Sleman — Pemerintah Kalurahan Caturtunggal secara resmi menyalurkan insentif kepada 386 Ketua RT dan RW yang tersebar di 20 padukuhan di wilayah tersebut. Penyerahan insentif yang berlangsung di Pendopo Puspadenta Kalurahan Caturtunggal pada Senin (16/3/2026) ini menjadi bentuk nyata penghargaan pemerintah atas dedikasi para pengurus kewilayahan sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Pemberian insentif dilakukan secara simbolis kepada perwakilan Ketua RT dan RW. Keberadaan pengurus di tingkat akar rumput ini dinilai memiliki peran krusial dalam menjembatani program-program pemerintah kalurahan agar langsung menyentuh masyarakat, menjaga kerukunan, hingga memastikan ketertiban di lingkungan terkecil.

Penjabat Lurah Caturtunggal, Feri Ferdian, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kerja keras para Ketua RT dan RW yang tidak kenal lelah melayani warga. Menurutnya, sinergi yang kuat antara aparatur desa dan pengurus lingkungan merupakan kunci keberhasilan pembangunan di wilayah Caturtunggal yang memiliki dinamika sosial cukup tinggi.

“Atas nama Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kinerja dan pengabdian para Ketua RT dan RW yang selama ini telah menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian sangat membantu kami dalam memastikan program-program pemerintah berjalan dengan baik di lapangan,” ujar Feri Ferdian di hadapan para pengurus.

Dalam momentum yang berdekatan dengan suasana hari raya tersebut, Feri Ferdian juga menyampaikan permohonan maaf serta harapan agar kebersamaan yang telah terjalin dapat terus terjaga. Ia menegaskan bahwa pada tahun anggaran 2026 ini, penyaluran insentif direncanakan dilakukan dalam dua termin, di mana termin pertama diberikan pada hari ini dan termin kedua akan menyusul pada akhir tahun mendatang.

Selain penyampaian apresiasi, pemerintah kalurahan juga memberikan informasi penting terkait masa transisi kepengurusan RT dan RW di wilayah Caturtunggal yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Juni mendatang. Transisi ini diharapkan dapat berjalan lancar demi keberlanjutan roda organisasi di tingkat padukuhan.

“Kami berharap kebersamaan dan sinergi yang telah terjalin selama ini dapat terus kita jaga demi kemajuan Kalurahan Caturtunggal. Penguatan peran RT dan RW sangat penting, terutama menjelang masa transisi kepengurusan agar pelayanan kepada warga tidak mengalami kendala,” tambah Feri Ferdian.

Para pengurus RT dan RW yang hadir menyambut positif perhatian dari pemerintah kalurahan tersebut. Mereka berharap dukungan dan ruang koordinasi yang terbuka dapat terus dipertahankan guna mewujudkan lingkungan Caturtunggal yang lebih tertib, aman, dan sejahtera. Kegiatan ini pun diakhiri dengan silaturahmi antara pengurus lingkungan dan jajaran perangkat kalurahan. (Oktaviana/KIM Depok)

Sleman — Menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, pengurus RW 45 Padukuhan Kayen, Kalurahan Condongcatur, kembali menghidupkan tradisi sosial yang telah terjaga selama belasan tahun. Pada Minggu (15/3/2026), sebanyak 132 paket bingkisan lebaran didistribusikan kepada seluruh keluarga di wilayah tersebut sebagai wujud apresiasi dan upaya mempererat tali silaturahmi antarwarga.

Uniknya, proses distribusi dilakukan dengan skema jemput bola oleh para pemuda yang tergabung dalam Ikatan Muda Mudi Kayen RW 45 (IMAMIKA ’45). Paket senilai Rp150 ribu per unit yang berisi bahan pangan pokok seperti minyak goreng, gula pasir, sirup, hingga roti kaleng tersebut diantar langsung ke rumah-rumah warga. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap keluarga merasakan kebahagiaan menyambut hari raya sekaligus menumbuhkan semangat berbagi di kalangan generasi muda.

Ketua RW 45, Sukirman, menjelaskan bahwa kegiatan ini telah menjadi agenda rutin tahunan selama 16 tahun terakhir. Dana penyediaan paket bersumber dari pengelolaan kas RW yang dikombinasikan dengan bantuan para donatur lokal yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Bagi pengurus, bingkisan ini bukan sekadar bantuan materi, melainkan simbol kebersamaan.

“Bingkisan ini sebagai ‘Tondo Tresno’ atau ucapan terima kasih atas kerja sama yang baik antara warga dan pengurus RW selama ini. Kami berharap kegiatan ini dapat terus berlangsung dan semakin mempererat rasa kebersamaan serta kepedulian di antara warga masyarakat. Kebersamaan adalah modal utama kami dalam membangun lingkungan,” ujar Sukirman di sela kegiatan distribusi.

Keberhasilan program ini tidak lepas dari manajemen keuangan yang transparan di tingkat RW. Bendahara RW 45, Darisman, mengungkapkan bahwa prinsip pengelolaan dana mengacu pada asas dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Setiap pemasukan, baik dari jimpitan ronda malam maupun uang pembangunan, dilaporkan secara rutin dalam pertemuan warga setiap malam Selasa Kliwon. Selain untuk bingkisan lebaran, dana tersebut juga dialokasikan untuk pemeliharaan aset, sarana prasarana, hingga santunan sosial bagi warga yang sakit atau meninggal dunia.

“Kami rutin membuat laporan tertulis setiap enam bulan sekali yang diedarkan ke seluruh warga sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab pengurus. Manajemen terbuka inilah yang membuat warga percaya untuk terus berkontribusi. Hasilnya kembali lagi ke warga dalam berbagai bentuk, termasuk paket lebaran dan pembangunan fasilitas lingkungan,” jelas Darisman.

Selain pembagian bingkisan, RW 45 juga dikenal memiliki tradisi Syawalan yang unik pada setiap 2 Syawal. Alih-alih menyewa gedung, warga memilih berkumpul di depan pos ronda atau perempatan jalan agar suasana lebih mencair dan dapat dihadiri oleh seluruh lapisan usia, mulai dari balita hingga lansia. Tradisi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain dalam mengelola kerukunan warga melalui langkah-langkah sederhana namun bermakna. (Wasana/KIM Depok)

Sleman — Upaya mewujudkan lingkungan inklusif di wilayah Kabupaten Sleman terus diperkuat melalui sosialisasi regulasi terbaru mengenai perlindungan penyandang disabilitas. Sebanyak 75 peserta dari Kapanewon Seyegan, Minggir, Moyudan, dan Godean mengikuti sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 5 Tahun 2022 yang berlangsung di Joglo Narto Atmojo, Margokaton, Seyegan, Sabtu (14/3/2026).

Kegiatan yang difasilitasi oleh Anggota DPRD DIY Komisi D, Sri Muslimatun, ini menjadi ruang refleksi penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengubah cara pandang terhadap kelompok difabel. Fokus utama dalam pertemuan ini adalah menggeser stigma lama yang melihat disabilitas sebagai objek belas kasihan menjadi subjek hukum yang memiliki hak asasi sepenuhnya.

Narasumber dari Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities (CIQAL), Titik Purwaningsih, menegaskan bahwa prinsip utama dalam pemenuhan hak disabilitas adalah menghormati martabat dan otonomi individu tanpa diskriminasi. Hal ini bertujuan agar para penyandang disabilitas mampu mencapai kehidupan yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera.

“Perda ini menjadi refleksi penting bahwa pendekatan kepada penyandang disabilitas harus berubah, dari yang semula dianggap santunan menjadi pemenuhan hak asasi. Hambatan yang dialami mereka bukan semata-mata berasal dari kondisi individu, tetapi juga dari lingkungan yang belum menyediakan akses yang layak,” tegas Titik Purwaningsih di hadapan peserta sosialisasi.

Dalam paparannya, Titik menjelaskan bahwa Perda DIY Nomor 5 Tahun 2022 menjamin kedudukan hukum yang sama bagi penyandang disabilitas. Pemerintah daerah diwajibkan menyediakan layanan bantuan hukum gratis, penerjemah, serta pendamping yang sesuai dengan ragam disabilitas, baik fisik, intelektual, mental, maupun sensorik. Selain itu, aspek kerahasiaan data dan perlindungan dari stigma negatif juga menjadi poin krusial dalam regulasi tersebut.

Di sektor ketenagakerjaan, aturan ini menetapkan kuota wajib bagi penyandang disabilitas sebesar dua persen di lingkungan pemerintah daerah dan BUMD, serta satu persen di sektor swasta. Dukungan terhadap kemandirian ekonomi juga mencakup larangan pemutusan hubungan kerja secara diskriminatif, pemberian insentif, serta akses modal dan pelatihan bagi pelaku UMKM difabel.

“Penyandang disabilitas mempunyai hak pendidikan dengan pilihan prioritas sekolah inklusif maupun pendidikan khusus. Pemerintah juga berkewajiban menyediakan layanan kesehatan yang paripurna dan terjangkau, mulai dari jaminan kesehatan, penyediaan alat bantu, hingga layanan home care,” tambah Titik.

Aspek infrastruktur pun tidak luput dari pembahasan. Pemerintah didorong untuk menyediakan akses tanpa hambatan melalui prinsip akomodasi yang layak. Perhatian khusus juga diberikan kepada perempuan dan anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi ganda.

Menutup sosialisasi, Titik mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Sleman untuk memperkuat sinergi dalam membangun daerah yang inklusif. Ia menekankan bahwa perbedaan dalam berkomunikasi atau berekspresi tidak boleh menjadi alasan diskriminasi, karena setiap individu memiliki mimpi untuk berkontribusi bagi pembangunan negeri.

“Semua bisa terjadi dengan bersinergi dan kolaborasi. Satu suara untuk menuju Kabupaten Sleman yang inklusif, tidak ada satu pun yang boleh ditinggalkan dalam pembangunan ini. Hilangkan hambatan dengan memberikan akomodasi yang layak, niscaya mimpi-mimpi itu akan terealisasi,” pungkasnya. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Semangat solidaritas ditunjukkan oleh generasi muda di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, melalui aksi sosial nyata di tengah bulan suci Ramadan. Forum Anak Kapanewon Ngaglik bersinergi dengan Baznas Kabupaten Sleman menggelar kegiatan bertajuk “Berbagi Kasih” yang menyasar anak-anak panti asuhan serta penyandang disabilitas di Panti Asuhan Bina Remaja Donoharjo, Minggu (15/3/2026).

Aksi kepedulian ini diwujudkan melalui penyaluran bantuan berupa paket sembako dan perlengkapan alat tulis. Selain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian, bantuan alat tulis diberikan secara khusus untuk mendukung kelancaran pendidikan para penghuni panti yang masih aktif menempuh studi di sekolah formal maupun Sekolah Luar Biasa (SLB).

Ketua Forum Anak Kapanewon Ngaglik, Nabila Ratri Cahyaningtyas, menjelaskan bahwa inisiatif ini muncul dari keinginan kolektif para remaja untuk menumbuhkan rasa empati terhadap sesama sejak dini. Menurutnya, Ramadan merupakan waktu yang paling tepat untuk membuktikan bahwa anak muda tidak hanya peduli pada diri sendiri, tetapi juga mampu berkontribusi bagi kesejahteraan teman sebaya yang memiliki keterbatasan.

“Ramadan menjadi momentum yang tepat bagi kami untuk berbagi kebahagiaan dengan teman-teman yang membutuhkan. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya membantu secara materi, tetapi juga memberikan semangat dan kebahagiaan bagi mereka. Kami ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian,” ujar Nabila Ratri Cahyaningtyas di sela kegiatan.

Jawatan Sosial Kapanewon Ngaglik, Rimurhani, memaparkan bahwa saat ini Panti Asuhan Bina Remaja Donoharjo mengasuh 29 penyandang disabilitas dengan rentang usia anak-anak hingga dewasa. Dari jumlah tersebut, terdapat sembilan anak yang secara rutin menempuh pendidikan di SLB. Kehadiran Forum Anak dinilai sangat membantu dalam memberikan dorongan moral serta meringankan biaya operasional kebutuhan harian panti.

Apresiasi senada juga disampaikan oleh Panewu Anom Kapanewon Ngaglik, Heronimus Heru Bharanti. Ia menilai langkah Forum Anak Ngaglik patut menjadi teladan bagi organisasi kepemudaan lainnya. Keterlibatan aktif remaja dalam isu-isu sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan budaya gotong royong masih terjaga erat di lingkungan generasi z di Kabupaten Sleman.

“Kegiatan seperti ini sangat positif karena melibatkan generasi muda secara langsung dalam aksi kemanusiaan. Harapannya kepedulian ini terus tumbuh dan menjadi budaya yang melekat di masyarakat. Generasi muda adalah motor penggerak solidaritas sosial di masa depan,” ungkap Heronimus Heru Bharanti.

Melalui kegiatan Berbagi Kasih ini, Forum Anak Kapanewon Ngaglik berharap keberkahan Ramadan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Aksi ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik untuk lebih peduli terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta penyandang disabilitas di wilayah Ngaglik. (ESK/KIM DSN)

Sleman — Pentingnya kesadaran akan jaminan kesehatan dan pencegahan penyakit tidak menular menjadi bahasan utama dalam pertemuan rutin Kelompok Disabilitas Kalurahan (KDK) Difabel Donoharjo, Sabtu (14/3/2026). Bertempat di kediaman warga di Donoharjo, Ngaglik, Sleman, kegiatan ini menghadirkan Kepala Puskesmas setempat untuk memberikan edukasi mengenai aktivasi BPJS Kesehatan serta kewaspadaan terhadap ancaman stroke dan hipertensi.

Kepala Puskesmas, Sri Mujiyanto, menekankan bahwa masyarakat yang memiliki kepesertaan BPJS namun statusnya tidak aktif harus segera melakukan pengaktifan kembali. Hal ini sangat penting mengingat adanya kewajiban melakukan screening riwayat penyakit setiap awal tahun agar layanan kesehatan dapat dimanfaatkan secara optimal. Ia menginformasikan bahwa secara sistem terdapat puluhan ribu kepesertaan yang dinonaktifkan sebagai bagian dari penataan layanan, namun warga diimbau tidak panik dan segera melakukan pengurusan.

Dalam arahannya, Sri Mujiyanto menjamin bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas akan dilakukan secara profesional tanpa membedakan status sosial pasien. Ia berkomitmen untuk menindak tegas jika ditemukan adanya praktik diskriminasi dalam pelayanan medis di wilayahnya. Masyarakat diminta proaktif memberikan masukan demi perbaikan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

“Jika terjadi diskriminasi silakan difoto dan dilaporkan kepada kami. Anggap kami sebagai mitra, teman, dan saudara dalam pelayanan kesehatan. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi warga untuk berkonsultasi mengenai kondisi kesehatan mereka, bukan hanya datang saat sakit saja,” ujar Sri Mujiyanto di hadapan para anggota KDK Donoharjo.

Terkait isu kesehatan penyakit tidak menular, Sri Mujiyanto menjelaskan bahwa hipertensi dan stroke sering kali menjadi ancaman serius karena faktor keturunan dan pola makan yang tidak terjaga. Masyarakat diminta mengenali gejala stroke secara cepat melalui slogan SeGeRa Ke RS, yakni memerhatikan gejala senyum tidak simetris, gerak separuh tubuh melemah, bicara pelo, hingga sakit kepala hebat yang muncul mendadak.

“Kondisi stroke merupakan kegawatdaruratan medis yang harus ditangani kurang dari empat jam sejak gejala awal muncul. Jangan menunda untuk membawa pasien ke instalasi gawat darurat terdekat karena penanganan yang cepat dapat mencegah kemunduran fungsi tubuh yang lebih parah. Pola hidup sehat dengan membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak adalah langkah pencegahan utama yang paling efektif,” jelasnya.

Menutup sosialisasi tersebut, ia juga mengingatkan para penyandang disabilitas dan keluarganya untuk rutin melakukan aktivitas fisik sesuai kemampuan serta patuh terhadap terapi obat dari dokter. Dengan deteksi dini dan pengelolaan gaya hidup yang baik, risiko komplikasi penyakit kronis diharapkan dapat ditekan serendah mungkin di tingkat kalurahan. (Endarwati/KIM Donoharjo)