Sleman — Pemerintah Kalurahan Sumbersari bersama Polsek Moyudan mengambil langkah tegas untuk meningkatkan keselamatan jalan raya dengan memasang alat pembatas kecepatan atau speed bump pada Senin (12/1/2026). Pemasangan ini difokuskan di Perempatan Krempyeng, sebuah titik krusial yang menghubungkan jalur Berjo Godean menuju Sumbersari serta jalur Tumut menuju pusat Kapanewon Moyudan. Wilayah ini dikenal sebagai jalur alternatif padat kendaraan yang menghubungkan Kabupaten Sleman dengan Sedayu Bantul serta wilayah Kulon Progo.

Pemasangan sarana pengaman jalan ini dipimpin langsung oleh Lurah Sumbersari, Sukadi, didampingi Carik Sumbersari serta Kapolsek Moyudan, Jarot Hermawan. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki tingkat kerawanan kecelakaan yang sangat tinggi. Berdasarkan data kewilayahan, perempatan ini kerap menjadi titik benturan kendaraan akibat laju kendaraan yang tidak terkendali saat melintasi persimpangan.

Lurah Sumbersari, Sukadi, menjelaskan bahwa pemasangan speed bump ini merupakan jawaban atas kegelisahan warga terkait tingginya angka kecelakaan di wilayah tersebut. Meskipun pemerintah sebelumnya telah berupaya memasang lampu peringatan atau lampu kedip di sisi utara dan selatan jalan, namun tingkat kepatuhan pengendara untuk mengurangi kecepatan masih rendah sehingga insiden kecelakaan terus berulang.

“Di tempat ini sering sekali terjadi kecelakaan, bahkan dalam satu bulan pernah tercatat terjadi lebih dari lima kali kecelakaan lalu lintas. Upaya memasang lampu kedip sebelumnya ternyata belum cukup efektif untuk meredam laju kendaraan. Oleh karena itu, melalui usulan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang tahun 2025, kami memutuskan untuk memasang speed bump berbahan karet atau rubber speed bump agar pengendara secara otomatis menurunkan kecepatannya,” ujar Sukadi di sela kegiatan pemasangan.

Sementara itu, Kapolsek Moyudan, Jarot Hermawan, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kalurahan Sumbersari atas inisiatif dan gerak cepat dalam menyediakan sarana keselamatan jalan. Ia menjelaskan bahwa secara teknis, speed bump berfungsi sebagai marka kejut sekaligus instrumen utama pengendali laju kendaraan di area yang rawan konflik lalu lintas.

“Fungsi utama dari pemasangan ini adalah sebagai pengendali kecepatan laju kendaraan. Kami berharap dengan dipasangnya marka kejut ini, angka kecelakaan bisa ditekan secara signifikan bahkan mencapai nol kasus. Kami sangat menghargai kolaborasi ini, di mana pemerintah kalurahan berperan sebagai penyedia material, masyarakat membantu mengawasi dan merawat, sementara kepolisian akan menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran hukum di jalan raya,” tegas Jarot Hermawan.

Melalui sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat ini, Perempatan Krempyeng diharapkan tidak lagi menjadi momok menakutkan bagi para pengguna jalan. Pihak pemerintah kalurahan juga mengimbau kepada para pengendara untuk selalu waspada dan menghormati rambu-rambu yang ada, demi keselamatan bersama di jalur penghubung lintas kabupaten tersebut. (Giek/KIM Moyudan)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, mengambil langkah strategis dalam menekan angka pernikahan usia anak melalui pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan. Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kalurahan Banyuraden pada Senin (12/1/2026) ini menegaskan pentingnya peran ibu dan remaja putri dalam memahami dampak luas dari praktik pernikahan dini, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun pendidikan.

Acara ini menghadirkan perwakilan perempuan dari berbagai padukuhan, kader PKK, tokoh masyarakat, hingga kelompok remaja. Guna memberikan pemahaman yang komprehensif, pihak kalurahan menghadirkan narasumber ahli yakni Yuni Murniati dari Puskesmas Gamping II dan Swandara Pratiwi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Gamping. Keduanya memaparkan materi yang memperkuat kapasitas perempuan sebagai agen perubahan di lingkungan terkecil, yaitu keluarga.

Lurah Banyuraden, Sudarisman, menyatakan bahwa pencegahan pernikahan dini merupakan tanggung jawab kolektif yang tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak. Menurutnya, perempuan memiliki posisi sentral dalam memberikan edukasi kepada anak-anak mereka mengenai perencanaan masa depan dan kesehatan reproduksi. Ia berharap melalui pelatihan ini, para ibu mampu membangun pola komunikasi yang lebih terbuka dengan anak remaja mereka.

“Perempuan memiliki posisi strategis dalam memberikan edukasi sejak dini kepada anak dan remaja terkait perencanaan masa depan. Melalui pelatihan ini, kami menekankan penguatan keterampilan hidup agar perempuan mampu membimbing remaja dalam mengambil keputusan yang tepat. Peserta harus didorong untuk membangun komunikasi yang sehat dan terbuka di dalam keluarga sebagai upaya preventif utama terhadap pernikahan usia anak,” ujar Sudarisman dalam sambutannya.

Penyampaian materi dilakukan secara partisipatif melalui metode diskusi dan studi kasus yang relevan dengan realitas di masyarakat. Yuni Murniati dari Puskesmas Gamping II menyoroti risiko medis yang menghantui ibu dan anak jika persalinan terjadi pada usia yang terlalu muda. Sementara itu, Swandara Pratiwi dari KUA Gamping membedah aspek hukum mengenai batas usia perkawinan sesuai undang-undang yang berlaku guna memberikan perlindungan hukum bagi hak-anak.

Swandara Pratiwi menegaskan bahwa selain faktor kesehatan, kemandirian ekonomi dan pendidikan tinggi harus menjadi prioritas sebelum memutuskan untuk berkeluarga. Ia mendorong para peserta untuk berani melakukan advokasi di lingkungan sekitar agar stigma mengenai pernikahan dini dapat terkikis. Perempuan, menurutnya, harus menjadi benteng utama dalam menciptakan ruang tumbuh kembang yang optimal bagi generasi muda tanpa dibatasi oleh tanggung jawab rumah tangga di usia yang belum matang.

“Perempuan perlu didorong menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak dan remaja secara optimal. Dengan pemahaman hukum dan kesehatan yang kuat, mereka tidak akan ragu lagi untuk menyuarakan penolakan terhadap pernikahan dini di lingkungannya. Kita ingin menciptakan generasi yang matang secara psikologis dan ekonomi sebelum melangkah ke jenjang rumah tangga,” tandas Swandara Pratiwi.

Kamituwa Banyuraden, Agus Nurdalmadi, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk terus memperkuat program edukasi berkelanjutan seperti ini. Ia meyakini bahwa sinergi antara pemerintah kalurahan, lembaga masyarakat, dan orang tua adalah kunci utama dalam melindungi masa depan generasi muda di Banyuraden. Upaya ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang lebih berkualitas, sehat, dan siap menyongsong masa depan yang lebih cerah tanpa dibayang-bayangi dampak negatif pernikahan dini. (Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Turi kembali menerima amanah besar dalam upaya pengembangan dakwah dan pemberdayaan ekonomi umat. Bertempat di Aula Lantai dua Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi, prosesi ikrar wakaf sebidang tanah sawah resmi dilaksanakan pada Senin (12/1/2026). Tanah seluas 584 meter persegi yang berlokasi di Somoitan, Girikerto, Turi tersebut diserahkan oleh seorang warga setempat sebagai bentuk kontribusi nyata bagi kemaslahatan masyarakat luas.

Tanah tersebut diberikan oleh Suratno kepada Persyarikatan Muhammadiyah yang bertindak sebagai Nazhir atau pengelola wakaf. Penyerahan ini dipandang sebagai bukti kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas organisasi dalam mengelola aset umat secara profesional. Ikrar wakaf diucapkan langsung oleh Suratno di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) serta disaksikan oleh sejumlah tokoh kunci seperti Abu Mustofa dan Tri Murtolo untuk menjamin keabsahan prosesi tersebut.

Ketua PCM Turi, Bambang Rahmanto, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas kedermawanan keluarga Suratno. Ia menegaskan bahwa setiap aset yang diamanahkan kepada persyarikatan akan dikelola secara optimal agar manfaatnya terus mengalir bagi umat. Menurutnya, tanah sawah di kawasan subur seperti Girikerto memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi program produktif yang mendukung pilar kekuatan ekonomi dakwah Islam.

“Kami atas nama Persyarikatan Muhammadiyah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Suratno. Amanah berupa tanah sawah seluas 584 meter persegi ini akan kami jaga dan kami kelola sesuai peruntukannya demi kemaslahatan masyarakat, khususnya di wilayah Turi. Setiap jengkal tanah yang diwakafkan ini adalah investasi akhirat yang akan terus mengalir pahalanya,” ujar Bambang Rahmanto di sela-sela acara.

Secara spesifik, peruntukan wakaf ini ditujukan untuk mendukung amal usaha Muhammadiyah, di mana hasil atau manfaatnya akan dialokasikan bagi kemakmuran Masjid Umar bin Khattab Somoitan. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Bahari AW dari KUA Turi yang mendampingi prosesi tersebut. Dengan pengelolaan yang tepat, lahan sawah tersebut diharapkan tidak hanya menjadi aset diam, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi operasional masjid dan kegiatan keagamaan di sekitarnya.

Sementara itu, Kepala KUA Turi, Khamim, mengingatkan pentingnya aspek legalitas dalam setiap transaksi wakaf di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa dengan terbitnya Akta Ikrar Wakaf (AIW), status tanah tersebut kini telah sah secara hukum negara dan terlindungi dari potensi sengketa di masa mendatang. Tertib administrasi disebutnya sebagai langkah krusial untuk menjaga niat mulia pemberi wakaf agar manfaatnya tetap terjaga lintas generasi.

“Langkah yang diambil PCM Turi dan Bapak Suratno hari ini adalah teladan yang sangat baik dalam hal tertib hukum. Administrasi wakaf sangat penting agar niat mulia dari pemberi wakaf tetap terjaga sesuai hukum yang berlaku, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara berkelanjutan oleh anak cucu kita nantinya. Kami mengimbau warga lain untuk mengikuti jejak serupa demi keamanan aset umat,” tegas Khamim dalam sambutannya.

Penambahan aset ini semakin memperkuat inventaris wakaf yang dikelola oleh Muhammadiyah di tingkat kecamatan. Momentum ini diharapkan dapat memotivasi warga lainnya untuk lebih gemar berwakaf sebagai salah satu pilar pemberdayaan umat yang mandiri. Melalui sinergi antara pemberi wakaf, pengelola, dan otoritas hukum, diharapkan tercipta ekosistem sosial yang kuat dan mampu menjawab berbagai tantangan umat di masa depan. (Arief Hartanto/KIM Kertomandiri Turi)

Sleman — Kesadaran akan pentingnya pertanian berkelanjutan memicu munculnya berbagai inovasi lokal di Kabupaten Sleman. Salah satunya terletak di Cibuk Kidul, Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Seyegan, di mana berdiri sebuah rumah produksi pupuk organik yang konsisten mendorong penggunaan bahan alami. Tempat ini dikenal dengan nama Rumah Kompos Joglo Tani yang memproduksi pupuk organik cair dan padat dengan merek dagang Multi Plant.

Rumah produksi yang dikelola oleh CV Binangun Gemilang Sembada ini telah beroperasi sejak tahun 2015. Dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal, industri rumahan ini mampu mengubah limbah yang awalnya tidak bernilai menjadi produk penyubur tanah yang diminati pasar. Saat ditemui di lokasi produksi pada Senin (12/1/2026), penanggung jawab produksi, Riyadi Wibowo, menjelaskan bahwa kualitas produk mereka sangat bergantung pada pemilihan bahan baku yang sangat spesifik.

Riyadi Wibowo yang akrab disapa Bowo mengungkapkan bahwa bahan utama pupuk organik padat mereka adalah guwano atau kotoran kelelawar yang didatangkan langsung dari Ciamis. Pemilihan kotoran kelelawar pemakan serangga dilakukan karena memiliki kandungan fosfat yang jauh lebih tinggi dibandingkan jenis lainnya. Bahan tersebut kemudian dikombinasikan dengan arang dari Sentolo, kotoran kambing dari Kali Gesing, serta tambahan zeolit, pasir pantai, dan dolomit untuk melengkapi unsur haranya.

“Bahan baku yang kami gunakan memang dipilih secara khusus untuk menjaga kualitas. Untuk pupuk organik padat, kami mengandalkan kotoran kelelawar pemakan serangga karena kandungan hara fosfatnya lebih tinggi sehingga sangat baik untuk tanaman. Kami juga mencampurnya dengan bahan pendukung lain agar nutrisi yang dihasilkan benar-benar kompleks dan mampu memperbaiki struktur tanah secara efektif,” jelas Bowo di tengah kesibukan produksi.

Selain pupuk padat, Rumah Kompos Joglo Tani juga memiliki produk unggulan berupa pupuk organik cair yang menggunakan bahan baku unik, yakni urin kelinci dari Mojokerto. Bahan ini difermentasi bersama isi usus sapi serta ramuan empon-empon seperti jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak. Penggunaan urin kelinci diklaim memberikan kandungan nitrogen yang sangat bagus, yang menjadi nilai lebih dibandingkan produk pupuk organik cair lainnya di pasaran.

Proses produksi di tempat ini sudah didukung oleh mesin penggiling atau chopper yang mampu menghasilkan sekitar empat ton pupuk per jam. Namun, Bowo mengakui bahwa faktor cuaca dan ketersediaan bahan baku dari luar daerah sering kali menjadi tantangan. Jika musim hujan tiba, bahan baku yang basah akan menghambat proses penggilingan. Meski demikian, jangkauan pemasaran mereka terus meluas hingga mencakup wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur karena kandungan Nitrogen dan Fosfatnya yang tinggi cocok untuk hampir semua jenis tanaman.

“Kami menyadari bahwa bahan baku yang sebagian besar dari luar daerah menjadi tantangan tersendiri, terutama saat musim hujan karena bahan sulit kering. Namun, kami berkomitmen menjaga standar mutu karena petani menyukai kandungan Nitrogen yang tinggi dari urin kelinci dalam pupuk cair kami. Hal ini membuat tanaman tumbuh lebih subur secara alami tanpa merusak ekosistem tanah,” tambah Bowo.

Keberadaan Rumah Kompos Joglo Tani tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh para petani, tetapi juga oleh kalangan akademisi. Banyak mahasiswa dari perguruan tinggi besar seperti UGM, UNY, UMY, hingga UNDIP yang datang untuk melakukan riset dan penyusunan skripsi di lokasi tersebut. Rumah produksi ini telah menjelma menjadi laboratorium alam yang terbuka bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan konsistensi mengolah limbah menjadi produk bernilai tinggi, tempat ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi lokal mampu mendukung ketahanan pangan yang ramah lingkungan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Transformasi digital kini menjadi prasyarat utama bagi daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Di tengah perubahan perilaku konsumen yang serba daring, para pelaku usaha dituntut tidak hanya sekadar hadir di media sosial, tetapi juga membangun tata kelola usaha yang efisien, transparan, dan berbasis data. Hal ini menjadi sorotan utama dalam agenda pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Gagasan mengenai pentingnya naik kelas tersebut mengemuka dalam sarasehan digitalisasi UMKM yang digelar di Kapanewon Tempel, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Senin (12/1/2026). Kegiatan yang diinisiasi oleh Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Senyum Tempel ini menghadirkan Widarta, seorang konsultan UMKM dari Telkom Indonesia, sebagai narasumber utama. Acara yang berlangsung di Kopi Sormindi, Nglengkong, Sumberrejo tersebut diikuti oleh puluhan pelaku UMKM dari berbagai sektor.

Dalam pemaparannya, Widarta menekankan bahwa digitalisasi tidak boleh dipersempit maknanya hanya sebagai aktivitas promosi atau berjualan di internet semata. Transformasi yang memberikan dampak signifikan justru dimulai dari jantung bisnis, yaitu sistem pencatatan omzet, pengendalian biaya produksi, perhitungan harga pokok, manajemen persediaan, hingga pengelolaan arus kas dan produktivitas sumber daya manusia secara digital.

“Digitalisasi adalah fondasi tata kelola bisnis modern. Ketika transaksi, stok, dan keuangan terintegrasi dalam satu sistem, pelaku UMKM bisa mengambil keputusan berbasis data, bukan sekadar intuisi. Dengan pencatatan yang rapi, pelaku usaha akan lebih mudah memetakan kekuatan dan kelemahan bisnis mereka sendiri sebelum melangkah ke pasar yang lebih luas,” ujar Widarta di hadapan para peserta.

Widarta juga menggarisbawahi peran pemasaran digital sebagai pintu masuk UMKM ke pasar nasional. Pemanfaatan media sosial, marketplace, dan ekosistem pembayaran non-tunai dinilai mampu memperpendek rantai distribusi serta membuka peluang penjualan lintas daerah secara instan. Ia mengingatkan bahwa risiko tertinggal sangat nyata bagi mereka yang enggan mengikuti pola belanja konsumen yang kini sudah sepenuhnya beralih ke platform digital.

Perspektif baru ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para pelaku usaha yang hadir. Liya Budhi Hendriyani, pengusaha kuliner asal Margorejo, Tempel, mengaku tersadar bahwa selama ini manajemen usahanya masih dikelola secara konvensional. Melalui diskusi ini, ia mulai memahami bahwa penggunaan aplikasi kasir digital atau point of sales bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan agar usaha tampil lebih kredibel di mata pelanggan dan perbankan.

“Selama ini saya hanya fokus pada produksi dan bagaimana agar dagangan habis terjual. Dari sarasehan ini, saya paham bahwa pencatatan digital, pengelolaan stok, dan pembayaran non-tunai membuat usaha lebih tertib dan profesional. Ini adalah kebutuhan mendesak agar usaha saya bisa berkembang dan tidak jalan di tempat,” tutur Liya Budhi Hendriyani dengan penuh semangat.

Inisiatif yang dilakukan KIM Senyum Tempel ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi nasional bisa dimulai dari ruang-ruang belajar sederhana di tingkat lokal. Kelompok informasi masyarakat terbukti efektif menjadi katalisator perubahan dengan mempertemukan pelaku usaha dan praktisi teknologi. Dengan lebih dari 60 juta UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, keberhasilan transformasi digital di tingkat desa akan berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing nasional di kancah global. (sbd/KIM Senyum Tempel)