Sleman — Rencana pembentukan kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kapanewon Mlati menjadi fokus utama dalam pertemuan strategis antara Forum Komunikasi Informasi Masyarakat (FKIM) Sembada Kabupaten Sleman dengan jajaran Pemerintah Kapanewon Mlati. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kapanewon Mlati pada Senin (19/1/2026) ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola informasi publik melalui struktur organisasi yang lebih terarah dan berkelanjutan di tingkat wilayah.

Ketua FKIM Sembada Kabupaten Sleman, Adnan Iman Nurtjahjo, menegaskan bahwa KIM merupakan instrumen vital untuk menjembatani arus komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga. Dengan kepengurusan yang terorganisir, masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh informasi yang akurat dan edukatif. Selain itu, kehadiran KIM di tingkat kapanewon memiliki peran krusial dalam menangkal peredaran disinformasi atau hoaks yang kerap memicu keresahan di media sosial.

Adnan Iman Nurtjahjo menjelaskan bahwa pembentukan kepengurusan ini harus melibatkan berbagai elemen secara inklusif, mulai dari tokoh masyarakat, kelompok pemuda, hingga pegiat informasi lokal. Menurutnya, keterlibatan aktif berbagai unsur tersebut akan membuat KIM Mlati lebih responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat setempat. Sinergi antara pengurus KIM dan pemerintah kapanewon dinilai sebagai langkah nyata dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas informasi dan berdaya saing tinggi di era digital.

“Sinergi antara pengurus KIM dan pemerintah kapanewon merupakan langkah strategis dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas informasi. Kami ingin KIM tidak hanya sekadar papan nama, tetapi benar-benar menjadi wadah komunikasi yang inklusif. Dengan pembentukan pengurus yang solid, kita bisa memastikan arus informasi publik tersampaikan dengan baik sekaligus membentengi warga dari dampak negatif hoaks yang merusak,” ujar Adnan Iman Nurtjahjo saat memberikan paparan dalam pertemuan tersebut.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Penasihat FKIM Sembada Kabupaten Sleman, Suripto. Ia menyatakan kesiapan pihaknya untuk memberikan pendampingan intensif kepada pengurus KIM Mlati yang baru nanti. Pendampingan tersebut akan mencakup aspek penguatan kapasitas kelembagaan, tata kelola organisasi, hingga keterampilan teknis dalam mengelola media komunikasi modern agar informasi yang disampaikan lebih menarik dan mudah dipahami masyarakat.

Panewu Mlati, Dyah Purwanti, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif FKIM Sembada dalam mendorong terbentuknya KIM di wilayahnya. Ia menilai kehadiran KIM akan sangat membantu pemerintah kapanewon dalam menyosialisasikan program kerja maupun kebijakan publik secara lebih luas dan merata. Dyah menekankan bahwa keberadaan kelompok ini bukan hanya sebagai corong pemerintah, melainkan juga sebagai kanal aspirasi yang mampu menyerap umpan balik dari warga terkait berbagai persoalan sosial di lapangan.

“Kami sangat mengapresiasi langkah FKIM Sembada ini karena KIM adalah mitra strategis kami dalam memperkuat penyebarluasan informasi. Ke depan, kami berharap KIM Mlati bisa menjadi ruang aspirasi di mana pemerintah bisa mendapatkan masukan langsung mengenai pelaksanaan program kerja di tingkat lokal. Pemerintah Kapanewon Mlati siap memfasilitasi proses pembentukan ini agar kualitas pelayanan publik dan literasi informasi di wilayah kami semakin meningkat,” tutur Dyah Purwanti sebagai bentuk komitmen dukungan pemerintah.

Melalui pembentukan kepengurusan yang representatif dan berintegritas, KIM Kapanewon Mlati diharapkan mampu menjadi penggerak literasi informasi yang efektif. Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar Kabupaten Sleman dalam menciptakan ekosistem komunikasi publik yang transparan dan partisipatif hingga ke tingkat akar rumput. (Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Bupati Sleman Harda Kiswaya secara resmi menerima ubarampe atau perlengkapan upacara adat Labuhan Merapi dari utusan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X. Prosesi serah terima perlengkapan sakral tersebut berlangsung khidmat di Kantor Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, pada Senin (19/1/2026).

Labuhan Merapi merupakan upacara adat tahunan yang digelar sebagai rangkaian peringatan Tingalan Dalem Jumenengan atau peringatan naik takhta Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Raja Keraton Yogyakarta. Tradisi ini menjadi simbol hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta yang telah terjaga selama berabad-abad di tanah Jawa.

Usai menerima ubarampe, Bupati Sleman bersama jajaran pemerintah kalurahan dan kapanewon langsung mengarak perlengkapan tersebut menuju Petilasan Mbah Maridjan di Dusun Kinahrejo, Umbulharjo, Cangkringan. Setibanya di lokasi, perlengkapan tersebut diserahkan kepada Juru Kunci Gunung Merapi untuk disemayamkan sejenak sebelum dibawa naik ke puncak gunung.

Bupati Sleman Harda Kiswaya menyatakan dukungan penuhnya terhadap kelestarian upacara adat ini. Menurutnya, Labuhan Merapi bukan sekadar ritual seremonial, melainkan ekspresi spiritual masyarakat Yogyakarta dalam memohon keselamatan dan kesejahteraan. Ia menilai kesetiaan warga dalam menjalankan tradisi ini menjadi bukti kuatnya akar budaya yang melandasi kehidupan bermasyarakat di Sleman.

“Acara Labuhan Merapi merupakan wujud rasa syukur masyarakat Yogyakarta kepada Tuhan Pencipta Alam atas nikmat berupa kesuburan tanah, dijauhkan dari marabahaya, serta diberikan kesehatan dan keutamaan dalam hidup. Terlaksananya kegiatan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki rasa memiliki yang sangat tinggi terhadap adat dan budaya warisan leluhur kita,” ujar Harda Kiswaya di sela prosesi penyerahan.

Rangkaian upacara adat akan mencapai puncaknya pada Selasa (20/1/2026) dini hari. Ubarampe akan dibawa oleh tim juru kunci dan abdi dalem menuju Bangsal Sri Manganti di lereng Gunung Merapi untuk menjalani prosesi ritual doa. Setelah prosesi inti selesai, acara akan ditutup dengan pembagian berkat kepada masyarakat yang hadir sebagai simbol pemerataan berkah dan sukacita.

Melalui Labuhan Merapi, Pemerintah Kabupaten Sleman berharap nilai-nilai luhur dan kearifan lokal dalam menjaga alam tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Tradisi ini juga diharapkan terus menjadi daya tarik wisata budaya yang memperkuat jati diri Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan di Indonesia.

Sleman — Keberadaan jasa pengumpul sampah mandiri memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas lingkungan dan keberlangsungan sistem pengelolaan sampah di tingkat daerah. Di wilayah Kapanewon Seyegan dan sekitarnya, PMA Transport telah mengukuhkan diri sebagai pilar penting yang melayani pengambilan sampah dari ribuan rumah tangga, toko, hingga instansi perkantoran. Eksistensi layanan ini menjadi mata rantai yang menghubungkan produsen sampah dengan sistem pembuangan akhir yang lebih teratur di wilayah Sleman Barat.

Hingga saat ini, PMA Transport melayani sekitar pelanggan yang tersebar di wilayah Kapanewon Mlati, Seyegan, hingga Depok. Usaha yang dirintis oleh Sutrisno sejak tahun 2005 ini terus berkembang di tengah tantangan menyempitnya lahan pembuangan dan meningkatnya volume residu. Sutrisno memandang bahwa bisnis pengelolaan sampah memiliki prospek jangka panjang karena ketergantungan masyarakat terhadap jasa kebersihan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pemukiman.

“Sampah, terutama sampah rumah tangga, akan selalu ada dan jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi masalah serius bagi lingkungan. Di situlah jasa pengambilan sampah akan selalu dibutuhkan sebagai solusi bagi warga. Apalagi dengan keterbatasan umur teknis Tempat Pembuangan Akhir atau TPA, peran jasa pengelola seperti kami menjadi sangat penting dalam siklus pengelolaan sampah terpadu,” ujar Sutrisno saat ditemui di kediamannya pada Senin (19/1/2026).

Dalam menjalankan operasionalnya, Sutrisno didukung oleh dua armada truk, satu kendaraan pick up, serta enam orang karyawan. Inovasi menjadi kunci bagi Sutrisno dalam menghadapi penutupan TPA Piyungan beberapa waktu lalu. Ia membangun tungku pembakaran khusus sejak Juni 2023 untuk menangani sampah kering yang tidak memiliki nilai jual. Teknologi ini dikembangkan secara mandiri dengan mengadopsi prinsip ramah lingkungan guna meminimalkan polusi udara di sekitar lokasi pengolahan.

“Tungku pembakaran yang kami bangun menggunakan sistem kondensasi sehingga asap yang dihasilkan sangat minim dan tidak mengganggu lingkungan. Inovasi ini sangat membantu operasional kami dalam menangani residu sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang. Kami ingin membuktikan bahwa penyedia jasa mandiri pun bisa menerapkan teknologi yang bertanggung jawab terhadap alam,” jelas Sutrisno menambahkan.

Selain mengelola usahanya, Sutrisno saat ini dipercaya menjabat sebagai Ketua Paguyuban Sleman Manunggal Roso, sebuah wadah bagi sekitar 25 penyedia jasa layanan pengelola sampah di Kabupaten Sleman. Namun, ia menyayangkan hingga kini belum ada pelibatan secara resmi oleh pemerintah daerah terhadap paguyuban tersebut. Menurutnya, kelompok jasa pengumpul sampah mandiri memiliki basis data yang akurat mengenai volume sampah harian yang dapat digunakan pemerintah dalam menyusun kebijakan strategis.

“Kami ini bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu yang bersentuhan langsung dengan warga setiap hari. Kami bisa menjadi sumber data penting terkait jumlah sampah yang terkelola dalam satuan waktu. Kami berharap ke depan terjalin kemitraan dengan pemerintah, terutama dalam hal dukungan dan fasilitasi alat pengolah sampah yang sering menjadi kendala utama kami di lapangan,” tegas Sutrisno.

Di sisi lain, ia juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Meskipun slogan pemilahan sering didengar, implementasinya di tingkat rumah tangga masih bersifat sementara dan belum menjadi budaya. Sutrisno berharap wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) pada tahun 2028 dapat terealisasi sebagai solusi permanen, sembari mengajak masyarakat untuk mulai menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle demi menekan volume residu yang dibuang ke TPA. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Bupati Sleman Harda Kiswaya bersama jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman meninjau rumah rusak terdampak hujan deras dan angin kencang bertempat di Dusun Sidorejo, Hargobinangun Pakem, Senin (19/1).

Dalam tinjauannya, Bupati Sleman menemui pemilik rumah Jumirah (70) yang didampingi Lurah Hargobinangun Amin Sarjito.

Menurut informasi yang dihimpun BPBD Sleman, kerusakan rumah tersebut terjadi pada Sabtu (17/1) siang saat kondisi hujan deras disertai angin kencang. Kondisi tersebut mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa rumah Jumirah.

Dalam tinjauan tersebut, Bupati Sleman Harda Kiswaya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah yang menimpa Jumirah dan keluarga.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Sleman melalui OPD terkait akan segera berkoordinasi untuk memberikan bantuan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan.

Diketahui, pada hari kejadian, BPBD Sleman telah menurunkan sejumlah tim untuk melakukan tindakan lapangan, asesmen kerusakan, dan pemberian bantuan logistik pangan dan non-pangan.

Sleman — Masa Reses I Tahun 2026 menjadi momentum krusial bagi jajaran legislatif untuk menjemput langsung aspirasi di tingkat akar rumput. Anggota DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Yan Kurnia Kustanto, melakukan pertemuan tatap muka dengan warga di Jebresan, Kalitirto, Berbah, Sleman, pada Minggu (18/1/2026). Pertemuan ini difokuskan untuk menyaring kebutuhan riil masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan dalam kebijakan anggaran dan program pembangunan daerah.

Lurah Kalitirto, Arihadi, menyambut terbuka kehadiran wakil rakyat tersebut di wilayahnya. Ia mengungkapkan bahwa keterlibatan anggota DPRD sangat diharapkan untuk menjembatani kebutuhan pembangunan desa, terutama di tengah kondisi anggaran desa yang mengalami penurunan dan tantangan birokrasi pencairan dana yang masih dinantikan. Pihak kelurahan menyatakan kesiapannya untuk bermitra secara aktif demi kemajuan wilayah yang lebih terintegrasi dengan program provinsi.

Menanggapi harapan tersebut, Yan Kurnia Kustanto menegaskan bahwa kehadirannya memang bertujuan khusus untuk menampung, membahas, dan menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan. Ia memastikan bahwa seluruh usulan akan melalui proses evaluasi yang cermat agar bisa terealisasi. Pihaknya berkomitmen untuk mengawal suara masyarakat agar masuk ke dalam rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada.

“Silakan sampaikan seluruh aspirasi kepada kami. Saya pastikan setiap masukan akan kami perhatikan, kami catat, dan kami evaluasi secara mendalam untuk ditindaklanjuti. Aspirasi masyarakat adalah dasar bagi kami dalam menentukan prioritas kebijakan agar setiap anggaran yang tersedia benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujar Yan Kurnia Kustanto dengan tegas di hadapan konstituen.

Dalam sesi serap aspirasi tersebut, sejumlah sektor menjadi sorotan utama, mulai dari penguatan sektor pertanian, pemberdayaan UMKM, hingga pengembangan pariwisata. Yan memberikan perhatian khusus pada keberlanjutan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) agar mampu menjadi motor ekonomi desa secara jangka panjang. Ia mengingatkan agar pengelolaan potensi lokal dikonsep dengan matang sehingga tidak berhenti di tengah jalan dan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi warga sekitar.

Aspirasi juga datang dari sektor pertanian melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sedyo Manunggal Kalitirto. Perwakilan Gapoktan, Anwar Sanusi, mengajukan usulan pengadaan alat penggilingan padi untuk melengkapi fasilitas traktor dan mesin pemanen yang sudah ada. Ketersediaan alat penggilingan di tingkat lokal dinilai mendesak agar petani dapat mengolah limbah padi secara mandiri menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.

“Seiring dengan peningkatan hasil panen, kami sangat memerlukan mesin penggiling padi sendiri. Selama ini kami belum bisa memanfaatkan limbah padi seperti sekam dan bekatul secara optimal untuk pakan ternak karena kendala peralatan. Padahal, limbah tersebut kaya akan nutrisi dan bisa meningkatkan pendapatan petani jika dikelola dengan benar,” ungkap Anwar Sanusi saat menyampaikan usulannya.

Kegiatan reses ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Wakil Bupati Sleman Susilo Nugroho, Anggota DPRD Kabupaten Sleman Dedie Kusuma, serta para lurah se-Kapanewon Berbah. Kehadiran berbagai elemen dari kelompok tani, Kelompok Wanita Tani (KWT), pelaku UMKM, hingga tokoh masyarakat ini menjadi bukti kuatnya antusiasme warga dalam menitipkan harapan pembangunan kepada wakil rakyat mereka. Forum ini diharapkan menjadi titik awal perwujudan program-program yang lebih berpihak pada kesejahteraan ekonomi lokal. (M.A. Sanusi/KIM Berbah)