Sleman — Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Oerip Soemohardjo (BOS) Sardonoharjo kembali membuktikan tajinya sebagai salah satu penggerak ekonomi desa paling progresif di Kabupaten Sleman. Melalui Musyawarah Kalurahan (Muskal) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Buku 2025 yang digelar di Aula Kalurahan Sardonoharjo, Selasa (10/3/2026), BUMKal BOS memaparkan capaian strategisnya, terutama dalam penguatan ketahanan pangan berbasis masyarakat yang kini menjadi sorotan luas.

Keberhasilan BUMKal BOS dalam mengelola berbagai unit usaha tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh warga lokal, tetapi juga telah menarik perhatian nasional. Lurah Sardonoharjo, Harjuno Wiwoho, menyatakan kebanggaannya atas konsistensi jajaran pengurus dalam menjaga eksistensi lembaga di tengah dinamika ekonomi yang menantang. Ia menyebut bahwa tata kelola yang profesional telah menempatkan Sardonoharjo sebagai destinasi studi tiru bagi banyak daerah di Indonesia.

“BUMKal BOS dalam kondisi seperti saat ini masih bisa eksis, bahkan menjadi rujukan bagi banyak daerah di luar Sleman untuk belajar. Ini menunjukkan pengelolaannya berjalan sangat baik. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung program Halo Bumdes Niaga, Home Care, hingga Farm agar perekonomian kalurahan kita semakin kokoh,” ujar Harjuno Wiwoho saat memberikan sambutan di hadapan unsur Muspika dan pendamping desa.

Apresiasi senada datang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman. Perwakilan Dinas PMK Sleman, Ekowati, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemeringkatan resmi, BUMKal BOS telah menyandang kategori “Maju”. Status ini menandakan kelembagaan BOS berada di level unggul dibandingkan sebagian besar BUMKal lain di wilayah Sleman karena dinilai mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dan partisipasi publik secara nyata.

Direktur BUMKal BOS, Cahyo Binarto, dalam paparannya menjelaskan bahwa fokus utama tahun ini adalah hilirisasi produk ketahanan pangan. Program tersebut mencakup usaha tematik ayam kampung, ayam petelur yang dikelola Kelompok Wanita Tani (KWT), hingga budidaya ikan dan dukungan permodalan bagi petani. Pihaknya melakukan intervensi mulai dari hulu hingga hilir, termasuk memproduksi bibit ayam (DOC), pakan, hingga suplemen ternak secara mandiri.

“Kami membangun rantai produksi yang terintegrasi, mulai dari persiapan infrastruktur hingga penguatan pemasaran produk telur dan daging. Fokus kami bukan hanya pada profit lembaga, tetapi bagaimana kolaborasi dengan kelompok tani dan komunitas lokal ini benar-benar memberikan nilai tambah ekonomi bagi para peternak dan petani di Sardonoharjo,” terang Cahyo Binarto.

Kini, Sardonoharjo tidak hanya dikenal sebagai lumbung pangan desa, tetapi juga berkembang menjadi pusat wisata edukasi. Berbagai pelatihan mulai dari ternak kambing, unggas, hingga budidaya melon hidroponik rutin digelar untuk melayani kunjungan belajar dari berbagai pemerintah desa dan lembaga dari dalam maupun luar Pulau Jawa. Muskal tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara kesepakatan, menandai diterimanya laporan pertanggungjawaban pengurus secara bulat oleh forum. (Andy Ahmad/KIM DSN NGAGLIK)

Sleman — Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kapanewon Gamping menggelar pasar sembako murah guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok. Kegiatan yang berlangsung di Pendapa Kapanewon Gamping pada Selasa (10/3/2026) ini langsung diserbu warga yang telah antre sejak pagi hari untuk mendapatkan paket pangan dengan harga di bawah standar pasar.

Langkah strategis ini dilakukan sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tren kenaikan harga pangan yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan. Berbagai komoditas utama seperti beras, telur ayam, gula pasir, minyak goreng, hingga daging sapi disediakan dengan skema harga subsidi agar lebih terjangkau oleh keluarga prasejahtera di wilayah Gamping.

Panewu Gamping, Suyanto, memberikan apresiasi atas sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga mitra penyedia bahan pangan yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Menurutnya, pasar murah bukan sekadar aksi jual beli, melainkan wujud kepedulian sosial pemerintah dalam meringankan beban ekonomi warga sehingga masyarakat dapat menyambut Lebaran dengan penuh kebahagiaan.

“Selain membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, kegiatan pasar sembako murah ini kami harapkan mampu meningkatkan rasa kebersamaan dan kepedulian sosial. Kami ingin memastikan warga dapat menyambut Idulfitri dengan tenang tanpa harus terbebani oleh kenaikan harga pangan yang terlalu tinggi,” ujar Suyanto di sela-sela pemantauan stok bahan pangan.

Senada dengan hal tersebut, Panewu Anom Gamping, Kurnia Astuti, menegaskan bahwa peningkatan permintaan bahan pangan menjelang hari raya adalah dinamika tahunan yang harus diantisipasi dengan pelayanan publik yang konkret. Penyelenggaraan pasar murah ini menjadi solusi bagi warga untuk mendapatkan akses pangan berkualitas tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.

“Menjelang hari besar keagamaan biasanya terjadi peningkatan permintaan yang berdampak pada naiknya harga di pasaran. Penyelenggaraan pasar sembako murah merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri agar beban ekonomi keluarga dapat lebih ringan,” terang Kurnia Astuti.

Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Gamping, Budiarto, memerinci sejumlah komoditas yang disubsidi dalam kegiatan tersebut. Beberapa di antaranya meliputi beras kemasan 5 kilogram seharga , telur ayam seharga per kilogram, gula pasir per kilogram, serta minyak goreng yang dijual mulai dari per kemasan. Selain itu, tersedia pula daging sapi dan berbagai produk olahannya dengan harga yang jauh lebih kompetitif dibanding harga di pasar tradisional saat ini.

“Pasar sembako murah ini kami harapkan menjadi solusi bagi warga yang membutuhkan bahan pangan dengan harga terjangkau di tengah meningkatnya permintaan menjelang Lebaran. Kami telah memastikan stok yang disediakan cukup untuk mengakomodasi kebutuhan warga yang datang hari ini,” ungkap Budiarto mengakhiri keterangannya. (Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman resmi membuka Pelatihan Drone Aerial sebagai bagian dari Program Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) tahun 2026. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial Kabupaten Sleman ini menggandeng LPK Pusat Pelatihan Drone Indonesia, bertempat di Gedung Sasana Anglocita Tama, Kantor Kapanewon Depok, Selasa (10/3/2026).

Langkah ini diambil sebagai upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta memperluas peluang kerja berbasis teknologi. Pelatihan ini menyasar warga yang membutuhkan dukungan peningkatan keterampilan agar lebih kompetitif dalam menghadapi dinamika pasar kerja modern yang kini mulai banyak memanfaatkan pesawat tanpa awak.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, saat membuka acara menyatakan bahwa penguasaan teknologi drone kini bukan lagi sekadar hobi, melainkan keterampilan profesional yang sangat dibutuhkan di berbagai sektor pembangunan. Menurutnya, drone telah bertransformasi menjadi alat vital dalam pemetaan wilayah, pertanian presisi, konstruksi, hingga mitigasi bencana.

“Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat Sleman untuk meningkatkan kapasitas diri sekaligus membuka peluang kerja maupun usaha baru melalui penguasaan keterampilan teknologi drone. Perkembangan teknologi saat ini berlangsung sangat cepat dan mendorong munculnya berbagai jenis pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan spesifik,” ujar Danang Maharsa di hadapan para peserta.

Lebih lanjut, Danang menjelaskan bahwa dalam sektor pertanian, penggunaan drone mampu membantu petani melakukan pemupukan dan penyemprotan pestisida secara lebih efisien dan akurat. Sementara dalam bidang kebencanaan, teknologi ini berperan penting dalam proses pencarian serta pemetaan wilayah terdampak secara cepat. Hal ini membuktikan bahwa keterampilan pengoperasian drone memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan industri masa depan.

Selama pelatihan, para peserta tidak hanya diperkenalkan pada perangkat keras, tetapi juga dibekali pemahaman teknis pengoperasian, regulasi penerbangan, serta potensi pengembangan ekonomi yang bisa dihasilkan. Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen untuk terus memperkuat program vokasi semacam ini melalui kemitraan dengan lembaga pelatihan dan dunia industri.

“Keterampilan yang diperoleh dari pelatihan ini diharapkan tidak berhenti pada saat kegiatan selesai, tetapi dapat terus dikembangkan untuk membuka peluang usaha. Kami akan terus memperkuat program peningkatan keterampilan masyarakat sebagai bagian dari strategi pembangunan SDM yang adaptif, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman,” tandas Danang Maharsa.

Ia juga berpesan agar para peserta mengikuti setiap sesi dengan serius dan bersedia membagikan ilmu yang didapat kepada lingkungan sekitar. Dengan penguasaan teknologi yang tepat, pemerintah daerah optimistis warga Sleman akan lebih siap menghadapi perubahan kebutuhan pasar kerja yang semakin dinamis dan berbasis digital. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Semangat kepedulian di bulan suci Ramadan kembali berdenyut di wilayah Kapanewon Gamping. Unit Pengelola Zakat Infaq dan Shodaqoh (UPZIS) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Gamping berkolaborasi dengan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Sleman menggelar aksi sosial pembagian makanan berbuka puasa di Masjid Nurul Huda, Ambarketawang, Sleman, pada Senin sore (9/3/2026).

Aksi kemanusiaan ini menyasar para pekerja jalanan dan warga prasejahtera yang masih beraktivitas di luar rumah menjelang waktu magrib. Ratusan paket makanan dibagikan secara langsung kepada pengemudi ojek, penarik becak, pedagang kecil, hingga warga sekitar yang membutuhkan. Langkah ini diambil untuk memastikan para pejuang nafkah di jalanan dapat berbuka puasa dengan layak dan tepat waktu meski masih dalam jam kerja.

Ketua UPZIS MWCNU Gamping, Suhartono, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang menjadi bagian dari program besar sosial Ramadan. Ia memandang sinergi antara LAZISNU di tingkat kabupaten dengan unit pengelola di tingkat kapanewon hingga kalurahan adalah kunci efektivitas penyaluran dana umat. Menurutnya, UPZIS berfungsi sebagai ujung tombak yang memastikan setiap bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan.

“Berbagi makanan berbuka puasa bukan hanya sekadar memberikan bantuan secara materi, tetapi juga menjadi sarana mempererat ukhuwah dan menumbuhkan rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Kami ingin hadir di tengah para pekerja jalanan yang sering kali tidak memiliki waktu cukup untuk menyiapkan makanan berbuka karena tuntutan pekerjaan di luar rumah,” ujar Suhartono di sela-sela kegiatan.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris LAZISNU Sleman, Luthfy Avian Ananda, mengapresiasi keterlibatan aktif para relawan dari unsur Muslimat, Ansor, hingga Banser dalam menyukseskan acara ini. Kolaborasi lintas badan otonom Nahdlatul Ulama ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong di Kabupaten Sleman masih sangat solid. Ia juga mengajak masyarakat luas untuk terus memperkuat kemandirian umat melalui zakat, infak, dan sedekah yang dikelola secara profesional oleh lembaga resmi.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk terus mendukung program yang dijalankan LAZISNU Sleman dan UPZIS Gamping. Dengan menyalurkan zakat dan sedekah melalui lembaga resmi, manfaat yang dihasilkan akan jauh lebih luas, mulai dari pemberdayaan ekonomi hingga bantuan pendidikan bagi mereka yang kurang beruntung. Semoga gerakan kecil ini memicu semangat berbagi yang lebih besar di lingkungan masyarakat kita,” ungkap Luthfy Avian Ananda.

Melalui aksi rutin ini, LAZISNU dan UPZIS berharap dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menebarkan pesan damai Ramadan. Kegiatan yang berlangsung tertib ini diakhiri dengan doa bersama dan ramah tamah antar-relawan, sebagai simbol kuatnya jalinan persaudaraan antar-sesama warga Nahdliyin di wilayah Gamping. (Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Margoagung menggelar pembinaan sekaligus penyampaian insentif bagi seluruh pengurus RT dan RW di wilayah setempat pada Senin (9/3/2026). Bertempat di Aula Kalurahan Margoagung, kegiatan ini diikuti oleh 84 pengurus RT dan 35 pengurus RW yang berasal dari 12 padukuhan. Pertemuan dibagi dalam dua sesi waktu guna memastikan penyampaian arahan berjalan efektif dan kondusif bagi para tokoh masyarakat tersebut.

Lurah Margoagung, Djarwo Suharto, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pengurus RT dan RW yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik. Ia menilai peran mereka sangat krusial karena bersentuhan langsung dengan dinamika dan permasalahan warga setiap hari. Meski nilai insentif yang diberikan saat ini dirasa masih minim dibandingkan beban kerja yang ada, pemerintah desa berkomitmen untuk terus memperhatikan kesejahteraan mereka seiring dengan peningkatan pendapatan kalurahan di masa mendatang.

“RT dan RW adalah garda terdepan yang melayani langsung segala kebutuhan masyarakat. Pemberian insentif sebesar lima ratus ribu rupiah ini tentu belum sebanding dengan beban kerja harian bapak dan ibu semua. Mohon jangan dilihat dari besarannya, tetapi lihatlah ini sebagai wujud kepedulian dan penghormatan kami atas dedikasi luar biasa yang telah diberikan,” ujar Djarwo Suharto saat memberikan sambutan.

Senada dengan hal tersebut, Panewu Seyegan, Agung Endarto, turut memuji inisiatif Pemerintah Kalurahan Margoagung dalam merangkul para pengurus kewilayahan. Ia menekankan bahwa tanpa bantuan RT dan RW, program pembangunan pemerintah dari tingkat pusat hingga kalurahan tidak akan berjalan mudah. Agung juga mengingatkan agar para pengurus tetap teguh memberikan pelayanan terbaik meski terkadang menghadapi kritik atau tindakan tidak menyenangkan dari masyarakat.

“Jika pelayanan bisa dilakukan dengan cepat, kenapa harus diperlambat? Tetaplah berpegang pada prinsip memberikan pelayanan terbaik dan taat aturan sesuai porsinya masing-masing. Tugas pokok RT dan RW adalah menjaga keamanan serta kondusifitas. Jika ada permasalahan di bawah, sedapat mungkin diredam dan diselesaikan secara bijaksana agar tidak mencuat ke tingkat atas,” tegas Agung Endarto dalam arahannya.

Selain fokus pada pelayanan administrasi, Agung mengajak para pengurus untuk kembali menggalakkan budaya gotong royong yang kini mulai menipis. Ia meminta dukungan penuh terhadap program Margoagung Bersih Sehat (MBS) agar lingkungan tidak kumuh dan warga dapat hidup lebih nyaman. Melalui gerakan rutin membersihkan lingkungan, diharapkan budaya lokal yang baik dapat terus lestari di tengah perkembangan zaman.

Acara tersebut juga diwarnai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) masa jabatan 2025-2030 kepada perwakilan pengurus dari masing-masing padukuhan. Jagabaya Margoagung, Yuli Suseno, menjelaskan bahwa meski SK berlaku hingga tahun 2030, pihak padukuhan tetap diberikan ruang untuk mengajukan pembaruan kepengurusan sewaktu-waktu jika terjadi perubahan jabatan di tingkat bawah. Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan penerimaan insentif yang disambut antusias oleh para peserta sebagai bentuk penghargaan atas jerih payah mereka. (Sulistiyono/KIM Seyegan)