Sleman – Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Caturtunggal menggelar rapat persiapan Rapat Anggota Tahunan (RAT), pada Kamis (12/3) di Kantor Kalurahan Caturtunggal. Rapat ini dihadiri oleh Pj. Lurah Caturtunggal, Ulu-ulu Kalurahan, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, serta anggota koperasi yang terdiri dari para dukuh, staf kalurahan, dan BPKal Caturtunggal.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas persiapan pelaksanaan RAT sekaligus mendiskusikan arah pengembangan usaha koperasi ke depan.

Ketua Koperasi Desa Merah Putih Caturtunggal, Sunu Agung Adi Cahyono, menyampaikan bahwa RAT direncanakan akan dilaksanakan setelah Hari Raya Idulfitri.

“Rapat anggota tahunan rencananya akan dilaksanakan setelah lebaran. Dalam forum tersebut nantinya akan dibahas laporan kegiatan koperasi serta rencana anggaran rumah tangga sebagai dasar pengembangan koperasi ke depan,” ujarnya.

Selain membahas persiapan RAT, rapat juga mendiskusikan potensi pengembangan usaha koperasi, termasuk peluang keterlibatan koperasi dalam mendukung program ketahanan pangan serta penyediaan bahan pokok.

Pj. Lurah Caturtunggal, Feri Ferdian dalam arahannya menekankan pentingnya koperasi sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat di tingkat kalurahan.

“Koperasi diharapkan dapat menjadi wadah yang mampu mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan komitmen bersama dari seluruh anggota untuk membangun koperasi yang sehat, transparan, dan bermanfaat,” ungkapnya.

Dalam diskusi juga disampaikan peluang kerja sama dalam penyediaan bahan baku untuk mendukung kebutuhan dapur umum dalam program penyediaan makanan bergizi. Melalui koperasi, diharapkan proses penyediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.

Salah satu anggota rapat menyampaikan harapannya agar koperasi dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota.

“Kami berharap koperasi ini dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan manfaat bagi anggota maupun masyarakat di Kalurahan Caturtunggal,” disampaikan dalam forum rapat.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan mengenai kewajiban anggota koperasi berupa iuran pokok sebesar dan iuran wajib sebesar . Hingga saat ini anggota koperasi berasal dari unsur dukuh, staf kalurahan, serta anggota BPKal Caturtunggal.

Melalui pertemuan ini diharapkan persiapan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan kesepakatan bersama mengenai langkah strategis pengembangan Koperasi Desa Merah Putih Caturtunggal ke depan. (Oktaviana/KIM Depok)

Sleman — Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit campak, Puskesmas Depok II melakukan kegiatan jemput bola imunisasi bagi balita yang belum mendapatkan imunisasi MR (Measles Rubella), Kamis (12/3/2026). Kegiatan ini menyasar balita yang belum menerima imunisasi MR pertama, imunisasi MR lanjutan, maupun imunisasi lain yang terlewat.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, mengingat dalam beberapa waktu terakhir mulai muncul kembali kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di sejumlah wilayah. Melalui kegiatan ini diharapkan anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap dapat segera memperoleh perlindungan sehingga penyebaran penyakit dapat dicegah sejak dini.

Kegiatan jemput bola ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Depok II, yakni Bidan Tyas dan Putri Indah, dengan didampingi kader Posyandu Tanjung II Padukuhan Karangasem Gempol, Kalurahan Condongcatur. Tim mendatangi langsung rumah-rumah sasaran balita untuk memastikan anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi dapat segera memperoleh pelayanan kesehatan.

Selain memberikan imunisasi, petugas juga memberikan edukasi kepada para orang tua mengenai pentingnya imunisasi MR untuk melindungi anak dari penyakit campak yang sangat menular dan berpotensi menimbulkan komplikasi serius.

“Imunisasi MR sangat penting untuk melindungi anak dari campak. Dengan imunisasi yang lengkap, risiko penularan dan dampak penyakit dapat diminimalkan,” ujar Tyas.

Melalui kegiatan jemput bola ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi semakin meningkat. Dengan demikian, cakupan imunisasi di wilayah kerja Puskesmas Depok II dapat tercapai secara optimal dan potensi penyebaran penyakit campak dapat dicegah. (Tri Suhartati KIM Depok)

Sleman — Kualitas pelayanan kesejahteraan sosial tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan sumber daya manusia yang menjalankan layanan tersebut. Karena itu, sertifikasi kompetensi bagi relawan sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan praktik pekerjaan sosial berjalan profesional, terencana, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh salah satu pekerja sosial yang bertugas di Rumah Sakit Grasia, Kabupaten Sleman, Irwan Fauzi, dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang digelar di Aula Nakula Dinas Sosial Kabupaten Sleman pada Rabu (11/3/2026).

“Relawan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial merupakan penyelenggara kesejahteraan sosial yang berperan langsung di lapangan, sehingga kompetensi mereka perlu diukur melalui sertifikasi agar layanan yang diberikan benar-benar sesuai standar nasional,” ujar Irwan.

Ia menjelaskan bahwa sertifikasi kompetensi merupakan mekanisme untuk memastikan kualitas layanan melalui proses penilaian yang meliputi portofolio pengalaman kerja, wawancara, hingga tes tertulis maupun praktik. Sertifikasi tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah berlisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Irwan menambahkan, berdasarkan Pasal 6 Ayat 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017, terdapat 14 jenis pendamping sosial yang termasuk dalam Tenaga Kesejahteraan Sosial dan memerlukan sertifikasi kompetensi, di antaranya Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Pendamping Sosial Asisten Lanjut Usia, Pendamping Sosial Anak, Pendamping Sosial Orang dengan HIV/AIDS, Pendamping Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), hingga Pendamping Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Selain itu, terdapat pula berbagai unsur relawan sosial yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM), hingga Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Irwan menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk memastikan bahwa sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Sertifikasi kompetensi diperlukan untuk memastikan bahwa SDM penyelenggara kesejahteraan sosial memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang sesuai standar yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Selain itu, sertifikasi juga berfungsi sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap kemampuan kerja para penyelenggara kesejahteraan sosial.

“Sertifikasi juga menjadi pengakuan resmi terhadap kemampuan kerja para penyelenggara kesejahteraan sosial sehingga dapat mendukung pengembangan karier sekaligus meningkatkan profesionalisme dalam praktik pelayanan sosial,” tambah Irwan.

Ia menilai bahwa dengan adanya sertifikasi kompetensi, kualitas layanan kepada masyarakat akan meningkat sekaligus memperkuat kredibilitas para relawan maupun tenaga kesejahteraan sosial di lapangan.

Dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 disebutkan bahwa relawan sosial wajib lulus sertifikasi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi pekerja sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Namun demikian, terdapat perbedaan dalam penerapan sertifikasi antara relawan sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Untuk relawan sosial tidak ada batasan tingkat pendidikan karena lebih menekankan pada pengalaman praktik lapangan dan sifat kesukarelaan. Sertifikasi bagi relawan bersifat pilihan atau opsional, namun tetap dianjurkan sebagai bentuk pengakuan kompetensi.

Sementara itu, bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial umumnya dipersyaratkan memiliki pendidikan sarjana atau non-sarjana dengan pengalaman praktik tertentu. Mereka yang lulus sertifikasi akan memperoleh sebutan pendamping sosial sesuai bidang praktik yang dijalankan.

Proses uji kompetensi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penilaian portofolio sebagai bukti pengalaman kerja, wawancara, serta tes tertulis maupun praktik. Dalam penilaian tersebut, bobot portofolio sebesar 35 persen, wawancara 35 persen, dan ujian tertulis 30 persen.

Adapun sertifikat kompetensi yang diterbitkan memiliki masa berlaku paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang melalui proses sertifikasi ulang.

Melalui sistem sertifikasi tersebut, diharapkan para relawan sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dapat terus meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya, sehingga pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat semakin berkualitas dan tepat sasaran.  (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Proses pendidikan tidak hanya dilakukan melalui teori pembelajaran di kelas, tetapi juga perlu diiringi dengan praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut diterapkan oleh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Bangsa yang berada di Padukuhan Sombangan, Kalurahan Sumbersari, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman.

Dalam rangka menanamkan nilai kepedulian sosial sejak dini, para murid PAUD Tunas Bangsa diajak membagikan paket sembako kepada warga dhuafa di sekitar lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis (12/3/2026).

Kepala PAUD Tunas Bangsa, Riningsih, menjelaskan bahwa kegiatan berbagi ini merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap menjelang Hari Raya Idulfitri. Melalui kegiatan tersebut, para murid diajak untuk belajar memahami arti berbagi dan peduli terhadap sesama.

“Dengan praktik langsung seperti ini, tentunya akan memberikan kesan yang mendalam dan bisa dikenang sepanjang hidup mereka,” ujar Riningsih.

Ia menambahkan bahwa pendidikan karakter memang perlu ditanamkan sejak usia dini. Menurutnya, masa anak-anak merupakan periode penting dalam pembentukan nilai-nilai kehidupan.

“Usia dini adalah wahana untuk menempa diri. Ada pepatah yang mengatakan bahwa belajar di usia dini ibarat mengukir di atas batu, sehingga akan membekas dalam kehidupan mereka kelak,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, PAUD Tunas Bangsa membagikan sebanyak 16 paket sembako. Sebanyak 14 paket diberikan kepada warga dhuafa di sekitar lingkungan sekolah, sementara dua paket lainnya diberikan kepada murid yang membutuhkan.

Riningsih menyampaikan bahwa kegiatan sosial ini dapat terlaksana berkat kerja sama antara Kelompok Perwakilan Orang Tua (KPO) dan para wali murid yang turut mendukung terselenggaranya kegiatan berbagi tersebut.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para murid tidak hanya mendapatkan pembelajaran akademik, tetapi juga memiliki karakter yang peduli, empati, serta semangat berbagi kepada sesama sejak usia dini. (Giek/ KIM Moyudan)

Sleman — Senja mulai menyelimuti permukiman warga di Bumirejo, Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman pada Kamis (11/3/2026). Suasana di Masjid Nur Hidayah tampak lebih ramai dari biasanya. Puluhan anak dan pemuda berkumpul mengikuti kegiatan outbound sosialisasi anti-bullying yang digelar Pelopor Perdamaian Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Polda DIY.

Kegiatan yang diikuti sekitar 40 anak dan pemuda tersebut dikemas dengan pendekatan berbeda melalui berbagai permainan outbound dan fun game. Metode ini dipilih agar pesan tentang bahaya perundungan atau bullying dapat lebih mudah dipahami oleh peserta, khususnya anak-anak.

Pelopor Perdamaian Kabupaten Sleman merupakan lembaga binaan Dinas Sosial Kabupaten Sleman yang bergerak dalam upaya membangun nilai-nilai perdamaian, toleransi, serta pencegahan berbagai bentuk kekerasan sosial di masyarakat. Kegiatan ini juga turut dihadiri perwakilan Pordam DIY.

Ketua Pelopor Perdamaian Kabupaten Sleman, Suwanto, menyampaikan bahwa pendekatan kepada anak-anak perlu dilakukan dengan cara yang sederhana dan menyenangkan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

“Untuk anak-anak, sosialisasi harus dibuat sederhana melalui berbagai fun game agar mereka bisa menyerap pesan yang disampaikan. Harapannya anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang selalu menolak tindakan bullying,” ujarnya.

Sementara itu, narasumber dari Polda DIY, Ochta memberikan pemaparan kepada anak-anak dan pemuda dengan bahasa yang mudah dipahami. Ia menjelaskan bahwa pengaruh media sosial saat ini sangat besar terhadap perkembangan anak.

Menurutnya, selain media sosial, permainan daring atau game online juga sering menjadi ruang yang rentan disisipi konten negatif oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan tidak jarang terdapat upaya penyebaran paham radikalisme yang dapat memengaruhi anak-anak.

Karena itu, Ochta menekankan pentingnya peran orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak di media sosial maupun dunia digital lainnya.

Tokoh masyarakat setempat, Arifin, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan edukasi tersebut di wilayahnya. Ia mengaku bersyukur karena anak-anak di lingkungannya mendapatkan pembekalan tentang pentingnya membangun sikap saling menghargai dan menolak kekerasan.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pordam dan Polda DIY yang telah melaksanakan kegiatan di tempat kami. Ke depan kami juga berencana mengadakan kegiatan serupa dengan melibatkan para orang tua, khususnya ibu-ibu, agar dapat menjadi tempat berbagi dan memberikan arahan yang baik bagi anak-anak,” ungkapnya.

Kegiatan kemudian ditutup dengan acara buka bersama. Anak-anak terlihat antusias dan bahagia setelah mengikuti berbagai permainan outbound yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga sarat dengan pesan kebersamaan, persahabatan, serta semangat menjadi generasi yang menolak bullying. (ESK -KIM DSN)