Sleman — Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irene Umar, melakukan kunjungan kerja ke Kampung Pringwulung, Kalurahan Condongcatur, dan Kampung Pringgodani, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Rabu (15/4/2026).

Kunjungan tersebut didampingi tim Kementerian Ekonomi Kreatif dan disambut oleh jajaran pemerintah kalurahan, dukuh, PKK padukuhan, tokoh masyarakat, serta para pelaku ekonomi kreatif setempat.

Dalam kesempatan itu, Irene meninjau langsung sejumlah potensi unggulan yang mengintegrasikan ekonomi kreatif, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Di antaranya urban farming melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) dengan budidaya jamur tiram, microlibrary sebagai ruang literasi berbasis komunitas, serta inovasi perikanan KPI Mina Wulung yang memanfaatkan air wudhu masjid untuk budidaya lele terintegrasi dengan sistem hidroponik.

Selain itu, rombongan juga meninjau kawasan UMKM di bantaran sungai yang dikembangkan sebagai ruang publik produktif, pos pantau banjir berbasis komunitas di Sungai Gadjah Wong, serta pengolahan limbah melalui produksi eko enzim dan pupuk organik cair di TPS Condongcatur.

Penataan kawasan dengan konsep 3M yang menjadikan sungai sebagai halaman depan, serta pengelolaan sanitasi berbasis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, turut menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut.

Dalam arahannya, Irene Umar menyampaikan apresiasi atas inisiatif masyarakat bersama pemerintah kalurahan dan pihak terkait dalam mentransformasi kawasan yang sebelumnya kurang tertata menjadi ruang hidup yang lebih inklusif, produktif, dan bernilai ekonomi.

“Di Kampung Pringwulung dan Pringgodani ini terlihat nyata ekosistem ekonomi kreatif berbasis komunitas. Inovasi yang lahir dari kolaborasi warga, pemerintah, dan kampus di sekitarnya sangat sejalan dengan arah kebijakan kami untuk mendorong ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Kalurahan Condongcatur menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan berharap adanya pendampingan lanjutan, khususnya dalam pendaftaran kekayaan intelektual (KI), penguatan branding, serta digitalisasi pemasaran produk unggulan masyarakat.

Dukuh Pringwulung, Sahid Fahrudin, berharap produk UMKM lokal dapat memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar.

“Harapannya produk unggulan masyarakat dapat berkembang dari skala lokal menjadi merek nasional, dengan perlindungan kekayaan intelektual yang memadai,” ungkapnya.

Kunjungan kerja diakhiri dengan dialog bersama warga, penyerahan cendera mata berupa produk unggulan lokal kepada Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, serta sesi foto bersama.

(Wasana / KIM Depok)

Sleman — Sebuah gedung megah berlantai tiga bercat putih berdiri kokoh di Padukuhan Jarakan, Kalurahan Sendangrejo, Kapanewon Minggir, Sleman. Namun, lebih dari sekadar bangunan fisik, Panti Asuhan Daarut Taqwa Ihsaniyya menjadi saksi perjalanan panjang dakwah sosial yang dibangun atas dasar keikhlasan, kerja keras, dan kepedulian.

Panti asuhan ini didirikan oleh para mahasiswa lintas perguruan tinggi di Yogyakarta, di antaranya STIKES Aisyiyah (kini UNISA), UMY, UAD, UIN, UII, dan UGM, serta alumni Pesantren Mahasiswa At-Taqwa Suronatan yang tergabung dalam Lembaga Dakwah At-Taqwa (ELDATA). Para mahasiswa dari berbagai daerah tersebut memiliki kesamaan visi dalam membangun lembaga sosial bagi anak-anak yang membutuhkan.

Di bawah pembinaan Ustaz Syukri Fadholi dan Ustaz Khaedar Waluyo, panti ini dirintis oleh sejumlah pendiri, di antaranya Ustaz Romi Pelani, Ustazah Elly Handayani, Ustazah Fitri, dr. Veby, Ryan Hartopo, Nur Akhlia, Ustaz Tyan, Ustazah Endah, Ustaz Najar, dan Ustazah Lida. Mereka didukung para pengasuh, seperti Eri Wahyuningsih, Ais, dan Tatik, serta tim lainnya.

Dengan semangat kemanusiaan, panti ini kini menjadi rumah bagi 124 anak dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Yogyakarta, Magelang, Kebumen, Banjarnegara, Pekalongan, Tegal, Pemalang, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua.

“Awalnya Daarut Taqwa hanya memiliki empat anak asuh, yang merupakan korban gempa Yogyakarta tahun 2006,” tutur Nur Akhlia.

Dari jumlah kecil tersebut, perjalanan panjang panti asuhan pun dimulai. Dalam perjalanannya, panti sempat beberapa kali berpindah lokasi sebelum akhirnya menetap di tanah wakaf milik almarhum Bapak Subagyo di wilayah Jarakan pada 2008. Seiring waktu, lembaga ini terus berkembang hingga pada tahun 2010 resmi menjadi Yayasan Daarut Taqwa Ihsaniyya.

Perkembangan signifikan terjadi ketika gedung panti yang berdiri saat ini diresmikan pada 15 Januari 2023. Pembangunan gedung tersebut merupakan hasil dukungan dan amal jariyah masyarakat, termasuk dari donatur di Singapura.

“Gedung ini menjadi bukti kepedulian banyak pihak yang ingin anak-anak memiliki tempat tinggal yang layak,” ujarnya.

Tak hanya menyediakan tempat tinggal, yayasan ini juga mengembangkan layanan pendidikan mulai dari kelompok bermain, RA, SD, SMP, hingga SMA yang dirintis oleh Ustazah Sri Martini Mutmainnah, ., bersama tim. Untuk anak berkebutuhan khusus, yayasan juga menjalin kerja sama dengan SLB Minggir agar mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai.

Selain itu, Daarut Taqwa mengembangkan berbagai unit usaha mandiri, seperti air minum isi ulang, konveksi, kios jilbab, les baca tulis, pendopo Al-Qur’an (tahsin metode Ummi), budidaya ternak kambing, hingga klinik herbal dan spa bayi yang sedang dirintis. Para anak asuh dilibatkan dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari pendidikan karakter dan kemandirian.

“Anak-anak kami ajarkan untuk mandiri, termasuk ikut merawat ternak sepulang sekolah,” tambahnya.

Dukungan masyarakat dan orang tua juga menjadi kekuatan penting bagi keberlangsungan panti. Dari donasi yang terkumpul, yayasan telah memiliki fasilitas penunjang seperti mobil ambulans dan kendaraan operasional. Selain itu, kerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan, seperti RSUP Sardjito, RSUD Sleman, Puskesmas Minggir, serta sejumlah klinik, turut memperkuat layanan kesehatan bagi anak-anak.

Tidak hanya fokus pada anak asuh yang tinggal di panti, Daarut Taqwa juga memberikan santunan kepada puluhan anak kurang mampu di luar panti dalam bentuk bantuan uang, beras, dan sembako.

Di tengah berbagai keterbatasan, Panti Asuhan Daarut Taqwa Ihsaniyya terus hadir sebagai simbol harapan. Kepedulian yang dirintis dari langkah kecil kini tumbuh menjadi kekuatan besar yang memberi dampak nyata bagi masa depan anak-anak Indonesia. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Kalurahan Jogotirto bersama Kapanewon Berbah, dengan dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sleman, menyelenggarakan Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (GARDU EMAS) pada Kamis (16/4/2026). Kegiatan ini berlangsung di Gedung Serbaguna Kalurahan Jogotirto, Berbah, Sleman.

Program tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan yang akurat dan mutakhir. Warga tampak antusias memanfaatkan layanan yang disediakan, mulai dari perekaman hingga pembaruan data kependudukan.

Lurah Jogotirto, Mitha Mayasari, menyampaikan bahwa GARDU EMAS merupakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang sebelumnya berhasil meraih juara satu dalam lomba administrasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) tingkat Kabupaten Sleman tahun 2025.

“Capaian tersebut memberikan akses bagi Kalurahan Jogotirto untuk melayani aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan dekat,” jelasnya.

Ia menambahkan, aktivasi IKD pada dasarnya harus dilakukan di hadapan petugas Dukcapil, sehingga kehadiran layanan ini di tingkat kalurahan sangat membantu masyarakat.

Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Jogotirto, Vitra Ikayanti, menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini tersedia berbagai layanan administrasi kependudukan. Salah satunya adalah aktivasi IKD sebagai bentuk KTP digital, yang dapat digunakan sebagai cadangan apabila KTP fisik rusak atau hilang.

“Untuk aktivasi IKD, masyarakat cukup menyiapkan ponsel pintar, KTP fisik, serta mengunduh aplikasi IKD melalui Play Store atau App Store, kemudian melakukan registrasi dan aktivasi di hadapan petugas,” ujarnya.

Selain itu, layanan lain yang tersedia meliputi pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), pembaruan KTP, perubahan Kartu Keluarga (KK), hingga layanan perpindahan penduduk.

Untuk pembuatan KIA bagi anak usia di atas lima tahun, masyarakat diminta menyiapkan fotokopi KK dan pas foto berwarna ukuran 4×6 cm. Sementara itu, pembaruan KTP memerlukan fotokopi KK dan KTP asli, sedangkan perubahan KK membutuhkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, surat nikah, atau dokumen lain yang relevan.

Adapun bagi warga yang akan pindah domisili, diwajibkan membawa KK asli serta alamat tujuan. Sementara penduduk yang akan masuk ke wilayah Jogotirto harus melampirkan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKP WNI) dari daerah asal.

Melalui kegiatan GARDU EMAS ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya tertib administrasi kependudukan serta proaktif dalam melaporkan setiap perubahan data, sehingga tercipta basis data kependudukan yang akurat dan terpercaya. (Kusnadi / KIM Berbah)

Sleman — Upaya memperkuat reformasi birokrasi hingga tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat terus digencarkan. Pemerintah Kapanewon Tempel, menggelar sosialisasi Reformasi Birokrasi Kalurahan Tahun 2026, pada Kamis (15/4/2026) di Griyo Dahar Taman Merdiko, Tempel, Sleman.

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk memastikan tata kelola pemerintahan kalurahan semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur panewu, praja, serta perwakilan pemerintah kalurahan se-Kapanewon Tempel.

Plt Panewu Tempel, Muhammad Arif Rahman, dalam sambutannya menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh aparatur kalurahan untuk menjalankan reformasi secara konsisten.

“Reformasi birokrasi bukan hanya program pemerintah, tetapi kebutuhan bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kita ingin kalurahan di Tempel menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi tidak boleh menjadi hambatan dalam meningkatkan kinerja.

“Justru dalam kondisi seperti ini, kita dituntut untuk lebih inovatif, efektif, dan tepat sasaran dalam menjalankan program,” lanjutnya.

Kepala Jawatan Praja Kapanewon Tempel, Sri Lestari menegaskan bahwa reformasi birokrasi kalurahan tidak boleh dipandang sebagai agenda administratif semata. Melainkan sebagai perubahan menyeluruh dalam pola kerja pemerintahan.

“Reformasi birokrasi harus menyentuh substansi, bukan sekadar dokumen. Kalurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik dituntut mampu menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel,” ujar Sri.

Sri menjelaskan, fokus utama reformasi tahun 2026 meliputi penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengawasan yang melibatkan masyarakat dan badan permusyawaratan kalurahan.

Selain itu, penguatan pengelolaan keuangan kalurahan menjadi perhatian serius. Pemerintah mendorong tata kelola anggaran yang lebih tertib dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), didukung dengan digitalisasi sistem serta pengelolaan data yang terintegrasi.

Dalam sosialisasi yang disampaikan oleh Kepala Jawatan Praja Tempel itu, dijabarkan bahwa roadmap reformasi birokrasi kalurahan telah disusun bertahap hingga 2027. Tahapan tersebut mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, hingga pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat.

Forum ini juga membahas sejumlah agenda strategis lainnya, seperti penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan kalurahan (RPJMKal), penyusunan laporan pertanggungjawaban APBKal 2025, hingga penyelesaian laporan kinerja lurah

Secara lebih luas, langkah yang dilakukan di Kapanewon Tempel mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong reformasi birokrasi dari pusat hingga daerah. Dengan penguatan di level kalurahan, diharapkan pelayanan publik semakin merata dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

Reformasi birokrasi yang menyentuh level akar rumput ini diyakini menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik di seluruh Indonesia. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)

Sleman – Sebagai bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sistem administrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Sleman, melaksanakan kegiatan studi tiru terkait tata kelola pemerintahan bidang administrasi di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Rabu (15/4/2026).

Rombongan dari Pemerintah Kalurahan Trimulyo yang terdiri dari lurah, pamong, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Tim Penggerak PKK, lembaga pemberdayaan masyarakat, yang didampingi Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Sleman disambut langsung oleh Lurah Banyuraden, Sudaisman beserta jajarannya.

Pertemuan di ruang rapat Kalurahan Banyuraden tersebut berlangsung dalam suasana dialogis. Di mana kedua belah pihak saling berbagi pengalaman dan strategi dalam mengelola administrasi pemerintahan.

Carik Banyuraden, Hendy Indra Utama memaparkan tata kelola pemerintahan serta berbagai inovasi yang telah dilakukan, mulai dari digitalisasi arsip, sistem pelayanan berbasis teknologi informasi, hingga mekanisme pengawasan internal yang ketat. Hal ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi kerja sekaligus meminimalisasi potensi kesalahan administrasi.

Selain itu, Pemerintah Kalurahan Banyuraden juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur kalurahan. Pelatihan rutin, pendampingan teknis, serta budaya kerja yang disiplin menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas administrasi pemerintahan.

“Reformasi birokrasi merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintah kalurahan yang profesional, bersih, dan melayani. Asesmen ini bukan sekedar penilaian administratif, namun menjadi sarana pembinaan dan pendampingan agar kalurahan semakin adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” papar Hendy.

Diskusi yang berlangsung menyoroti pentingnya integrasi antara sistem administrasi dengan pelayanan publik. Administrasi yang tertata dengan baik akan berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kalurahan, sekaligus memperkuat legitimasi kelembagaan.

Sementara itu, Lurah Trimulyo, Cholik Harmoko menyampaikan bahwa studi tiru ini penting sebagai sarana pembelajaran langsung terhadap praktik baik (best practices) yang telah diterapkan di Kalurahan Banyuraden. Menurutnya, tantangan administrasi pemerintahan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan inovasi dan adaptasi yang berkelanjutan.

“Tata kelola administrasi yang baik bukan hanya soal kerapihan dokumen, tetapi juga menyangkut sistem pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, studi tiru menjadi langkah konkret untuk mempercepat proses perbaikan internal,” ungkapnya.

Pihaknya berharap, kegiatan studi tiru tidak berhenti pada tataran kunjungan semata, melainkan dapat diimplementasikan secara nyata di Kalurahan Trimulyo. Komitmen untuk melakukan tindak lanjut menjadi poin penting agar hasil pembelajaran benar-benar memberikan dampak signifikan.

“Kolaborasi semacam ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan kalurahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” pungkas Cholik. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)