Sleman – Upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan terus digencarkan. Melalui berbagai program strategis, perempuan didorong untuk tampil sebagai motor penggerak perubahan, mulai dari bidang politik, hukum, hingga ekonomi produktif.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, Anik Widaryanti, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas perempuan agar mampu berdaya dan mandiri. Hal tersebut disampaikan dalam talk show Pasar Bela Negara Sleman edisi ke-25 yang digelar pada Jumat (17/4/2026).

“Melalui inovasi pusat pembelajaran perempuan, kami ingin menciptakan ruang yang menyenangkan dan inklusif, di mana perempuan merasa riang dalam menggapai harapan. Perempuan harus berani menjadi motivator, berani berbicara, serta aktif berpartisipasi dalam politik, melek hukum, dan peduli terhadap lingkungan, termasuk persoalan sampah,” ujarnya.

Menurutnya, pemberdayaan perempuan tidak hanya berhenti pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga harus menyentuh aspek ekonomi. Salah satu program unggulan yang dikembangkan adalah Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri), yakni program pemberdayaan perempuan berbasis ekonomi produktif.

Program Desa PRIMA diinisiasi pemerintah dan dikembangkan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk di Kabupaten Sleman. Program ini menyasar kelompok perempuan rentan melalui pembentukan kelompok usaha, pelatihan keterampilan, serta pemberian hibah modal usaha.

“Untuk wilayah Sleman, percontohan Desa PRIMA telah dilaksanakan di Kalurahan Wedomartani dan Pandowoharjo. Harapannya, program ini mampu mengurangi angka kemiskinan sekaligus menekan kesenjangan gender,” tambah Anik.

Sementara itu, kegiatan Pasar Bela Negara Sleman yang menjadi wadah talk show tersebut rutin digelar setiap Jumat pagi di Lapangan Pemda Sleman. Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Carya Budhi Chantya.

Pasar Bela Negara tidak hanya menjadi ruang interaksi ekonomi masyarakat melalui penjualan makanan tradisional, tetapi juga menghadirkan hiburan musik, layanan perizinan gratis, outbound bela negara, serta edukasi kebangsaan melalui talk show.

Dengan berbagai program dan kegiatan tersebut, diharapkan perempuan semakin berdaya dan mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa. Semangat “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju” pun diharapkan dapat terwujud secara nyata di tengah masyarakat. (Andy Ahmad – KIM DSN NGAGLIK)

Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman terus memperkuat infrastruktur perdesaan guna memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini ditegaskan dengan peresmian Jembatan Jatra Winongo oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya, yang menghubungkan Padukuhan Jetis dan Padukuhan Patran di wilayah Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kamis (16/4/2026).

Pembangunan jembatan ini menjadi jawaban atas aspirasi warga yang selama ini terhambat oleh kondisi jembatan lama yang rusak parah dan membahayakan keselamatan. Kehadiran infrastruktur baru ini diharapkan menjadi tulang punggung mobilitas warga dalam mengakses sarana pendidikan, kesehatan, serta memperlancar distribusi barang dan jasa di tingkat kalurahan.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, dalam sambutannya menekankan bahwa konektivitas yang baik adalah kunci distribusi yang efisien. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama masyarakat Sinduadi yang telah menunjukkan semangat gotong royong luar biasa selama proses pembangunan berlangsung.

“Pembangunan jembatan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perencana, pelaksana, hingga dukungan penuh masyarakat. Tanpa kebersamaan dan semangat gotong royong, pembangunan infrastruktur yang vital seperti ini tidak akan dapat terwujud dengan kualitas yang baik,” ujar Harda Kiswaya di sela-sela prosesi peresmian.

Harda juga menambahkan bahwa fungsi jembatan ini lebih dari sekadar penghubung fisik, melainkan sebagai pengungkit ekonomi masyarakat. Dengan terpangkasnya waktu tempuh dan efisiensi biaya logistik, ia optimis kualitas hidup masyarakat di sekitar aliran Sungai Winongo tersebut akan meningkat secara signifikan.

Lurah Sinduadi, Senen Hariyanto, melaporkan bahwa proyek strategis ini dikerjakan dalam dua tahap selama tahun anggaran 2025 dan 2026. Total dana yang dialokasikan mencapai Rp1,6 miliar yang bersumber sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBkal) Sinduadi.

“Untuk tahun 2025, kami memulai dari perencanaan teknis atau Detailed Engineering Design, pengawasan, hingga konstruksi tahap satu berupa pondasi tumpuan dan gelagar lantai. Kemudian pada tahap kedua di tahun 2026, pengerjaan meliputi akses jembatan untuk pejalan kaki serta kendaraan bermotor,” ungkap Senen Hariyanto.

Jembatan Jatra Winongo kini telah dapat dilalui oleh pejalan kaki, pengendara sepeda motor, hingga mobil berukuran kecil. Namun, pemerintah kalurahan memberikan kebijakan khusus dengan melarang kendaraan bermuatan berat seperti truk untuk melintas guna menjaga ketahanan dan umur pakai jembatan. Dengan diresmikannya fasilitas ini, aksesibilitas antar-padukuhan di Sinduadi kini jauh lebih aman dan produktif bagi masyarakat.

Sleman – Guna membangun optimisme masyarakat di tengah dinamika krisis global, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu melakukan penerapan manajemen risiko dan strategi adaptasi ekonomi sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas. Ketidakpastian ekonomi dunia yang dipicu oleh konflik geopolitik, fluktuasi harga energi, hingga perubahan iklim menuntut daerah untuk memiliki ketahanan yang adaptif dan responsif.

Terkait hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman menggelar kegiatan pembinaan bagi organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang berlangsung di Prima SR Hotel & Convention, Kamis (16/4/2026).

Ketua Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta, Laksmindra Saptyawati mengungkapkan bahwa manajemen risiko menjadi instrumen kunci dalam mengidentifikasi potensi ancaman yang dapat memengaruhi sektor ekonomi lokal.

“Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah mampu memetakan kerentanan sekaligus merumuskan langkah mitigasi yang terukur. Hal ini penting agar dampak krisis global tidak secara langsung mengganggu kesejahteraan masyarakat Sleman, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah,” tandasnya.

Selain itu, strategi adaptasi ekonomi menjadi langkah konkret dalam menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Sleman mendorong diversifikasi sektor usaha, penguatan ekonomi berbasis digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan fleksibilitas ekonomi sehingga masyarakat tetap produktif di tengah tekanan global.

Laksmindra menyebutkan beberapa macam krisis global antara lain pandemi, volatilitas pasar (fluktuasi harga bahan pangan pokok yang sering kali dipicu oleh ketidakstabilan suplai), perubahan iklim, dan konflik geopolitik yaitu perang Iran vs AS-Israel yang berakibat pada penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur utama kapal-kapal tanker minyak bumi.

Menurutnya krisis global berdampak langsung ke Sleman melalui empat jalur. Pertama, harga input (pupuk, BBM, pakan) yang melonjak. Kedua, harga jual yang fluktuatif karena pasar melemah atau panen bersamaan. Ketiga, ketersediaan air atau iklim yang makin tak menentu. Keempat, pendapatan rumah tangga yang turun saat panen gagal atau harga turun.

Ketika terjadi konflik geopolitik atau gangguan perdagangan internasional, harga pupuk, pestisida, benih, dan energi bisa naik. Secara akademis, ini disebut cost-push pressure yakni biaya produksi naik lebih dulu, lalu margin petani menyempit.

“Dalam praktik di Sleman, petani padi, cabai, sayur, atau salak bisa sama-sama merasakan kenaikan ongkos budidaya. Jadi, walaupun panen tetap ada, keuntungan bersih belum tentu naik,” ujar Laksmindra.

Dengan penerapan manajemen risiko yang terintegrasi serta strategi adaptasi ekonomi yang inovatif, pemerintah daerah dapat menjaga ketahanan ekonomi serta menumbuhkan harapan dan optimisme masyarakat dalam menghadapi tantangan global. 

“Optimisme masyarakat Sleman menjadi indikator penting keberhasilan strategi ini. Ketika masyarakat merasa terlindungi dan memiliki arah yang jelas dalam menghadapi krisis, kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat. Hal ini berdampak positif pada stabilitas sosial dan ekonomi daerah,” tegasnya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan melalui penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). Instrumen ini dinilai krusial sebagai dasar perencanaan pembangunan berbasis data dalam menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat.

FSVA menjadi alat analisis yang mampu memetakan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan secara lebih terukur di setiap kapanewon. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap kerawanan pangan, sehingga intervensi kebijakan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Hal tersebut dijelaskan oleh Ketua Tim Kerja Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, Aninda Ayu Arizka dalam pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sleman, di Ruang Semeru Hotel Prima SR, Kamis (16/4/2026).

Dalam implementasinya, penyusunan FSVA di Kabupaten Sleman melibatkan lintas sektor, mulai dari perangkat daerah hingga pemangku kepentingan di bidang pertanian, kesehatan, dan sosial. Sinergi ini penting untuk menghasilkan data yang komprehensif dan mencerminkan kondisi riil di tingkat kapanewon dan kalurahan.

“Peta yang dihasilkan tidak hanya menampilkan aspek ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup dimensi aksesibilitas, pemanfaatan, serta stabilitas pangan. Dengan demikian, FSVA memberikan gambaran utuh mengenai sistem pangan daerah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan strategis,” ucap Aninda.

Selain itu, keberadaan FSVA juga menjadi langkah antisipatif terhadap berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, bencana alam, serta fluktuasi harga pangan. Dengan data yang akurat, Pemerintah Kabupaten Sleman dapat melakukan mitigasi risiko sejak dini guna mencegah terjadinya krisis pangan.

Aninda mengatakan, hasil pemetaan FSVA diharapkan mampu mendukung perumusan program intervensi yang lebih efektif, seperti penyaluran bantuan pangan, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, hingga pengembangan potensi pangan lokal. Program-program tersebut dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kapanewon.

Tidak hanya itu, FSVA juga berperan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Dengan adanya prioritas wilayah berbasis data, alokasi sumber daya dapat difokuskan pada daerah yang benar-benar membutuhkan penanganan serius terkait kerentanan pangan.

Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA meliputi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk, rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga, rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk, kalurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai, rasio rumah tangga tanpa akses air bersih, serta rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk.

Pemerintah Kabupaten Sleman turut mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan FSVA. Keterlibatan masyarakat dalam penyediaan data dan informasi dinilai penting untuk meningkatkan akurasi serta membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya ketahanan pangan. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Komitmen desa dalam menjaga dan mengembangkan budaya lokal terus diperkuat sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan verifikasi lapangan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2026 di Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Balai Kalurahan Banyurejo ini merupakan bagian dari proses penilaian oleh Tim Penilai dan Monitoring Evaluasi (Monev) Pemerintah Daerah DIY. Tim tersebut dipimpin oleh perwakilan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY, Eling Priswanto, dan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah lintas sektor, antara lain Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, DP3A2KB, PMK, serta Dinas Koperasi Kabupaten Sleman.

Lurah Banyurejo, Saparjo, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim penilai dari tingkat provinsi. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan Banyurejo dalam program Desa Mandiri Budaya telah memasuki tahun ketiga, dengan berbagai pembenahan yang terus dilakukan.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran tim penilai. Ini merupakan keikutsertaan kami yang ketiga kalinya dan menjadi proses pembelajaran yang berharga. Harapan kami, tahun ini dapat memberikan hasil yang optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Eling Priswanto menekankan bahwa verifikasi dilakukan secara menyeluruh berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Menurutnya, status desa mandiri budaya tidak hanya dilihat dari aktivitas budaya, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

“Penilaian mencakup berbagai aspek yang menunjukkan sejauh mana desa mampu mengelola potensi budaya secara terintegrasi dan berkelanjutan,” jelasnya.

Eling menambahkan, terdapat sepuluh aspek utama dalam penilaian, meliputi kelembagaan budaya, pelestarian tradisi dan adat istiadat, pengembangan seni dan ekspresi budaya, pengelolaan warisan budaya, ekonomi berbasis budaya, penyediaan ruang dan infrastruktur budaya, partisipasi masyarakat, regulasi dan dukungan kebijakan, keberlanjutan program, serta jejaring dan kemitraan.

Seluruh aspek tersebut diverifikasi melalui peninjauan lapangan, dialog dengan pemangku kepentingan, serta pencocokan dokumen pendukung yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kalurahan Banyurejo.

Program Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan upaya strategis untuk mendorong desa menjadi subjek pembangunan berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini dinilai mampu memperkuat identitas budaya sekaligus membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dengan pengalaman dan pembenahan yang terus dilakukan, Kalurahan Banyurejo menatap proses penilaian tahun ini dengan optimisme. Lebih dari sekadar capaian, upaya ini menjadi bagian dari langkah panjang menjadikan budaya sebagai kekuatan utama dalam pembangunan desa yang berdaya dan berkelanjutan. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)