Sleman — Upaya solidaritas kembali digelorakan oleh Karang Taruna Dharma Satria Nusantara (DSN) Kalurahan Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman melalui rapat pemantapan strategi penggalangan dana bagi korban bencana alam di wilayah Sumatra. Pertemuan tersebut berlangsung di Joglo Kalurahan Sardonoharjo, pada Rabu (3/12/2025), dan menghadirkan jajaran pengurus lintas divisi dan sejumlah anggota pendukung.

Rapat dipimpin oleh Ketua Umum Karang Taruna Sardonoharjo, Imam Syaiful bersama Koordinator Divisi Unit Kesejahteraan Sosial (UKS), Parjito. Keduanya menekankan pentingnya penyusunan konsep yang matang agar kegiatan donasi dapat berjalan efektif, terstruktur, serta tepat sasaran.

Parjito menjelaskan bahwa strategi penggalangan dana akan dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, jalur digital dengan memaksimalkan peran media sosial dan grup WhatsApp untuk menyebarkan informasi serta ajakan donasi.

Model ini dinilai mampu memperluas jangkauan dan mempercepat arus dukungan dari masyarakat lintas daerah.

Pendekatan kedua dilakukan secara langsung melalui aksi turun ke jalan. Relawan Karang Taruna akan disebar di beberapa titik lampu merah di Kabupaten Sleman, seperti Jl. Kaliurang, Jl. Besi Jangkang, dan kawasan Candi Karang. Aksi tersebut akan dikemas secara kreatif melalui hiburan ringan bagi pengguna jalan guna menarik atensi dan mendorong partisipasi donatur.

Imam menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar upaya pengumpulan dana, melainkan juga ajang menumbuhkan empati sosial.

“Kami tidak hanya ingin menggalang dana, tetapi juga membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat,” ujarnya.

Program penggalangan dana dijadwalkan mulai bergulir dalam waktu dekat setelah seluruh teknis dinyatakan siap. Karang Taruna Sardonoharjo mengajak masyarakat luas untuk turut berpartisipasi dalam gerakan kemanusiaan ini, sehingga bantuan dapat segera tersalurkan kepada warga yang terdampak bencana di Sumatra. (Andy Ahmad – KIM DSN NGAGLIK)

Sleman –   Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata (MEBP) PDM Sleman menyelenggarakan workshop manajemen retail modern, pada Rabu (3/12/2025) di Gedung Dekranasda Kabupaten Sleman. Acara ini dihadiri para pelaku ritel dan praktisi usaha dari berbagai wilayah di DIY. Kegiatan itu menjadi bagian dari ikhtiar penguatan kapasitas pelaku usaha agar mampu beradaptasi dengan dinamika persaingan ritel modern dan perkembangan teknologi.

Acara diawali dengan sambutan Ketua Panitia, Arif Fajar Wibisono yang menekankan pentingnya pemahaman manajemen ritel terstruktur, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

“Kami mendorong peserta untuk memanfaatkan forum workshop sebagai ruang belajar bersama dan membangun jaringan antarpelaku usaha,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua Panitia Bidangi Ekonomi, Irfan Haris memberikan pengantar mengenai tantangan dan peluang sektor ritel di era digital.

“Peningkatan kapasitas manajerial, penguasaan sistem, dan pembentukan mindset ritel yang profesional menjadi kunci agar usaha ritel mampu tumbuh berkelanjutan,” ujar Irfan.

Pada kesempatan itu, Ketua PDM Kabupaten Sleman, Harjaka pun memberikan apresiasinya.

“Kami mengapresiasi MEBP PDM Sleman atas inisiatif penyelenggaraan workshop yang selaras dengan agenda penguatan kemandirian ekonomi umat,” tandasnya.

Harjaka pun membuka secara resmi kegiatan workshop tersebut dan mengajak seluruh peserta untuk aktif berdiskusi, serta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di unit usaha masing-masing.

Sesi materi diawali oleh Johan Satori selaku konsultan ritel dan trainer koperasi yang menyajikan topik ritel dasar, pembentukan mindset retail, serta tata kelola lay out toko. Melalui materi ini, peserta diajak memahami prinsip dasar pengelolaan toko yang rapi, efektif, dan berorientasi pada pengalaman pelanggan.

Pemateri berikutnya adalah Taefur Aziz dan Muzaki Al Amin yang mengulas manajemen retail modern dengan fokus pada penyusunan dan penerapan Standard Operating Procedure (SOP), strategi pricing, pengendalian shrinkage, serta sesi diskusi interaktif. Peserta mendapatkan gambaran praktis mengenai bagaimana sistem, harga, dan pengendalian kehilangan barang berpengaruh langsung pada kinerja dan keuntungan usaha ritel.

Melalui workshop ini, MEBP PDM Sleman berharap lahir pelaku ritel yang semakin profesional, adaptif terhadap sistem manajemen modern, dan memiliki jaringan kolaborasi yang kuat di tingkat kabupaten serta wilayah DIY. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat ekonomi lokal dan memberdayakan pelaku usaha ritel berbasis nilai-nilai keunggulan dan kemandirian. (Arief Hartanto KIM Kertomkaandiri Turi)

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Workshop Pemanfaatan Big Data dan AI Statistik Sektoral Daerah dan Penghargaan Indeks Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral (IPKS) Tahun 2025 pada Kamis (4/12) di Pringsewu Jalan Magelang.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa menyerahkan secara langsung penghargaan IPKS kepada OPD dengan IPKS terbaik kategori Instansi/Badan/Dinas/Satuan dan kategori Kapanewon.

Danang menyampaikan apresiasi sekaligus mengatakan bahwa acara ini adalah momentum tepat dalam penguatan tata kelola data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, tepat dan adaptif. Ia berharap, Pemkab Sleman dapat menghasilkan data statistik yang berkualitas sesuai dengan tata laksana penyelenggaraan statistik sektoral.

“Saya berharap upaya Pemkab Sleman dalam menghasilkan data statistik berkualitas sesuai dengan tata laksana penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.6 Tahun 2020 tentang Satu data Kabupaten Sleman,” jelas Danang

Lebih lanjut, ia menambahkan melalui agenda hari ini semoga Pemkab Sleman dapat memiliki produk data yang objektif, representatif, relevan dan terbaru untuk menjadi dasar pengambilan keputusan yang efektif sekaligus dapat menjadi instrumen mengevaluasi kebijakan dan program yang telah dilaksanakan.

“Penghargaan ini bukan hanya sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh Perangkat Daerah untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral. Saya harap perangkat daerah terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan statistik di masa yang akan datang,” pungkas Danang

Sementara itu, Kepala Diskominfo Sleman, Budi Santosa melaporkan Penilaian Indeks Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral (IPKS) merupakan bagian dari upaya Pemkab Sleman untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral serta memperkuat implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Penilaian ini menjadi mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan statistik sektoral sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah serta prinsip-prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

“Adapun penilaian IPKS yakni dilaksanakan berdasarkan struktur 5 Domain, 15 Aspek dan 22 Indikator. Domain merupakan area pelaksanaan statistik sektoral yang dinilai, aspek menggambarkan area spesifik pelaksanaan statistik sektoral yang dinilai, dan indikator adalah informasi spesifik dari aspek pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai,” ujar Budi

Ia menambahkan keikutsertaan Perangkat Daerah dalam Penilaian IPKS Tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan, yaitu meningkat dari 80,43% menjadi 95,65%, atau naik sebesar 15,22% poin dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan semakin tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memperbaiki kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.

Pada penghargaan tersebut pada kategori Instansi/Badan/Dinas/Satuan, Dinas Pariwisata meraih terbaik 1, kemudian Dinas Lingkungan Hidup terbaik 2 dan Dinas Komunikasi dan Informatika terbaik 3. Kemudian untuk kategori Kapanewon, Kapanewon Seyegan meraih terbaik 1 kemudian diikuti Kapanewon Depok dan Kapanewon Gamping pada terbaik 2 dan 3.

Sleman – Kamis (4/12), Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memberikan penghargaan kepada tiga kelompok Bina Keluarga Sejahtera sebagai program penguatan peran keluarga dalam penurunan stunting.

Berlangsung di Hotel Griya Persada, pemberian penghargaan dilakukan oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) stunting bertajuk “Ketahanan Keluarga Dalam Pencegahan Stunting”.

Adapun penerima penghargaan tersebut yaitu Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Mangga Krebet, Bimomartani Ngemplak, BKB Werkudara Glagaharjo Cangkringan, dan BKB Tunas Bangsa Maguwoharjo Depok.

Kemudian penghargaan juga diberikan kepada Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Harapan Bangsa Bimomartani Ngemplak, BKR Melon Gayamharjo Prambanan, dan BKR Restu Maguwoharjo Depok. Terakhir, penghargaan ini diberikan juga kepada Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Apel Gayamharjo Prambanan, BKL Sedah Bimomartani Ngemplak, dan BKL Senja Bahagia Minomartani Ngaglik.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengatakan bahwa penghargaan tersebut diberikan tiga kelompok Bina Keluarga Sejahtera atas dedikasinya dalam mendukung program bangga kencana dan pembangunan keluarga berkualitas serta, upaya percepatan penurunan stunting di Sleman.

Pada kesempatan tersebut, Danang juga mengungkapkan bahwa dari pemantauan gizi melalui ePPGBM, prevalensi stunting Kabupaten Sleman tahun 2025 sebesar 4,29 turun sebesar 0,12% lebih rendah dibandingkan tahun 2024.

Meskipun terdapat penurunan angka stunting, Danang menyebut Pemkab Sleman berkomitmen untuk terus mendukung penurunan angka stunting di Sleman.

“Angka ini akan terus kita targetkan setiap tahunnya terus menurun. Karena itu, penanganan stunting harus dilakukan secara kolaboratif, gotong royong dan terencana,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa penanganan stunting tidak hanya pada sektor kesehatan saja, tetapi menyangkut semua lini hidup mulai dari pendidikan, ekonomi, dan sosial.

Sementara itu Kepala DP3AP2KB Sleman, Novita Krisnaeni menuturkan bahwa kelompok BKB, BKR, dan BKL merupakan upaya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) untuk memperkuat fungsi keluarga dengan mengembangkan pendekatan Tri Bina Keluarga.

“Melalui penguatan Tri Bina, diharapkan setiap keluarga mampu menjalankan delapan fungsi keluarga secara optimal,” katanya.

Sleman – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan wilayah yang aman dan bersih dari ancaman penyalahgunaan narkoba kembali ditegaskan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Sleman, H. Harda Kiswaya, S.E., ., dan Kepala BNN Kabupaten Sleman, Kombes Pol. Teguh Tri Prasetya, ., M.H., pada Selasa (03/12/2025) di ruang kerja Bupati Sleman.

Acara penandatanganan yang berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan ini turut disaksikan oleh Kepala Bagian Hukum serta Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Kehadiran dua bagian strategis tersebut menegaskan bahwa keseriusan dalam menghadapi persoalan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab BNN semata, tetapi juga merupakan agenda prioritas pemerintah daerah secara menyeluruh.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN Kabupaten Sleman, Kombes Pol. Teguh Tri Prasetya, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemerintah Kabupaten Sleman. Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang dibangun bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata untuk memperkuat sinergi dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di seluruh wilayah Sleman.

“Kami mengucapkan terima kasih atas komitmen dan dukungan penuh Pemkab Sleman terhadap program P4GN. Kerja sama ini menjadi fondasi penting dalam upaya pencegahan penyalahguaan narkoba serta penyebarluasan informasi P4GN secara komprehensif di masyarakat,” ungkapnya.

Bupati Sleman H. Harda Kiswaya juga menekankan pentingnya peran seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam memerangi bahaya narkoba. Ia berharap Nota Kesepahaman ini dapat menjadi pendorong hadirnya program-program inovatif yang menyentuh langsung masyarakat, mulai dari edukasi, pengawasan lingkungan, hingga penguatan peran keluarga.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut diharapkan menjadi titik awal penguatan koordinasi lintas sektor sekaligus meningkatkan efektivitas program Sleman SEmbada Bersinar (Bersih Narkoba). Dengan kerja sama yang lebih solid, Kabupaten Sleman optimistis mampu menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkoba dan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, serta produktif bagi seluruh warganya.