Sleman — Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI terus memperkuat komitmennya dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas dengan melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi bantuan alat kesehatan. Hal ini ditegaskan melalui kegiatan monitoring penyaluran bantuan alat bantu dengar yang dilaksanakan di Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Selasa (21/4/2026).

Langkah pemantauan ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap perangkat yang didistribusikan telah diterima secara tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi produktivitas penerimanya. Kegiatan tersebut melibatkan tim ahli dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan pemerintah kalurahan setempat serta kelompok masyarakat.

Perwakilan Kementerian Sosial RI, Septi Elizaa, menekankan bahwa monitoring merupakan tahapan krusial dalam rangkaian program bantuan sosial guna menjamin keberlanjutan manfaatnya. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari angka distribusi, melainkan dari sejauh mana alat tersebut mampu mengubah kualitas hidup sang penerima.

“Bantuan alat bantu dengar ini bukan sekadar distribusi barang, melainkan bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Kami ingin memastikan alat yang diberikan benar-benar digunakan secara optimal dan mampu membantu aktivitas komunikasi sehari-hari para penerima manfaat,” ujar Septi Elizaa di sela-sela pemantauan.

Senada dengan hal tersebut, Heldina Irayanti yang juga berasal dari jajaran kementerian terkait, menyatakan bahwa pemerintah pusat saat ini lebih mengedepankan pendekatan yang humanis dan responsif. Ia berharap data yang diperoleh dari lapangan selama monitoring dapat menjadi bahan evaluasi penting untuk perbaikan program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di masa mendatang.

Apresiasi atas program ini datang dari perwakilan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Margorejo sekaligus Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas), Liya Budi Hendriyani. Ia menyebut bahwa peran pemerintah pusat sangat dirasakan oleh warga di tingkat desa, terutama bagi mereka yang selama ini terkendala dalam berinteraksi sosial akibat gangguan pendengaran.

“Kami di tingkat kalurahan berupaya maksimal memastikan bantuan ini jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan. Selain mendata, kami juga melakukan pendampingan teknis agar penerima bisa merawat dan memanfaatkan alat tersebut dengan baik. Melalui Pokmas, kami bisa lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi mereka secara langsung,” jelas Liya Budi Hendriyani.

Kegiatan ini membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menghadirkan layanan sosial yang inklusif. Melalui langkah konkret seperti pemantauan langsung ini, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya menyasar aspek ekonomi makro, tetapi juga menyentuh pemenuhan hak dasar dan kemandirian setiap warga negara tanpa terkecuali. (SBD/KIM Senyum Tempel)

Sleman — Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan risiko stunting terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor di tingkat akar rumput. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Keluarga Berencana (KB) yang mempertemukan SPPG Korcam Tempel dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Margorejo di Ruang Pertemuan Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Sleman, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan strategis ini difokuskan pada penguatan layanan bagi kelompok rentan, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, serta anak di bawah usia dua tahun (baduta). Sinergi ini bertujuan memastikan intervensi gizi dan layanan kesehatan reproduksi dapat berjalan beriringan guna menciptakan keluarga yang lebih sejahtera dan mandiri.

Mewakili Lurah Margorejo, Maryana Abdul Azis menyatakan bahwa konsistensi pendampingan di lapangan menjadi faktor penentu keberhasilan program pemerintah. Menurutnya, program keluarga berencana saat ini telah bertransformasi sehingga tidak hanya berbicara mengenai pengaturan kelahiran, tetapi juga mencakup aspek kesehatan lingkungan dan kecukupan nutrisi keluarga.

“Program KB hari ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan upaya peningkatan gizi dan kesehatan keluarga secara menyeluruh. Di sinilah peran TPK dan SPPG menjadi sangat vital sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk memastikan pendampingan berjalan optimal,” ujar Maryana Abdul Azis di sela kegiatan.

Senada dengan hal tersebut, Koordinator PPKBD Edi Santoso menekankan bahwa kader di lapangan memiliki tanggung jawab besar dalam menjembatani informasi medis kepada warga. Pendekatan yang dilakukan pun kini lebih bersifat persuasif dan edukatif agar keluarga memiliki kesadaran mandiri mengenai pentingnya perencanaan hidup dan pemenuhan gizi sejak masa kehamilan.

“Kami tidak hanya sekadar menyampaikan program, tetapi fokus membangun kesadaran kolektif. Setiap keluarga perlu memahami bahwa perencanaan yang matang, kesehatan reproduksi, serta pemenuhan gizi sejak dini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan anak-anak mereka,” jelas Edi Santoso.

Dalam forum tersebut, diperkenalkan pula konsep sederhana namun berdampak besar bagi kesehatan keluarga, yakni pola “Makan Tiga B”. Konsep yang dipaparkan oleh perwakilan SPPG, Aryo Bagus, ini mengajak masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang Beragam, Bergizi, dan Berimbang guna mencegah malnutrisi pada ibu dan anak.

“Konsep Makan Tiga B ini dirancang agar mudah dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat luas. Harapannya, keluarga bisa konsisten menerapkan pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi mereka yang berada dalam fase krusial seperti ibu hamil dan menyusui agar pertumbuhan baduta tetap terjaga,” ungkap Aryo Bagus.

Melalui koordinasi yang solid ini, Pemerintah Kabupaten Sleman berharap pencegahan stunting dapat dilakukan secara lebih presisi dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah kalurahan, petugas kesehatan, dan para kader diharapkan mampu melahirkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, serta memiliki daya saing tinggi. (SBD/KIM Senyum Tempel)

Sleman — Pemerintah Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, menggelar Forum Koordinasi Pimpinan (Forkopim) Tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mendukung pembangunan daerah. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kapanewon Tempel pada Selasa (21/4/2026) tersebut menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan visi menghadapi tantangan wilayah yang kian kompleks.

Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan wilayah mulai dari pemerintah kapanewon, pemerintah kalurahan, unsur TNI-Polri, hingga perwakilan lembaga kemasyarakatan. Fokus utama diskusi mencakup sinkronisasi kebijakan antara program tingkat kapanewon dengan visi besar Kabupaten Sleman dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan berkelanjutan.

Pelaksana tugas Panewu Tempel, Muhammad Arif Rahman, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai jika setiap instansi bekerja secara parsial. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor merupakan fondasi utama untuk memastikan program pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

“Forum ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Tantangan ke depan tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri, melainkan harus dengan kerja bersama melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan menjunjung supremasi hukum,” ujar Muhammad Arif Rahman di sela kegiatan forum tersebut.

Dalam sektor keamanan, Kepala Jawatan Keamanan Heni Ristiawan memaparkan bahwa stabilitas wilayah menjadi prioritas, terutama melalui penguatan forum kewaspadaan dini dan peningkatan patroli cipta kondisi menjelang momentum hari besar keagamaan. Hal senada diungkapkan Kapolsek Tempel, Gunawan Setyabudi, yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam menjaga lingkungan tetap kondusif.

“Kondusivitas wilayah tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara warga dan petugas inilah yang terus kita dorong agar potensi gangguan keamanan dapat diminimalisir sedini mungkin,” ungkap Gunawan Setyabudi.

Selain isu keamanan, forum tersebut juga membahas sektor sosial dan kemakmuran masyarakat yang dipaparkan oleh Kepala Jawatan Praja, Sri Lestari. Beberapa program strategis yang menjadi prioritas tahun 2026 meliputi penguatan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), pengembangan Program Kampung Iklim (Proklim), pembangunan depo sampah, hingga perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi warga yang membutuhkan.

Di sisi pelayanan publik, Kapanewon Tempel terus mendorong percepatan digitalisasi melalui implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pendekatan “jemput bola” terus dilakukan agar layanan administrasi kependudukan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok desa. Komitmen bersama ini diharapkan mampu menciptakan wilayah Tempel yang inklusif dan memiliki akuntabilitas kinerja yang tinggi. (SBD/KIM Senyum Tempel)

Sleman — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman terus memperkuat strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pendekatan baru yang lebih komprehensif. Selain memobilisasi Petugas Pendamping Pengelolaan Sampah (P3S) secara berjenjang, DLH kini memperkenalkan strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Perilaku serta KIE Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) guna mendorong perubahan pola pikir dari sumber utama, yakni rumah tangga.

Ketua Tim Kerja Pengelolaan Persampahan DLH Sleman, Fitasari Ayu Wardani, menjelaskan bahwa pendekatan ini dirancang untuk membangun kemandirian wilayah dalam menangani sampah secara mandiri. Langkah ini menjadi krusial mengingat beban tempat pembuangan akhir yang semakin berat, sehingga diperlukan penyelesaian yang tuntas di tingkat paling bawah.

“KIE Perilaku dan KIE KPSM merupakan strategi komprehensif untuk mengubah perilaku masyarakat, dengan fokus penyelesaian masalah sampah langsung dari sumbernya. Kami ingin menggeser kebiasaan dari sekadar membuang sampah menjadi mengelola sampah secara mandiri di tingkat rumah tangga,” ujar Fitasari Ayu Wardani dalam pembekalan P3S Kapanewon di Ruang Kalpataru DLH Sleman, Senin (20/4/2026).

Dalam implementasinya, KIE Perilaku menitikberatkan pada edukasi pemilahan sampah sejak dari dapur yang meliputi kategori organik, anorganik, dan residu. Masyarakat juga didorong untuk mengolah sampah organik melalui teknik pengomposan skala rumah tangga agar volume sampah yang dikirim ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dapat ditekan secara signifikan.

Gerakan 3R yakni Reduce, Reuse, Recycle juga menjadi bagian penting dari kampanye ini. Warga diajak untuk mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membawa wadah belanja sendiri, serta meminimalisir sisa makanan. Sosialisasi ini dilakukan secara masif melalui penyuluhan langsung, kampanye media sosial, hingga edukasi ke sekolah-sekolah dan komunitas lokal.

Sementara itu, KIE KPSM difokuskan pada penguatan kelembagaan pengelola sampah di tingkat padukuhan atau RW. Pendampingan dilakukan dari sisi administrasi maupun teknis operasional agar pengelolaan sampah lebih terdata, terstandar, dan memiliki nilai ekonomi bagi warga. Harapannya, sistem mandiri di wilayah dapat tercipta sehingga masalah sampah dapat selesai sebelum mencapai hilir.

Untuk mendukung efektivitas pendampingan tersebut, DLH Sleman memfasilitasi P3S di 17 kapanewon dan 86 kalurahan dengan sarana dan prasarana pendukung. Setiap petugas akan menerima paket perlengkapan praktik seperti tabung loseda, pot, bagor sekam, dolomit, serta cairan pengurai seperti EM4 dan molase.

Koordinator P3S Kapanewon, Sutarno, menilai bahwa pemberian sarana fisik ini sangat membantu proses edukasi di lapangan. Menurutnya, masyarakat akan lebih mudah memahami materi jika diberikan contoh praktik secara langsung dibandingkan hanya sekadar teori.

“Pendampingan tidak cukup hanya dengan teori. Akan lebih efektif jika masyarakat bisa langsung melihat dan mempraktikkan pengelolaan sampah tersebut secara nyata. Dengan adanya sarana prasarana ini, rekan-rekan P3S bisa lebih optimal dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada kelompok-kelompok pengelola di wilayah masing-masing,” jelas Sutarno.

Melalui sinergi antara edukasi yang masif, pendampingan yang intensif, serta penyediaan fasilitas pendukung, DLH Sleman optimistis mampu memperkuat peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Langkah berkelanjutan ini diharapkan tidak hanya menciptakan lingkungan Bumi Sembada yang bersih dan sehat, tetapi juga mendukung pencapaian target pengurangan sampah nasional. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Tim Taekwondo Revolution Academy sukses mencatatkan prestasi gemilang dalam ajang Sleman Battle Arena 2026 yang digelar di Gedung Olah Raga (GOR) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Minggu (19/4/2026). Kompetisi bergengsi ini menjadi panggung pembuktian bagi atlet muda Sleman dalam mengukur kemampuan di tingkat regional yang diikuti oleh sekitar atlet dari lima provinsi berbeda.

Dalam kejuaraan tersebut, Revolution Academy yang bermarkas di Maguwoharjo menerjunkan sebanyak 33 atlet untuk berlaga di kategori pertarungan (Kyorugi) dan kategori jurus (Poomsae). Keikutsertaan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang klub dalam membentuk mental bertanding serta mengevaluasi hasil latihan rutin para atlet di dojo.

Pelatih Kepala Revolution Academy, Muhammad Arif, menekankan bahwa kompetisi ini bukan sekadar ajang perebutan medali, melainkan sarana penguatan karakter. Ia menilai pengalaman bertanding langsung di matras memberikan pelajaran berharga yang tidak bisa didapatkan hanya melalui latihan harian.

“Dalam olahraga Taekwondo, aspek disiplin, ketahanan mental, dan sportivitas menjadi fondasi utama yang terus diasah melalui kompetisi seperti ini. Anak-anak telah menjalani program pemusatan latihan intensif selama beberapa bulan terakhir untuk menempa teknik, taktik, sekaligus mental mereka agar siap menghadapi tekanan di lapangan,” ujar Muhammad Arif.

Hasil manis diraih oleh Muhammad Fawwas yang berhasil menyabet medali emas di kategori poomsae. Ia tampil impresif dengan menunjukkan ketepatan dan keindahan jurus di hadapan dewan hakim. Menurutnya, ketenangan menjadi kunci utama dalam memenangkan kategori yang menuntut konsentrasi tinggi tersebut.

“Poomsae adalah soal fokus dan ketenangan. Saat berada di tengah matras tadi, saya berusaha memacu diri untuk tampil tanpa celah dan maksimal demi memberikan yang terbaik bagi orang tua dan pelatih,” ungkap Muhammad Fawwas.

Prestasi serupa juga diraih oleh Hanifah yang sukses mengamankan medali emas di kategori kyorugi setelah melewati pertarungan sengit di babak final. Secara keseluruhan, Tim Revolution Academy berhasil mendulang total 32 medali yang terdiri dari 5 medali emas, 12 medali perak, dan 15 medali perunggu. Sebagian besar atlet berprestasi tersebut merupakan pelajar yang menempuh pendidikan di MTs Negeri 3 Sleman, MTs Negeri 9 Sleman, dan SMK Negeri 1 Depok.

Keberhasilan ini semakin mempertegas posisi Revolution Academy sebagai salah satu pusat pembinaan taekwondo yang produktif di Kabupaten Sleman. Raihan medali ini diharapkan menjadi motivasi bagi para atlet muda lainnya untuk terus berlatih dan mengharumkan nama daerah di kancah olahraga nasional di masa mendatang. (Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping)