Sleman – Rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Kebencanaan Kalurahan Condongcatur digelar pada Selasa (21/4/2026) di Ruang Wacanaloka, Kalurahan Condongcatur. Kegiatan ini dihadiri Jagabaya Kalurahan Condongcatur, Rudi Antariksawan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satlinmas, Destana, KSB, serta unsur Dapur Umum.

Dalam sambutannya, Rudi Antariksawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Satgas Kebencanaan atas peran aktifnya dalam mendukung penilaian lomba TP Posyandu tingkat kalurahan. Ia mengungkapkan bahwa Kalurahan Condongcatur berhasil meraih Juara 1 tingkat Provinsi DIY dan akan melaju ke tingkat nasional.

“Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk peran aktif Satgas Kebencanaan,” ujarnya.

Sementara itu, Bhabinkamtibmas, Iptu Bastian menekankan pentingnya menjaga kewaspadaan serta ketertiban lingkungan. Ia menyoroti maraknya penggunaan knalpot tidak sesuai standar (brong) serta potensi kenakalan remaja seperti klitih yang perlu diantisipasi bersama.

Hal senada disampaikan Bripka Bagiyo yang mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak serta bijak dalam penggunaan media sosial.

“Peran keluarga sangat penting dalam menjaga generasi muda agar tidak terjerumus dalam hal-hal negatif,” tegasnya.

Dari unsur TNI, Babinsa Kalurahan Condongcatur, Serda Jati Hari Prayuda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, termasuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memastikan kesiapsiagaan relawan kebencanaan tetap terjaga. Diharapkan seluruh relawan kebencanaan di Condongcatur senantiasa diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

Dengan semangat kebersamaan, masyarakat diimbau untuk terus menjaga lingkungan agar tetap aman, tertib, dan kondusif. (Tri Suhartati / KIM Depok)

Sleman – Pengurus Harian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, melaksanakan rapat koordinasi kegiatan tahun 2026 di Aula KUA Depok, Sleman, Selasa (21/4/2026). Rapat ini dlaksanakan untuk menyelaraskan program kerja, memperkuat sinergi kelembagaan, serta merespons isu strategis keumatan di wilayah setempat.

Ketua MUI Depok Sleman, Sunhaji menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi program keumatan, sekaligus memastikan seluruh kegiatan yang dirancang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Rapat koordinasi ini untuk mempererat silaturahmi, memperkuat sinergi ulama dan umara, serta memastikan program yang dirancang memberikan solusi nyata bagi persoalan umat,” ujarnya.

Ia menambahkan, rapat koordinasi menjadi momentum strategis dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyatukan arah kebijakan agar pelaksanaan program lebih terarah.

“Rakor ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh pengurus bekerja secara terarah, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Sunhaji menjelaskan bahwa forum tersebut dimanfaatkan sebagai sarana konsolidasi internal sekaligus penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas layanan keagamaan.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan pendekatan kolaboratif dan inovatif dalam pelaksanaan program, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

“Kami mendorong pemanfaatan teknologi digital secara optimal untuk memperluas jangkauan pelayanan keagamaan dan meningkatkan literasi masyarakat,” tandasnya.

Sebagai tindak lanjut, MUI Depok Sleman menyiapkan rangkaian kegiatan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.

“Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan partisipasi publik serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan di tengah masyarakat Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman,” tutur Sunhaji. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman menggelar kegiatan pembinaan teknik pengelolaan limbah domestik yang dikemas secara menarik melalui metode outbound. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (21/4/2026), di Rumah Tabon, Kulon Progo.

Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis DLH Sleman dalam mengedukasi Kelompok Pengelola dan Pemanfaat (KPP) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sleman. Melalui pendekatan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam mengelola limbah domestik secara efektif dan berkelanjutan.

Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sleman, Sri Restuti Nur Hidayah dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembinaan ini bertujuan untuk membekali para pengurus IPAL Komunal, khususnya KPP, agar mampu menghadapi berbagai permasalahan terkait pengelolaan limbah domestik.

“Berbagai tantangan tentu dihadapi di lapangan. Oleh karena itu, kita harus mampu menjawabnya dengan strategi yang sesuai dengan kearifan lokal,” tegas Restuti.

Ia menambahkan, konsep kegiatan yang santai dan interaktif ini diharapkan dapat memberikan suasana baru bagi para peserta, sekaligus menjadi sarana penyegaran dari rutinitas sehari-hari dalam mengelola IPAL Komunal.

“Semoga kegiatan ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menjadi hiburan yang menyenangkan sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih segar,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Restuti juga mengimbau seluruh pengelola IPAL Komunal agar tetap konsisten dan tidak mudah lelah dalam melakukan pemeliharaan fasilitas yang telah diberikan pemerintah. Menurutnya, keberlanjutan manfaat IPAL sangat bergantung pada komitmen dan kepedulian para pengelola di tingkat masyarakat.

Melalui kegiatan ini, DLH Sleman berharap kapasitas para pengelola IPAL Komunal semakin meningkat, sehingga pengelolaan limbah domestik di masyarakat dapat berjalan optimal dan mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. (Giek / KIM Moyudan)

Sleman — Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI terus memperkuat komitmennya dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas dengan melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi bantuan alat kesehatan. Hal ini ditegaskan melalui kegiatan monitoring penyaluran bantuan alat bantu dengar yang dilaksanakan di Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Selasa (21/4/2026).

Langkah pemantauan ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap perangkat yang didistribusikan telah diterima secara tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi produktivitas penerimanya. Kegiatan tersebut melibatkan tim ahli dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan pemerintah kalurahan setempat serta kelompok masyarakat.

Perwakilan Kementerian Sosial RI, Septi Elizaa, menekankan bahwa monitoring merupakan tahapan krusial dalam rangkaian program bantuan sosial guna menjamin keberlanjutan manfaatnya. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari angka distribusi, melainkan dari sejauh mana alat tersebut mampu mengubah kualitas hidup sang penerima.

“Bantuan alat bantu dengar ini bukan sekadar distribusi barang, melainkan bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Kami ingin memastikan alat yang diberikan benar-benar digunakan secara optimal dan mampu membantu aktivitas komunikasi sehari-hari para penerima manfaat,” ujar Septi Elizaa di sela-sela pemantauan.

Senada dengan hal tersebut, Heldina Irayanti yang juga berasal dari jajaran kementerian terkait, menyatakan bahwa pemerintah pusat saat ini lebih mengedepankan pendekatan yang humanis dan responsif. Ia berharap data yang diperoleh dari lapangan selama monitoring dapat menjadi bahan evaluasi penting untuk perbaikan program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di masa mendatang.

Apresiasi atas program ini datang dari perwakilan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Margorejo sekaligus Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas), Liya Budi Hendriyani. Ia menyebut bahwa peran pemerintah pusat sangat dirasakan oleh warga di tingkat desa, terutama bagi mereka yang selama ini terkendala dalam berinteraksi sosial akibat gangguan pendengaran.

“Kami di tingkat kalurahan berupaya maksimal memastikan bantuan ini jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan. Selain mendata, kami juga melakukan pendampingan teknis agar penerima bisa merawat dan memanfaatkan alat tersebut dengan baik. Melalui Pokmas, kami bisa lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi mereka secara langsung,” jelas Liya Budi Hendriyani.

Kegiatan ini membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menghadirkan layanan sosial yang inklusif. Melalui langkah konkret seperti pemantauan langsung ini, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya menyasar aspek ekonomi makro, tetapi juga menyentuh pemenuhan hak dasar dan kemandirian setiap warga negara tanpa terkecuali. (SBD/KIM Senyum Tempel)

Sleman — Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan risiko stunting terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor di tingkat akar rumput. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Keluarga Berencana (KB) yang mempertemukan SPPG Korcam Tempel dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Margorejo di Ruang Pertemuan Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Sleman, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan strategis ini difokuskan pada penguatan layanan bagi kelompok rentan, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, serta anak di bawah usia dua tahun (baduta). Sinergi ini bertujuan memastikan intervensi gizi dan layanan kesehatan reproduksi dapat berjalan beriringan guna menciptakan keluarga yang lebih sejahtera dan mandiri.

Mewakili Lurah Margorejo, Maryana Abdul Azis menyatakan bahwa konsistensi pendampingan di lapangan menjadi faktor penentu keberhasilan program pemerintah. Menurutnya, program keluarga berencana saat ini telah bertransformasi sehingga tidak hanya berbicara mengenai pengaturan kelahiran, tetapi juga mencakup aspek kesehatan lingkungan dan kecukupan nutrisi keluarga.

“Program KB hari ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan upaya peningkatan gizi dan kesehatan keluarga secara menyeluruh. Di sinilah peran TPK dan SPPG menjadi sangat vital sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk memastikan pendampingan berjalan optimal,” ujar Maryana Abdul Azis di sela kegiatan.

Senada dengan hal tersebut, Koordinator PPKBD Edi Santoso menekankan bahwa kader di lapangan memiliki tanggung jawab besar dalam menjembatani informasi medis kepada warga. Pendekatan yang dilakukan pun kini lebih bersifat persuasif dan edukatif agar keluarga memiliki kesadaran mandiri mengenai pentingnya perencanaan hidup dan pemenuhan gizi sejak masa kehamilan.

“Kami tidak hanya sekadar menyampaikan program, tetapi fokus membangun kesadaran kolektif. Setiap keluarga perlu memahami bahwa perencanaan yang matang, kesehatan reproduksi, serta pemenuhan gizi sejak dini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan anak-anak mereka,” jelas Edi Santoso.

Dalam forum tersebut, diperkenalkan pula konsep sederhana namun berdampak besar bagi kesehatan keluarga, yakni pola “Makan Tiga B”. Konsep yang dipaparkan oleh perwakilan SPPG, Aryo Bagus, ini mengajak masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang Beragam, Bergizi, dan Berimbang guna mencegah malnutrisi pada ibu dan anak.

“Konsep Makan Tiga B ini dirancang agar mudah dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat luas. Harapannya, keluarga bisa konsisten menerapkan pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi mereka yang berada dalam fase krusial seperti ibu hamil dan menyusui agar pertumbuhan baduta tetap terjaga,” ungkap Aryo Bagus.

Melalui koordinasi yang solid ini, Pemerintah Kabupaten Sleman berharap pencegahan stunting dapat dilakukan secara lebih presisi dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah kalurahan, petugas kesehatan, dan para kader diharapkan mampu melahirkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, serta memiliki daya saing tinggi. (SBD/KIM Senyum Tempel)