Sleman — Upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kapanewon Ngaglik kini menyasar pada penguatan edukasi pola makan anak melalui tangan para kader. Jawatan Sosial Kapanewon Ngaglik menggandeng Rumah Sakit Universitas Ahmad Dahlan (RS UAD) menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu yang fokus pada penanganan stunting dan permasalahan nafsu makan balita pada Jumat (30/1/2026). Langkah ini diambil untuk membekali para kader dengan pengetahuan medis terkini guna menghadapi tantangan di lapangan.

Kegiatan yang diikuti oleh puluhan kader dari berbagai kalurahan di Ngaglik ini menempatkan kader Posyandu sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dini gangguan tumbuh kembang anak. Perwakilan Jawatan Sosial Kapanewon Ngaglik, Rimurhani, menegaskan bahwa posisi kader sangat strategis karena mereka memiliki kedekatan emosional dan akses langsung ke keluarga balita. Menurutnya, pembekalan ilmu yang tepat akan menjadi investasi besar bagi terciptanya generasi sehat di masa depan.

“Kader Posyandu adalah ujung tombak kami di lapangan. Mereka yang paling memahami kondisi riil balita dan keluarga di lingkungannya. Oleh karena itu, pembekalan ilmu yang berbasis medis seperti ini sangat penting agar pesan edukasi yang sampai ke orang tua tidak salah arah,” ujar Rimurhani saat membuka acara.

Dalam sesi utama, dokter spesialis anak dari RS UAD, Mohammad Bherbudi Wicaksono, memberikan paparan yang cukup menyita perhatian peserta terkait mitos pola makan. Ia menjelaskan bahwa stunting merupakan masalah kompleks yang tidak hanya memengaruhi fisik, tetapi juga perkembangan otak anak. Namun, salah satu kendala terbesar orang tua di lapangan adalah anak yang susah makan atau melakukan aksi tutup mulut (ATM).

Menariknya, Bherbudi meluruskan anggapan masyarakat mengenai penggunaan penyedap rasa atau MSG (micin). Ia menjelaskan bahwa pada balita di atas usia satu tahun yang mengalami penurunan nafsu makan, pemberian rasa gurih dalam batas kewajaran justru dapat membantu merangsang selera makan. Menurutnya, rasa gurih tersebut dapat menjadi pemancing agar anak mau mengenal variasi makanan bergizi lainnya.

“Micin bukan sesuatu yang harus ditakuti secara berlebihan dalam konteks nutrisi anak. Dalam takaran yang tepat dan pada usia yang sesuai, rasa gurih justru bisa membantu anak mengenal variasi rasa dan meningkatkan nafsu makan mereka. Tentu saja, fokus utamanya tetap pada keseimbangan gizi makro dan mikro dalam sepiring makanan anak,” jelas Bherbudi di hadapan para kader.

Edukasi ini diharapkan dapat mengubah pola pikir para kader agar tidak ragu memberikan saran yang lebih fleksibel namun tetap sehat kepada orang tua yang memiliki balita sulit makan. Selain membahas soal rasa, para peserta juga diajak melakukan diskusi kasus nyata di lapangan, mulai dari cara pengukuran tinggi badan yang akurat hingga cara memberikan pendampingan bagi keluarga yang memiliki balita berisiko stunting.

Kegiatan ini ditutup dengan semangat kebersamaan para kader untuk menekan angka stunting di wilayah Ngaglik. Dengan kompetensi yang meningkat, diharapkan para kader semakin percaya diri dalam menjalankan fungsinya sebagai edukator kesehatan di tingkat akar rumput, sejalan dengan program nasional untuk menciptakan generasi unggul menuju masa depan yang lebih baik. (ESK/KIM DSN)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Caturtunggal bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) resmi menetapkan daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk tahun anggaran 2026. Penetapan tersebut dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) yang berlangsung di Ruang Karangtumaritis, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, pada Kamis (29/1/2026). Langkah ini diambil sebagai respons atas adanya penurunan alokasi Dana Desa yang cukup signifikan serta penyesuaian regulasi dari pemerintah pusat.

Pertemuan strategis ini dihadiri oleh berbagai unsur kepentingan, mulai dari jajaran Kapanewon Depok, pamong kalurahan, para dukuh, hingga perwakilan lembaga kemasyarakatan seperti PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat. Musyawarah ini menjadi ruang krusial untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang bersumber dari uang negara tersebut benar-benar jatuh ke tangan warga yang paling membutuhkan, sesuai dengan kriteria kemiskinan ekstrem dan prioritas jaring pengaman sosial.

Ketua Panitia Muskal Caturtunggal, Dwi Yulianta, menjelaskan bahwa agenda utama pertemuan ini adalah menyepakati jumlah penerima bantuan yang mengalami penyesuaian dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, akurasi data menjadi harga mati agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa penurunan jumlah penerima bantuan harus dibahas secara transparan dan disepakati bersama oleh seluruh elemen wilayah agar memiliki legitimasi yang kuat.

“Musyawarah ini dilaksanakan untuk menyepakati penetapan penerima BLT Dana Desa Tahun 2026. Tahun ini terjadi penurunan jumlah KPM, sehingga perlu dibahas dan disepakati bersama agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan objektif sesuai kondisi riil di lapangan,” ujar Dwi Yulianta saat membuka sesi pembahasan data warga.

Penjabat Lurah Caturtunggal, Feri Ferdian, memberikan gambaran mengenai kondisi fiskal kalurahan tahun ini yang penuh tantangan. Selain adanya penurunan anggaran dari pusat, pemerintah kalurahan juga diwajibkan mengalokasikan dana desa untuk program prioritas lainnya, seperti penguatan Koperasi Desa Merah Putih. Meski alokasi BLT kini bersifat lebih fleksibel, pihak kalurahan tetap berkomitmen menjaga perlindungan sosial bagi warga rentan dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada.

“Berdasarkan kebijakan penggunaan Dana Desa Tahun 2026, alokasi BLT Dana Desa memang fleksibel, namun kita juga memiliki fokus kegiatan lain yang tidak kalah penting. Anggaran Dana Desa tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga kita harus sangat selektif. Rencananya, setiap KPM akan menerima bantuan maksimal sebesar 300 ribu rupiah per bulan selama satu tahun, yang penyalurannya akan dibagi dalam empat tahap,” kata Feri Ferdian menjelaskan skema bantuan tersebut.

Dalam pemaparan data yang disampaikan oleh Kamituwa Kalurahan Caturtunggal, disepakati bahwa jumlah penerima manfaat untuk tahun 2026 adalah sebanyak 40 KPM. Selain itu, musyawarah juga menetapkan 4 KPM cadangan atau sekitar 10 persen dari kuota utama sebagai antisipasi jika terjadi perubahan status atau kendala administratif pada penerima utama di kemudian hari. Keputusan ini diterima secara bulat oleh seluruh peserta rapat yang terdiri dari unsur BPKal hingga perwakilan lembaga kemasyarakatan.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk pengesahan hukum atas daftar penerima yang telah disepakati. Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Depok, Fransiskus Suhyadi, yang turut memberikan arahan penutup, mengapresiasi proses demokrasi di tingkat desa yang berjalan kondusif. Ia berharap transparansi dalam Musyawarah Kalurahan Khusus ini dapat menjadi standar kerja dalam penyaluran bantuan sosial lainnya agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. (Oktaviana/KIM Depok)