Sleman — Pemerintah Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, menegaskan komitmennya dalam menciptakan birokrasi yang bersih melalui penandatanganan Pakta Integritas pada Senin (12/1/2026). Bertempat di Pendopo Kapanewon Moyudan, agenda ini dilaksanakan sebagai langkah konkret implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Prosesi penandatanganan dilakukan oleh Panewu, Panewu Anom, serta seluruh pejabat struktural di lingkungan Kapanewon Moyudan dengan disaksikan langsung oleh seluruh pegawai. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap pemangku kebijakan memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menjalankan tugas kedinasan sesuai dengan koridor aturan yang berlaku.

Panewu Moyudan, Agung Dwi Maryoto, menjelaskan bahwa Pakta Integritas ini merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah tingkat kecamatan. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang profesional hanya bisa dicapai jika seluruh jajaran memiliki fondasi etika yang kuat dan komitmen yang seragam dalam menjauhi praktik koruptif.

“Penandatanganan Pakta Integritas ini adalah upaya nyata kami dalam mewujudkan pencegahan korupsi di lingkungan kerja. Kami ingin membangun tata kelola pemerintahan yang tidak hanya profesional, tetapi juga bersih. Dokumen yang kita tanda tangani hari ini berfungsi sebagai kontrak etika yang mengikat setiap individu agar selalu bekerja sesuai aturan dan menjauhi segala bentuk penyimpangan,” tegas Agung Dwi Maryoto di hadapan seluruh jajaran pegawai.

Senada dengan hal tersebut, Panewu Anom Moyudan, Mahmudah Arfiyati, mengingatkan bahwa agenda ini bukan sekadar rutinitas formalitas tahunan atau sekadar simbolis di atas kertas. Pemerintah Kapanewon akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan poin-poin dalam pakta tersebut benar-benar diimplementasikan dalam pelayanan sehari-hari kepada masyarakat.

“Pakta Integritas ini adalah janji bersama bagi seluruh pegawai Kapanewon Moyudan untuk bekerja secara jujur, transparan, dan akuntabel. Kami ingin menumbuhkan budaya kerja yang efisien sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus terbangun dengan baik. Kejujuran harus kita wujudkan bersama, bukan hanya sekadar menjadi slogan di dinding kantor. Mari kita awali dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil dalam memberikan pelayanan publik,” ujar Mahmudah Arfiyati.

Melalui komitmen kolektif ini, Kapanewon Moyudan berharap dapat menjadi teladan dalam penerapan zona integritas di Kabupaten Sleman. Penguatan aspek transparansi dan keterbukaan informasi diharapkan menjadi benteng utama dalam mencegah praktik KKN, sekaligus memastikan seluruh program pemerintah tersampaikan kepada masyarakat secara utuh dan tanpa potongan. (Giek/KIM Moyudan)

Sleman — Persoalan sampah di Kabupaten Sleman telah lama melampaui batas isu teknis dan menjelma menjadi tantangan sosial serta kultural yang menuntut perubahan cara pandang masyarakat. Di tengah kompleksitas tersebut, seorang bernama Sutarto Agus Raharjo memilih mengambil peran yang jarang dilirik orang, yakni bekerja di tingkat paling dasar untuk membenahi perilaku rumah tangga sebagai hulu utama persoalan sampah.

Pria berusia 60 tahun ini memandang sampah bukan sekadar sisa konsumsi, melainkan cermin relasi manusia dengan lingkungannya. Berbekal latar belakang pendidikan dari UPN Veteran Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada, Sutarto membawa teori akademik langsung ke ruang sosial. Ia menyadari bahwa sistem angkut-buang konvensional tidak lagi relevan dan sampah rumah tangga tidak bisa terus-menerus diserahkan sepenuhnya kepada tempat pembuangan akhir.

“Masalah sampah adalah masalah perubahan perilaku. Tidak cukup diselesaikan hanya dengan sosialisasi atau penyediaan sarana prasarana. Yang paling krusial adalah pendampingan masyarakat secara konsisten untuk mengubah kebiasaan lama menjadi budaya baru,” ujar Sutarto di Perumahan Puri Margomulyo Asri, Jamblangan, Margomulyo, Seyegan, pada Minggu (11/1/2026).

Langkah awal Sutarto dimulai sebagai relawan penyuluh di tingkat RT, RW, hingga padukuhan di lingkungan terdekatnya. Ia tidak membangun forum baru, melainkan memanfaatkan ruang-ruang yang sudah dipercaya warga seperti pertemuan dasa wisma, kelompok tani, dan forum warga lainnya. Pendekatan ini membuat edukasi pengelolaan sampah tidak terasa seperti instruksi pemerintah, melainkan diskusi warga yang membumi.

Dalam praktiknya, Sutarto mengakui bahwa mengajak warga memilah sampah organik, anorganik, dan residu adalah proses rekayasa sosial yang menantang. Setiap wilayah memiliki karakter sosial dan tingkat pendidikan yang berbeda, sehingga metode pendampingan harus disesuaikan. Ia menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di sumbernya membutuhkan kesabaran luar biasa karena tidak bisa terjadi secara instan.

“Ini bukan pekerjaan instan yang hasilnya bisa dilihat dalam satu malam. Perubahan perilaku tidak bisa bim salabim, butuh waktu panjang dan konsistensi. Saya memulai dari lingkungan terkecil agar pesan ini bisa benar-benar meresap ke dalam aktivitas harian warga,” tuturnya.

Kiprah Sutarto kian meluas dengan keterlibatannya sebagai fasilitator program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang diinisiasi puskesmas. Selain itu, ia tercatat sebagai pengurus Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri (JPSM) Kabupaten Sleman selama tiga periode. Sejak 2014, ia juga memimpin gerakan Sedekah Sampah Margo Lestari di Margomulyo, sebuah inisiatif yang memadukan pengelolaan lingkungan dengan nilai-nilai sosial.

“Melalui sedekah sampah, warga tidak hanya belajar memilah dan mengelola, tetapi juga merasakan manfaat ekonomi dan sosial secara langsung. Perubahan perilaku tersebut akhirnya memberikan dampak positif bagi kas warga yang bisa digunakan untuk kepentingan sosial bersama,” tegas Sutarto.

Sutarto mendorong adanya regulasi pemerintah yang tegas terkait pemilahan sampah di sumber, termasuk memastikan bahwa sampah yang masuk ke tempat pengolahan akhir hanya berupa residu. Menurutnya, kolaborasi antara kelembagaan masyarakat yang kuat, pemimpin yang berkomitmen, serta dukungan kebijakan pemerintah adalah kunci utama penyelesaian masalah sampah.

Ia meyakini bahwa sampah akan selalu menjadi bagian dari peradaban manusia, sehingga membangun tanggung jawab kolektif adalah hal yang mutlak. Ia menitipkan pesan kepada generasi muda agar melihat pengelolaan sampah sebagai ruang inovasi dan kreativitas demi masa depan bumi yang lebih baik.

“Kita semua adalah produsen sampah setiap harinya. Maka dari itu, secara moral kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita hasilkan sendiri. Merawat lingkungan adalah tanggung jawab etis manusia demi keberlanjutan masa depan bersama,” pungkasnya (Athiful/KIM Depok).

Sleman — Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) perdana di tahun 2026 bertempat di Ruang Rapat Kalurahan pada Senin (12/1/2026). Forum strategis ini difungsikan sebagai wadah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembangunan tahun sebelumnya sekaligus penguatan kinerja pelayanan publik guna menyongsong target tahun anggaran berjalan.

Penjabat Lurah Maguwoharjo, Isti Farajoh, dalam paparannya menyampaikan bahwa proses pemantauan terhadap berbagai proyek fisik maupun non-fisik di wilayah Maguwoharjo telah tuntas dilaksanakan. Ia memastikan seluruh pembangunan berjalan sesuai dengan cetak biru perencanaan dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Prinsip akuntabilitas dan ketepatan sasaran menjadi poin utama yang ditegaskan agar setiap rupiah dana desa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.

Selain sektor pembangunan, sektor pendapatan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi sorotan utama dalam rakor tersebut. Isti mengungkapkan bahwa capaian penyaluran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Kalurahan Maguwoharjo pada tahun 2025 tercatat sebagai salah satu yang terbaik di tingkat Kabupaten Sleman. Prestasi ini dianggap sebagai fondasi kuat untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat di masa depan.

“Target penerimaan PBB pada tahun 2025 sebesar 80 persen berhasil kita lampaui dengan capaian akhir menyentuh angka 88,89 persen. Ini merupakan buah dari kerja keras kolektif antara pemerintah kalurahan, para dukuh, serta tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi dalam membangun daerah melalui pajak,” ujar Isti Farajoh di hadapan peserta rapat.

Memasuki tahun 2026, Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo berkomitmen untuk mempertahankan bahkan meningkatkan angka capaian tersebut. Sebagai langkah inovatif, pihak kalurahan akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah warga dalam menunaikan kewajibannya. Penyebarluasan informasi mengenai kanal pembayaran dan tenggat waktu akan dilakukan secara masif melalui website resmi serta akun media sosial kalurahan agar lebih aksesibel bagi kaum milenial maupun pelaku usaha.

“Kami ingin sistem informasi kita lebih menjangkau masyarakat luas. Melalui optimalisasi media digital, masyarakat tidak perlu lagi bingung mengenai tata cara bayar atau mengecek tagihan mereka. Harapannya, efisiensi ini akan linear dengan peningkatan realisasi pajak di tahun ini,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Carik Maguwoharjo, Heri Santoso, memaparkan mengenai kebijakan jaring pengaman sosial. Terkait program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun ini, alokasi penerima telah diputuskan melalui mekanisme yang ketat. Setiap padukuhan di wilayah Maguwoharjo ditetapkan akan menyasar dua Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Penetapan jumlah penerima tersebut sudah didasarkan pada ketentuan regulasi terbaru dan hasil musyawarah desa yang mendalam. Kami sangat mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi warga secara objektif agar bantuan ini benar-benar jatuh ke tangan yang paling membutuhkan,” ucap Heri Santoso.

Rapat koordinasi ini menegaskan arah kebijakan Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo yang ingin menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, optimalisasi pendapatan daerah, dan penguatan perlindungan sosial. Sinergi antara birokrasi kalurahan dan masyarakat diharapkan terus terjaga demi mewujudkan Maguwoharjo yang lebih maju dan berkeadilan (Athiful/KIM Depok).

Sleman — Fenomena menarik terjadi dalam proses pergantian pengurus lingkungan di Kalurahan Condongcatur, Depok, Sleman. Pemilihan Ketua RT dan RW periode 2026–2031 yang digelar serentak sejak Desember 2025 hingga Januari 2026 dilaksanakan dengan standar layaknya Pemilihan Umum (Pemilu) nasional. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman memberikan perhatian khusus dengan meninjau langsung proses pemungutan suara di RW 43 Padukuhan Kayen pada Minggu (11/1/2026).

Proses pemilihan di wilayah ini mencerminkan miniatur demokrasi yang sangat rapi. Panitia di tingkat padukuhan mencetak kartu suara secara mandiri, menyediakan bilik suara, kotak suara, hingga penggunaan tinta bagi warga yang telah menyalurkan hak pilihnya. Seluruh proses diakhiri dengan penghitungan suara yang dilengkapi berita acara resmi, persis seperti mekanisme pemungutan suara legislatif maupun presiden.

Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Sleman, Huda Al Amna, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif warga tersebut. Menurutnya, praktik ini merupakan sarana pendidikan politik yang efektif bagi masyarakat di tingkat akar rumput. KPU Sleman bahkan memfasilitasi peminjaman logistik berupa bilik dan kotak suara resmi untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut.

“Kami menyambut baik proses pemilihan ini yang menjadi sarana pendidikan pemilih bagi masyarakat. Kami mengapresiasi pelaksanaan pemilihan RT dan RW di Condongcatur yang dilaksanakan dengan mekanisme lengkap, mulai dari tahapan sosialisasi, penjaringan calon, hingga pemungutan suara secara langsung dengan mencoblos surat suara. Ini adalah bukti bahwa demokrasi sudah menjadi budaya di tingkat terkecil masyarakat kita,” ujar Huda Al Amna saat memantau lokasi pemungutan suara.

Antusiasme masyarakat dalam pesta demokrasi tingkat lokal ini tergolong sangat tinggi. Mantan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Depok, Wuri Handayani, mencatat bahwa tingkat partisipasi warga rata-rata berada di atas 80 persen, bahkan di beberapa titik melampaui angka partisipasi Pemilu Legislatif. Untuk menarik minat warga, banyak panitia secara swadaya menyediakan fasilitas makan gratis seperti soto dan bakso hingga pembagian hadiah menarik di lokasi tempat pemungutan suara.

“Saya merasa terharu melihat semangat warga dan panitia yang menduplikasi metode pemilu secara total. Selain sebagai ajang pemilihan pemimpin lingkungan, ini menjadi sarana regenerasi bagi anak-anak muda untuk belajar menjadi penyelenggara pemilu. Banyak panitia yang merupakan mantan KPPS, namun banyak juga wajah baru yang diharapkan nantinya bisa berkontribusi pada Pemilu 2029 mendatang,” ungkap Wuri Handayani.

Sementara itu, Humas Kalurahan Condongcatur, Wasana, mengingatkan bahwa seluruh hasil pemilihan dari 212 Ketua RT dan 64 Ketua RW se-Condongcatur harus segera dilaporkan. Pemerintah Kalurahan memberikan batas waktu hingga 15 Januari 2026 bagi panitia untuk mengirimkan berita acara hasil pemilihan sebagai dasar administrasi pengukuhan.

“Kami meminta hasil pemilihan segera dikirimkan agar proses administrasi berjalan lancar. Rencananya, pada bulan Maret atau April 2026 mendatang akan dilaksanakan pengukuhan Ketua RT dan RW secara serentak di tingkat kalurahan. Kami berharap para pemimpin terpilih dapat mengemban amanah dengan baik demi kemajuan wilayah masing-masing,” tutur Wasana.

Sebagai gambaran ketatnya persaingan, pemilihan Ketua RW 43 Kayen berakhir dengan selisih suara yang sangat tipis. Calon nomor urut satu, Warijo, berhasil meraih 154 suara, hanya terpaut enam angka dari Harsono yang memperoleh 148 suara. Proses yang berjalan kondusif ini menunjukkan kedewasaan berpolitik warga Condongcatur dalam menerima hasil keputusan Bersama. (Wasana/KIM Depok)

Sleman — SD Muhammadiyah Condongcatur berhasil meraih penghargaan sebagai stand inovatif kategori sekolah dasar pada perhelatan Muhammadiyah Sleman Expo (MSE) 2026. Capaian ini menegaskan komitmen sekolah dalam menampilkan praktik pendidikan dasar yang kreatif, adaptif, serta berorientasi pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Penghargaan tersebut diserahkan pada puncak acara yang berlangsung di Sleman City Hall pada Ahad (11/1/2026).

Kepala SD Muhammadiyah Condongcatur, Sulasmi, menyampaikan bahwa berbagai inovasi yang dihadirkan di dalam stand merupakan refleksi dari proses pembelajaran yang berkelanjutan dan kolaboratif antara guru dan siswa. Pihak sekolah sengaja mendesain stand dengan konsep yang interaktif agar masyarakat dapat merasakan langsung atmosfer pendidikan modern yang diterapkan di sekolah tersebut.

“Penghargaan stand inovatif ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus menghadirkan layanan pendidikan dasar yang unggul, menyenangkan, dan relevan dengan perkembangan zaman. Kami ingin menunjukkan bahwa pendidikan tingkat dasar harus mampu menjadi pondasi karakter sekaligus wadah kreativitas yang dinamis bagi anak-anak,” ujar Sulasmi di sela-sela acara penutupan expo.

Berlokasi di stand nomor 15A, SD Muhammadiyah Condongcatur menarik perhatian ribuan pengunjung dengan menampilkan pameran karya seni siswa, aneka permainan edukatif, hingga demonstrasi pembelajaran koding untuk anak-anak. Selain itu, pihak sekolah juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengunjung serta pusat informasi Seleksi Penerimaan Murid Baru. Suasana semakin semarak dengan adanya pembagian berbagai hadiah menarik bagi pengunjung yang beruntung.

“Antusiasme pengunjung yang datang ke stand kami sungguh luar biasa, apalagi kami juga menyediakan doorprize berupa lemari es, sepeda listrik, hingga televisi LED sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang telah berkunjung. Ini adalah cara kami untuk lebih dekat dengan warga sekaligus mengenalkan program-program unggulan sekolah dengan cara yang lebih santai dan menyenangkan,” tambah Sulasmi.

Lebih lanjut, Sulasmi menjelaskan bahwa capaian prestasi siswa menjadi fondasi kuat bagi setiap inovasi yang dilakukan sekolah. Berdasarkan catatan Pusat Prestasi Nasional, hingga saat ini SD Muhammadiyah Condongcatur telah menorehkan sebanyak 683 prestasi siswa di berbagai bidang, mulai dari akademik, seni, hingga olahraga. Prestasi tersebut merupakan hasil pembinaan yang konsisten serta dukungan ekosistem belajar yang kondusif di lingkungan sekolah.

Kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik, juga menjadi perhatian utama dalam menjaga mutu pendidikan. Sulasmi menyebutkan bahwa dari total 43 guru tetap, sebanyak 21 guru telah menempuh pendidikan magister, satu guru bergelar doktor, serta dua guru lainnya tengah menjalani pendidikan doktoral. Peningkatan kualifikasi guru secara formal ini menjadi strategi penting bagi sekolah untuk memastikan kualitas pengajaran tetap berada di standar tertinggi.

Muhammadiyah Sleman Expo 2026 sendiri hadir sebagai ajang pameran besar yang menampilkan beragam potensi Amal Usaha Muhammadiyah sebagai wujud kontribusi nyata kepada masyarakat luas. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 9 hingga 11 Januari 2026, ini melibatkan seluruh jenjang pendidikan serta unsur pimpinan cabang se-Kabupaten Sleman. Kesuksesan SD Muhammadiyah Condongcatur dalam ajang ini menjadi bukti bahwa inovasi di tingkat pendidikan dasar merupakan kunci dalam mencetak generasi masa depan yang unggul. (Athiful/KIM Depok)