Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman terus memperkuat jaring pengaman kesehatan bagi warganya melalui kolaborasi strategis antara BPJS Kesehatan Cabang Sleman dengan berbagai mitra Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini dikukuhkan melalui penandatanganan kerja sama yang disaksikan langsung oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya, di Ruang Rapat Sembada Kantor Setda Sleman, Rabu (29/4/2026).

Kerja sama ini difokuskan pada optimalisasi program JKN melalui skema gotong royong yang melibatkan partisipasi masyarakat, badan usaha, hingga badan hukum lainnya. Tujuannya adalah memberikan perlindungan finansial bagi warga kurang mampu dengan mendaftarkan mereka pada segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) kolektif serta membantu pelunasan tunggakan iuran bagi peserta mandiri melalui program donasi.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sleman, Irfan Qadarusman, memaparkan bahwa hingga awal April 2026, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Sleman telah mencapai jiwa atau sekitar 98,61 persen dari total populasi. Meski angka ini tergolong tinggi, masih terdapat celah sebesar 1,39 persen penduduk yang belum terdaftar, ditambah adanya sejumlah peserta mandiri yang terkendala tunggakan pembayaran.

“Masih terdapat 1,39 persen penduduk yang belum terdaftar JKN dan masih ada peserta mandiri yang menunggak. Kami berharap kerja sama program donasi ini mampu memberikan dukungan dan kesempatan bagi masyarakat yang kurang mampu atau terkendala iuran agar tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang pasti dan berkualitas,” ujar Irfan Qadarusman dalam penjelasannya.

Sejumlah institusi kesehatan dan sektor usaha turut mengambil peran dalam aksi kemanusiaan ini, di antaranya RSA UGM, Rumah Sakit UAD, Rumah Sakit Queen Latifa, dan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Selain itu, beberapa fasilitas kesehatan seperti Klinik Delima, Klinik Sayang Keluarga, dan Klinik RH Medika, serta dukungan dari sektor perbankan dan industri melalui Bank Sleman dan PT Indikarya, ikut memperkuat program donasi iuran tersebut.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif dan sinergi dari seluruh mitra yang telah membantu beban pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta dan fasilitas kesehatan dalam menanggung iuran warga adalah bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Hadirnya panjenengan semua, mulai dari rumah sakit hingga klinik, betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Langkah ini sangat membantu mereka yang selama ini kesulitan mengakses fasilitas kesehatan karena kendala biaya. Oleh karena itu, kami pemerintah daerah sangat berterima kasih atas kepedulian ini,” ungkap Harda Kiswaya di hadapan para mitra.

Harda berharap langkah yang dimulai oleh para mitra JKN ini dapat menjadi stimulan bagi perusahaan dan badan usaha lain di wilayah Sleman untuk ikut bersinergi. Dengan kolaborasi yang lebih luas, pemerintah menargetkan seluruh karyawan dan warga di Kabupaten Sleman memiliki perlindungan kesehatan yang menyeluruh tanpa terkecuali.

Sleman — Mila Harda Kiswaya kini resmi menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Kabupaten Sleman untuk masa bakti 2026–2031. Pengukuhan dirinya langsung dilakukan oleh Ketua YKI Cabang Koordinator DIY, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, di Gedung Pracimasono, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (29/4/2026).

Mila Harda Kiswaya, yang juga menjabat sebagai Ketua TP-PKK Kabupaten Sleman, mengaku sangat terhormat mendapat amanah ini. Ia berjanji akan menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati dan dedikasi tinggi. Tujuannya adalah membantu warga Sleman yang terkena kanker.

“Kami akan bekerja keras untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kehadiran YKI harus dirasakan langsung oleh warga Sleman,” kata Mila usai pengukuhan.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, mendukung penuh upaya ini. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektoral untuk menyosialisasikan pencegahan kanker. Danang juga berharap YKI Sleman tidak hanya fokus pada pengobatan, tapi juga pendampingan pasien.

“Mari kita bersinergi untuk memberikan edukasi pencegahan kanker. Kita harus dampingi pasien dengan tulus agar mereka tetap semangat untuk sembuh,” ujar Danang.

Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengingatkan pengurus baru untuk mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi. Menurutnya, deteksi dini penting, tapi empati terhadap pasien juga tidak boleh diabaikan.

“Pendekatan kita harus berpusat pada pasien, bukan hanya penyakitnya. Kita harus membuat pasien merasa tidak sendirian,” tegas Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, berharap kepengurusan YKI Sleman yang baru dapat menjadi harapan bagi pasien kanker. Menurutnya, penanggulangan kanker bukan hanya soal kesehatan, tapi juga empati dan kepedulian.

“Keberhasilan organisasi ini bukan diukur dari berapa banyak kasus yang tertangani, tapi dari seberapa banyak harapan yang kita jaga,” tutur Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sleman — Kabupaten Sleman terus menunjukkan kepemimpinannya dalam transformasi digital layanan kependudukan di tingkat nasional. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sleman yang kini telah menyentuh angka 19,45 persen dari total wajib KTP.

Apresiasi tersebut disampaikan Teguh saat meninjau langsung proses aktivasi IKD bagi masyarakat di Pendopo Parasamya, Kamis (30/4/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian program perluasan piloting digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk menguji kesiapan infrastruktur serta akurasi data daerah sebelum diterapkan secara nasional.

Dalam tinjauan yang didampingi oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, Teguh Setyabudi menekankan bahwa kesuksesan Sleman dalam digitalisasi kependudukan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik serta mempercepat verifikasi data secara daring. Keamanan data menjadi prioritas utama dalam ekosistem digital yang sedang dibangun oleh pemerintah pusat.

“Saya mengapresiasi dan berterima kasih atas pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten Sleman yang bagus. Bahkan setidaknya untuk perekaman KTP elektronik di Dukcapil Sleman itu sudah mencapai 99,8 persen. Layanan digital nasional ini sangat penting untuk menunjang ketepatan sasaran layanan, termasuk transparansi dalam penyaluran bantuan sosial,” ujar Teguh Setyabudi di sela peninjauan.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menyatakan bahwa terpilihnya Sleman sebagai lokasi piloting nasional merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui teknologi. Menurutnya, digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak agar Indonesia dapat bersaing dan memberikan pelayanan yang efisien di segala lini kehidupan bermasyarakat.

“Negara yang tidak mengikuti perkembangan digital pasti akan tertinggal dengan negara lain. Saat ini digitalisasi di setiap negara tidak bisa dihindari dalam bentuk pelayanan apa pun kepada masyarakat. Kami di Sleman berkomitmen untuk terus menjalankan program ini demi kemudahan warga,” tegas Danang Maharsa.

Lebih lanjut, Danang berharap penerapan skema Digital Public Infrastructure (DPI) dalam penyaluran bansos dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan data pribadi yang selama ini menjadi kekhawatiran publik. Dengan sistem yang terintegrasi, diharapkan proses distribusi bantuan menjadi lebih akurat dan jauh dari potensi kecurangan.

“Saya berharap Sleman bisa terus bergerak menyelesaikan digitalisasi bansos berbasis DPI ini. Selain memudahkan masyarakat, sistem ini diharapkan dapat menghindari kelemahan-kelemahan sistem lama dan menjawab kekhawatiran masyarakat akan keamanan data pribadi mereka di ruang digital,” tutur Danang Maharsa mengakhiri penjelasannya.