Sleman – Berangkat dari sebuah padukuhan sederhana di Kabupaten Sleman, tepatnya di Padukuhan Ngentak RT 3 RW 29, Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Seyegan, sebuah gerakan sosial tumbuh, mengakar, dan terus menyala hingga hari ini. Dari tempat inilah Laskar Sedekah, komunitas sosial independen, lahir dan mengabdikan diri sepenuhnya pada nilai kepedulian dan cinta kasih kepada sesama.

Laskar Sedekah resmi berdiri pada 30 Maret 2012, diprakarsai oleh Ma’ruf Fahrudin bersama enam orang pemuda. Dengan semangat kerelawanan, mereka mengibarkan “bendera” kemanusiaan melalui aksi nyata, khususnya membantu orang sakit dan anak yatim piatu non-panti yang kerap luput dari perhatian.

“Sejak awal kami ingin membantu dengan tindakan nyata, bukan sekadar wacana. Kami hadir untuk mereka yang sering tidak terlihat,” ujar Ma’ruf Fahrudin mengenang awal berdirinya Laskar Sedekah.

Seiring waktu, aktivitas Laskar Sedekah terus berkembang. Tidak hanya pendampingan sosial, para relawan juga sigap menangani home emergency, kecelakaan lalu lintas, pengantaran jenazah, hingga pengantaran pasien untuk keperluan check-up medis. Seluruh layanan dilakukan dengan satu prinsip utama hadir cepat dan tulus untuk masyarakat yang membutuhkan.

Khusus bagi anak yatim piatu non-panti, Laskar Sedekah tidak sekadar memberikan bantuan materi, tetapi juga memenuhi kebutuhan sekolah dan pangan dengan cara yang lebih manusiawi, yakni mengajak mereka berbelanja langsung ke toserba untuk memilih kebutuhannya sendiri.

Ditemui di Sekretariat Laskar Sedekah pada Rabu (28/1/2026), Ma’ruf menegaskan bahwa menjadi relawan bukanlah perkara ringan. Kerja tanpa bayaran, kesiapsiagaan selama 24 jam, serta tuntutan keikhlasan menjadi tantangan tersendiri.

“Kami selalu menekankan kepada relawan bahwa ini kerja kemanusiaan. Tidak dibayar, tapi penuh tanggung jawab. Karena itu yang paling penting adalah istiqomah,” tegasnya.

Dalam menjalankan misinya, Laskar Sedekah sepenuhnya bergantung pada sponsor dan donatur. Namun tidak jarang dana operasional tidak mencukupi. Dalam kondisi tersebut, para pengurus memilih menutup kekurangan dengan dana pribadi. Sikap ini sejalan dengan slogan mereka, “Jangan bayar kami, tapi doakanlah kami.”

Dengan tagline “Urip iku Urup (hidup itu harus menyala), Ma’ruf dan rekan-rekannya berkomitmen menjadikan hidup lebih bermakna dengan memberi manfaat bagi sesama.

Lebih dari satu dekade mengabdi, Laskar Sedekah kini telah memiliki 18 cabang yang tersebar di berbagai kota di Jawa maupun luar Jawa. Kiprah mereka bahkan mendapat perhatian nasional melalui liputan program televisi swasta seperti Kick Andy dan Hitam Putih.

Meski demikian, tantangan terbesar tetap berada pada pengelolaan sumber daya manusia. Menjaga semangat relawan agar tetap ikhlas dan konsisten membutuhkan motivasi berkelanjutan serta dukungan tim yang solid. Oleh karena itu, Laskar Sedekah terus membangun jejaring, baik dalam pendanaan operasional, penyaluran amanah sedekah, maupun penentuan sasaran bantuan sosial.

Menariknya, para sponsor tidak pernah menuntut laporan keuangan secara detail. Kendati demikian, Laskar Sedekah tetap menjaga transparansi dengan membagikan laporan kegiatan secara virtual melalui foto dan video di media sosial. Ma’ruf juga secara konsisten mengingatkan relawan untuk menjaga amanah dan nama baik organisasi.

Sejak awal berdiri, Laskar Sedekah tidak menggantungkan harapan besar pada bantuan pemerintah. Kemandirian menjadi prinsip utama. Bahkan dalam praktiknya, instansi pemerintah justru kerap meminta bantuan Laskar Sedekah, khususnya dalam layanan ambulans untuk berbagai kepentingan sosial. Tak jarang pula komunitas ini dipercaya menjadi narasumber kegiatan motivasi.

Tanpa janji muluk dan tanpa pamrih, Laskar Sedekah terus melangkah. Menyalakan hidup, satu aksi kemanusiaan pada satu waktu. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Kelompok Wanita Tani (KWT) Lestari Padukuhan Gempol terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan (Ketapang) di tengah kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Hal tersebut diwujudkan melalui pengembangan aneka tanaman pangan yang disesuaikan dengan kondisi musim saat ini.

Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan rutin KWT Lestari Gempol yang dilaksanakan pada Rabu (28/1/2026). Pertemuan ini dihadiri oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kapanewon Depok, Ari Indriyani, yang memberikan pendampingan serta arahan kepada para anggota KWT.

Dalam kesempatan tersebut, Ari Indriyani menyampaikan bahwa program ketahanan pangan perlu disesuaikan dengan kondisi iklim agar risiko gagal panen dapat diminimalkan. Ia menekankan pentingnya memilih jenis tanaman yang cocok dengan musim tanam saat ini.

“Melalui program Ketapang ini, diharapkan KWT Lestari dapat menanam tanaman yang sesuai dengan kondisi cuaca, sehingga hasil panen tetap optimal. Ibu-ibu juga harus tetap semangat untuk terus bertani guna meningkatkan ekonomi produktif keluarga,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KWT Lestari Gempol, Sri Asmoroning, menjelaskan bahwa kondisi lahan pertanian di wilayah Gempol saat musim penghujan sering mengalami genangan air di area persawahan. Meski upaya perbaikan drainase telah dilakukan, hasilnya belum sepenuhnya maksimal.

“Oleh karena itu, kami memilih menanam jenis sayuran yang relatif mampu bertahan di musim penghujan, seperti kangkung,timun,tomat dan sebagainya. Untuk tanaman cabai, sementara waktu kami hindari karena berisiko mengalami busuk batang akibat tingginya curah hujan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sri Asmoroning menambahkan bahwa dalam Program Ketahanan Pangan Kalurahan Condongcatur, KWT Lestari Gempol mengambil dua fokus kegiatan utama, yaitu budi daya jamur tiram dan penanaman berbagai jenis sayuran.

Melalui kegiatan ini, KWT Lestari Gempol berharap dapat berkontribusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya secara berkelanjutan. (Tri Suhartati KIM Depok)

Sleman — Pemerintah Kapanewon Ngaglik menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan (RAKORPIM) pada Rabu (28/1/2026), di Aula Kapanewon Ngaglik. Kegiatan ini menjadi forum strategis lintas sektor dalam menyikapi berbagai dinamika dan permasalahan di wilayah Ngaglik.

RAKORPIM dipimpin oleh Panewu Kapanewon Ngaglik, Wawan Widyantoro, dan dihadiri Kawat Keamanan Kapanewon Ngaglik, Wahyu Irawan, Kapolsek Ngaglik, AKP Yuliyanto, seluruh Lurah se-Kapanewon Ngaglik, Kepala Puskesmas Ngaglik, I dr. Novi Eka W.H., Kepala Puskesmas Ngaglik, II dr. Sri Mujianto, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Ngaglik, Handoyo, perwakilan Koramil Ngaglik, Kaur Dik UPT Pendidikan, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kapanewon Ngaglik.

Panewu Ngaglik, Wawan Widyantoro mengingatkan seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi curah hujan yang masih tinggi. Ia menekankan pentingnya konsentrasi dan perhatian serius terhadap kondisi drainase di masing-masing kalurahan guna mencegah terjadinya banjir dan genangan air.

“Koordinasi dan langkah antisipasi harus dilakukan bersama agar dampak cuaca ekstrem dapat diminimalisir,” ujarnya.

Kapolsek Ngaglik, AKP Yuliyanto dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergitas dan kerja sama yang solid antara unsur kepolisian, pemerintah kapanewon, serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi yang baik merupakan kunci utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Dengan sinergi yang kuat, setiap permasalahan warga dapat ditangani secara cepat, tepat, dan humanis,” tegas Kapolsek Ngaglik.

Sementara itu, Lurah Sardonoharjo, Harjuno Wiwoho menyampaikan adanya kejadian banjir yang meluap hingga ke jalan akibat tidak tersedianya resapan air. Pihak kalurahan telah mengimbau masyarakat agar lebih memperhatikan aspek resapan air dalam setiap kegiatan perbaikan maupun pembangunan jalan di tingkat dusun.

Lurah Kalurahan Sariharjo, H. Sarbini menyampaikan komitmen pemerintah kalurahan untuk bekerja sama dengan Polsek Ngaglik dan Kawat Keamanan dalam menuntaskan permasalahan sampah visual. Upaya tersebut dilakukan bersama relawan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan.

Di bidang keagamaan dan sosial, Kepala KUA Ngaglik, Handoyo menyampaikan bahwa angka perceraian pada tahun 2025 hingga 2026 mengalami penurunan.

“Hal ini merupakan hasil dari upaya mediasi yang dilakukan bersama Polsek Ngaglik, khususnya bagi keluarga muda yang menghadapi permasalahan rumah tangga,” ujarnya.

Melalui RAKORPIM ini, seluruh peserta sepakat bahwa rapat koordinasi bukan sekadar agenda rutin, namun harus menghasilkan solusi konkret, tindak lanjut yang jelas, serta membawa perubahan nyata terhadap berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat Kapanewon Ngaglik. (ESK – KIM DSN)

Sleman – Pemerintah Kapanewon Berbah menyelenggarakan Musyawarah Forum Koordinasi Pimpinan (Forkompim) pada Rabu (28/1/2026), di Pendopo Kepanjen Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman.

Kegiatan ini dihadiri oleh tiga anggota DPRD Kabupaten Sleman, yakni Guntur Yoga Purnawan, Mbah Wanto, dan Galuh Saraswati Laksono. Turut hadir Panewu dan Panewu Anom Berbah, jajaran Forkompim Berbah, Kepala Jawatan Kapanewon Berbah (Jawatan Keamanan, Kemakmuran, Praja, Umum, dan Sosial), serta Lurah dari Kalurahan Jogotirto, Kalitirto, Tegaltirto, dan Sendangtirto.

Panewu Berbah, Djaka Sumarsono dalam arahannya menyampaikan bahwa forum ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Rakorpim tingkat Kapanewon tahun 2025 yang sebelumnya dilaksanakan di Ruang Praja 2 Setda Kabupaten Sleman. Ia menekankan pentingnya inventarisasi permasalahan wilayah yang belum dapat diselesaikan di tingkat kapanewon untuk kemudian ditetapkan skala prioritasnya.

“Setiap permasalahan yang belum terselesaikan agar diinventarisir dan ditentukan prioritasnya, kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sleman serta ditembuskan kepada DPRD Kabupaten Sleman,” jelas Djaka.

Djaka juga menyampaikan bahwa Rakorpim tematik dapat dilaksanakan sesuai kreativitas dan urgensi wilayah masing-masing. Selain itu, ia mengingatkan bahwa SPPT PBB akan segera dibagikan kepada warga, disertai dengan penyelenggaraan pekan pembayaran PBB di wilayah kalurahan masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula agenda strategis Kapanewon Berbah ke depan, di antaranya Musrenbang Kapanewon Berbah yang dijadwalkan pada Rabu, 4 Februari 2026 sesuai ketetapan Bappeda Sleman. Selain itu, menjelang bulan Ramadan akan digelar Sadranan Agung Wotgaleh pada Minggu, 8 Februari 2026, yang direncanakan dimeriahkan dengan kirab budaya mengiringi gunungan palawijen.

Anggota DPRD Kabupaten Sleman dari Komisi A, Guntur Yoga Purnawan, dalam forum tersebut mengingatkan terkait gempa bumi yang terjadi pada Rabu (27/1/2026) pukul WIB. Berdasarkan perkiraan sementara, pusat gempa berada di sekitar wilayah Imogiri dengan kedalaman 11 km dan magnitudo 4,5 akibat pergeseran Sesar Opak.

“Meski tidak menimbulkan kerusakan berarti, ini menjadi peringatan bahwa ancaman pergeseran Sesar Opak tetap perlu diwaspadai. Mitigasi bencana harus dimiliki oleh seluruh warga masyarakat,” tegas Guntur.

Sementara itu, anggota DPRD Sleman Mbah Wanto dari Komisi D menyoroti sektor pendidikan. Ia menyampaikan harapan agar rencana pembangunan SMA Negeri di Kapanewon Berbah yang berlokasi di Kalurahan Kalitirto dapat segera terealisasi.

“Semoga nantinya berjalan lancar sesuai yang direncanakan,” ungkapnya.

Mbah Wanto menambahkan, Komisi D memiliki tugas membantu masyarakat khususnya dalam pendidikan dasar, agar seluruh anak mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak putus sekolah karena kendala biaya.

“Kami akan membantu mencarikan solusi untuk meringankan biaya pendidikan,” ujarnya.

Dalam sesi lain, Kapolsek Berbah AKP Dwi Daryanto menekankan pentingnya antisipasi terhadap potensi bencana alam seperti gempa dan banjir. Ia juga mengingatkan kewaspadaan menjelang bulan Ramadan, khususnya terkait potensi kejahatan jalanan yang melibatkan remaja.

“Peran orang tua sangat penting untuk mengawasi putra-putrinya agar tidak keluar rumah pada jam malam, terutama setelah sahur,” imbaunya.

Sedangkan Danramil Berbah, Kapten Infanteri Siswanto menyampaikan rencana pelaksanaan program ABRI Masuk Desa (AMD), salah satunya pembangunan jembatan gantung yang melintasi Sungai Opak.

“Program AMD ini merupakan wujud kehadiran TNI dalam membantu percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Kusnadi KIM Berbah)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Condongcatur kembali melaksanakan layanan PBB PANUTAN (Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Percontohan) pada awal tahun 2026. Program inovatif ini digelar secara massal di Pendopo Kalurahan Condongcatur, Rabu (26/1/2026), sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2.

Dalam layanan tersebut, masyarakat dapat mengurus pembayaran PBB-P2 secara langsung dengan suasana yang ramah dan nyaman. Menariknya, warga yang telah melakukan pembayaran PBB PANUTAN mendapatkan bonus sarapan pagi berupa soto daging sapi dan es teh gratis.

Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat. Pelaksanaan PBB PANUTAN Condongcatur juga dipantau langsung oleh Panewu Depok dan Kepala Jawatan Praja Kapanewon Depok. Keduanya memberikan apresiasi atas terobosan layanan tersebut dan berharap inovasi serupa dapat menjadi contoh bagi kalurahan lain.

Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji, menyampaikan bahwa pemberian hidangan gratis merupakan bagian dari strategi mendekatkan layanan pemerintah dengan masyarakat sekaligus mendorong kesadaran pajak.

“Tahun lalu kita sediakan bakso, kali ini soto daging sapi gratis sebagai variasi sekaligus upaya membangun kedekatan dengan masyarakat dan menciptakan suasana yang lebih ramah. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung UMKM lokal serta menjadi insentif sederhana agar warga lebih semangat memenuhi kewajiban pajaknya,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, SPPT PBB-P2 Tahun 2026 telah didistribusikan ke masing-masing padukuhan sejak awal Januari 2026. Adapun jatuh tempo pembayaran PBB-P2 ditetapkan pada 30 Juni 2026. Warga dapat melakukan pembayaran melalui dukuh setempat sesuai jadwal Pekan PBB padukuhan, bank yang ditunjuk, maupun melalui berbagai layanan pembayaran digital.

Sementara itu, Danarta Condongcatur, Fernandya Riski Hartantri  menjelaskan bahwa jumlah wajib pajak PBB-P2 di Condongcatur pada tahun 2026 mencapai lembar SPPT dengan total nilai sebesar . Pada pelaksanaan PBB PANUTAN hari ini, tercatat 129 wajib pajak melakukan pembayaran dengan total transaksi sebesar .

“Pelayanan PBB PANUTAN di Kalurahan Condongcatur hanya berlaku satu hari ini. Selanjutnya, pembayaran PBB dilakukan di padukuhan sesuai jadwal yang akan ditentukan, atau melalui Bank BPD DIY, Bank Mandiri, BNI, BRI, serta layanan digital seperti Gojek, Tokopedia, LinkAja, QRIS, DANA, Indomaret, dan lainnya. Pembayaran paling lambat 30 Juni 2026, dan keterlambatan akan dikenakan denda 1 persen per bulan,” jelas Riski.

Di sisi lain, Kepala BKAD Kabupaten Sleman, Abu Bakar, melalui sambungan WhatsApp menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman resmi membuka program pemutihan denda PBB-P2 sejak 7 Januari 2026.

“Program ini merupakan strategi jemput bola untuk mencairkan piutang pajak yang mengendap selama lebih dari satu dekade. Pemutihan denda administratif berlaku untuk tunggakan PBB-P2 tahun 2013 hingga 2025 dengan nominal denda sampai Rp100 juta per Nomor Objek Pajak, dan berlangsung hingga 30 Juni 2026,” ungkapnya.

Abu Bakar menambahkan, kebijakan tersebut diambil sebagai langkah realistis untuk membersihkan neraca keuangan daerah dari piutang macet sekaligus memberikan kesempatan awal baru (fresh start) bagi wajib pajak agar cukup membayar pokok pajaknya saja. Program ini juga diharapkan menjadi penggerak pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman di awal tahun 2026. (Wasana / KIM Depok)