Sleman — Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kapanewon Turi mempertegas komitmen kepedulian sosialnya dengan menggelar kegiatan Amaliyah Ramadan 1447 Hijriah pada Sabtu (14/3/2026). Bertempat di Gedung KUD Mulia Turi, Kabupaten Sleman, organisasi para pensiunan pegawai negeri ini menyalurkan bantuan kepada sekitar 500 penerima manfaat yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat prasejahtera.

Aksi kemanusiaan ini dirancang sebagai bentuk dukungan terhadap program Kementerian Sosial RI dalam memperkuat solidaritas dan kesadaran berbagi di tengah masyarakat. Sasaran penerima bantuan mencakup kaum dhuafa, anak yatim piatu, lansia, penyandang disabilitas, hingga para pekerja sektor informal seperti buruh harian lepas dan buruh bangunan yang tersebar di wilayah Kapanewon Turi dan sekitarnya.

Ketua PWRI Turi sekaligus ketua panitia pelaksana, Suwardi, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali jiwa bersedekah dan menjaga jalinan silaturahmi antarwarga. Dengan melibatkan pengurus inti seperti sekretaris Bakir dan bendahara Titik Wardiningsih, kegiatan ini terlaksana berkat sinergi erat dengan PMI Turi serta KUD Mulia Turi. Dukungan moral juga diberikan oleh sejumlah tokoh masyarakat setempat seperti Soejanto, Sunarya, dan Suharsis yang bertindak sebagai penasihat.

“Program Amaliyah Ramadan ini kami tujukan untuk menumbuhkan semangat kepedulian dan kebersamaan, khususnya kepada warga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Kami juga ingin momen ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memupuk jiwa berbagi kepada sesama, terutama di bulan yang penuh berkah ini,” ujar Suwardi di sela-sela penyaluran bantuan.

Hadirnya Bupati Sleman, Harda Kiswoyo, dalam acara tersebut menambah khidmat suasana. Dalam arahannya, Bupati mengapresiasi langkah PWRI Turi yang tetap aktif berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat meski para anggotanya telah memasuki masa purna tugas. Kehadiran jajaran Pemerintah Kapanewon Turi dan Pemerintah Desa Donokerto dalam acara ini juga menunjukkan kuatnya sinergi birokrasi dalam mengawal program-program kemanusiaan di tingkat lokal.

Pemerintah Kabupaten Sleman memandang kegiatan semacam ini sebagai inspirasi bagi elemen masyarakat lain untuk terus menumbuhkan budaya gotong royong. Bantuan yang disalurkan diharapkan tidak hanya sekadar meringankan beban ekonomi sesaat, tetapi juga mampu memperkuat nilai-nilai keharmonisan antarwarga sehingga tercipta kerukunan yang solid di wilayah Turi.

PWRI Kapanewon Turi berharap agenda tahunan ini dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat di masa depan. Melalui konsistensi dalam melakukan aksi nyata, diharapkan semangat Amaliyah Ramadan ini mampu menjadi pemantik bagi munculnya gerakan serupa di wilayah lain guna menekan angka kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama di Kabupaten Sleman. (Arief Hartanto/KIM Kertomandiri Turi)

Sleman — Pemerintah Kapanewon Depok terus menggencarkan edukasi pengelolaan sampah mandiri sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana berbasis masyarakat. Langkah ini ditekankan dalam Workshop Pilah Sampah yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (PCA) Depok di Griya ‘Aisyiyah, Perum Yadara, Caturtunggal, Depok, Sleman, pada Sabtu (14/3/2026).

Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Depok, Isti Fajaroh, menegaskan bahwa penumpukan sampah yang tidak terkelola menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan publik. Jika tidak dipilah sejak dari sumbernya, sampah dapat memicu pencemaran udara, kerusakan tanah, hingga menjadi penyebab utama banjir akibat tersumbatnya saluran drainase dan sungai di wilayah perkotaan seperti Depok.

Berdasarkan data kewilayahan, produksi sampah di Kabupaten Sleman mencapai sekitar 0,52 kilogram per orang setiap harinya. Angka ini menuntut adanya partisipasi aktif dari setiap individu agar beban sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dapat berkurang secara signifikan melalui metode pemilahan organik dan anorganik.

“Pengelolaan sampah yang efektif harus dimulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga. Melalui kebiasaan memilah sampah sejak awal, masyarakat secara langsung telah berkontribusi dalam menekan potensi terjadinya bencana, terutama banjir akibat tumpukan sampah yang menyumbat aliran air. Kami ingin masyarakat sadar bahwa sampah yang dibuang sembarangan adalah bibit bencana bagi kita semua,” ujar Isti Fajaroh di hadapan para peserta workshop.

Pemerintah Kabupaten Sleman sendiri telah memperkuat landasan hukum pengelolaan ini melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015. Selain regulasi, pemerintah daerah juga telah meluncurkan berbagai inovasi layanan digital untuk mempermudah warga, seperti aplikasi Gede Lampah dan program Papah Sani, yang dirancang untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan modern.

“Selain kebijakan regulatif, kami mengembangkan inovasi layanan melalui aplikasi Gede Lampah serta program Papah Sani untuk mendukung sistem pengelolaan sampah secara lebih terintegrasi di masyarakat. Kami berharap teknologi ini dapat memacu semangat warga untuk lebih tertib dalam mengelola sisa konsumsi harian mereka,” tambahnya.

Melalui sinergi dengan organisasi kemasyarakatan seperti PCA Depok, Kapanewon Depok berupaya menanamkan prinsip 3R yakni Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang) sebagai gaya hidup baru. Penguatan peran keluarga dipandang sebagai kunci utama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman dari risiko bencana di masa depan. Isti Fajaroh berharap edukasi semacam ini terus bergulir melalui kolaborasi berbagai pihak guna menciptakan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Margomulyo memperkuat peran pengurus RT dan RW sebagai garda terdepan dalam menjaga kondusifitas wilayah menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Fokus utama diarahkan pada deteksi dini gangguan keamanan, pengelolaan kebersihan, serta pengawasan aktivitas remaja guna menciptakan suasana lebaran yang aman dan nyaman. Hal ini mengemuka dalam kegiatan pembinaan yang dihadiri 88 Ketua RT dan 28 Ketua RW di Gedung Serbaguna Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Jumat (13/3/2026).

Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Seyegan, Tuntas Joko Kunjono, dalam arahannya menekankan bahwa dinamika ekonomi yang belum stabil berpotensi memicu meningkatnya angka kriminalitas di akhir Ramadan. Ia meminta seluruh pengurus wilayah kembali menghidupkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dan lebih peka terhadap kehadiran orang asing di wilayah masing-masing untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian maupun gangguan ketertiban lainnya.

“Menjelang Lebaran biasanya tingkat gangguan keamanan meningkat. Karena itu, masyarakat melalui peran RT dan RW perlu melakukan deteksi dini dan pencegahan sedini mungkin di lingkungannya masing-masing. Kesiapsiagaan masyarakat dalam meningkatkan patroli malam sangat krusial saat ini,” ujar Tuntas Joko Kunjono di hadapan para pamong dan pengurus wilayah.

Selain faktor keamanan, Tuntas juga menyoroti lonjakan volume sampah seiring meningkatnya kunjungan wisata di sekitar wilayah Seyegan yang dapat berdampak pada kebersihan lingkungan. Terkait isu sosial, ia memberikan penekanan khusus pada pengawasan anak-anak agar tidak terlibat dalam aktivitas luar rumah yang berisiko pada malam hari. Para orang tua diminta memastikan anak-anak sudah berada di rumah pada pukul hingga WIB untuk menghindari potensi kenakalan remaja.

Senada dengan hal tersebut, Babinsa Kalurahan Margomulyo, Suhirno, mengajak para orang tua untuk lebih protektif dalam memantau aktivitas anak-anak, terutama terkait penggunaan petasan yang sering memicu kecelakaan maupun kegaduhan. Ia juga memberikan imbauan khusus bagi warga yang berencana melakukan mudik atau bepergian jauh agar memastikan keamanan fisik rumah sebelum ditinggalkan.

“Orang tua perlu berperan aktif memantau anak agar tidak bermain petasan yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, sebelum meninggalkan rumah untuk mudik, pastikan listrik dan kompor sudah dicek. Lakukan check dan re-check agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran,” pesan Suhirno.

Melalui koordinasi intensif ini, Pemerintah Kalurahan Margomulyo berharap RT dan RW tidak hanya sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi penggerak gotong royong dalam menjaga kebersihan dan kerukunan warga. Dengan pengawasan yang ketat dan kolaborasi aktif antarwarga, diharapkan perayaan Idulfitri di wilayah Margomulyo dapat berjalan dengan penuh kedamaian, kebersihan, dan keharmonisan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Margomulyo menegaskan posisi strategis pengurus RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan publik dalam mendukung agenda reformasi kalurahan. Hal tersebut menjadi poin utama dalam kegiatan pembinaan yang dihadiri oleh 88 Ketua RT dan 28 Ketua RW di Gedung Serbaguna Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Jumat (13/3/2026).

Lurah Margomulyo, Eko Puji Mulyanto, mengungkapkan bahwa tahun 2026 menjadi periode yang penuh tantangan bagi fiskal desa. Margomulyo mengalami penurunan alokasi Dana Desa yang sangat signifikan, dari semula sekitar Rp1,6 miliar menjadi hanya Rp372 juta. Kondisi ini memaksa pemerintah kalurahan untuk melakukan penajaman prioritas pembangunan, terutama karena 20 persen dana harus dialokasikan untuk program ketahanan pangan.

“Pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu alasan perubahan alokasi dana transfer ini. Namun, kami masih terkendala status lahan yang masuk dalam kategori Lahan Sawah yang Dilindungi. Saat ini kami sedang mengupayakan penghapusan status tersebut ke dinas terkait agar pembangunan pusat ekonomi desa tetap bisa berjalan,” ujar Eko Puji Mulyanto di hadapan para pengurus kewilayahan.

Selain persoalan infrastruktur, Eko menyoroti adanya validasi data dari Kementerian Sosial yang berdampak pada pengurangan jumlah penerima bantuan sosial hingga 13 persen. Saat ini, bantuan hanya difokuskan bagi warga yang masuk dalam kelompok desil satu hingga empat, atau 40 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Di tengah dinamika tersebut, pengurus RT dan RW diminta lebih responsif dalam memantau kondisi sosial warga agar tidak terjadi gesekan di lapangan.

“Kami meminta dukungan penuh dari bapak dan ibu RT serta RW agar lebih peka terhadap persoalan di wilayah masing-masing. Fokus birokrasi kita saat ini ada tiga, yaitu penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting, dan pemberian pelayanan prima yang mampu mendongkrak pendapatan asli daerah. Ke depan, kalurahan harus mampu mengurus urusannya sendiri secara mandiri layaknya sebuah badan usaha,” tegas Eko Puji Mulyanto.

Senada dengan hal tersebut, Jogoboyo Margomulyo, Sutanto, mengingatkan para pengurus untuk memperkuat keamanan lingkungan serta melengkapi kelengkapan administrasi seperti stempel dan blangko pengantar. Ia juga mendorong sosialisasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) dipercepat, mengingat layanan tersebut kini sudah dapat diakses langsung di kantor kalurahan untuk mempermudah urusan administrasi warga.

Carik Margomulyo, Irvan Susanto, menyimpulkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi di tingkat desa sangat bergantung pada soliditas pengurus RT dan RW. Sebagai penghubung langsung antara pemerintah dan masyarakat, peran mereka krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif.

“Dengan dukungan aktif dari ketua RT dan RW, birokrasi di tingkat kalurahan akan menjadi lebih efisien dan cepat dalam merespons kebutuhan warga. Mereka bukan sekadar administratif, melainkan penggerak utama partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan yang kita jalankan,” pungkas Irvan Susanto. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) untuk menetapkan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun anggaran 2026. Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Lantai II Kalurahan Kalitirto pada Jumat (13/3/2026) tersebut menjadi krusial karena adanya perubahan kebijakan anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada jumlah bantuan di tingkat desa.

Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK). Lurah Kalitirto, Arihadi, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait berkurangnya kuota BLT DD tahun ini. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pemangkasan anggaran desa dari pemerintah pusat dalam rangka efisiensi fiskal nasional.

“Mohon maaf, terpaksa kami belum dapat memenuhi keinginan masyarakat untuk memberikan bantuan sebagaimana layaknya karena keterbatasan anggaran. Kondisi ini menuntut kita untuk lebih selektif. Mudah-mudahan pada tahun-tahun mendatang, bila kondisi anggaran sudah memungkinkan, kami akan lebih memperhatikan lagi aspirasi warga yang belum terakomodasi,” ujar Arihadi di hadapan para peserta musyawarah.

Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Berbah, Murjiyanta, yang hadir mewakili Panewu Berbah, mengapresiasi kinerja TPK Kalitirto yang telah melakukan proses verifikasi secara ketat dan transparan. Ia menekankan bahwa keputusan bersama dalam Muskalsus ini sangat penting untuk mencegah terjadinya prasangka atau keraguan di tengah masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah kalurahan.

“Hendaknya keraguan masyarakat atas kebijakan pemerintah disampaikan secara bijak dan melalui jalur yang benar. Tidak hanya tentang BLT DD, tetapi juga program lain. Kesepakatan hari ini adalah bentuk perlindungan bagi perangkat desa agar semua tindakan memiliki landasan musyawarah yang kuat. Kami juga mengimbau warga untuk aktif berkomunikasi jika ada kendala layanan jaminan kesehatan seperti BPJS yang dinonaktifkan agar bisa diurus kembali,” tegas Murjiyanta.

Ketua TPK Kalitirto, Isnaini Syakbanawati, memaparkan hasil verifikasi lapangan terhadap 12 calon penerima yang diusulkan dari tingkat padukuhan. Berdasarkan peringkat prioritas yang disusun merujuk pada beban tanggungan ekonomi paling berat, dana desa tahun ini hanya mampu mencakup delapan penerima manfaat. Sementara itu, empat nama lainnya ditetapkan sebagai calon penerima cadangan jika sewaktu-waktu terjadi perubahan status pada penerima utama.

Musyawarah berakhir dengan penandatanganan berita acara sebagai simbol kesepakatan kolektif. Langkah ini memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial di Kalitirto tetap mengedepankan prinsip keadilan bagi warga yang paling membutuhkan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. (M.A. Sanusi/KIM Berbah)