Sleman – Forum Komunikasi Kampung Siaga Bencana (FK KSB) Sleman bersama KSB Wukir Sembada Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Cangkringan, menggelar kegiatan peningkatan kapasitas KSB Wukir Sembada, pada Selasa (16/12/2025), di Aula Kantor Pemerintah Kalurahan Wukirsari.

Kegiatan diawali dengan doa pembuka, dilanjutkan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars Tangguh, dan Mars KSB. Acara kemudian diisi sambutan Lurah Wukirsari, penyampaian materi dari Panewu Cangkringan, serta materi penguatan kelembagaan dan teknis kebencanaan dari FK KSB. Kegiatan ditutup dengan sesi penegasan komitmen bersama.

Hadir dalam kegiatan tersebut Panewu Cangkringan, Lurah Wukirsari, pengurus dan anggota KSB Wukir Sembada Kalurahan Wukirsari, serta perwakilan FK KSB Sleman, yakni Sriyono dan Suharno.

Ketua FK KSB Sleman, Sriyono, menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan bencana, khususnya di lereng Merapi. Menurutnya, KSB merupakan garda terdepan dalam upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.

“Melalui kegiatan ini, kami mendorong peningkatan pemahaman, keterampilan, dan koordinasi anggota KSB agar mampu merespons potensi bencana secara cepat, tepat, dan terpadu,” ujarnya.

Sriyono menambahkan, sinergi antara pemerintah kapanewon, kalurahan, dan relawan KSB menjadi kunci dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.

“Kesiapsiagaan tidak hanya soal peralatan, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan soliditas jejaring di lapangan,” tegasnya.

Dengan kegiatan ini, diharapkan KSB Wukir Sembada semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana serta mampu menjadi contoh penguatan ketangguhan masyarakat di wilayah Cangkringan dan Kabupaten Sleman secara umum. (ESK – KIM DSN)

Sleman – Ulang tahun forum komunikasi UMKM Kabupaten Sleman berlangsung sederhana dengan pemotongan tumpeng, pada Selasa (16/12/2025) di Pendopo DPRD Sleman.

Prosesi pemotongan tumpeng ini sebagai wujud syukur dan doa untuk kesuksesan dan kelancaran program Forkom UMKM Kabupaten Sleman. Pemotongan tumpeng dilakukan Ketua Forkom Kabupaten Sleman, dan dipersembahkan kepada Kepala Dinkop UMKM Kabupaten Sleman.

Kegiatan yang dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman, Sutiasih, Kabid Usaha Mikro, Sri Wahyuni Budiningsih, Pengembang Kewirausahaan, Sri Wara Nusandari, Ketua Forkom UMKM Kabupaten Sleman, Ardi Sehami, Ketua koperasi Pemasaran UMKM Sleman, Nuradi Indrawijaya, dan pengurus Forkom UMKM Kabupaten Sleman.

Ketua Forkom Kabupaten Sleman, Ardi Sehami menyampaikan bahwa ulang tahun ketiga Forkom UMKM Kabupaten Sleman sebenarnya jatuh pada tanggal 17 Desember.

“Namun peringatan HUT dilaksanakan hari ini karena bertepatan dengan kegiatan sarasehan anggota UMKM seluruh Kabupaten Sleman. Usia tiga tahun bagi balita merupakan usia yang lucu lucunya, mengemaskan namun sudah bisa berlari dengan lincah. Harapannya diulang tahun ketiga Forkom UMKM Kabupaten Sleman bisa lebih cepat berlari menuju perubahan untuk kesuksesan,” katanya.

“Forkom Kabupaten Sleman sudah memiliki koperasi pemasaran UMKM, yang terbentuk tahun 2024. Semoga akan bisa mewadahi pemasaran produk UMKM yang ada di Kabupaten Sleman. Pada ulang tahun ketiga memberikan semangat untuk UMKM berlari lebih jauh untuk kesejahteraan bersama,” sambung Ardi.

Ia juga menyinggung tentang kepengurusan Forkom UMKM Kabupaten Sleman yang sudah berakhir masa tugas pada bulan Desember 2025. Untuk itu, secepatnya akan dilakukan pemilihan pengurus baru.

“Harapannya kepengurusan yang baru nantinya bisa membawa Forkom Kabupaten Sleman semakin sukses berjaya dikancah lokal, nasional, maupun internasional,” pungkasnya.

Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Sleman, Sutiasih mengucapkan selamat ulang yang ke-3 kepada Forkom UMKM Kabupaten kabupaten Sleman. Harapannya semoga Forkom UMKM Sleman semakin mandiri dan menjadi kelompok pengusaha yang handal dan berjiwa Sembada.

“Kemandirian UMKM bukan berarti pemerintah akan lepas tangan. Pemerintah melalui Dinas Koperasi akan tetap akan memberikan pendampingan sesuai ketugasan dan kewenangan yang ada,” tandasnya.

Sutiasih mengatakan pihaknya mendorong percepatan pergerakan koperasi pemasaran UMKM Kabupaten Sleman yang sudah terbentuk pada tahun 2024. Sebaiknya koperasi secepatnya melakukan identifikasi usaha dan berusaha melakukan pendekatan dan sinergi dengan program pemerintah yang sedang berjalan.

Seperti program Makan Bergizi Gratis yang merupakan program unggulan presiden. Program ini berkaitan erat dengan keberadaan pelaku usaha.

“UMKM melalui koperasi berusaha bisa mengambil salah satu  bagian dari program MBG. Mungkin sebagai pemasok kebutuhan bahan baku pangan program MBG, ataupun mengambil bagian yang lain sesuai kondisi Forkom UMKM Kabupaten Sleman,” tutur Sutiasih.

(Kusnadi KIM Berbah)

Sleman – Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman mengundang forum komunikasi UMKM yang terdiri dari pengurus ForKab Sleman, Forkap dari 17 Kapanewon dan Forkal dari 86 Kalurahan se-Kabupaten Sleman.

Acara ini bertujuan untuk penguatan kelembagaan dan kepengurusan forum komunikasi UMKM Kabupaten Sleman dan sosialisasi Sleman Mart sebagai aplikasi digital marketing bagi pelaku usaha di Sleman.

Acara yang dilaksanakan pada Selasa (16/12/2025) ini berlangsung di Pendopo DPRD Sleman, dan dihadiri oleh 120 orang.

Ketua Forkom UMKM Kabupaten Sleman, Ardi menyampaikan agenda yang akan diselenggarakan, yaitu rapat pengurus pada tanggal 20 Januari 2026.

“Pada kesempatan ini, akan dilaporkan mengenai kepanitiaan mempersiapkan LPJ, masing-masing bidang atau seksi menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatan, masing-masing Fokap mengusulkan calon Ketua Forkab. Muskab akan mengundang ketua Forkal dari 86 kalurahan harus hadir jika berhalangan hadir untuk bisa mewakilkan akan tetapi hanya sebagai undangan tidak mempunyai hak suara,” kata Ardi.

“Ulang tahun ForKab tanggl 17 Desember 2025. Forkal harap mengirim SK UMKM. Tugas Forkal untuk mensosialisasikan dan membantu Update data UMKM di wilayahnya untuk entri data di aplikasi SAPA Forkom yang dulu UMKM SATU DATA tidak dipakai lagi,” sambungnya.

Kepala Dinas Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman, Sutiasih pada kesempatan itu menjelaskan beberapa poin, di antaranya persiapan untuk pergantian pengurus Forkab Sleman, pemasaran Forkom UMKM, sosialisasi Sleman Mart sebagai market place, serta beberapa OPD lainnya terkait UMKM.

“Kantor PLUT sekarang ada dua tempat yang di Sleman berada di Depan Rumah Dinas Bupati. Sedangkan PLUT yang baru ada di Kapanewon Minggir. Setiap hari membuka kelas pelatihan gratis, fiyer, pendaftaran online berapapun pesertanya tetap di laksanakan. PLUT penyebutannya di ubah menjadi UMKM Center,” jelasnya.

Selanjutnya, pengoperasian aplikasi Sleman Mart dipandu oleh para mahasiswa magang dari AMIKOM. Aplikasi tersebut diharapkan bisa dipakai promosi dan menjual produk yang nantinya akan disempurnakan terkait jenis pajak, contohnya pajak resto, PPN dan Pph.

“Sleman Mart tidak sama dengan penjualan di MBiz Market. Benefit yang diperoleh kita lebih mudah mencari dan memperoleh pelaku usaha se-Kabupaten Sleman,” ujar Sutiasih.

Ketua Koperasi UMKM, Nuradi Indrawijaya pada kesempatan yang sama mengatakan seluruh pengurus dan pelaku usaha di Kabupaten Sleman diharapkan dapat menjadi anggota koperasi. Sebab, koperasi harus bekerja sama sebagai bentuk akselerasi koperasi berjalan.

“Bagi calon anggota koperasi UMKM Kanupaten Sleman, simpanan pokok sebesar Rp100 ribu per anggota. Simpanan wajib sebesar Rp120 ribu per anggota per tahunnya atau Rp10 ribu per bulan,” jelas Nurhadi. (Bandiyah / Kim Manggolo Purnomo Sleman)

Sleman – Pembinaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) serta sosialisasi aplikasi pelayanan dokumen kependudukan terintegrasi Banyuraden menjadi agenda strategis dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik di tingkat kalurahan.

Kegiatan yang dibuka oleh Lurah Banyuraden, Sudarisman tersebut dilaksanakan di Gedung Muhammadiyah Banyuraden, Kapanewon Gamping, pada Senin (15/12/2025), dan diikuti oleh para pengurus RT/RW se-Kalurahan Banyuraden.

Panewu Anom Gamping, Kurnia Astuti menegaskan bahwa RT dan RW merupakan ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur kewilayahan di tingkat paling bawah menjadi prasyarat penting untuk memastikan pelayanan administrasi dan kependudukan berjalan tertib, cepat, dan akuntabel.

Dalam forum tersebut, Kurnia Astuti juga menekankan pentingnya peran RT/RW sebagai penghubung antara pemerintah kalurahan dan warga. Selain menjalankan fungsi administratif, RT/RW diharapkan mampu menjadi agen edukasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital yang telah disiapkan oleh pemerintah.

“Pemerintah Kapanewon Gamping mendukung adanya digitalisasi berupa aplikasi sistem informasi kalurahan sebagai inovasi untuk mempermudah layanan kepada masyarakat sehingga menjadi lebih cepat dan lebih baik,” ungkap Kurnia.

Sementara itu, Kepala Jawatan Praja Kapanewon Gamping, Budi Supriyanta menyampaikan bahwa transformasi digital pelayanan kependudukan merupakan langkah adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang menuntut layanan lebih efisien dan transparan.

“Aplikasi pelayanan dokumen kependudukan terintegrasi Banyuraden dirancang untuk memudahkan pengurusan berbagai dokumen, seperti surat pengantar administrasi kependudukan, tanpa harus melalui proses yang berbelit,” ujarnya.

Melalui sosialisasi ini, ketua RT dan RW diberikan pemahaman teknis terkait alur penggunaan aplikasi, mulai dari proses pengajuan hingga verifikasi dokumen. Diharapkan, RT/RW mampu mendampingi warga dalam memanfaatkan aplikasi tersebut, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi digital.

Budi menambahkan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia.

“Pembinaan dan sosialisasi menjadi bagian penting untuk membangun kesamaan persepsi serta komitmen bersama dalam meningkatkan mutu pelayanan publik,” tandasnya.

Kegiatan ini juga menjadi forum dialog antara pemerintah kapanewon dengan pengurus RT/RW untuk menyerap aspirasi dan kendala di lapangan. Berbagai masukan disampaikan, khususnya terkait kebutuhan pendampingan lanjutan dan penguatan koordinasi antar wilayah demi kelancaran pelayanan kependudukan.

Melalui pembinaan RT/RW dan sosialisasi aplikasi ini, Kapanewon Gamping bersama Kalurahan Banyuraden menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik. Sinergi antara pemerintah dan aparatur kewilayahan diharapkan mampu menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah diakses, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Keamanan kerap dipahami sebagai urusan negara khususnya polisi, tentara, dan perangkat hukum. Namun di Kalurahan Lumbungrejo, keamanan dimaknai sebagai praktik kewargaan, ruang perjumpaan antara warga dan aparat untuk saling percaya dan bekerja bersama menjaga kehidupan bersama.

Pemaknaan itu terasa dalam kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang digelar Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo, Selasa (16/12/2025), di aula lantai dua kantor kalurahan. Sekitar 50 sampai 60 peserta hadir, berasal dari unsur Jaga Warga, awak kamling, Satlinmas, LPMKal, BPKal, tokoh masyarakat, serta pamong kalurahan. Mereka duduk berdampingan dengan aparat kepolisian dan TNI, menyimbolkan keamanan sebagai kerja bersama.

Lurah Lumbungrejo, M. Misbah Al Hakim menyampaikan bahwa hampir seluruh padukuhan telah memiliki lembaga keamanan berbasis masyarakat yang berjalan aktif. Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut akan bermakna ketika hadir dalam keseharian warga dan terhubung dengan aparat.

“Harapannya, semua lembaga ini bisa memberi rasa aman dan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang,” ujar Misbah.

Ia mencontohkan keterlibatan Jaga Warga saat terjadi kerusuhan di wilayah Yogyakarta beberapa waktu lalu. Dalam situasi tersebut, warga Lumbungrejo tidak berdiri di luar sistem keamanan, melainkan menjadi bagian dari upaya pengamanan bersama aparat. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa rasa aman dapat tumbuh dari kesiapsiagaan sosial warga.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Kapolsek Tempel, AKP Gunawan Setyabudi yang menekankan pentingnya kesiapan masyarakat menghadapi perubahan regulasi dan tantangan keamanan.

“KUHP dan Undang-Undang yang baru akan mulai berlaku Januari 2026. Karena itu, masyarakat perlu semakin paham aturan. Kami mengapresiasi situasi keamanan di Lumbungrejo yang selama ini kondusif,” kata Gunawan.

Menurutnya, sinergi warga dan aparat di Lumbungrejo telah berjalan baik melalui pendekatan problem solving di tingkat lingkungan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Polsek Tempel juga menyiapkan Operasi Lilin 2025 dengan mendirikan pos pengamanan terpadu pada 20 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026.

“Pengamanan ini kami iringi dengan penindakan penyakit masyarakat. Di salah satu wilayah Kalurahan Lumbungrejo, kami mengamankan 30 botol ciu, dan hingga kini sudah ada 13 kasus minuman keras yang diproses sampai persidangan,” ujarnya.

Didanai dari pengembalian hasil pajak, pembinaan ini memperlihatkan bagaimana negara dan warga saling hadir dalam ruang yang sama, negara melalui kebijakan dan aparaturnya, warga melalui partisipasi dan kepedulian. Di titik inilah keamanan menemukan maknanya yang paling manusiawi, bukan sekadar ketiadaan gangguan. Melainkan rasa saling percaya yang dirawat setiap hari.

Di Lumbungrejo, keamanan tumbuh dari perjumpaan, dialog, dan kesediaan untuk bertanggung jawab satu sama lain, menjadikannya bukan hanya urusan aparat, tetapi praktik kewargaan yang hidup dan berkelanjutan. (Sbd/KIM Senyum Tempel)