Sleman – Warga Padukuhan Beteng, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, memilih jalur berbeda dalam pengelolaan sampah. Di tengah tren pembentukan bank sampah dan program sedekah sampah di berbagai wilayah, masyarakat Beteng justru membangun sistem mandiri melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Beteng Asri dengan sumur kompos dan tungku pembakaran sampah.

Langkah tersebut dilandasi pengalaman melihat sejumlah program pengelolaan sampah yang sempat berjalan namun tidak berkelanjutan. Di lokasi tungku pembakaran sampah di Durenan Beteng RT 3 RW 12, Rabu (18/2/2026), Ketua LPMKal Tridadi dan Penasehat KSM Beteng Asri, Tumiyarso menjelaskan alasan di balik keputusan itu.

“Kami belajar dari beberapa tempat. Di awal semangat membentuk bank sampah, tapi lama-lama pengurusnya lelah dan programnya tidak jalan. Kami ingin yang lebih sederhana dan bisa konsisten,” ujarnya.

Keputusan tersebut diwujudkan dengan membangun sedikitnya 40 sumur kompos yang tersebar di dua RW dan enam RT. Setiap sumur digunakan bersama oleh empat kepala keluarga. Sumur kompos dibuat dari buis beton sedalam sekitar 1,5 meter dengan diameter 80 sentimeter. Bantuan pengadaan dilakukan dalam dua tahap oleh Pemerintah Kalurahan Tridadi.

“Satu sumur bisa dipakai empat KK. Sampah organik langsung dimasukkan ke situ. Jadi tidak semua harus dibakar atau diangkut,” jelas Tumiyarso.

Menurutnya, keberadaan sumur kompos cukup efektif mengurangi volume sampah rumah tangga, khususnya sampah organik. Sementara untuk sampah lainnya, KSM Beteng Asri sebagai KSM induk membawahi KSM Jogo Resik (RT 01) dan KSM Ngudi Asri (RT 02) dalam pengelolaan operasional. Dua armada kendaraan roda tiga dikerahkan untuk mengangkut sampah dari rumah warga menuju tungku pembakaran.

Meski warga telah diimbau memilah sampah dari rumah, kenyataannya masih ditemukan sampah tercampur. Untuk mengantisipasi hal itu, disediakan sumur kompos tambahan di sekitar tungku pembakaran guna menampung sampah organik yang ikut terbawa.

Jadwal pembakaran pun diatur secara rutin agar tetap terkontrol. RT 1 dan RT 3 melaksanakan pembakaran setiap Kamis dan Minggu. Sedangkan RT 2 dan RT 4 pada Rabu dan Sabtu. Setiap proses pembakaran berlangsung sekitar tiga hingga empat jam hingga sampah habis.

“Pembakaran tidak setiap hari, supaya terkontrol. Sekali bakar bisa tiga sampai empat jam sampai habis,” katanya.

Untuk mendukung operasional, setiap kepala keluarga dikenai iuran per bulan. Dana tersebut digunakan untuk pembelian BBM, servis berkala kendaraan roda tiga, pembelian oli, pembayaran pajak kendaraan, serta jasa angkut.

“Kami hitung betul biayanya. Iuran itu murni untuk operasional, supaya armada tetap jalan,” tegasnya.

Sampah yang masih memiliki nilai jual dikelola sesuai kesepakatan wilayah. Di RT 02, hasil penjualan masuk ke kas PKK, sedangkan di RT 01 dimasukkan ke kas RT.

Dengan sistem tersebut, Tumiyarso menyebut sekitar 80 persen sampah di Padukuhan Beteng telah tertangani dengan baik dan tidak lagi menumpuk seperti sebelumnya.

“Kalau dihitung-hitung, sudah sekitar 80 persen sampah warga tertangani. Tidak lagi menumpuk seperti dulu,” ungkapnya.

Meski demikian, ia berharap adanya pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup, khususnya terkait uji emisi dan standar polusi asap dari tungku pembakaran agar pengelolaan berjalan sesuai aturan dan ramah lingkungan.

“Kami berharap ada uji emisi atau standarisasi, supaya pembakaran ini benar-benar aman dan sesuai aturan,” harapnya.

Warga juga menginginkan peningkatan fasilitas rumah pilah sampah serta sosialisasi berkelanjutan agar kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah semakin tertanam.

Bagi masyarakat Beteng, pengelolaan sampah bukan sekadar program jangka pendek, melainkan komitmen bersama. Dengan sistem yang disesuaikan kondisi lokal dan dijalankan secara gotong royong, mereka membuktikan bahwa solusi sederhana dapat berdampak besar apabila dijalankan secara konsisten. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Pelantikan pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) Kabupaten Sleman periode 2025–2026 digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Selasa (17/2/2026). Pelantikan dilakukan oleh Pengurus Daerah PERCASI DIY sekaligus mengukuhkan pengurus ranting PERCASI di 17 kapanewon serta sembilan pengurus klub se-Kabupaten Sleman.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pengda PERCASI DIY, Iwan Prihastomo, Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sleman, Fauzi Idris, Ketua Bidang Organisasi, M. Fuad Kurniawan, Dewan Penasehat, Eko Suhargono, Dewan Pembina sekaligus Ketua Komisi C DPRD Sleman, Bambang Sigit Laksono, Kepala DISPORA, Sleman Heru Saptono, Bandi Utomo, Dewan Penyantun, Anton Yusufi WNP dan H. Saidi, jajaran pengurus PERCASI Sleman, pengurus ranting kapanewon, dan ketua klub catur se-Kabupaten Sleman.

Ketua panitia, Elly Moh. Basir menyampaikan bahwa pelantikan ini mengukuhkan 30 pengurus PERCASI Kabupaten Sleman periode 2025–2026, 17 pengurus ranting kapanewon, serta sembilan pengurus klub. Ia juga menyampaikan apresiasi dan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan.

Ketua PERCASI Kabupaten Sleman periode 2025–2026, Nuradi Indrawijaya, menyampaikan terima kasih kepada Bupati, DPRD, KONI Sleman, Pengda PERCASI DIY, serta seluruh jajaran pemerintah daerah atas dukungan terhadap kemajuan olahraga catur di Sleman. Ia juga memberikan penghargaan kepada pengurus periode sebelumnya atas dedikasi dan fondasi yang telah dibangun.

Menurut Nuradi, catur bukan sekadar permainan, melainkan olahraga intelektual yang melatih konsentrasi, strategi, kesabaran, dan integritas. Ia menegaskan komitmennya untuk melakukan pembinaan berjenjang dari tingkat klub hingga kabupaten, memperkuat koordinasi dengan 17 kapanewon, meningkatkan kualitas kompetisi yang terstruktur dan berkelanjutan, serta mempersiapkan atlet untuk ajang daerah, provinsi, nasional hingga internasional.

“Kita ingin periode ini menjadi kebangkitan prestasi. Lebih dari itu, kita ingin catur menjadi budaya dan ruang pembinaan generasi muda. Satu langkah catur, seribu langkah prestasi,” ujarnya.

Ketua Pengda PERCASI DIY, Iwan Prihastomo, mengapresiasi terselenggaranya pelantikan tersebut. Ia berharap visi yang disampaikan ketua baru dapat diwujudkan melalui sinergi dengan KONI, pemerintah daerah, dan dinas terkait.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam dua kejuaraan nasional terakhir, DIY berhasil meraih peringkat ketiga nasional. Pada Kejurnas di Mamuju, DIY berada di bawah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Dengan mengirimkan 10 atlet, DIY mampu meraih delapan medali, sementara Jawa Timur mengirim 40 atlet. Salah satu atlet DIY, Safira, bahkan meraih medali perunggu di kategori umum yang diikuti para Grand Master.

Sementara itu, perwakilan Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sleman, Fauzi Idris menyampaikan bahwa kepengurusan baru memiliki tantangan besar, terutama dalam mempertahankan gelar juara umum pada Porda di Kulon Progo. Ia juga mengingatkan bahwa Porkab Sleman akan digelar April hingga 10 Mei, serta Kejurda maksimal dilaksanakan Agustus mendatang.

“Atas nama Bupati Sleman, kami mengucapkan selamat bekerja. Bersinergilah dengan pemerintah, DPRD, dan seluruh pihak untuk meraih prestasi. Dengan semangat slogan KONI DIY: Jogja Tangguh, Prestasi Tumbuh,” pungkasnya. (Kusnadi KIM Berbah)

Sleman – Upaya pengurangan sampah plastik sekali pakai di Kabupaten Sleman tidak hanya digerakkan oleh kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga diperkuat peran aktif masyarakat.

Di Padukuhan Tlukan, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sri Rahayu tampil sebagai motor penggerak pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Sebagai Ketua Bank Sampah Mandiri RW 58 Tlukan, Sri Rahayu memimpin warga dalam membangun sistem pemilahan sampah yang tertib dan bernilai ekonomi.

Ia juga aktif sebagai anggota Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Depok Raya Kabupaten Sleman, sehingga mampu menjembatani informasi dan edukasi lingkungan kepada masyarakat secara lebih luas.

Di bawah koordinasinya, penguatan pengelolaan sampah anorganik terus ditingkatkan melalui pemanfaatan Rumah Pilah Sampah atau Rumpi Ah.

Fasilitas ini dirancang sebagai pusat pemilahan sampah anorganik yang memungkinkan pemisahan berbagai jenis material secara spesifik, seperti botol bening, botol warna, label, tutup botol, gelas bening, dan gelas warna.

“Sistem tersebut membuat proses pengelolaan sampah lebih tertata, efektif, dan memiliki nilai guna ekonomi,” katanya, Selasa (17/2/2026).

Sri Rahayu menegaskan bahwa kunci keberhasilan pengelolaan sampah terletak pada kedisiplinan memilah sejak dari sumbernya.

“Pemilahan harus dilakukan sejak rumah tangga. Kalau sudah terpisah dengan baik, pengelolaan berikutnya menjadi lebih mudah dan bernilai,” ujarnya.

Kehadiran Rumpi Ah adalah inovasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman dalam mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai di ruang publik.

Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan, tetapi juga sebagai sarana edukasi perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah plastik.

Di RW 58 Tlukan, pendekatan Sri Rahayu bersifat partisipatif. Ia mendorong keterlibatan warga, mulai dari ibu rumah tangga, remaja, hingga tokoh masyarakat, untuk aktif dalam kegiatan bank sampah.

“Setiap jenis sampah yang telah dipilah memiliki nilai jual tersendiri sehingga memberikan manfaat ekonomi tambahan bagi warga,” ungkap dia.

Sebagai anggota KIM Depok Raya, Sri Rahayu juga memanfaatkan jejaring komunikasi untuk menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya pengurangan sampah plastik dan praktik pemilahan yang benar. Edukasi dilakukan melalui pertemuan warga, media sosial komunitas, serta forum diskusi lingkungan.

Menurutnya, perubahan perilaku membutuhkan proses yang konsisten. “Kesadaran lingkungan tidak bisa instan. Harus terus diedukasi dan dicontohkan bersama,” katanya.

Peran Sri Rahayu mencerminkan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pengurangan sampah plastik di Kabupaten Sleman.

Melalui Bank Sampah Mandiri RW 58 dan optimalisasi Rumpi Ah, ia turut memperkuat ekosistem pengelolaan sampah yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Di tengah komitmen Kabupaten Sleman dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat, kiprah Sri Rahayu menjadi bukti bahwa transformasi lingkungan dapat dimulai dari tingkat RW.

Dengan kepemimpinan yang konsisten dan pendekatan edukatif, ia menghadirkan praktik pengelolaan sampah yang tidak hanya berdampak pada kebersihan, tetapi juga pada peningkatan nilai ekonomi dan kesadaran kolektif masyarakat. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Sukoharjo melaksanakan penanaman jagung serentak dalam rangka mendukung program ketahanan pangan (Ketapang), pada Selasa (17/2/2026). Kegiatan tersebut digelar di lahan Tanah Kas Desa (TKD) Ngebo, RT 06 RW 22, Kalurahan Sukoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Penanaman dilakukan secara bersama-sama oleh Lurah Sukoharjo, perwakilan Dewan, unsur Pemerintah Kabupaten, Dinas Pertanian, jajaran kepolisian dan TNI, Panewu Ngaglik, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Praja, BPKal, pamong kalurahan, PPL Pertanian BPP 4 Sleman, Satgas Swasembada Pangan, Dukuh Ngebo, kelompok tani, KWT, serta lembaga kemasyarakatan dan penggarap lahan.

Kegiatan ini menjadi langkah nyata Kalurahan Sukoharjo dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan Tanah Kas Desa agar lebih produktif.

Dalam sambutannya, Lurah Sukoharjo, Hadi Subronto menyampaikan bahwa program ketapang merupakan upaya strategis untuk menjaga ketersediaan bahan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian. Ia berharap, hasil panen jagung nantinya mampu mendukung kebutuhan pangan warga serta memberikan nilai tambah bagi pendapatan kalurahan.

“Selain penanaman jagung, program ketahanan pangan lain yang tengah berjalan adalah peternakan ayam petelur yang dikelola BUMKal Sukoharjo dan telah mulai memproduksi telur,” tuturnya.

Perwakilan Dewan, Ani Martanti, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kalurahan Sukoharjo, perangkat, pamong, dan warga Padukuhan Ngebo atas pelaksanaan program tersebut. Ia juga meminta Ketua Gapoktan dan KWT untuk berkoordinasi apabila memerlukan dukungan dalam pengembangan program pertanian.

Semangat gotong royong tampak dalam proses penanaman yang dilakukan bersama-sama di lahan TKD Padukuhan Ngebo.

Kapolresta yang diwakili Kasat Binmas, Sugiyanto, menyampaikan bahwa program ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan semua pihak, termasuk Polri dan TNI. Ia menyebutkan, Kabupaten Sleman memprogramkan penanaman jagung seluas 100 hektare. Sementara dari wilayah Ngaglik telah menyumbang sekitar 2,7 hektare.

Dalam kesempatan tersebut, Kasat Binmas Polresta Yogyakarta juga menyerahkan bantuan benih jagung dan pupuk cair kepada petani penggarap sebagai bentuk dukungan terhadap penanaman serentak.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sleman, Agung Armawanta, menyampaikan permohonan maaf karena Bupati tidak dapat hadir secara langsung. Dalam pesannya, Bupati menegaskan dukungan penuh terhadap sektor pertanian dan mengajak masyarakat untuk tidak malu menjadi petani.

“Pertanian adalah sektor strategis yang harus terus kita kembangkan demi kemandirian pangan,” pesannya.

Ke depan, Pemerintah Kalurahan Sukoharjo diharapkan terus mengembangkan program ketahanan pangan melalui berbagai inovasi dan pemanfaatan potensi lokal, sehingga kemandirian pangan di tingkat kalurahan dapat terwujud secara berkelanjutan. Penanaman jagung serentak ini pun diharapkan berjalan lancar hingga masa panen tiba dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. (Eswe/KIM Sukoharjo Ngaglik)

Sleman – Serangan hama tikus kian menggila di lahan tanaman padi, termasuk di wilayah Bulak Nglahar. Sebagai upaya pengendalian, Kelompok Tani (Klomptan) Padukuhan Nglahar, Kalurahan Sumbersari, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman menggelar gerakan gropyokan tikus, pada Selasa (17/2/2026), di Bulak Kulon Nglahar.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Dukuh Nglahar, Wahyu Wibowo, bersama ketua klomptan setempat. Gerakan ini melibatkan anggota kelompok tani dan didukung warga Padukuhan Nglahar sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap ancaman gagal panen.

Wahyu Wibowo mengatakan, dalam beberapa musim terakhir hasil produksi padi menurun akibat serangan hama tikus. Kondisi tersebut bahkan membuat sebagian petani enggan menggarap sawah karena sering mengalami kerugian.

“Kalau ini dibiarkan maka akan menurun juga ekonomi keluarga,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai dukuh dirinya memiliki tanggung jawab untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian. Pihaknya pun berkolaborasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) guna membangkitkan kembali semangat petani dalam mengolah lahan.

“Kami berkolaborasi dengan PPL mendorong agar petani kembali bersemangat untuk mengolah lahan pertanian,” tandasya.

Sementara itu, Ketua Klomptan Nglahar, Utoyo, menyampaikan bahwa gropyokan tikus dilakukan secara gotong royong oleh anggota kelompok tani dan masyarakat. Menurutnya, gerakan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan di tingkat lokal.

“Kami ingin meningkatkan produksi padi dan ketahanan pangan dengan cara ramah lingkungan,” katanya.

Ia menjelaskan, tujuan utama kegiatan tersebut adalah mengurangi populasi tikus yang menjadi hama utama di sawah dan mengancam produksi padi petani.

Di tempat terpisah, PPL Sumbersari, FX Naryanto, menyampaikan apresiasi kepada Klomptan Nglahar dan warga yang telah membantu upaya pemerintah dalam pengendalian hama tikus. Ia berharap kegiatan serupa dilakukan secara serempak di berbagai wilayah.

“Kalau dilakukan per wilayah dan tidak serempak, mungkin tikus yang tidak tertangkap hanya berpindah tempat,” ungkapnya.

Menurutnya, penanggulangan populasi tikus memerlukan koordinasi dan integritas lintas sektoral agar hasilnya maksimal. Selama dua bulan terakhir, di bulak tersebut juga telah dilakukan berbagai langkah pengendalian, antara lain pemasangan tenggeran burung hantu jenis Tyto Alba, pemasangan LTBS (Lumbung Tikus Berbasis Sistem), serta TBS sebagai bagian dari pengendalian terpadu.

Melalui gerakan gropyokan dan pengendalian terpadu ini, para petani berharap produksi padi kembali meningkat dan kesejahteraan keluarga petani di Padukuhan Nglahar dapat terjaga. (Giek / KIM Moyudan)