PPDI Sleman Perkuat Pemberdayaan Difabel Lewat Struktur Organisasi dan Program Ekonomi Produktif

Sleman — Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sleman terus memantapkan langkah pemberdayaan difabel melalui penguatan struktur organisasi dan berbagai program ekonomi produktif di tingkat kapanewon dan kalurahan. Hal ini disampaikan Sutrisno, Ketua PPDI Sleman, dalam acara Pertemuan Kelompok Disabilitas Kalurahan (KDK) Donoharjo pada Sabtu (29/11/25) di Penen, Donoharjo.
Pada acara yang juga menggelar pemeriksaan kesehatan oleh Posbindu Kalisdo (Posbindu Kalurahan Istimewa Donoharjo) ini, Ketua PPDI Sleman menyampaikan bahwa upaya ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan difabel dapat terkoordinasi dengan baik sekaligus memperluas akses mereka terhadap program pemerintah.
Pada tahun 2025, PPDI Sleman menerima hibah sebesar Rp 300 juta yang dialokasikan untuk pembentukan kepengurusan, penguatan kelompok difabel, serta dukungan sarana pemberdayaan. Rata-rata setiap kapanewon memperoleh bantuan sekitar Rp 12 juta, dengan Tempel menjadi penerima tertinggi karena memiliki delapan kalurahan.
Berbagai bentuk program pemberdayaan telah berjalan di sejumlah wilayah. Kapanewon Cangkringan, Tempel, dan Prambanan mendapatkan pelatihan dan bantuan ternak domba, masing-masing empat ekor per kelompok. Godean memperoleh fasilitas usaha perikanan gurame berupa kolam terpal, bibit ikan, serta pelatihan teknis. Sementara itu, Minggir, Moyudan, Seyegan, Gamping, Turi, Depok, Berbah, Ngemplak, dan Mlati memperoleh dukungan usaha olahan pangan melalui penyediaan peralatan seperti mesin spinner, blender, mesin perajang, wajan, serok, dan bahan produksi.
Khusus Minggir dan Ngaglik, PPDI menyertakan bantuan box kontainer sebagai etalase pemasaran UMKM, ditambah pelatihan manajemen digital marketing. Selain penguatan kelompok difabel wilayah, PPDI Sleman juga mengampu pemberdayaan kelompok difabel khusus seperti difabel netra (usaha ternak ayam Jawa), difabel tuli (olah pangan), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia/HWDI (ternak ayam pelung), hingga PekaPD atau perkumpulan keluarga penyandang disabilitas (bantuan sembilan ekor domba).
Menurut Sutrisno, regenerasi kepengurusan menjadi kunci agar organisasi tidak hanya bertumpu pada pengurus lama dan mampu bergerak cepat menindaklanjuti berbagai bantuan dari Dinas Sosial, mulai dari alat bantu JPS hingga dukungan kebutuhan difabel berat senilai satu miliar rupiah.
Di sisi kelembagaan, PPDI tingkat kapanewon mendapatkan fasilitas dua kali rapat koordinasi (rakor) setiap tahun untuk 20 peserta, sedangkan PPDI kabupaten menyelenggarakan enam kali rakor. Melalui audiensi dengan Kepala BKAD, hibah PPDI disepakati akan meningkat menjadi Rp600 juta pada 2027.
Pada tahun 2026 mendatang, PPDI Sleman merencanakan kunjungan ke 86 kalurahan untuk menjaring aspirasi difabel dan menyampaikannya kepada bupati, sekaligus merumuskan langkah penyelesaian yang berkelanjutan. Sutrisno juga mendorong anggota agar aktif berkomunikasi dan mengajukan kebutuhan usaha, permodalan, maupun isu sosial melalui PPDI kapanewon sehingga dapat diteruskan ke tingkat kabupaten.
“Banyak aturan yang pro rakyat, namun masyarakat belum tahu cara mengaksesnya. Karena itu komunikasi dan koordinasi dengan TPSK, TKSK, dan kamituwa harus terus diperkuat,” tegasnya.
Dengan strategi penguatan dari bawah hingga tingkat kabupaten, PPDI Sleman menargetkan terbangunnya organisasi yang responsif, inklusif, dan mampu menjadi pusat advokasi serta pemberdayaan difabel di seluruh wilayah Sleman. (Endarwati/KIM Donoharjo)



