Sleman — Sekolah Air Hujan (SAH) Banyu Bening yang berlokasi di Tempursari, Kabupaten Sleman, menjadi pusat perhatian melalui kegiatan “Sinau Bareng” pemanfaatan air hujan pada Sabtu (24/1/2026). Peristiwa ini menarik perhatian nasional karena dihadiri oleh pemangku kepentingan dari wilayah timur Indonesia, yakni Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Daud Muhammad Ali, serta Kepala Desa Dakaino, Ira Fajriah Hamzah. Pertemuan ini mempertegas pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam mencari solusi alternatif penyediaan air bersih yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.

Pendiri SAH Banyu Bening, Sri Wahyuningsih, menjelaskan bahwa forum ini bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan sebuah ruang dialog untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap air hujan. Menurutnya, pemanfaatan air hujan sering kali dianggap remeh, padahal memiliki potensi besar untuk mengatasi kelangkaan air bersih. Melalui metode edukasi dan pendampingan, masyarakat diajak untuk memahami filosofi air hingga menguasai praktik pengolahan air hujan agar layak dikonsumsi dan digunakan untuk kebutuhan domestik dengan aman.

“Pendekatan edukasi dan pendampingan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pemanfaatan air hujan. Teknologi sederhana yang kami kembangkan di sini hanya akan berdampak nyata apabila disertai pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap proses pengelolaannya. Kami ingin menunjukkan bahwa air hujan adalah anugerah yang bisa menjadi sumber kemandirian air jika dikelola dengan ilmu yang benar,” ujar Sri Wahyuningsih di sela-sela kegiatan.

Ketertarikan perwakilan dari Halmahera Timur ini didasari oleh kondisi geografis wilayah kepulauan yang memiliki curah hujan tinggi namun sering menghadapi kendala akses air bersih yang berkualitas. Kepala Desa Dakaino, Ira Fajriah Hamzah, menyatakan bahwa pihaknya berencana menjadikan kantor desa sebagai lokasi percontohan sistem pemanenan air hujan. Ia juga melihat peluang strategis melalui jalur Posyandu untuk mengedukasi warga mengenai kaitan antara konsumsi air bersih hasil olahan air hujan dengan upaya pencegahan stunting.

“Kantor desa akan kami jadikan lokasi percontohan agar praktik pemanfaatan air hujan ini dapat dilihat dan ditiru oleh masyarakat secara lebih luas. Kami sadar bahwa praktik ini sangat sesuai dengan kondisi desa kami di Halmahera Timur. Tantangan berikutnya adalah memastikan pendampingan berkelanjutan agar masyarakat mampu membangun, merawat, dan mengelola sistem penampungan air mereka secara mandiri dalam jangka panjang,” tegas Ira Fajriah Hamzah dalam diskusi tersebut.

Apresiasi senada juga datang dari legislatif Halmahera Timur. Daud Muhammad Ali menilai model edukasi berbasis komunitas yang diterapkan di Sleman sangat relevan untuk diterapkan di daerah pedesaan dan kepulauan. Ia berkomitmen untuk membawa hasil pembelajaran ini ke dalam ruang diskusi kebijakan di DPRD agar pengelolaan air hujan dapat masuk ke dalam regulasi daerah yang mendukung keberlanjutan sumber daya air di wilayahnya.

Kegiatan sinau bareng ini diharapkan menjadi embrio terbentuknya jejaring komunitas pengelola air hujan di seluruh penjuru tanah air. SAH Banyu Bening Sleman terus berupaya memperluas dampak edukasi lingkungannya agar kearifan lokal dalam memanen air hujan menjadi gerakan nasional demi mewujudkan keadilan akses air bagi seluruh rakyat Indonesia. (Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, menggelar Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) pada Jumat (23/1/2026) di Gedung Serbaguna setempat. Pertemuan ini diselenggarakan secara khusus untuk melakukan validasi, finalisasi, dan penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk tahun anggaran 2026. Langkah ini menjadi krusial guna memastikan bantuan sosial tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan regulasi terbaru mengenai penanganan kemiskinan ekstrem.

Peristiwa ini dihadiri oleh sekitar 50 undangan yang meliputi jajaran Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga pendamping desa dan tokoh masyarakat. Kehadiran berbagai unsur ini bertujuan untuk menjamin transparansi dalam proses seleksi penerima manfaat. Dalam forum tersebut, ditegaskan bahwa pelaksanaan Muskalsus merupakan mandat dari Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 yang mewajibkan dana desa difokuskan pada pemberdayaan dan jaminan sosial warga yang paling membutuhkan.

Ketua BPKal Margomulyo, Supriyadi, menjelaskan bahwa terdapat delapan fokus prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2026, mulai dari ketahanan pangan hingga penurunan stunting. Namun, ia juga menyoroti adanya tantangan berupa efisiensi anggaran dan penurunan pagu Dana Desa yang berdampak pada kuota penerima manfaat. Kondisi ini menuntut pemerintah desa untuk lebih selektif dalam memilih KPM berdasarkan kriteria ketat seperti kondisi kemiskinan ekstrem, penderita sakit kronis, lansia tunggal, atau penyandang disabilitas yang belum tersentuh bantuan sosial lainnya.

“Pelaksanaan Muskalsus BLT-DD ini membuktikan bahwa Pemerintah Kalurahan Margomulyo telah melaksanakan amanat Permendes Nomor 16 Tahun 2025 yang fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem. Karena adanya efisiensi anggaran, penyesuaian dilakukan pada jumlah penerima, bukan pada nominal bantuannya. Kami harus memastikan setiap rupiah yang disalurkan benar-benar jatuh ke tangan mereka yang berhak agar keadilan sosial tetap terjaga,” ujar Supriyadi saat membuka jalannya musyawarah.

Senada dengan hal tersebut, Lurah Margomulyo, Eko Puji Mulyanto, mengingatkan tim pendata agar bekerja ekstra teliti guna menghindari tumpang tindih bantuan. Ia menekankan bahwa keluarga yang sudah terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak diperbolehkan menerima BLT-DD. Hal ini sangat penting untuk mencegah kecemburuan sosial serta potensi konflik di tingkat akar rumput akibat pembagian bantuan yang tidak merata.

“Pendataan harus benar-benar dicermati agar keluarga yang sudah menerima bantuan lain tidak kembali masuk sebagai penerima BLT-DD, sehingga tidak menimbulkan dampak sosial di masyarakat. Transparansi data adalah kunci agar program ini mendapat kepercayaan dari seluruh warga Margomulyo,” tegas Eko Puji Mulyanto di hadapan para peserta rapat.

Proses penetapan dipimpin oleh Carik Margomulyo, Irvan Susanto, dengan melakukan verifikasi satu per satu usulan dari setiap padukuhan. Berdasarkan kesepakatan forum, setiap padukuhan mengusulkan satu KPM utama disertai lima KPM cadangan sebagai langkah antisipasi. Kawat Praja Kapanewon Seyegan, Aris Setyawan, yang turut memantau jalannya kegiatan memberikan dukungan penuh atas prosedur yang telah dilalui pemerintah kalurahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Data hasil Muskalsus yang telah disepakati ini selanjutnya akan dikirimkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sleman paling lambat pada 29 Januari 2026. Sebagai penutup acara, dilakukan penandatanganan berita acara oleh perwakilan tokoh masyarakat sebagai bukti legalitas dan kesepakatan bersama atas daftar penerima manfaat tersebut. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Padukuhan Gempol di Kalurahan Condongcatur menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola wilayah yang partisipatif melalui penyelenggaraan Pra-Musyawarah Padukuhan (Pra-Musduk). Forum yang menjadi landasan penyusunan perencanaan pembangunan tersebut dilaksanakan pada Jumat malam (23/1/2026) bertempat di Gedung Sarana dan Prasarana Padukuhan Gempol. Pertemuan ini menjadi krusial karena menjadi wadah bagi warga untuk menentukan arah pembangunan wilayah mereka secara demokratis.

Forum ini dirancang untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, sehingga program yang diusulkan tidak bersifat instruksi dari atas, melainkan murni aspirasi dari bawah. Dipandu oleh Dukuh Gempol, Ari Susanti, jalannya diskusi berlangsung komunikatif dengan fokus pada penggalian kebutuhan riil di tingkat rukun tetangga dan rukun warga. Partisipasi aktif peserta menunjukkan besarnya kepedulian warga terhadap kemajuan lingkungan tempat tinggal mereka.

LPMK Kalurahan Condongcatur, Sumar Wibowo, dalam arahannya menekankan bahwa perencanaan yang matang merupakan kunci utama keberlanjutan pembangunan. Ia mengingatkan bahwa setiap usulan harus berbasis pada data dan kondisi lapangan agar program yang dijalankan nantinya memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, sinergi antara perencanaan teknis dan kebutuhan warga harus berjalan selaras agar tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia.

“Perencanaan pembangunan yang disusun secara bersama-sama dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat adalah fondasi kemajuan kita. Perencanaan yang matang akan mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi seluruh warga di Padukuhan Gempol,” ujar Sumar Wibowo saat memberikan arahan di depan para tokoh masyarakat.

Ketua Sub LPMK Padukuhan Gempol, Syahri, menjelaskan bahwa fokus utama Pra-Musduk kali ini adalah mempersiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk tahun 2027. Selain itu, forum ini juga melakukan tinjauan ulang atau review terhadap rencana pembangunan untuk tahun 2028 dan 2029. Hal ini dilakukan agar pembangunan di wilayah Gempol yang mencakup 3 RW dan 18 RT tersebut dapat berjalan secara komprehensif, merata, dan menjunjung nilai keadilan bagi seluruh penghuninya.

“Pra-Musduk ini menjadi ruang bagi kita semua untuk merumuskan prioritas. Dengan cakupan wilayah yang cukup luas, kita perlu sinergi dari seluruh elemen agar semua aspirasi, mulai dari infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi, dapat terakomodasi dalam perencanaan jangka panjang padukuhan ke depan,” kata Syahri menekankan pentingnya skala prioritas.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran Ketua RT dan RW, pengurus PKK, Kelompok Wanita Tani (KWT), Karang Taruna, hingga tokoh masyarakat setempat. Berbagai usulan mulai dari perbaikan fasilitas umum hingga program peningkatan kapasitas pemuda disampaikan secara lugas. Seluruh masukan ini akan dikompilasi menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan draf pembangunan yang lebih terarah dan mampu menjawab tantangan sosial serta ekonomi di Padukuhan Gempol secara menyeluruh. (Tri Suhartati/KIM Depok)

Sleman — Kesadaran akan potensi ekonomi dari limbah lingkungan terus tumbuh di wilayah Kabupaten Sleman. Plandi’s Craft Creative, sebuah unit usaha kerajinan berbasis di Sonoharjo, Kalurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan, telah membuktikan bahwa sabut kelapa yang sering dianggap sampah dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi. Melalui tangan kreatif Supriyono, limbah kelapa kini bertransformasi menjadi aneka produk ramah lingkungan yang diminati pasar nasional.

Rumah produksi ini dikenal dengan spesialisasi pengolahan sabut kelapa dari hulu hingga hilir. Produk unggulan yang paling banyak dicari konsumen adalah mainan kucing serta pot bunga artistik yang dikenal dengan sebutan cocodama. Berbeda dengan pot biasa, cocodama buatan Supriyono bersifat multifungsi, mulai dari elemen dekorasi ruangan, wadah alat tulis, hingga media tanam tanaman hias dalam berbagai ukuran.

Keberhasilan Plandi’s Craft Creative dalam menjaga eksistensinya tidak terlepas dari konsistensi inovasi dan kemitraan yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, Supriyono mengandalkan pasokan dari lingkungan sekitar, sementara untuk tempurung kelapa ia mendatangkannya langsung dari sentra minyak kelapa di Kulon Progo. Dalam proses produksinya, ia juga bersinergi dengan Omah Sabut Kelapa (Oesaka) guna menjamin ketersediaan tali sabut dan serat kelapa berkualitas.

Perjalanan usaha ini dilewati Supriyono dengan penuh tantangan. Saat mulai merintis pada tahun-tahun awal, ia sempat dipandang sebelah mata oleh lingkungan sekitarnya karena memilih fokus pada pengolahan limbah yang dianggap tidak memiliki prospek cerah. Namun, ketekunan pria yang dibantu tiga karyawan ini akhirnya membuahkan hasil manis dengan pesanan yang terus mengalir dari berbagai daerah.

“Dulu banyak yang meremehkan usaha sabut kelapa ini, dianggap tidak menjanjikan dan hanya bermain dengan sampah. Tapi saya yakin sejak awal bahwa jika limbah itu dikelola dengan kreativitas dan teknik yang benar, pasti punya nilai ekonomi yang tinggi. Sekarang, kerajinan ini justru menjadi sumber penghidupan kami,” ujar Supriyono saat ditemui di kediamannya pada Jumat (23/1/2026).

Sisi unik dari Plandi’s Craft Creative adalah kolaborasinya yang sangat terbuka dengan dunia akademisi. Supriyono rutin menerima mahasiswa KKN dari berbagai kampus besar seperti UGM, UII, UJB, dan UMY. Baginya, kehadiran mahasiswa bukan sekadar formalitas, melainkan membawa pembaruan dalam sistem manajemen usaha, mulai dari digitalisasi pemasaran, pembukuan keuangan, hingga pengembangan aplikasi Belanja Desa.

“Kehadiran mahasiswa KKN sangat membantu saya dalam banyak hal. Saya tidak menutup diri dari ilmu baru yang mereka bawa. Berkat kolaborasi itu, kami sekarang tidak hanya membuat kerajinan, tapi juga belajar memproduksi Virgin Coconut Oil (VCO) dan mengolah air kelapa menjadi Pupuk Organik Cair menggunakan fermentasi molase. Dulu limbah daging kelapa hanya jadi kopra, sekarang manfaatnya jauh lebih beragam,” kata Supriyono menambahkan.

Keahlian Supriyono kini telah diakui secara luas, menjadikannya satu-satunya pengrajin sabut kelapa di wilayah Sonoharjo yang sering diundang menjadi instruktur pelatihan di berbagai daerah seperti Kalimantan Timur, Bantul, hingga Purworejo. Meski telah sukses secara mandiri, ia menaruh harapan besar agar pemerintah daerah dapat memberikan dukungan berupa pengadaan mesin pencacah sabut kelapa. Fasilitas tersebut sangat dibutuhkan agar ia mampu memproduksi coco fiber dan cocopeat secara mandiri guna menekan biaya produksi dan meningkatkan skala usaha di masa depan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Industri kelapa sawit dinilai bukan lagi sekadar sektor pertanian biasa, melainkan instrumen kekuatan geopolitik dan ekonomi Indonesia di kancah internasional. Hal tersebut menjadi benang merah dalam Seminar Nasional bertema “Menakar Industri Sawit dari Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Lahan dan Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta pada Kamis (22/1/2026).

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, mengungkapkan bahwa industri sawit merupakan tumpuan hidup bagi 16,5 juta kepala keluarga di Indonesia, mulai dari petani swadaya hingga karyawan perusahaan besar. Dari sisi makro, kontribusi devisa ekspor sawit pada tahun 2022 mencapai angka fantastis sebesar USD 39 miliar, yang menjadi faktor utama surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar USD 56 miliar.

“Kami berharap industri sawit terus tumbuh dan berperan strategis dalam perekonomian nasional. Industri ini adalah bagian dari solusi ketahanan pangan dan energi, pembangunan wilayah, serta keberlanjutan lingkungan yang lebih baik bagi Indonesia di masa depan,” ujar Eddy Martono dalam forum tersebut.

Senada dengan hal itu, Guru Besar Ilmu Tanah Universitas Mulawarman, Zulkarnain, menegaskan bahwa posisi sawit sebagai pemasok utama minyak nabati dunia telah menggeser statusnya dari komoditas konsumsi menjadi konsumsi geopolitik global. Mengingat dampak positifnya terhadap kedaulatan bangsa dan ekonomi wilayah, Zulkarnain mendesak agar pemerintah memberikan payung hukum yang kuat.

“Kelapa sawit sebagai komoditi strategis mampu mewujudkan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga sudah sangat layak ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundangan. Saat ini sawit telah bertransformasi menjadi kekuatan tawar geopolitik-ekonomi global Indonesia,” kata Zulkarnain menekankan urgensi regulasi khusus.

Terkait isu lingkungan, Guru Besar Kehutanan IPB University, Yanto Santosa, meluruskan anggapan negatif mengenai deforestasi. Ia menjelaskan bahwa pembukaan lahan sawit di dunia hanya berkontribusi sekitar 2,5 persen terhadap deforestasi global. Bahkan, kebun sawit terbukti memiliki kemampuan penyerapan CO2 yang tinggi dan efisien dalam pemanfaatan radiasi matahari dibandingkan komoditas kehutanan lainnya.

“Tanaman kelapa sawit memiliki kemampuan penyerapan CO2 yang tinggi dan paling efisien dalam pemanfaatan radiasi matahari. Dari sisi penggunaan air, penyerapan air tanah oleh sawit tidak mungkin melebihi kedalaman zona perakaran, sehingga isu kekeringan akibat sawit perlu diluruskan berbasis data ilmiah,” jelas Yanto Santosa.

Sementara itu, Kepala Pusat Studi Sawit IPB, Budi Mulyanto, menyoroti pentingnya kepastian hukum terkait legalitas lahan. Menurutnya, perlu ada kebijakan afirmatif dan penguatan hak-hak masyarakat untuk menyelesaikan klaim kawasan hutan yang sering menjadi penghambat industri. Hal ini didukung oleh Guru Besar Universitas Lampung, Bustanul Arifin, yang menekankan pentingnya hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah.

“Peta jalan hilirisasi kita perlu mengarah pada pengembangan industri pangan fungsional yang berdampak pada kesehatan dan vitalitas. Sinergi antara penguatan hulu kebun dan hilirisasi produk adalah kunci menuju industri berkelanjutan,” tutur Bustanul Arifin.

Seminar ini menyimpulkan bahwa penguatan industri sawit harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui konsep sociopreneur. Dengan adanya kepastian hukum dan pengakuan sebagai komoditas strategis nasional, diharapkan industri sawit Indonesia semakin tangguh menghadapi tekanan regulasi internasional sekaligus menjadi motor utama kemandirian energi dan pangan nasional. (Kusnadi/KIM Berbah)