Sleman — Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Sleman mengambil langkah strategis dalam menyiapkan kader-kadernya menghadapi tantangan global. Melalui kegiatan Stadium General yang digelar di Pendapa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman pada Minggu (25/1/2026), organisasi pemuda di bawah naungan Nahdlatul Ulama ini secara resmi merumuskan peta jalan atau roadmap pengembangan sumber daya manusia guna menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Kegiatan ini mempertemukan seluruh pengurus harian serta ketua bidang kaderisasi dari 17 kapanewon se-Kabupaten Sleman. Forum tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang dialektika untuk merespons dinamika zaman, mulai dari transformasi digital hingga bonus demografi yang tengah dihadapi bangsa. Kehadiran perwakilan legislatif dalam forum ini mempertegas posisi GP Ansor sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan karakter pemuda di tingkat lokal.

Ketua Bidang Kaderisasi GP Ansor Sleman, Walgiyanto, menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah variabel kunci bagi keberlangsungan organisasi dan kemajuan bangsa. Menurutnya, kader Ansor harus memiliki kemampuan yang melampaui standar tradisional agar mampu mengisi pos-pos strategis di berbagai sektor pembangunan. Ia berharap roadmap ini menjadi panduan dalam mencetak generasi muda yang memiliki kompetensi teknis sekaligus integritas moral yang kokoh.

“Penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama agar Ansor mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa. Indonesia Emas hanya dapat diwujudkan apabila generasi mudanya memiliki kompetensi, integritas, dan karakter kebangsaan yang kuat. Kami ingin melahirkan kader yang adaptif dan siap mengambil peran strategis di berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga teknologi,” ujar Walgiyanto di hadapan para kader.

Transformasi organisasi juga ditunjukkan dengan pengenalan platform digital Sahabat Indonesia Applications (SIApps). Ketua Dewan Penasihat GP Ansor Sleman, Ariyanto Nugroho, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya digitalisasi data kader guna memastikan proses kaderisasi berjalan akuntabel dan terstruktur. Aplikasi ini dirancang untuk mendokumentasikan riwayat keorganisasian hingga kompetensi anggota secara sistematis, sehingga pemetaan potensi kader dapat dilakukan secara presisi untuk kebutuhan program pengembangan di masa depan.

“Pentingnya mekanisme kaderisasi melalui aplikasi SIApps terletak pada upaya modernisasi sistem agar lebih terstruktur dan berkelanjutan di tengah perkembangan teknologi. Melalui aplikasi ini, pendataan anggota dan jenjang kaderisasi terdokumentasi dengan baik, sehingga kita bisa melakukan pemetaan potensi kader secara tepat sasaran demi pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat,” jelas Ariyanto Nugroho.

Stadium general ini juga menghadirkan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sleman, Wahyudi Kurniawan, yang memberikan perspektif luas mengenai arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia secara nasional. Kehadiran legislator ini membuka ruang dialog terbuka, di mana kader muda Ansor dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pembuat kebijakan. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen GP Ansor untuk tetap relevan dalam diskursus pembangunan daerah dan nasional.

Melalui konsolidasi pemikiran ini, GP Ansor Sleman berharap dapat melahirkan kader-kader yang tidak hanya cakap secara organisatoris, tetapi juga unggul dalam literasi digital dan kewirausahaan. Gerakan ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi kemandirian generasi muda di wilayah Sleman dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif menuju abad ke-21. (Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Sebanyak calon jamaah haji asal Kabupaten Sleman mulai mempersiapkan diri menuju tanah suci dengan mengikuti kegiatan ta’aruf massal pada Minggu (25/1/2026). Bertempat di Masjid Agung dr. Wahidin Sudirohusodo, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para calon jamaah untuk saling mengenal dan membangun solidaritas sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi. Pertemuan ini tidak hanya sekadar perkenalan, tetapi juga menjadi wadah konsolidasi awal mengenai kesiapan fisik dan mental para jamaah.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, yang hadir dan membuka langsung acara tersebut menekankan bahwa hubungan emosional yang baik antarjamaah adalah kunci kelancaran ibadah di tanah suci. Ia menilai bahwa tantangan selama menjalankan rukun Islam kelima tersebut akan terasa lebih ringan jika para jamaah memiliki rasa persaudaraan yang kuat. Dengan saling mengenal sejak dini, diharapkan timbul sikap saling peduli, terutama bagi jamaah yang berusia lanjut atau membutuhkan bantuan khusus selama berada di makkah dan Madinah.

“Kegiatan ta’aruf ini sangat perlu dilakukan untuk menciptakan ruang silaturahmi agar terjalin keakraban satu sama lain sehingga melahirkan rasa kebersamaan yang kuat. Dengan rasa kebersamaan, akan tercipta sikap saling menghormati dan saling membantu, sehingga jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan khusyuk dan pulang membawa predikat haji mabrur,” ujar Harda Kiswaya di hadapan ribuan jamaah.

Selain aspek sosial, Harda juga menitipkan pesan mendalam terkait kedisiplinan dan kesehatan. Ia meminta seluruh jamaah untuk tidak mengabaikan setiap instruksi dalam rangkaian manasik haji yang akan segera dilaksanakan. Menurutnya, pemahaman mengenai tata cara ibadah dan regulasi di Arab Saudi harus dikuasai dengan baik sejak di tanah air agar tidak terjadi kendala saat pelaksanaan di lapangan. Ia juga mewanti-wanti para jamaah untuk mulai menjaga pola makan dan kebugaran tubuh mengingat cuaca di tanah suci yang kerap ekstrem.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Sleman, Wiyato Widodo, menambahkan bahwa dalam forum ta’aruf ini, para jamaah mendapatkan sosialisasi komprehensif mengenai teknis pelaksanaan ibadah. Informasi yang disampaikan meliputi jadwal keberangkatan, aturan barang bawaan, hingga protokol kesehatan. Hal ini dilakukan agar para jamaah memiliki gambaran yang jelas mengenai apa saja yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke asrama haji.

Salah satu informasi krusial yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah perubahan lokasi embarkasi bagi jamaah asal Kabupaten Sleman. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2026 ini keberangkatan jamaah haji akan dialihkan melalui Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Perubahan ini menjadi catatan penting bagi para jamaah agar dapat menyesuaikan rencana transportasi dan koordinasi keluarga saat hari keberangkatan nanti.

“Kami memberikan penjelasan mendalam terkait embarkasi, di mana tahun ini mengalami perubahan lokasi ke Bandara Yogyakarta International Airport. Kami ingin memastikan seluruh jamaah memahami alur keberangkatan yang baru ini agar tidak terjadi kekeliruan koordinasi saat jadwal keberangkatan tiba,” tegas Wiyato Widodo dalam laporannya.

Sleman — Langkah besar dalam penataan administrasi pertanahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kembali dilakukan oleh Keraton Yogyakarta. Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi selaku Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan Datu Dana Suyasa, secara simbolis menyerahkan Serat Kekancingan kepada warga Padukuhan Blimbingsari, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, pada Sabtu (24/1/2026). Bertempat di Balai Padukuhan Blimbingsari, prosesi ini menjadi titik terang bagi warga yang selama ini menempati tanah Kasultanan atau Sultan Ground (SG) untuk mendapatkan legalitas pemanfaatan lahan yang sah.

Dalam kesempatan tersebut, GKR Mangkubumi menjelaskan bahwa penyerahan dokumen ini bertujuan utama untuk menertibkan administrasi pertanahan serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat. Untuk tahap awal, dokumen yang diserahkan merupakan serat palilah dengan masa berlaku satu tahun. Dokumen transisi ini berfungsi sebagai payung hukum sementara sembari menunggu proses verifikasi data lengkap untuk penerbitan serat kekancingan permanen yang nantinya akan memiliki masa berlaku hingga sepuluh tahun.

“Tujuan utama dari penyerahan ini adalah untuk penertiban administrasi pertanahan. Kami ingin warga merasa tenang karena memiliki landasan hukum yang jelas dalam memanfaatkan lahan. Mudah-mudahan langkah ini membawa manfaat besar bagi bapak dan ibu sekalian di Blimbingsari,” ujar Mangkubumi di hadapan ratusan warga yang hadir.

Pihak Keraton Yogyakarta berkomitmen untuk terus menjalin koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Sleman serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sleman. Sinergi lintas instansi ini diperlukan agar proses pemetaan dan sinkronisasi data lahan milik Kasultanan dapat berjalan cepat tanpa mengabaikan hak-hak sosial masyarakat. Dengan adanya legalitas ini, diharapkan potensi sengketa lahan di masa depan dapat diminimalisir melalui sistem pencatatan yang transparan dan akuntabel.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, yang hadir mendampingi prosesi tersebut menyampaikan apresiasi mendalam kepada pihak Keraton Yogyakarta, khususnya Panitikismo, yang telah bekerja keras memvalidasi data warga. Menurutnya, penyerahan serat ini merupakan jawaban atas kegelisahan warga Blimbingsari selama bertahun-tahun mengenai status tempat tinggal mereka. Pemerintah Kabupaten Sleman siap mengawal proses administratif selanjutnya agar hak masyarakat dapat terpenuhi secara menyeluruh sesuai aturan yang berlaku.

“Kami mewakili masyarakat Kabupaten Sleman, khususnya warga Blimbingsari, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyerahan dokumen ini. Penyerahan serat ini memberikan kepastian hukum yang sangat berharga bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Blimbingsari. Kini warga memiliki pegangan legal yang sah dari pihak Keraton,” ungkap Harda Kiswaya dalam sambutannya.

Menutup rangkaian acara, Mangkubumi dan Harda Kiswaya memberikan imbauan tegas kepada warga agar selalu mengedepankan jalur musyawarah dan melapor kepada perangkat desa jika terjadi konflik pertanahan. Warga juga diminta waspada terhadap praktik penipuan oleh oknum yang mengatasnamakan pihak Keraton atau Panitikismo dengan modus meminta sejumlah uang. Proses pengurusan administrasi ini ditegaskan mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan oleh pihak Kawedanan guna menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi adat.

Sleman — Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sleman resmi menggelar Musyawarah Kerja Tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk memperkuat aksi kemanusiaan di wilayah tersebut. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Parasamya Kabupaten Sleman pada Sabtu (24/1/2026) ini dihadiri oleh Ketua PMI DIY Prabukusumo, Sekretaris Daerah Sleman Susmiarto, serta jajaran pengurus PMI dari tingkat kapanewon se-Kabupaten Sleman. Forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penyusunan target baru setelah PMI Sleman mencatatkan performa gemilang sepanjang tahun lalu.

Ketua PMI Sleman, Mafilindati Nuraini, dalam laporannya memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025, organisasi yang dipimpinnya telah merealisasikan 204 kegiatan dengan serapan anggaran mencapai 21,2 miliar rupiah. Dampak dari kegiatan tersebut sangat dirasakan masyarakat, terutama melalui layanan distribusi darah yang mencapai kantong. Selain itu, program Layanan Darah Sleman Gratis atau Lada Manis juga telah membantu warga, ditambah dengan ratusan ribu warga lainnya yang terjangkau melalui layanan klinik pratama, ambulans gawat darurat, hingga program satuan pendidikan aman bencana.

Mafilindati mengakui bahwa tantangan kemanusiaan ke depan akan semakin dinamis, namun pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, meskipun kesempurnaan sulit diraih, PMI Sleman akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang digunakan harus berdampak langsung pada keselamatan dan kesejahteraan warga Sleman yang membutuhkan pertolongan cepat.

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa kami tidak bisa memberikan yang sempurna, tetapi kami selalu memberikan hal paling optimal yang bisa kami laksanakan bagi seluruh masyarakat Sleman. Capaian di tahun 2025 menjadi modal besar bagi kami untuk terus bergerak lebih lincah dan responsif pada tahun ini,” ujar Mafilindati Nuraini di hadapan peserta musyawarah.

Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto, yang hadir mewakili Bupati Sleman, menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi PMI yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Menurutnya, PMI Sleman memegang peran krusial tidak hanya dalam urusan donor darah, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam penanganan bencana dan kecelakaan. Ia berharap musyawarah kerja ini melahirkan inovasi baru yang mampu mempercepat respons kemanusiaan di lapangan.

Pujian senada juga datang dari Ketua PMI DIY, Prabukusumo, yang menyebut kinerja PMI Sleman sebagai standar terbaik di tingkat provinsi. Menurutnya, kunci keberhasilan Sleman terletak pada totalitas pengurus dan sinergi yang sangat kuat dengan pemerintah daerah. Berdasarkan pengalamannya memimpin puluhan organisasi, ia menilai karakter kerja keras dan kerja cerdas tim di Sleman menjadi pembeda utama yang patut dicontoh oleh wilayah lain.

“Dari pengalaman saya memimpin puluhan organisasi, saya merasa di Sleman itu selalu menjadi yang terbaik. Artinya, dalam kepengurusan apa pun di Sleman, orang-orangnya benar-benar total, kerja keras, kerja cerdas, dan mau bekerja sama. Pemerintah daerah pun memberikan motivasi, fasilitasi, serta apresiasi yang luar biasa sehingga program kemanusiaan dapat berjalan lancar,” kata Prabukusumo dalam sambutannya.

Sebagai bentuk motivasi, dalam acara tersebut juga diberikan penghargaan bagi unit PMI Kapanewon dengan perolehan donor darah massal terbanyak. Kapanewon Cangkringan berhasil menyabet peringkat pertama dengan catatan 797 pendonor dari lima kali kegiatan massal, disusul oleh Kapanewon Kalasan, Seyegan, Godean, dan Ngemplak. Pemberian apresiasi ini diharapkan dapat memicu semangat kompetisi positif di tingkat kecamatan untuk terus menggerakkan kemanusiaan di lingkungan masing-masing.

Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman mempertegas komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk menggelar sosialisasi antikorupsi. Kegiatan yang berlangsung di Aula Pangripta Bappeda Sleman pada Jumat (23/1/2026) ini menyasar para Kepala Perangkat Daerah dan anggota DPRD Kabupaten Sleman sebagai pemegang kebijakan utama di wilayah tersebut.

Pertemuan strategis bertajuk “Delik-Delik Tindak Pidana Korupsi dan Penggunaan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi” ini menghadirkan dua pakar dari lembaga antirasuah, yakni Indra Furqon dan Raden Aryo Bilowo. Fokus utama sosialisasi ini adalah membedah batasan antara budaya keramah-tamahan dengan praktik gratifikasi serta suap yang sering kali menjadi pintu masuk tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan.

Indra Furqon dalam paparannya mengungkapkan bahwa di Indonesia, gratifikasi kerap dianggap lumrah karena berbalut budaya ketimuran seperti memberi tanda terima kasih. Namun, ia mengingatkan dengan tegas bahwa dalam konteks pelayanan publik, setiap pemberian yang berkaitan dengan jabatan memiliki risiko besar memengaruhi objektivitas penyelenggara negara. Hal inilah yang harus diwaspadai agar integritas aparatur tetap terjaga tanpa intervensi kepentingan pribadi atau golongan.

“Praktik saling memberi sering dianggap sebagai budaya ramah tamah, namun kita harus sadar bahwa jika itu berkaitan dengan jabatan, risikonya adalah menjadi suap. Kami mengimbau para Kepala Perangkat Daerah dan anggota DPRD untuk segera melapor kepada KPK sebelum 30 hari kerja sejak diterimanya pemberian tersebut. Langkah ini sangat krusial karena dapat menggugurkan dugaan unsur pidana bagi penerimanya,” ujar Indra Furqon di hadapan peserta sosialisasi.

Selain mengenai gratifikasi, para peserta juga dibekali pemahaman mendalam terkait pemanfaatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penyelidikan korupsi. Hal ini bertujuan agar para pejabat daerah lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran dan memastikan setiap rekomendasi audit ditindaklanjuti secara serius demi menghindari celah hukum di masa mendatang.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, yang turut hadir dalam acara tersebut menegaskan bahwa sinergi dengan KPK merupakan langkah preventif untuk memperkuat benteng integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Ia menyatakan bahwa penguatan sistem pengendalian intern dan transparansi keuangan berbasis elektronik menjadi agenda prioritas untuk menutup peluang terjadinya praktik lancung.

“Sosialisasi ini adalah upaya nyata untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi sepenuhnya pada kepentingan publik. Kami terus berupaya meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta pemanfaatan sistem elektronik agar disiplin aparatur tetap terjaga. Harapannya, seluruh pejabat di Sleman memiliki budaya anti gratifikasi yang kuat dalam bentuk apapun,” tegas Danang Maharsa.

Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan iklim birokrasi yang lebih sehat di Kabupaten Sleman, di mana pelayanan kepada masyarakat dilakukan tanpa ada bayang-bayang pamrih atau pungutan ilegal. Melalui pemahaman delik korupsi yang lebih baik, para penyelenggara negara diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.