Sleman — Puluhan anak usia dini tampak antusias mengikuti kegiatan outbound kebangsaan yang digelar di kawasan Pasar Bela Negara, sebelah utara Lapangan Pemda Sleman, Jumat (30/1/2026).

Sekitar 30 peserta dari TPA-KB Putera Sembada Sleman mengikuti kegiatan edukatif yang dirancang khusus untuk menanamkan nilai cinta tanah air melalui pendekatan bermain yang menyenangkan.

Kegiatan outbound diisi dengan pengenalan lagu-lagu kebangsaan yang dikemas secara interaktif. Anak-anak diajak bernyanyi dan bergerak bersama, sehingga materi wawasan kebangsaan tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga dipraktikkan langsung sesuai dengan tahapan perkembangan usia dini.

Selain itu, peserta juga diperkenalkan dengan tata upacara sederhana, cara memberi hormat kepada bendera, serta latihan dasar Peraturan Baris Berbaris (PBB). Aktivitas tersebut menjadi bagian dari pendidikan karakter untuk membangun sikap disiplin, kebersamaan, serta rasa hormat terhadap simbol-simbol negara sejak dini.

Kader Bela Negara Kementerian Pertahanan RI yang juga staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman, Sunardi menyampaikan bahwa program outbound kebangsaan ini terbuka luas bagi satuan pendidikan di wilayah Sleman.

“Program outbound kebangsaan ini masih terbuka bagi sekolah-sekolah di Sleman, mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP, dan dilaksanakan secara gratis di Pasar Bela Negara. Sementara untuk SMA dan sederajat, diberikan kesempatan praktik langsung wirausaha di Pasar Bela Negara,” jelas Sunardi.

Pasar Bela Negara sendiri merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap Jumat pagi. Program ini diinisiasi oleh Badan Kesbangpol Sleman bekerja sama dengan Carya Budhi Chantya sebagai lembaga pendamping UMKM. Selain menjadi ruang promosi produk makanan dan minuman tradisional, Pasar Bela Negara juga dikembangkan sebagai pusat edukasi bela negara yang inklusif bagi masyarakat.

Melalui pendekatan yang edukatif dan menyenangkan, kegiatan outbound kebangsaan ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran alternatif yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta memperkuat karakter generasi muda sejak usia dini. (Andy Ahmad – KIM DSN NGAGLIK)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, secara resmi melaksanakan Launching Program Penanggulangan Kemiskinan yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2025, pada Jumat (30/1/2026), di Aula Kalurahan Sardonoharjo.

Program ini menjadi langkah strategis pemerintah kalurahan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi produktif. Sebanyak 29 keluarga miskin produktif ditetapkan sebagai penerima manfaat program bantuan usaha, yang diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga.

Dalam laporannya, Ketua Pelaksana Program sekaligus Kamituwa Sardonoharjo, Bayu Kristiyanto, menyampaikan bahwa program penanggulangan kemiskinan ini dirancang tidak sekadar sebagai bantuan jangka pendek, melainkan sebagai stimulus ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan.

“Program ini bertujuan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Bantuan yang diberikan difokuskan pada penguatan usaha produktif agar penerima manfaat mampu meningkatkan pendapatan keluarga secara berkelanjutan,” jelasnya.

Bayu menambahkan, seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari pendataan, verifikasi calon penerima, hingga penyaluran bantuan, telah dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel dengan melibatkan perangkat kalurahan serta unsur masyarakat.

Ia berharap program ini dapat menjadi contoh praktik baik dalam pemanfaatan Dana Desa yang tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.

Sementara itu, Lurah Sardonoharjo, Harjuno Wiwoho, dalam sambutan dan arahannya menegaskan bahwa Dana Desa harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, khususnya dalam upaya pengurangan angka kemiskinan.

“Program penanggulangan kemiskinan ini merupakan wujud kehadiran negara di tingkat kalurahan. Harapannya, bantuan yang diberikan tidak hanya habis digunakan, tetapi dapat berkembang menjadi usaha yang menopang kehidupan keluarga,” ujarnya.

Harjuno juga berpesan kepada para penerima manfaat agar memanfaatkan bantuan secara bertanggung jawab, disertai kerja keras, kedisiplinan, dan kemauan untuk terus belajar dan berkembang.

“Kami berharap penerima bantuan dapat naik kelas, dari penerima manfaat menjadi pelaku usaha yang mandiri, bahkan ke depan mampu membuka lapangan kerja bagi warga lainnya,” tandasnya.

Launching program penanggulangan kemiskinan ini menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah kalurahan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kalurahan Sardonoharjo yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan sosial.

Pemerintah Kalurahan Sardonoharjo berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap penerima manfaat agar program berjalan optimal dan memberikan dampak berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. (ESK – KIM DSN)

Sleman – Upaya penanggulangan stunting di Indonesia terus menunjukkan pendekatan yang semakin kolaboratif dan berbasis komunitas. Salah satu praktik baik terlihat dalam kegiatan penguatan peran kader dan keluarga yang digelar pada Jumat (30/1/2026), di Margorejo Tempel Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan ini menegaskan bahwa pencegahan stunting tidak bisa bertumpu pada sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan banyak unsur, termasuk figur ayah di dalam keluarga.

Kegiatan yang melibatkan kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), kader kesehatan, dan unsur pendamping sosial, menjadi ruang konsolidasi berbagai program yang selama ini berjalan terpisah. Fokusnya bukan hanya intervensi gizi, tetapi juga perubahan pola asuh, ketahanan keluarga, serta penguatan dukungan sosial di tingkat komunitas.

Koordinator Penyuluhan KB sekaligus Koordinator PPKBD setempat, Edi Santoso, menjelaskan tema penanggulangan stunting dirangkum dalam lima gerakan inovatif daerah yang diperkuat kebijakan pusat melalui BKKBN.

“Intinya gotong-royong dan pendekatan berbasis keluarga. Pencegahan stunting tidak bisa diserahkan pada satu pihak saja, tetapi harus menjadi gerakan bersama dari rumah tangga sampai tingkat komunitas,” ujarnya.

Kelima pendekatan tersebut meliputi GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak), GASA (Gerakan Ayah Sayang Anak), serta SATYAGATRA (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera).

Seluruh gerakan menekankan gotong-royong, pendampingan keluarga aktif, pemenuhan gizi seimbang berbasis pangan lokal, kolaborasi lintas sektor, serta layanan terpadu sejak perencanaan keluarga hingga tumbuh kembang anak.

Penguatan peran ayah sejalan dengan semangat ‘Kompak Tenan’, akronim Konsorsium Komunitas Penggerak Ayah Teladan Indonesia. Program ini mendorong sinergi lintas unsur, mulai aparat kewilayahan, pendamping program keluarga harapan (PKH), hingga penyuluh keluarga berencana (KB). Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan pesan pencegahan stunting sampai langsung ke keluarga sasaran.

Sementara itu, Kamituwa Margorejo, Anwar Ihsani menilai pendekatan terintegrasi memperkuat kerja kader di lapangan. “Dengan konsep jelas dan dukungan banyak pihak, kader tidak berjalan sendiri. Keluarga merasa didampingi dari berbagai sisi, bukan hanya soal makanan, tetapi juga pola asuh dan perencanaan keluarga,” tuturnya.

Program juga diperkuat bantuan sepasang ayam kepada keluarga sasaran sebagai upaya pemenuhan protein hewani berbasis rumah tangga, disertai edukasi pemeliharaan dan pemanfaatannya bagi konsumsi keluarga.

Pendekatan komprehensif ini menunjukkan percepatan penurunan stunting memerlukan kombinasi intervensi gizi, edukasi, pendampingan keluarga, serta penguatan peran ayah dan komunitas. Di tengah target nasional penurunan stunting, model gotong-royong ini menjadi contoh perubahan besar dapat dimulai dari penguatan keluarga tingkat dasar. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Caturtunggal menyelenggarakan kegiatan Pekan Pembayaran PBB P2 Panutan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kamis (29/1/2026), di Pendopo Puspadenta Kalurahan Caturtunggal. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul WIB hingga WIB sebagai upaya mendekatkan layanan perpajakan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Penagihan BKAD Kabupaten Sleman beserta tim, petugas Bank BRI, petugas Samsat, serta jajaran Pemerintah Kalurahan Caturtunggal yang terdiri dari Pj. Lurah, Carik, Dukuh, dan staf terkait.

Acara diawali dengan sambutan Pj. Lurah Caturtunggal, Feri Ferdian, yang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BKAD Kabupaten Sleman atas dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pajak terpadu tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BKAD Kabupaten Sleman yang telah memfasilitasi kehadiran layanan Bank BRI dan Samsat dalam kegiatan Pekan Pembayaran PBB Panutan dan Pajak Kendaraan Bermotor ini. Kami berharap kegiatan ini dapat membantu meningkatkan capaian target pajak di Kalurahan Caturtunggal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Feri Ferdian juga menyampaikan harapan agar kerja sama dengan Samsat Keliling dapat terus berlanjut pada masa mendatang.

“Ke depan, kami berharap layanan Samsat Keliling dapat terus bekerja sama dengan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, baik dilaksanakan secara rutin setiap bulan maupun beberapa kali dalam satu tahun,” tandasnya.

Selanjutnya, Kepala Bidang Penagihan BKAD Kabupaten Sleman, Safirta Harya Rekyani turut mengapresiasi Pemerintah Kalurahan Caturtunggal yang telah memfasilitasi kegiatan pelayanan pembayaran pajak secara terpadu dan mudah diakses masyarakat.

“Kegiatan seperti ini sangat membantu dalam mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dengan pelayanan yang lebih dekat, diharapkan masyarakat semakin aktif dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan,” ungkapnya.

Safirta juga memberikan apresiasi kepada para Dukuh se-Kalurahan Caturtunggal atas peran aktif dalam pembaruan data perpajakan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada para Dukuh yang telah berkenan membantu pendataan SPPT PBB, khususnya terkait perubahan data dari tanah kosong menjadi bangunan,” tambahnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan doorprize secara simbolis kepada wajib pajak yang telah melakukan pembayaran, serta sesi foto bersama.

Pemerintah Kalurahan Caturtunggal berharap kegiatan Pekan Pembayaran PBB Panutan dan Pajak Kendaraan Bermotor ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
(Oktaviana/KIM Depok)

Sleman — Upaya memastikan bantuan sosial tepat sasaran kembali ditegaskan melalui Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2026 yang digelar Pemerintah Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Kamis (29/1/2026). Forum ini menjadi contoh praktik tata kelola bantuan berbasis musyawarah yang transparan dan partisipatif, model yang relevan diterapkan di berbagai daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Balai Kalurahan Banyurejo tersebut melibatkan berbagai unsur, antara lain pemerintah kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), Panewu Tempel beserta perwakilan kapanewon, pendamping desa, tokoh masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan. Keterlibatan multipihak ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan sosial agar proses penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berjalan terbuka dan akuntabel.

Dalam forum musyawarah, peserta secara bersama-sama membahas kriteria penerima BLT Dana Desa sesuai regulasi yang berlaku, disertai proses verifikasi dan validasi data warga secara langsung. Setiap usulan nama ditelaah secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi riil masyarakat di lapangan.

Lurah Banyurejo, H. Saparjo, menegaskan bahwa Muskalsus bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga keadilan distribusi bantuan.

“Musyawarah ini menjadi sarana memastikan bahwa penerima BLT Dana Desa benar-benar warga yang membutuhkan dan telah melalui proses verifikasi bersama. Pada Tahun Anggaran 2025 jumlah penerima sebanyak 24 KPM, sedangkan Tahun 2026 menjadi 14 KPM. Penetapan ini menyesuaikan ketentuan serta kondisi riil masyarakat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Menurutnya, penurunan jumlah penerima mencerminkan hasil pemutakhiran data serta dinamika sosial ekonomi warga. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga kredibilitas program bantuan dan menghindari tumpang tindih dengan skema perlindungan sosial lainnya.

Sementara itu, Panewu Tempel, Dakiri, yang hadir dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur.

“Kehadiran kami untuk memastikan musyawarah berjalan sesuai aturan. Dari hasil forum telah ditetapkan 14 penerima manfaat, dan kami berharap bantuan ini benar-benar tepat sasaran serta dimanfaatkan sebaik-baiknya,” katanya.

BLT Dana Desa merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial yang bersumber dari dana desa, ditujukan untuk membantu warga miskin atau rentan menghadapi tekanan ekonomi. Praktik musyawarah terbuka seperti yang dilaksanakan di Kalurahan Banyurejo menunjukkan pentingnya transparansi, partisipasi warga, dan pengawasan bersama sebagai fondasi keberhasilan program bantuan.

Hasil Muskalsus selanjutnya dituangkan dalam berita acara resmi yang menjadi dasar penetapan daftar penerima BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Pemerintah Kalurahan Banyurejo berharap bantuan tersebut tidak hanya meringankan beban ekonomi keluarga penerima. Tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan desa yang bersih, adil, dan responsif. (Ratna Zuliastuti KIM SENYUM TEMPEL)