Sleman — Pemerintah Indonesia mempercepat penguatan tata kelola data nasional melalui implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem integrasi data ini diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan strategis agar lebih tepat sasaran, efektif, dan akuntabel sesuai dengan mandat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Langkah penguatan ini tidak hanya bertumpu pada akurasi di tingkat pusat, tetapi secara khusus memperkuat peran desa sebagai simpul paling krusial dalam ekosistem data nasional. Melalui kolaborasi ini, desa didorong untuk menjadi penyedia data dasar yang akurat guna mendukung program bantuan sosial hingga perencanaan pembangunan jangka panjang.

Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman, Sri Tantri Shintia Indriati, menjelaskan bahwa DTSEN dirancang sebagai satu-satunya sumber rujukan utama dalam siklus kebijakan negara. Hingga awal 2026, sistem terpadu ini telah mencakup data lebih dari 289 juta individu dan sekitar 95 juta keluarga di seluruh Indonesia yang tersusun secara detail berdasarkan nama dan alamat.

“DTSEN dirancang sebagai satu-satunya sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi. Dengan data yang terintegrasi dan terus diperbarui, pemerintah memiliki gambaran yang lebih utuh tentang kondisi masyarakat, termasuk tingkat kesejahteraan setiap keluarga di Indonesia,” ujar Sri Tantri Shintia Indriati saat memberikan pemaparan dalam rangkaian pencanangan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) 2026 di Gedung Serbaguna Kalurahan Margorejo, Tempel, Selasa (14/4/2026).

Pemanfaatan data tunggal ini sudah mulai diimplementasikan dalam berbagai program strategis, mulai dari penyaluran bantuan sosial, penentuan penerima jaminan kesehatan, program perumahan, hingga seleksi pendidikan berbasis afirmasi. Integrasi data kependudukan, sosial, dan ekonomi yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga kini disatukan untuk memastikan intervensi pemerintah menjangkau mereka yang paling membutuhkan tanpa tumpang tindih.

Sri Tantri menekankan bahwa keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada validasi data dari tingkat bawah. Melalui Program Desa Cantik 2026, pemerintah memberikan pendampingan agar desa mampu melakukan verifikasi dan validasi data secara mandiri. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pendataan, melainkan aktor aktif yang menjamin kemutakhiran data warganya.

“Bantuan sosial yang diberikan harus benar-benar tepat sasaran. Dengan DTSEN, kita bisa memastikan intervensi pemerintah menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Namun, kunci keberhasilan ini ada pada kolaborasi antara pusat dan daerah, termasuk desa. Data yang baik harus dibangun dari bawah agar akurasinya terjamin,” tegasnya.

Sinergi pengelolaan DTSEN ini juga melibatkan kementerian strategis seperti Kementerian Sosial, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri, dengan pengawasan keamanan data yang ketat. Pembaruan data dilakukan secara berkala melalui survei nasional dan verifikasi lapangan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial masyarakat yang cepat berubah.

Penguatan sistem data terpadu ini merupakan bagian dari transformasi besar tata kelola pemerintahan Indonesia menuju era digital yang transparan. Dengan data yang presisi dari tingkat desa, pemerintah optimis dapat mengurangi ketimpangan sosial dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata di seluruh pelosok negeri. (SBD/KIM Senyum Tempel)

Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman mulai memperkuat peran desa sebagai pilar utama pembangunan nasional berbasis data melalui integrasi program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk menghadirkan kebijakan publik yang lebih presisi, inklusif, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi yang kian kompleks.

Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa kualitas data di tingkat desa kini menjadi kunci utama dalam memetakan arah pembangunan ekonomi Indonesia, mulai dari skala lokal hingga nasional. Melalui program ini, desa tidak lagi diposisikan sekadar sebagai objek pendataan, melainkan aktor penting yang menyediakan informasi akurat dan relevan bagi pengambilan keputusan.

Perwakilan BPS Kabupaten Sleman, Istiqomah Titien Rahmawati, menjelaskan bahwa posisi strategis desa sebagai sumber data paling dasar harus dioptimalkan. Menurutnya, ketika data di level desa sudah kuat, maka potret ekonomi nasional secara otomatis akan tergambar dengan lebih utuh dan akurat bagi para pemangku kebijakan.

“Desa memiliki posisi strategis sebagai sumber data paling dasar. Ketika data di desa kuat, maka potret ekonomi nasional juga akan semakin utuh dan akurat. Sensus Ekonomi 2026 ini bukan sekadar kegiatan statistik rutin, tetapi merupakan upaya bersama untuk memotret kondisi riil dunia usaha Indonesia di tengah tantangan ekonomi digital dan daya saing UMKM,” ujar Istiqomah Titien Rahmawati dalam sosialisasi di Gedung Serbaguna Kalurahan Margorejo, Tempel, Selasa (14/4/2026).

Sensus Ekonomi 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026 mendatang akan menyasar pelaku usaha di seluruh Indonesia melalui metode pengisian kuesioner daring maupun pendataan lapangan. Data komprehensif ini sangat mendesak dibutuhkan untuk memahami kontribusi sektor UMKM serta isu ekonomi lingkungan yang tengah berkembang.

Sejalan dengan sensus tersebut, Program Desa Cantik 2026 dirancang untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengelola statistik secara mandiri. Program ini mendorong pembentukan agen statistik di tiap kalurahan yang bertugas menjadi penggerak literasi data sekaligus penghubung antara realitas lapangan dengan kebutuhan data nasional.

“Program ini menjadi jembatan antara kebutuhan data nasional dan realitas di lapangan. Desa tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga diarahkan untuk mampu memahami dan menggunakannya secara langsung dalam perencanaan pembangunan wilayahnya masing-masing. Ini adalah bagian dari visi besar menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tambah Istiqomah.

Keberhasilan program integrasi ini sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat, khususnya pelaku usaha, dalam memberikan informasi yang jujur dan transparan. Dukungan dari pemerintah desa sebagai pusat sosialisasi diharapkan dapat memperlancar proses pendataan sehingga data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya.

Melalui pendekatan yang berpijak pada kekuatan lokal ini, kebijakan pembangunan di Kabupaten Sleman diharapkan dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat secara lebih efektif. Istiqomah menegaskan bahwa fondasi Indonesia yang maju dan sejahtera dimulai dari akurasi perencanaan yang lahir dari desa yang kuat secara data. (SBD/KIM Senyum Tempel)

Sleman — Strategi pembangunan nasional kini semakin difokuskan pada penguatan data dari level terkecil melalui Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) 2026. Langkah ini diambil oleh Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan setiap kebijakan pembangunan tidak lagi menempatkan desa sebagai objek, melainkan sebagai subjek mandiri yang mampu mengelola dan menghasilkan data akurat.

Dalam sosialisasi program yang digelar di Margorejo, Tempel, Sleman pada Selasa (14/4/2026), ditekankan bahwa kualitas perencanaan sangat bergantung pada kualitas data yang dihasilkan dari akar rumput. Pengelolaan data yang mandiri di tingkat desa dinilai menjadi kunci agar program-program pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat benar-benar tepat sasaran.

Tim Statistik BPS Provinsi DIY, Yanis Habibi, menjelaskan bahwa tantangan utama di lapangan saat ini adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta tingginya beban administratif di tingkat desa. Hal ini sering kali membuat pemanfaatan data untuk kebijakan lokal belum berjalan optimal. Padahal, akurasi data sangat dibutuhkan dalam integrasi kerangka Satu Data Indonesia.

“Data yang berkualitas akan melahirkan perencanaan yang berkualitas, dan pada akhirnya menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran. Pembangunan tanpa data yang kuat hanya akan menyulitkan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program di masa depan,” ujar Yanis Habibi saat memaparkan materi kepada perangkat desa dan komunitas statistik lokal.

Melalui Desa Cantik 2026, BPS menargetkan peningkatan literasi statistik secara masif dengan mencetak agen-agen statistik di tingkat desa. Para agen ini akan menjadi motor penggerak dalam standarisasi pengelolaan data agar lebih berkualitas dan memiliki keterbandingan yang baik. Selain itu, program ini juga akan diintegrasikan dengan persiapan Sensus Ekonomi 2026, sehingga desa lebih siap memahami variabel sosial ekonomi wilayahnya masing-masing.

Pendampingan yang diberikan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi mencakup aspek teknis mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data untuk kebijakan desa. Hasil konkret yang dibidik adalah terciptanya profil statistik desa dan publikasi data berbasis website yang transparan. Desa-desa yang menunjukkan kinerja terbaik bahkan berkesempatan meraih penghargaan di tingkat nasional.

Yanis menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi aktif antara BPS sebagai pembina dengan komitmen pemerintah desa. Kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan agen statistik menjadi faktor penentu apakah data tersebut nantinya benar-benar digunakan untuk menyejahterakan masyarakat atau hanya sekadar tumpukan angka administratif.

“Ketika desa mampu mengelola data sendiri, maka keputusan pembangunan akan lebih presisi, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ini adalah langkah bersama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan lahir dari data yang akurat demi Indonesia yang lebih sejahtera,” pungkasnya. (SBD/KIM Senyum Tempel)

Sleman — Palang Merah Indonesia (PMI) Daerah Istimewa Yogyakarta menerima bantuan peralatan medis dalam jumlah besar untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan menghadapi penyakit infeksius. Penyerahan bantuan tahap kedua dan ketiga ini berlangsung di Markas PMI DIY, Gamping, Sleman, pada Selasa (14/4/2026).

Bantuan ini merupakan hasil kolaborasi internasional antara Pemerintah Jepang dan Yayasan Asia-Eropa (ASEF) melalui Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) serta PMI Pusat. Ketua Dewan Kehormatan PMI DIY, Paku Alam X, menyerahkan langsung hibah tersebut kepada seluruh perwakilan PMI kabupaten dan kota di wilayah DIY.

Ketua PMI DIY, Prabukusumo, mengungkapkan bahwa distribusi peralatan medis kali ini merupakan kelanjutan dari program penguatan logistik kesehatan yang telah dimulai sejak tahun 2024. Nilai bantuan yang diserahkan pada tahap dua dan tiga ini mencapai lebih dari 2,7 miliar rupiah. Jika diakumulasikan dengan bantuan tahap pertama pada November tahun lalu, total nilai hibah yang diterima PMI DIY menembus angka 3,3 miliar rupiah.

“Kami berkomitmen untuk menjalankan program ini sesempurna mungkin sehingga hasilnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Peralatan medis ini meliputi perangkat pendukung klinis, peralatan emergensi, hingga alat diagnostik dasar seperti bedside monitor, EKG, USG dua dimensi, hingga ventilator transportasi darurat. Kehadiran peralatan ini akan meningkatkan respons darurat serta memperluas layanan kesehatan di seluruh DIY,” ujar Prabukusumo di hadapan para mitra dari Dinas Kesehatan, BPBD, dan Basarnas.

PMI Kabupaten Sleman menjadi salah satu penerima manfaat yang akan langsung mengoperasikan alat-alat canggih tersebut. Ketua PMI Sleman, Mafilindati Nuraini, menyampaikan bahwa bantuan ini akan ditempatkan di Klinik Pratama PMI Sleman serta armada ambulans milik organisasi. Penambahan fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pemeriksaan, terutama untuk layanan gigi serta kesehatan ibu dan anak (KIA).

“Peralatan kesehatan tersebut akan melengkapi fasilitas yang sudah ada di Klinik Pratama PMI Sleman dan ambulans kami. Harapannya, dengan penambahan ini, pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan akan semakin maksimal. Saat ini kami melayani pasien BPJS sesuai jam kerja, namun ke depan kami berusaha untuk menyiapkan pelayanan klinik hingga 24 jam penuh untuk mendampingi pelayanan kedaruratan yang sudah ada,” tutur Mafilindati Nuraini.

Prabukusumo menambahkan bahwa penunjukan DIY sebagai salah satu wilayah prioritas penerima bantuan didasari oleh tingginya kebutuhan layanan kesehatan dan posisi strategis daerah ini sebagai pusat aktivitas kemanusiaan serta tujuan wisata. Ia mendorong agar setiap unit PMI di DIY terus melakukan inovasi dalam pengembangan sumber daya dan pemanfaatan teknologi.

“Saya berharap bantuan ini menjadi penyemangat agar PMI se-DIY memiliki inovasi kreatif dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Hal ini penting agar pelayanan kepalangmerahan tetap berkesinambungan dan terus hadir melayani masyarakat sebagaimana amanah undang-undang,” pungkas Prabukusumo.

Dengan kelengkapan alat seperti defibrilator otomatis (AED), alat sterilisasi, hingga kulkas khusus vaksin, PMI DIY kini memiliki kesiapan logistik yang jauh lebih tangguh dalam menghadapi potensi pandemi di masa depan. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjamin standar pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Yogyakarta. (Kusnadi/KIM Berbah)

Sleman — Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman resmi mencanangkan program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026 yang menyasar tiga kalurahan di wilayah Kapanewon Tempel. Kegiatan sosialisasi dan peresmian yang berlangsung di Kantor Kalurahan Margorejo pada Selasa (14/4/2026) ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan data di tingkat akar rumput guna menjamin efektivitas program pembangunan daerah.

Tiga wilayah yang menjadi lokus pencanangan tahun ini adalah Kalurahan Margorejo, Pondokrejo, dan Sumberrejo. Prosesi peresmian dilakukan secara simbolis melalui pemukulan gong, penandatanganan piagam, serta penyematan selempang kepada para agen statistik yang akan bertugas di masing-masing kalurahan. Program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif serupa yang telah berjalan sejak 2022 di beberapa wilayah seperti Gamping, Seyegan, dan Cangkringan.

Kepala BPS Sleman, Widhi Pranowo, menjelaskan bahwa program Desa Cantik didesain untuk meningkatkan literasi serta kesadaran perangkat desa maupun masyarakat akan pentingnya statistik. Dengan adanya standarisasi pengelolaan data, kualitas indikator statistik di tingkat desa akan lebih terjaga dan dapat diperbandingkan untuk kebutuhan kebijakan yang lebih luas.

“Kami berharap program ini mampu mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan data statistik di tingkat lokal. Dengan data yang dikelola secara baik, setiap program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah desa dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi warga,” ujar Widhi Pranowo saat memberikan paparan dalam sosialisasi tersebut.

Langkah strategis ini mendapat apresiasi penuh dari Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, yang hadir langsung menyaksikan pencanangan tersebut. Menurutnya, di era modern seperti sekarang, kebijakan pembangunan tidak lagi bisa hanya mengandalkan asumsi, melainkan harus berpijak pada data yang akurat dan selalu diperbarui secara berkala.

“Program Desa Cantik merupakan langkah strategis yang sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan saat ini. Melalui program ini, kalurahan memiliki tugas yang cukup penting, yakni mampu mengidentifikasi potensi, permasalahan, serta kebutuhan masyarakatnya secara mandiri berbasis data. Jika datanya valid, maka intervensi pemerintah pun tidak akan meleset,” tutur Danang Maharsa menekankan pentingnya akurasi data lapangan.

Lebih lanjut, keberadaan agen statistik di setiap kalurahan diharapkan mampu menjadi jembatan informasi yang andal bagi pemerintah kabupaten. Sinergi antara BPS dan pemerintah desa melalui program Desa Cantik ini diproyeksikan dapat menciptakan sistem informasi desa yang terintegrasi, yang pada akhirnya akan mempercepat akselerasi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sleman. (Humas Sleman)