Sleman – Dinas Sosial Kabupaten Sleman kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan dan perlindungan sosial melalui penyaluran bantuan kursi roda kepada lansia rentan di wilayah Karangasem Gempol, Kalurahan Condongcatur, Rabu (11/2/2026). Bantuan tersebut diberikan kepada Suwarto sebagai penerima manfaat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Kabupaten Sleman, Dedie Kesuma, perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Tenaga Pelopor Sosial Kecamatan (TPSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), pemangku wilayah setempat, serta para kader masyarakat yang selama ini aktif mendampingi warga. Kehadiran berbagai unsur ini menjadi wujud sinergi dan kolaborasi dalam pelayanan sosial kepada masyarakat.

Kegiatan penyaluran berlangsung tertib, lancar, dan penuh rasa kepedulian. Bantuan kursi roda ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Sleman, dalam meningkatkan kualitas hidup lansia, khususnya yang mengalami keterbatasan mobilitas dan membutuhkan sarana penunjang untuk aktivitas sehari-hari.

Dalam kesempatan tersebut, Dedie Kesuma berharap bantuan kursi roda yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Sehingga Suwarto dapat menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan nyaman dan mandiri,” katanya.

Melalui sinergi antara Dinas Sosial, DPRD, unsur kewilayahan, dan kader masyarakat, pelayanan sosial bagi warga yang membutuhkan, khususnya lansia rentan, diharapkan terus meningkat. Bantuan ini tidak hanya menjadi sarana penunjang mobilitas, tetapi juga menjadi wujud kepedulian bersama dalam mewujudkan lansia yang lebih mandiri, nyaman, dan berdaya. (Tri Suhartati KIM Depok)

Sleman – Pertemuan kader Institusi Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan (IMP) Kabupaten Sleman berlangsung penuh semangat dan komitmen dalam mendukung program pembangunan keluarga serta percepatan penurunan stunting. Kegiatan tersebut digelar di Aula Kencana Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, Rabu (11/2/2026).

Pertemuan ini dihadiri Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, Daroji. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kader IMP atas dedikasi dan peran aktif dalam mendukung Program Bangga Kencana serta percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sleman.

Daroji mengungkapkan, berkat sinergi dan kerja keras seluruh pihak, angka stunting di Kabupaten Sleman berhasil menurun dari 4,51% menjadi 4,21%. Capaian tersebut menjadi bukti nyata kontribusi kader IMP di lapangan melalui pendampingan keluarga berisiko stunting, edukasi, serta intervensi berbasis masyarakat.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen para kader IMP. Semoga semangat ini terus terjaga dalam mewujudkan generasi sehat, berkualitas, dan menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga disampaikan penguatan terkait peran dan fungsi IMP sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana). Kader IMP memiliki fokus tugas pada kegiatan Tribina dan UPPKA, verifikasi dan validasi (verval) keluarga berisiko stunting, serta dukungan program Quick Win dalam percepatan penurunan stunting.

Pertemuan dihadiri kader IMP perwakilan dari masing-masing kapanewon se-Kabupaten Sleman. Kehadiran para kader menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat peran IMP sebagai garda terdepan pembangunan keluarga di tingkat desa dan kelurahan.

Materi pertemuan disampaikan Dyah Cahyaning, yang memberikan penguatan terkait fokus tugas kader IMP, termasuk pentingnya pendataan akurat, pendampingan keluarga berisiko stunting secara berkelanjutan, serta strategi intervensi yang tepat sasaran.

Melalui pertemuan ini diharapkan koordinasi dan sinergi antar kader semakin solid, sehingga program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sleman dapat terus berjalan optimal dan berkelanjutan demi terwujudnya keluarga berkualitas dan generasi unggul. (Tri Suhartati KIM Depok)

Sleman – Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Sari Dewi Sembego, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman melaksanakan penanaman perdana bibit melon, pada Rabu (11/2/2026).

Penjabat Lurah Maguwoharjo, Isti Fajaroh, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kalurahan Maguwoharjo dan Kapanewon Depok.

“Penanaman melon ini sangat penting untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan. Melalui pengembangan pertanian produktif, kami mendorong masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, komoditas melon dipilih karena proses budidayanya relatif mudah, perawatannya tidak rumit, cukup tahan terhadap hama, serta memiliki cita rasa manis yang diminati masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari pengembangan urban farming di tingkat kalurahan.

“Kami ingin menghadirkan model pertanian perkotaan yang produktif dan mampu menarik minat petani milenial di Kabupaten Sleman. Pertanian harus dilihat sebagai sektor yang modern dan memiliki prospek ekonomi,” tegasnya.

Direktur BUMKal Sari Dewi Maguwoharjo, Sumaryono, menambahkan bahwa pengembangan budidaya melon direncanakan secara bertahap. Ke depan, BUMKal menargetkan penanaman hingga bibit melon di lahan seluas meter persegi sebagai bagian dari penguatan unit usaha pertanian.

“Penanaman perdana ini menjadi tahap awal. Ke depan, kami menyiapkan pengembangan hingga bibit melon. Selain itu, BUMKal juga akan mengembangkan usaha ayam petelur serta greenhouse tanaman selada dan komoditas hortikultura lainnya,” jelasnya.

Ia juga membuka peluang pengembangan komoditas lain seperti brambang serta perintisan kawasan wisata edukatif berbasis pertanian yang ramah anak dan keluarga.

Menurutnya, melalui kegiatan ini, Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo bersama BUMKal Sari Dewi menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan potensi lokal dalam mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan urban farming secara berkelanjutan di wilayah Kapanewon Depok.

Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sleman, Budi Sanyoto, mengapresiasi langkah BUMKal Sari Dewi dalam mengoptimalkan potensi desa untuk mendukung ketahanan pangan dan penguatan ekonomi masyarakat.

“Kami mendukung penuh inisiatif pengembangan urban farming ini. Program seperti ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memperkuat kemandirian pangan dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, termasuk generasi muda,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah kalurahan, BUMKal, dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus diperkuat agar program berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Dinas Koperasi Kabupaten Sleman menyelenggarakan kegiatan optimalisasi kemitraan Forum Komunikasi (Forkom) UMKM Kabupaten Sleman dengan Koperasi Desa Merah Putih, sebagai mitra Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan itu berlangsung pada Selasa (10/2/2026), di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman.

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Agung Armawanta, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Makwan, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Sleman Sutiasih, Asosiasi Mitra SPPG DIY, Nurcholis, Koordinator Ketua SPPG, Malik, Ketua SPPG se-Kabupaten Sleman, Ketua Forkom UMKM Sleman, H. Ardi Sehami, dan Ketua Forum UMKM Kapanewon se-Kabupaten Sleman.

Kepala Dinas Koperasi Sleman, Sutiasih, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan forum strategis untuk mempertemukan Forkom UMKM sebagai gabungan pelaku usaha, baik produsen produk, jasa, pertanian, maupun peternakan, dengan pengurus Koperasi Desa Merah Putih dalam membangun kemitraan bersama SPPG selaku penggerak program MBG di Kabupaten Sleman.

“Harapannya akan terjadi kolaborasi yang saling menguntungkan dalam upaya mempercepat pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sleman,” ujar Sutiasih.

Ia menambahkan, sesuai arahan Bupati Sleman, Harda Kiswaya, sinergi antara UMKM, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan MBG diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat.

“Harapannya akan banyak pihak yang terlibat dalam program MBG,” jelasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Agung Armawanta, yang juga menjabat sebagai Ketua Percepatan Pelaksanaan Program MBG Kabupaten Sleman, mengungkapkan bahwa belanja kebutuhan bahan dapur MBG oleh SPPG DIY mencapai sekitar Rp2 miliar per hari.

Menurutnya, dana tersebut diupayakan dapat berputar di wilayah DIY, bahkan lebih diprioritaskan berputar di kabupaten atau wilayah sekitar lokasi pelaksanaan MBG. Dengan demikian, program MBG tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Modelnya adalah memanfaatkan UMKM atau koperasi yang ada di sekitar MBG untuk memberikan kemanfaatan, mengurangi pengangguran, serta menaikkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” pesan Agung.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Makwan menyoroti program prioritas Bupati Sleman yakni Sleman Dalalane Alus, Dalane Padang, dan Sleman Resik sebagai bagian dari upaya mendorong perekonomian masyarakat.

Menurutnya, infrastruktur jalan yang halus dan penerangan yang memadai akan memperlancar mobilitas barang dan distribusi usaha, termasuk pengiriman bahan kebutuhan MBG, bahkan pada malam hari.

“Dengan pembangunan jalan yang halus dan terang akan menjadikan ekonomi terus berjalan siang dan malam. Sehingga peluang usaha semakin terbuka dan kesejahteraan lebih meningkat,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Asosiasi Mitra SPPG DIY, Nurcholis meluruskan anggapan masyarakat terkait sulitnya prosedur menjadi mitra pemasok SPPG. Ia menegaskan bahwa SPPG terbuka menerima pasokan dari berbagai pihak selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, terutama standar gizi sesuai Angka Kebutuhan Gizi (AKG) yang berbeda untuk tiap sasaran, seperti siswa maupun ibu hamil dan menyusui.

Selain itu, bahan yang dipasok harus memenuhi ketentuan perizinan dari dinas terkait serta harga yang sesuai dengan ketetapan SPPG.

“Bila semua ketentuan sudah sesuai akan diterima oleh pihak SPPG, dengan pembayaran cash tidak tempo,” tutur Nurcholis.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah, UMKM, koperasi, dan SPPG. Sehingga program MBG di Kabupaten Sleman tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak utama ekonomi kerakyatan. (Kusnadi KIM Berbah)

Sleman – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanganan Gangguan Ketertiban Umum (Trantibum) di Kalurahan Condongcatur, Rabu (11/2/2026). Kegiatan ini menjadi lokasi kedua dalam rangkaian sosialisasi di wilayah kalurahan se-DIY.

Sosialisasi dihadiri anggota DPRD DIY, Satpol PP DIY, Lurah Condongcatur, serta peserta dari unsur dukuh, Satlinmas, Jagawarga, dan tokoh masyarakat Condongcatur. Narasumber kegiatan menghadirkan anggota DPRD DIY dan Lurah Condongcatur.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP DIY, Loekman Hadi Noegroho Soempeno, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban umum guna mendukung kualitas hidup di wilayah kalurahan.

“Kami memfasilitasi sosialisasi ini karena Perda Nomor 2 Tahun 2017 berada dalam lingkup Satpol PP DIY. Kegiatan ini akan kami laksanakan secara maraton di seluruh kalurahan di DIY hingga November 2026. Hari ini merupakan jadwal kedua setelah sebelumnya dilaksanakan di Kalurahan Caturtunggal,” ungkapnya.

Ia berharap masyarakat memahami bahwa penanganan gangguan trantibum merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat pemerintah.

Narasumber dari DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu, menekankan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar sebagai bentuk perlindungan dan upaya menciptakan kenyamanan bagi masyarakat.

“Penting selalu diperhatikan masalah lingkungan di sekitar kita agar masyarakat dapat diberikan perlindungan dan kenyamanan,” ujarnya.

Yuni menjelaskan, Satpol PP DIY siap membantu masyarakat dalam menangani berbagai gangguan trantibum seperti kebisingan, persoalan sampah, dan gangguan lainnya. Masyarakat dapat melaporkan potensi gangguan melalui saluran resmi yang telah disediakan.

Sementara itu, Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji memaparkan bahwa penanganan trantibum merupakan fungsi pemerintahan wilayah untuk mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman. Menurutnya, kalurahan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan upaya tersebut.

“Penanganan trantibum di tingkat kalurahan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Kalurahan bersama Satlinmas dan Jagawarga dapat bekerja sama dengan Satpol PP DIY serta masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, aktor penanganan trantibum di Condongcatur meliputi lurah sebagai penanggung jawab wilayah beserta jajaran, RT/RW, Satlinmas sebagai ujung tombak di tingkat kalurahan, serta kelompok Jagawarga yang berperan dalam menjaga ketertiban lingkungan.

“Marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan dari gangguan trantibum agar masyarakat dapat menikmati suasana yang aman, tertib, dan nyaman, sehingga produktivitas dan kesejahteraan meningkat,” tutupnya.

Kegiatan ditutup dengan dialog interaktif yang membahas berbagai potensi gangguan di masyarakat serta langkah antisipasi dan penanganannya. Peserta sepakat bahwa gangguan trantibum tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan warga, sehingga perlu ditangani secara sinergis dan berkelanjutan. (Wasana / KIM Depok)