Sleman — Pemerintah daerah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui gerakan belanja di pasar rakyat. Inisiatif ini tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga strategi konkret untuk menggerakkan roda ekonomi lokal, khususnya pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Melalui Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Nomor Tahun 2026 tentang Gerakan Meramaikan Pasar Rakyat (GEMPAR), seluruh aparatur pemerintah, BUMD, hingga organisasi vertikal diajak turun langsung ke pasar tradisional untuk berbelanja.

Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Pemkab Sleman dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta dukungan terhadap UMKM dan pedagang tradisional. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung serentak pada Jumat (24/4/2026), di berbagai pasar rakyat se-Kabupaten Sleman.

Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Tempel, Erdi Afiata Valentin menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi berbasis masyarakat.

“Pasar rakyat bukan hanya ruang transaksi, tetapi ruang hidup bagi banyak keluarga. Dengan berbelanja di sana, kita ikut menjaga keberlangsungan ekonomi mereka,” ujarnya.

GEMPAR kali ini digelar di Pasar Tempel, mulai pukul hingga WIB. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah perangkat Pemerintah Kapanewon Tempel, serta TP PKK Tempel. Kehadiran lintas sektor ini menjadi simbol kolaborasi nyata pemerintah dalam menggerakkan ekonomi lokal dari level paling dekat dengan masyarakat.

Partisipasi aktif aparatur sipil negara (ASN) dan berbagai instansi tersebut diharapkan mampu meningkatkan aktivitas jual beli di pasar tradisional, sekaligus memberikan efek psikologis positif bagi para pedagang.

Gerakan ini juga selaras dengan semangat peringatan Hari Kartini, Hari Jadi Kabupaten, serta Hari Kesatuan Gerak PKK, yang menekankan pentingnya peran kolektif masyarakat dalam pembangunan ekonomi berbasis keluarga dan komunitas.

Lebih dari sekadar aktivitas ekonomi, GEMPAR diharapkan mampu membangun kesadaran bersama bahwa keberlangsungan pasar tradisional sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah pun mendorong publikasi kegiatan ini melalui berbagai kanal digital sebagai bentuk kampanye luas untuk mengajak lebih banyak pihak terlibat dengan hastag #GEMPARSleman #HariKartini ke-147 #HariJadiSleman #HKGPKK-5

Gerakan ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda sesaat, melainkan menjadi kebiasaan kolektif yang mengakar. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menginisiasi Gerakan Meramaikan Pasar Rakyat (GEMPAR), sebagai upaya mendorong penguatan ekonomi kerakyatan.

Program ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kartini ke-147, Hari Jadi ke-110 Kabupaten Sleman, serta Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-54 PKK.

Melalui Surat Edaran Nomor 0262 Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Sleman juga menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), serta mendukung kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pasar rakyat.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggerakkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk berbelanja di pasar tradisional melalui program Gempar.

Pelaksanaan program ini mendapat sambutan positif dari para pedagang, salah satunya di Pasar Tradisional Gowok, Caturtunggal, Depok, Sleman.

Supini, salah satu pedagang, menyampaikan harapannya agar program Gempar dapat terus berlanjut dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan pendapatan pedagang.

“Kami berharap program ini tidak hanya berlangsung saat peringatan hari besar saja, tetapi bisa rutin dilaksanakan sehingga pasar semakin ramai dan penghasilan kami lebih stabil,” ujarnya, Jum’at (24/4/2026).

Sementara pedagang lainnya, Mahmud, menilai program ini menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali minat masyarakat berbelanja di pasar tradisional. Ia berharap dukungan pemerintah dapat terus diperkuat melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada pedagang kecil.

“Dengan adanya gerakan seperti ini, kami merasa diperhatikan. Harapannya ke depan pasar tradisional bisa semakin berkembang dan mampu bersaing,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Sleman berharap melalui program Gempar, keberadaan pasar rakyat sebagai pusat perekonomian masyarakat dapat terus terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Semester I Tahun 2026 di Kapanewon Seyegan, Kamis (23/4/2026), menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan mental bagi para peserta dalam menapaki fase kemandirian. Kegiatan ini tidak hanya menandai berakhirnya kepesertaan bantuan sosial, tetapi juga menegaskan pentingnya kesiapan pola pikir dan spiritual sebagai fondasi utama perubahan hidup.

Bertempat di Ruang Nakula Aula Lantai II Kapanewon Seyegan, kegiatan tersebut  menghadirkan motivator dari KUA Seyegan, Suciono, yang memberikan paparan inspiratif kepada 40 KPM terpilih. Mereka diundang setelah dinilai layak oleh pendamping PKH untuk melakukan graduasi, seiring meningkatnya kondisi ekonomi dan kemampuan memenuhi kebutuhan secara mandiri.

Dalam penyampaiannya, Suciono menekankan bahwa keputusan untuk graduasi mandiri merupakan bentuk kesadaran dan rasa syukur atas kemampuan yang telah dimiliki. Menurutnya, kemandirian bukan sekadar aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan kekuatan mental dan spiritual seseorang dalam menghadapi perubahan.

“Graduasi mandiri adalah wujud syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, sekaligus langkah berani untuk hidup lebih mandiri,” ungkapnya.

Ia juga mengajak para peserta melihat graduasi sebagai kontribusi sosial. Dengan keluar dari program bantuan, KPM dinilai telah membuka peluang bagi keluarga lain yang lebih membutuhkan untuk memperoleh manfaat.

“Ketika Anda siap graduasi, Anda tidak hanya mengubah hidup sendiri, tetapi juga memberi kesempatan kepada orang lain,” tandasnya.

Selain itu, peserta didorong untuk membangun kepercayaan diri dan meninggalkan ketergantungan terhadap bantuan sosial. Menurut Suciono, bantuan yang diterima selama ini harus dipandang sebagai pemicu untuk berkembang, bukan sebagai sandaran jangka panjang.

Penguatan mental tersebut sejalan dengan pandangan pendamping PKH yang menilai bahwa keberhasilan graduasi sangat ditentukan oleh perubahan pola pikir. Kemandirian harus dibangun melalui keberanian mengambil langkah baru, termasuk mengembangkan usaha dan meningkatkan keterampilan.

Hasilnya, dari 40 KPM yang mengikuti kegiatan, sebanyak 31 orang menyatakan siap untuk graduasi mandiri. Sementara sembilan lainnya masih dalam tahap pertimbangan bersama keluarga, meskipun telah menyampaikan komitmen awal melalui surat pernyataan.

Melalui pendekatan motivasi yang menitikberatkan pada aspek mental dan spiritual, kegiatan ini menegaskan bahwa graduasi bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru menuju kehidupan yang lebih produktif, mandiri, dan bermanfaat bagi sesama. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Sebanyak 31 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kapanewon Seyegan resmi menjalani proses graduasi, pada Kamis (23/4/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Nakula, Aula Lantai II Kapanewon Seyegan ini menjadi simbol keberhasilan program pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Graduasi KPM PKH merupakan berakhirnya masa kepesertaan bantuan sosial, baik karena kondisi ekonomi yang telah membaik, tidak lagi memenuhi komponen persyaratan, maupun keputusan untuk mengundurkan diri secara sukarela. Momentum ini sekaligus menunjukkan transformasi keluarga dari kondisi rentan menuju mandiri.

Acara tersebut menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman dan motivator dari KUA Seyegan. Para peserta yang diundang telah melalui proses evaluasi ketat oleh pendamping PKH, dengan mempertimbangkan peningkatan taraf hidup, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, serta keberlanjutan penghasilan keluarga.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial Dinas Sosial Sleman, Feri Istanto, menegaskan bahwa graduasi merupakan langkah penting dalam pemerataan bantuan sosial. Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial.

“Graduasi bukanlah akhir, melainkan awal kemandirian bagi keluarga penerima manfaat. Tidak semua KPM bersedia melepas bantuan, padahal masih banyak keluarga lain yang membutuhkan,” jelas Feri.

Menurutnya, keberanian untuk lulus dari program PKH patut diapresiasi sebagai bentuk kesadaran sosial. Feri juga memastikan bahwa pemerintah daerah tetap memberikan dukungan pasca-graduasi.

“Kami mendorong yang sudah mampu untuk memberi kesempatan kepada yang lebih membutuhkan. Pendampingan tetap dilakukan agar keluarga tidak kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Feri pun mengenalkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dapat diakses masyarakat rentan.

“JPS hadir untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, termasuk pendidikan hingga Rp7 juta dan bantuan kesehatan,” ungkapnya.

Program JPS sendiri mencakup bantuan dana tunai darurat, bantuan pendidikan, serta bantuan kesehatan dan alat bantu seperti kursi roda. Program ini ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan, khususnya yang terdampak kondisi ekonomi.

Dengan adanya graduasi ini, diharapkan para keluarga yang telah mandiri dapat terus berkembang dan menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Pemerintah pun berharap program PKH terus menjadi instrumen efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Upaya pencegahan terhadap ancaman Penyakit Tidak Menular (PTM) terus diperkuat melalui koordinasi intensif di tingkat masyarakat. Pada Kamis (23/4/2026), Puskesmas Depok II menggelar Rapat Koordinasi Kader Kesehatan di aula setempat.

Kegiatan ini dihadiri 18 perwakilan kader dari seluruh padukuhan di Kalurahan Condongcatur, guna menyelaraskan langkah dalam pemantauan kesehatan warga.

Pertemuan tersebut menyoroti tingginya prevalensi penderita hipertensi dan diabetes melitus di wilayah kerja Puskesmas Depok II yang belum rutin memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan (faskes).

Pengampu Promosi Kesehatan (Promkes) Puskesmas Depok II, Haris Setya menyampaikan bahwa tingginya prevalensi penderita hipertensi dan diabetes di tengah masyarakat akibat sejumlah faktor.  

“Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan berkala, serta faktor psikologis seperti rasa takut menjalani pemeriksaan medis,” ujarnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Puskesmas Depok II menginisiasi penguatan program kunjungan rumah (home visit) oleh kader kesehatan. Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi langsung kendala yang dihadapi warga, sekaligus memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dasar di rumah.

Melalui pendekatan ini, petugas dapat memetakan penyebab rendahnya kunjungan penderita PTM ke faskes secara lebih akurat.

Optimalisasi peran kader melalui kunjungan rumah diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pola hidup sehat serta pentingnya kontrol kesehatan secara rutin.

Upaya ini menjadi komitmen bersama antara Puskesmas dan kader kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kalurahan Condongcatur, sekaligus mendorong deteksi dini dan penanganan PTM secara berkelanjutan. (Lidya/KIM Depok)