Sleman — Sebanyak 77 siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma’arif Sambego bersama para wali siswa melakukan aksi nyata dalam mengenal pelestarian lingkungan melalui kegiatan luar kelas atau outing class. Mereka menjadikan Sekolah Air Hujan (SAH) Banyu Bening di Tempursari, Kabupaten Sleman, sebagai laboratorium alam untuk mempelajari teknik pemanfaatan air hujan sebagai sumber daya alternatif pada Kamis (5/2/2026). Langkah ini dilakukan untuk menanamkan pemahaman bahwa air hujan bukan sekadar sisa alam, melainkan anugerah yang bisa dikelola menjadi air minum sehat.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara MI Ma’arif Sambego dengan lembaga internasional asal Jepang, Organization for Industrial and Cultural Advancement (OISCA). Fokus utama dari kunjungan ini adalah memberikan pengalaman kontekstual kepada siswa mengenai tantangan krisis air bersih di masa depan. Melalui metode pembelajaran langsung, para siswa diajak melihat sistem instalasi penampungan hingga proses penyaringan air hujan yang telah terstandarisasi secara medis namun tetap sederhana untuk dipelajari.

Perwakilan OISCA sekaligus pendamping kegiatan, Nur Partiningsih, menjelaskan bahwa edukasi ini sangat krusial untuk mengubah pola pikir masyarakat sejak usia dini. Menurutnya, pemanfaatan air hujan adalah solusi cerdas untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam, dimulai dari lingkungan rumah tangga. Dengan melihat langsung prosesnya, para siswa diharapkan tidak lagi memiliki keraguan terhadap kualitas air hujan jika dikelola dengan teknik yang benar dan bersih.

“Pembelajaran berbasis pengalaman seperti ini mampu membentuk pola pikir siswa agar lebih peduli terhadap kelestarian sumber daya alam di sekitarnya. Kami ingin merubah cara pandang generasi muda, terutama dimulai dari lingkungan keluarga mereka, bahwa air hujan bisa dimanfaatkan sebagai air minum yang bersih, menyehatkan, dan tentu saja ramah lingkungan jika dikelola secara bijak,” ujar Nur Partiningsih di sela-sela pendampingan siswa.

Kedatangan rombongan siswa ini disambut hangat oleh pendiri Sekolah Air Hujan Banyu Bening, Sri Wahyuningsih. Para siswa terlihat sangat antusias saat diajak berkeliling melihat instalasi pemanenan air hujan dan mencoba langsung proses filtrasinya. Baginya, antusiasme anak-anak sekolah dasar ini menjadi harapan baru bagi gerakan kemandirian air di masa depan, mengingat edukasi dini adalah fondasi terkuat dalam membangun karakter masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap isu lingkungan hidup.

“Edukasi sejak dini menjadi kunci dalam membangun generasi yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pengelolaan sumber daya air dan lingkungan hidup. Kami memberikan penjelasan yang sederhana namun interaktif agar anak-anak ini pulang membawa ilmu yang bisa diceritakan kepada orang tua mereka, bahwa air hujan yang jatuh di atap rumah mereka adalah harta karun yang tidak boleh dibuang sia-sia,” tegas Sri Wahyuningsih di hadapan para siswa.

Selain membekali siswa dengan kemampuan teknis, kegiatan ini juga menekankan nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab sosial. Pihak sekolah berharap kunjungan ini dapat menginspirasi madrasah dan sekolah lain untuk mengembangkan kurikulum kontekstual yang berorientasi pada pelestarian alam. Dengan membangun karakter peduli lingkungan sejak bangku sekolah dasar, diharapkan lahir generasi yang lebih bijak dalam memanfaatkan kearifan lokal demi keberlanjutan kehidupan di masa depan. (Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai organisasi bantuan, melainkan sebuah sistem investasi perilaku sosial yang krusial bagi ketahanan warga. Hal tersebut menjadi bahasan utama dalam Rapat Koordinasi dan Pembinaan Forum WKSBM Daerah Istimewa Yogyakarta yang difasilitasi oleh Dinas Sosial DIY di edOtel Yogyakarta pada Kamis (5/2/2026). Pertemuan ini menekankan bahwa kunci keberhasilan penanganan masalah sosial terletak pada pemberdayaan dan partisipasi aktif yang tumbuh dari akar rumput.

Ketua Forum WKSBM Yogyakarta, Nur Wulan, menjelaskan bahwa WKSBM memiliki perspektif yang kuat karena berfokus pada kesejahteraan sosial yang inklusif serta penguatan jejaring antarwarga. Dalam paparannya mengenai penguatan peran lembaga melalui pendekatan psikologi sosial, ia menegaskan bahwa pengelola kesejahteraan di tingkat lokal harus mampu melampaui bantuan materi dan mulai menyentuh aspek mental serta emosional masyarakat. Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi psikis warga menjadi pondasi utama dalam membangun kemandirian.

“WKSBM bukan sekadar organisasi sosial, melainkan sistem ketahanan sosial yang tumbuh dari bawah. Psikologi sosial memandang wahana ini sebagai bentuk investasi sosial yang nyata. Untuk memperkuatnya, kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau terlibat dalam mengelola kesejahteraan mereka sendiri, serta membangun kepercayaan yang kokoh antara warga dengan pemerintah agar program yang dijalankan lebih efektif dan efisien,” ujar Nur Wulan di hadapan para peserta koordinasi.

Lebih lanjut, Nur Wulan menuturkan bahwa pendekatan psikologi menjadi sangat penting karena WKSBM berhadapan langsung dengan individu yang memiliki latar belakang permasalahan beragam, tidak melulu soal ekonomi. Sikap dan perilaku masyarakat sering kali dipengaruhi oleh kondisi mental yang berbeda-beda, sehingga para penggiat sosial di lapangan dituntut memiliki empati dan kemampuan komunikasi yang baik untuk mengelola potensi konflik maupun kecemburuan sosial yang mungkin muncul.

“Penting bagi pengelola WKSBM untuk bisa memahami perilaku dan emosi warga. Kami harus mampu membangun kepercayaan sosial, mengelola konflik, dan mendorong perubahan sikap ke arah yang lebih mandiri. Pilar utamanya adalah membangun identitas kelompok yang kuat serta menciptakan tekanan sosial yang positif guna membangkitkan efikasi kolektif atau keyakinan bersama bahwa masyarakat mampu menyelesaikan persoalannya,” tambah Nur Wulan menjelaskan strategi penguatan lembaga.

Rangkaian pembinaan ini diharapkan dapat menghasilkan output berupa pelayanan sosial yang lebih humanis dan tepat sasaran. Dengan pendekatan yang berbasis pada pemahaman perilaku, WKSBM diharapkan tidak hanya menjadi penyalur bantuan, tetapi benar-benar mampu memberdayakan masyarakat dan menjadi pendamping sosial yang bekerja dengan hati yang tulus demi terciptanya lingkungan yang sejahtera dan harmonis. (Giek/KIM Moyudan)

Sleman — Persoalan sampah yang kian mendesak tidak lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah menjadi persoalan kebangsaan. Isu tersebut mengemuka dalam Pasar Bela Negara edisi ke-22 yang digelar Jumat (6/2/2026), di kawasan utara Lapangan Pemda Sleman.

Pasar Bela Negara merupakan ruang publik tematik yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman bersama Carya Budhi Chantya, sebuah lembaga pendamping UMKM. Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah pemberdayaan ekonomi warga, tetapi juga sarana edukasi nilai-nilai bela negara yang relevan dengan tantangan zaman.

Salah satu bahasan utama dalam edisi kali ini adalah tema “Cinta Bumi dan Tanah Air melalui Pengolahan Sampah Mandiri Keluarga”. Hadir sebagai narasumber, dosen FISIPOL Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Oktiva Anggraini menegaskan bahwa spektrum bela negara di era sekarang sangat luas.

“Bela negara tidak selalu identik dengan angkat senjata. Peduli pada sampah dan lingkungan adalah bentuk bela negara yang nyata dan dekat dengan kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Oktiva memaparkan kondisi persoalan sampah yang semakin serius, ditandai dengan meningkatnya volume sampah serta TPA Piyungan yang mendekati penutupan total. Menurutnya, situasi ini menjadi peringatan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah, tetapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh warga negara.

Ia menekankan bahwa sampah bukan semata masalah lingkungan, melainkan juga masalah kebangsaan. Kerusakan lingkungan dinilai sebagai ancaman langsung bagi keberlangsungan bangsa, sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 27 Ayat 3 tentang hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara.

“Cinta tanah air tidak cukup diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, mulai dari hal paling kecil, yakni mengelola sampah keluarga,” tegasnya.

Dalam paparannya, Oktiva menjelaskan pentingnya pengolahan sampah mandiri dari rumah, diawali dengan memilah sampah organik, anorganik, dan residu. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos dan pupuk cair. Sementara sampah anorganik dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan, cinderamata, hingga ditabung melalui bank sampah.

“Sampah yang dikelola dengan benar berubah dari masalah menjadi berkah,” katanya.

Pengelolaan sampah juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi keluarga, seperti penghematan biaya pembuangan sampah, menekan pengeluaran rumah tangga, serta membuka peluang usaha kreatif berbasis daur ulang.

Selain itu, pemanfaatan kompos dan pupuk cair turut mendukung ketahanan pangan keluarga melalui optimalisasi pekarangan rumah. Sayuran dan tanaman pangan dapat diproduksi sendiri, sehingga mengurangi ketergantungan dan memperkuat kemandirian keluarga.

“Keluarga yang mandiri pangan adalah fondasi bangsa yang kuat,” ujarnya.

Dari sisi pemerintah, gerakan pengelolaan sampah mandiri dinilai mampu mengurangi beban pengelolaan sampah, menekan volume sampah ke TPA, serta mendukung kebijakan lingkungan berkelanjutan sebagai solusi konkret menghadapi krisis sampah.

Pasar Bela Negara edisi ke-22 ini menegaskan bahwa bela negara dapat diwujudkan melalui kesediaan warga meluangkan waktu, tenaga, dan membangun kebiasaan baru demi lingkungan.

“Ketika warga bergerak, negara menjadi lebih kuat. Ayo kelola sampah dari rumah, cintai bumi, cintai tanah air, dan jadilah pelaku Bela Negara sejati,” pungkas Oktiva. (Andy Ahmad – KIM DSN NGAGLIK)

Sleman – Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji sekaligus Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, menegaskan pentingnya penguatan pilar ekonomi Muhammadiyah sebagai strategi utama menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian global.

Menurutnya, perubahan zaman yang kian cepat menuntut sensitivitas kolektif dan kemampuan adaptasi agar persyarikatan tetap bertahan dan berkelanjutan.

“Jangan dikira sederhana membawa Muhammadiyah ke depan. Ketidakpastian harus menjadi atensi bersama dan ukuran kemampuan kita beradaptasi agar tetap survive (bertahan dari kondisi sulit),” tegas Muhadjir dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata (MEBP) PP Muhammadiyah serta Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2026 di Hyatt Regency Yogyakarta, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Kamis (5/2/2026).

Muhadjir menjelaskan, dunia saat ini berada dalam lanskap VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) yang menuntut respons strategis dan terukur.

Untuk itu, ia mendorong Muhammadiyah menyongsong era tersebut dengan memperkokoh pilar ketiga persyarikatan, yakni ekonomi.

“Kalau pilar ketiga itu kokoh, Muhammadiyah akan memiliki daya tahan dan daya dorong yang kuat,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan gerak bersama dalam membangun pilar ekonomi.

“Jangan menunggu orang lain. Jika kita tidak bergerak, kita tidak bisa berbuat banyak. Pilar ekonomi ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi berkelanjutan dan berdampak ke depan,” tambahnya.

Dalam perspektif historis, Muhadjir mengingatkan bahwa ekonomi telah menjadi denyut awal dakwah Muhammadiyah.

“Sejak awal, Muhammadiyah dipelopori para ekonom, pelaku usaha, dan pedagang. Bahkan, putra Kiai Ahmad Dahlan, Raden Haji Dhurie, didorong belajar bisnis ke Eropa. Ini menunjukkan perhatian serius Persyarikatan pada pilar ekonomi,” ungkapnya.

Muhadjir juga menegaskan karakter khas bisnis Muhammadiyah yang berwatak korporasi sosial (social corporation).

“Keuntungan bisnis Muhammadiyah bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk organisasi dan dikembalikan bagi kemaslahatan masyarakat luas. Muhammadiyah itu inklusif, untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya warga Muhammadiyah atau umat Islam,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut pilar ekonomi telah ditetapkan sebagai pilar ketiga persyarikatan selama satu dekade terakhir, berdampingan dengan pendidikan dan kesehatan. Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran MEBP memperkuat komitmen dan implementasi konkret.

“Marilah kita berjuang habis-habisan memperkokoh pilar ekonomi Muhammadiyah agar benar-benar memberi kesejahteraan bagi masyarakat dan menjamin keberlanjutan Persyarikatan di masa depan,” tandasnya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Reorganisasi pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalurahan Banyuraden dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran kelembagaan PKK di tingkat kalurahan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Kalurahan Banyuraden, Kabupaten Sleman, Kamis (5/2/2026), sebagai bagian dari persiapan penyusunan kepengurusan masa bakti 2026 – 2031.

Lurah Banyuraden, Sudarisman dalam sambutannya menekankan bahwa TP-PKK memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah kalurahan dalam mendukung pembangunan berbasis keluarga. Menurutnya, reorganisasi bukan sekadar pergantian struktur, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen, integritas, dan profesionalisme pengurus dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK.

Selain itu, reorganisasi ini guna memastikan kesinambungan program PKK sekaligus menyesuaikan struktur kepengurusan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

“Melalui penataan ulang kepengurusan, diharapkan TP-PKK Banyuraden mampu bekerja lebih efektif, responsif, dan adaptif terhadap berbagai isu pemberdayaan keluarga,” ucap Sudarisman.

Pada kesempatan ini, ia pun berterima kasih dan mengapreasiasi kepada pengurus Tim Penggerak PKK periode 2021 – 2026 atas dedikasi dan pengabdiannya yang luar biasa. Sehingga program – program seperti penanganan stunting, ketahanan pangan, dan administrasi telah berjalan dengan baik.

Proses pembentukan kepengurusan baru yang dipimpin oleh Ketua TP-PKK Banyuraden, Kwintartiningsih Pospoputri dilakukan secara musyawarah dengan mengedepankan prinsip partisipatif dan keterwakilan.

Setiap unsur yang terlibat seperti kelompok kerja (pokja), kamituwa, dan perwakilan perempuan di Badan Permusyawaratan Kalurahan Banyuraden diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan masukan. Sehingga struktur kepengurusan yang terbentuk benar-benar mencerminkan kebutuhan dan potensi warga Banyuraden.

Kwintartiningsih menyampaikan bahwa reorganisasi ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap kinerja kepengurusan sebelumnya. Evaluasi tersebut diharapkan mampu menjadi pijakan dalam menyusun langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas program dan pelayanan kepada masyarakat.

“Reorganisasi pengurus Tim Penggerak PKK Banyuraden perlu dilakukan untuk menjaga soliditas organisasi sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan,” tandasnya.

Harapannya, Kepengurusan masa bakti 2026 – 2031 mampu menjadi motor penggerak pemberdayaan keluarga, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Sekaligus mampu menghadirkan program-program inovatif yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Banyuraden. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)