peran strategis dalam menjaga marwah budaya melalui pranata adicara yang sarat etika dan kearifan lokal,” kata Faisal.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman, Ishadi Zayid, menekankan pentingnya penggunaan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan keluarga dan dunia pendidikan.

“Penguatan bahasa Jawa harus dimulai dari rumah dan sekolah. Bahasa adalah identitas dan pembentuk karakter budaya,” ungkap Ishadi Zayid.

Ia menegaskan bahwa pengembangan bahasa dan sastra Jawa tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Menurutnya, Paguyuban Panatacara Yogyakarta memiliki peran strategis dalam menghidupkan dan memperluas penggunaan bahasa Jawa di masyarakat Sleman.

“Mengembalikan dan melestarikan budaya Jawa bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab semua pihak. Momentum Musda ini menjadi ruang evaluasi, apa yang sudah dijalankan, apa kendalanya, dan ke depan mau dibawa ke arah mana,” sambungnya.

Ishadi juga memberikan motivasi kepada calon pengurus baru agar sepenuhnya mengabdikan diri untuk memajukan kebudayaan Jawa, khususnya di bidang bahasa dan sastra melalui panatacara. Ia berpesan agar kemandirian organisasi tetap dijaga dan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan pendanaan.

“Kemandirian organisasi harus dipelihara. Selain itu, tingkatkan kolaborasi lintas sektor agar PPY semakin kuat dan berdaya,” pungkasnya.

Dengan terselenggaranya Musda ke-3 ini, DPD Paguyuban Panatacara Yogyakarta Kabupaten Sleman diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang amanah serta program kerja berkelanjutan guna menjaga eksistensi panatacara sebagai salah satu pilar penting pelestarian budaya Jawa di Sleman. (SBD | KIM SENYUM TEMPEL)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, menyelenggarakan peresmian dan pengambilan sumpah anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Banyurejo antar waktu periode 2020–2028.

Kegiatan ini menjadi bagian dari mekanisme kelembagaan menyusul pengunduran diri salah satu anggota BPKal, Eko Putro Susilo, yang kini mengemban amanah sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Banyurejo.

Prosesi peresmian dan pengambilan sumpah dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kalurahan Banyurejo pada Selasa (23/12/2025). Acara tersebut dihadiri Panewu Tempel, Dakiri, didampingi Panewu Anom, Eni Yuliani, Lurah Banyurejo, Saparjo, jajaran pamong kalurahan, serta seluruh anggota dan pengurus BPKal Banyurejo.

Kegiatan berlangsung tertib dan khidmat sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan kalurahan yang berlandaskan aturan. Dalam keterangannya, Eko Putro Susilo menjelaskan bahwa keputusan untuk mengundurkan diri dari kepengurusan BPKal telah melalui pertimbangan matang.

Menurut dia, kondisi BUMKal Banyurejo yang masih berada pada tahap awal perintisan membutuhkan perhatian, waktu, dan dedikasi penuh agar dapat berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“BUMKal Banyurejo saat ini masih benar-benar merintis dan belum memiliki banyak kegiatan. Karena itu, dibutuhkan fokus penuh agar ke depan bisa berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat. Keputusan ini saya ambil dengan keikhlasan dan kelegowoan,” ujar Eko.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota BPKal dan pamong kalurahan atas kebersamaan serta kerja sama selama kurang lebih lima tahun masa pengabdiannya di lembaga tersebut.

Sebagai pengganti Eko Putro Susilo, Mahmudi, secara resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai anggota BPKal Banyurejo antar waktu periode 2020–2028. Pengambilan sumpah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disaksikan oleh seluruh undangan yang hadir.

Ketua BPKal Banyurejo, Sudarmadji, menyampaikan bahwa pergantian antar waktu merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus disikapi secara dewasa dan bertanggung jawab. Ia mengapresiasi pengabdian Eko Putro Susilo selama menjabat sebagai anggota BPKal sekaligus menyambut kehadiran anggota baru.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Saudara Eko Putro Susilo atas dedikasi dan kontribusinya selama menjadi anggota BPKal Banyurejo. Pengunduran diri beliau kami pahami sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah baru di BUMKal,” ujar Sudarmadji.

Ia berharap, kehadiran Mahmudi sebagai anggota BPKal antar waktu dapat memperkuat kinerja lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penyaluran aspirasi masyarakat.

“Dengan bergabungnya Pak Mahmudi, kami berharap BPKal Banyurejo semakin solid, kompak, dan mampu bersinergi dengan pemerintah kalurahan serta BUMKal demi kemajuan Banyurejo dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Anggota BPKal Banyurejo dari unsur perempuan, Atik Robikah Rahayu, juga menyampaikan harapan agar masuknya anggota baru dapat semakin memperkuat kerja kolektif lembaga BPKal.

“Kami menyambut baik bergabungnya Pak Mahmudi. Semoga ke depan kami dapat bekerja sama dengan baik dan membawa kemajuan bagi Kalurahan Banyurejo,” ujar Atik.

Sementara itu, Panewu Tempel, Dakiri mengapresiasi jalannya proses peresmian dan pengambilan sumpah anggota BPKal antar waktu yang berlangsung tertib dan sesuai mekanisme. Ia menilai pergantian antar waktu merupakan bagian dari dinamika organisasi yang wajar dan penting untuk menjaga keberlangsungan fungsi BPKal.

“Pergantian antar waktu adalah mekanisme yang sah untuk memastikan peran dan fungsi BPKal tetap berjalan optimal sebagai mitra pemerintah kalurahan,” kata Dakiri.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara BPKal, pemerintah kalurahan, dan BUMKal dalam mendorong pembangunan serta penguatan ekonomi masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama sebagai penanda dimulainya masa tugas anggota BPKal Banyurejo antar waktu periode 2020–2028, dengan harapan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan kalurahan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan warga. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)

Sleman – Lurah Condongcatur berhasil meraih dua penghargaan sekaligus pada tahun 2025, yaitu tingkat nasional dan Provinsi DIY. Penghargaan yang diserahkan pada Senin (22/12/2025) itu, diberikan berkat inovasi “Pantau BKB Mu” dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB). Program tersebut dinilai terbaik secara nasional dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemenduk Bangga).

Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji menyampaikan rasa syukurnya atas kebersilan yang diperoleh. Ia pun mengajak para peserta untuk menjadikan penghargaan itu sebagai penyemangat agar terus berkarya, berinovasi, dan membawa Condongcatur semakin maju dan Sejahtera.

“Alhamdulillah, kami bersyukur dan bangga Condongcatur meraih Juara 1 Tingkat DIY tentang perencanaan dan penghargaan kegiatan pantau BKK MU dan Juara 1 Nasional tentang perencanaan dan penganggaran kegiatan BKB sejak Musrenbangdes Pantau BKB MU Tahun 2025. Ini bukan semata lomba, tetapi wujud nyata komitmen kami membangun keluarga sebagai fondasi utama masyarakat,” ungkapnya.

Penghargaan Juara 1 Nasional ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Condongcatur dalam merencanakan dan menganggarkan kegiatan BKB sejak Musrenbangdes. Sebuah langkah nyata dalam mendukung pengasuhan anak usia dini yang lebih baik, berbasis data, dan melibatkan seluruh unsur masyarakat atas kolaborasi hebat antara PKB/PLKB, para kader BKB dan stakeholder yang ada di Condongcatur

Penyuluh KB Kapanewon Depok dan Pembina KB Kalurahan Condongcatur, Siti Juwariah mengatakan bahwa Lurah Condongcatur telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam bidang pemberdayaan keluarga dan anak. Inovasi Pantau BKB Mu ini tentunya menjadi contoh bagi daerah lain untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran kegiatan BKB.

“Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi Lurah Condongcatur dan Pamong Kalurahan Condongcatur dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan keluarga di Indonesia,” tandasnya. (Wasana / KIM Depok)