Sleman – Sebanyak 25 penggiat sampah yang tergabung dalam Forum Seyegan Resik mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan sampah tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Puskesmas Seyegan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai II Puskesmas Seyegan, pada Selasa (24/2/2026), dengan menghadirkan Kawat Kemakmuran Kapanewon Seyegan, Kepala Tata Usaha Puskesmas Seyegan, dan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

Kepala Tata Usaha Puskesmas Seyegan, Ari Hertiningsih dalam sambutannya menegaskan bahwa persoalan sampah masih menjadi tantangan besar di berbagai wilayah.

“Sampah masih mendominasi permasalahan di banyak wilayah. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang baik dan benar,” ujarnya.

“Praktik membakar sampah masih sering dilakukan. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi pengelolaan sampah yang benar perlu terus kita galakkan,” sambung Ari.

Ia juga menyampaikan bahwa Puskesmas Seyegan menjadi percontohan pengelolaan sampah tingkat kabupaten dalam mendukung Kapanewon Sehat.

“Kami mohon doa restunya, karena Puskesmas Seyegan menjadi contoh pengelolaan sampah tingkat kabupaten. Harapan kami, pemilahan sampah yang menjadi kegiatan pokok di lingkungan Puskesmas dan sekitarnya dapat menjadi modal utama menuju Puskesmas sehat,” ungkap Ari.

Sementara itu, Kawat Kemakmuran Kapanewon Seyegan, Rini Nurhidayati menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat dalam memilah sampah masih perlu ditingkatkan.

“Masyarakat kita umumnya belum melakukan pemilahan sampah. Kesadaran masih kurang, meskipun edukasi terus dilakukan,” katanya.

Menurut Rini, bimtek ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran kader dan praktisi sampah.

“Kegiatan ini sangat penting sebagai bekal bagi para praktisi dan kader untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Sementara, salah satu anggota tim kerja seksi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Leni Triastuti selaku narasumber memaparkan neraca pengelolaan sampah tahun 2025 berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).

“Persentase sampah terkelola mencapai 26,58%, naik 3,87% dari tahun 2024. Namun timbulan sampah tahun 2025 masih mencapai 583,3 ton per hari, dan yang belum terkelola sebesar 429,75 ton per hari,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pengurangan sampah mengalami kenaikan 3,55% dari tahun sebelumnya, terutama di sektor komposting rumah tangga. Meski demikian, praktik pembakaran dan pembuangan ilegal masih banyak terjadi.

Terkait penutupan TPA Piyungan, Leni menjelaskan bahwa pengelolaan sampah kini dioptimalkan melalui tiga TPST, yakni TPST Tamanmartani, TPST Sendangsari, dan TPST Donokerto.

“Era membuang sampah sudah berakhir dengan ditutupnya TPA Piyungan. Sekarang kita memasuki era memilah dan mengolah sampah,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan bahaya membakar sampah.

“Pembakaran sampah menghasilkan SO₂ dan NOx yang dapat menyebabkan hujan asam serta menghasilkan emisi gas rumah kaca. Sementara pembuangan sampah ke sungai yang bermuara ke laut berpotensi menimbulkan mikroplastik,” paparnya.

Sebagai solusi, Leni mendorong penerapan prinsip refuse, repurpose, dan recycle. “Mengelola sampah itu adalah kebutuhan, bukan hanya kewajiban. Perubahan paradigma ini harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda,” pungkasnya. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Pemerintah Kapanewon Depok bersama Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo menyalurkan bantuan operasional kepada Masjid Al-Huda, Padukuhan Denokan, Kalurahan Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, Selasa (24/2/2026).

Bantuan sebesar tersebut diberikan untuk mendukung operasional masjid, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah dan pelayanan jamaah. Penyaluran bantuan menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap penguatan fungsi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.

Penjabat Lurah Maguwoharjo, Isti Fajaroh, menyampaikan apresiasi atas perkembangan Masjid Al-Huda yang dinilai semakin representatif dan nyaman bagi jamaah.

“Masjid ini berkembang dari mushalla kecil dengan enam hingga tujuh jamaah menjadi masjid yang megah dan estetik. Ini menunjukkan komitmen dan partisipasi masyarakat dalam memakmurkan masjid,” ujarnya.

Ia mengapresiasi, pembangunan masjid mulai mengalami perkembangan signifikan sejak 2019 dengan total pembiayaan lebih dari Rp1 miliar dari berbagai sumber pendanaan. Secara administratif, Masjid Al-Huda juga telah memiliki izin resmi dari Pemerintah Kabupaten Sleman sejak 13 Februari 2013.

“Bantuan operasional tersebut diharapkan dapat menunjang keberlangsungan kegiatan ibadah, pembinaan umat, serta aktivitas sosial keagamaan di lingkungan sekitar,” kata Isti.

Ia juga mengatakan bahwa Pemerintah Kapanewon Depok dan Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan sarana ibadah, sebagai bagian dari pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman kembali melaksanakan safari tarawih untuk kedua kalinya pada Selasa (24/2) malam. Kali ini, safari tarawih berlangsung di Masjid Thurfah Muhammadiyah Jongke Lor, Kalurahan Sendangadi Mlati.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Sleman, jajaran Forkopimda Sleman, seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, serta masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, Bupati Sleman Harda Kiswaya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus menjadi sarana dalam memperkenalkan program – program pemerintah kepada masyarakat.

Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut Harda juga mengajak masyarakat untuk senantiasa meramaikan masjid dengan kegiatan yang bermanfaat terlebih, saat ini (bulan ramadhan) merupakan momen penting untuk terus meningkatkan ketakwaan dan terus memperbaiki diri.

Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Thurfah, Muhammad Wasfan mengungkapkan rasa bangganya atas kehadiran Bupati beserta rombongan di Masjid Thurfah untuk bersama – sama melaksanakan solat tarawih.

Menurutnya kegiatan ini sebagai wujud nyata sinergi antara Pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam membangun kehidupan yang harmonis.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan dana sebesar 34 juta rupiah kepada takmir masjid Thurfah. Bantuan ini berasal dari Pemkab Sleman, Baznas Sleman, Kemenag Sleman, Bank BPD DIY, PDAM Sleman, Bank Sleman, Bank Syariah Sleman, Kapanewon Mlati, Kalurahan Sendangadi, dan infak jamaah tarawih.

Selain itu juga diserahkan bantuan dari Kemenag berupa 6 buah Mushaf Al Quran, 5 buah mukena, dan bantuan dari Baznas Sleman berupa 10 paket santunan untuk fakir, miskin, dan yatim piatu.

Sleman – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sleman bersama Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) Sleman melakukan MoU terkait peningkatan SDM dan enterpreneur pada Selasa (24/2), di pendopo Parasamya, Kabupaten Sleman.

Turut hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen RI Dr. Yaya Sutarya , Ketua Forum PLKP Kabupaten Sleman, Nyono Irwanto, Ketua Kadin Sleman, Yudi Prihantana.

Adapun tema yang diusung pada acara tersebut yakni “Sinergi Strategis Kadin Sleman dan Forum Pengelola LP Kabupaten Sleman dalam Mencetak SDM Kompeten dan Wirausaha Tangguh di Era Global”.

Ketua Kadin Sleman sekaligus ketua panitia acara tersebut, Yudi Prihantana, menyebut launching Kadin Sleman dengan Forum PLKP menjadi momentum penting sebagai bagian komitmen untuk memperkuat sinergi dengan dunia usaha dan dunia industri. Dikatakan kegiatan ini juga menandai dimulainya kerja sama resmi yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, serta lembaga pendidikan dan pelatihan.

Secara umum program ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi dan kolaborasi strategis antara KADIN Sleman dengan Forum PLKP Kabupaten Sleman dalam rangka penguatan kualitas SDM, kewirausahaan, dan penyerapan tenaga kerja,” ucapnya.

Ketua Forum PLKP Kabupaten Sleman, Nyono Irwanto, mengatakan bahwa MoU ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan peran serta kontribusi LKP dalam membangun sumber daya manusia, khususnya di Kabupaten Sleman.

“LKP di Kabupaten Sleman telah memberikan kontribusi nyata dalam menekan angka pengangguran melalui dua program utama yang didukung oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan Kemendikbudristek RI, yaitu Program Keterampilan Kerja dan Program Kewirausahaan,” jelasnya.

Lebih lanjut disebutkan ada lima LKP unggulan dari Kabupaten Sleman yang melangsungkan penandatanganan MoU dengan Kadin Sleman, yaitu LKP IMDKOM, LKP Budi Mulia 2, LKP Baruna Academy, LKP Trisakti dan LKP Jogja Culinary School.

Sementara itu, Wakil Bupati Sleman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kadin Sleman dan Forum Pengelola LKP Kabupaten Sleman atas inisiatif, komitmen, dan kerja nyatanya dalam menyelenggarakan kesepakatan dan membangun kolaborasi ini.

Kabupaten Sleman, lanjutnya, merupakan daerah yang memiliki karakter sebagai kawasan pendidikan, jasa, perdagangan, dan industri kreatif, dituntut untuk mampu menyiapkan SDM yang kompeten sekaligus mendorong tumbuhnya wirausahawan baru yang tangguh.

“Maka kolaborasi antara dunia usaha dan lembaga kursus serta pelatihan merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut,” sambungnya.

Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen RI Dr. Yaya Sutarya, mengaku bahagia dengan adanya MoU tersebut. Dikatakan komitmen ini akan dapat menciptakan ekosistem yang positif antara pemerintah daerah, Kadin, dan LKP, guna membangun SDM yang unggul dan berdaya saing.

“Ini selaras dengan visi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah yakni mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” ujarnya.

Sleman – Guna memastikan kesiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Pemerintah Kabupaten Sleman menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), bertempat di Ruang Rapat Sembada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Selasa (24/2).

Agenda yang dihadiri oleh Bupati Sleman ini dilaksanakan untuk menyepakati langkah konkret dalam menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok.

Dalam sambutannya, Bupati Sleman Harda Kiswaya menegaskan, pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri merupakan tugas negara yang sangat strategis. Ia menekankan bahwa forum ini menjadi ruang konsolidasi dan evaluasi untuk merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan.

Harda menginstruksikan seluruh jajaran OPD dan Satgas Pangan untuk memperkuat pengawasan di lapangan guna mengantisipasi praktik penimbunan barang yang sengaja memanfaatkan momentum hari raya. Ia berharap distribusi bahan pangan tetap merata di seluruh wilayah Sleman sehingga tidak hanya menumpuk di titik tertentu.

“Saya minta operasi pasar atau pasar murah benar-benar tepat sasaran dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Pastikan ketersediaan stok pangan baik di pasar tradisional maupun ritel modern,” tegas Harda.

Lebih lanjut, Harda juga mengimbau para pelaku usaha untuk tidak menaikkan harga secara tidak wajar serta mengajak masyarakat Sleman untuk berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan tanpa melakukan panic buying.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Heri Setyawati melaporkan bahwa tingkat inflasi tahunan DIY pada Februari 2026 berada pada angka 3,30%. Khusus untuk Kabupaten Sleman, Indeks Perubahan Harga (IPH) pada minggu ketiga Februari tercatat sebesar 3,39%.

Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas pangan strategis seperti cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam seiring meningkatnya permintaan pasar. Oleh karena itu, HLM ini difokuskan untuk menjamin stabilitas harga sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga hingga hari raya nanti.

“Kami terus memantau dinamika harga komoditas tersebut. High Level Meeting ini menjadi media penguatan sinergi agar kita bisa menyepakati langkah konkret secara cepat apabila terjadi gejolak harga di pasar,” ujar Heri Setyawati dalam laporannya.