Sleman — Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) terus mematangkan kesiapan para mahasiswanya untuk berlaga di ajang Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) tahun 2026. Pembinaan dan seleksi tahap II ini difokuskan pada penguatan penguasaan konsep dasar, ketajaman kemampuan analitis, hingga presisi dalam menyelesaikan persoalan berbasis olimpiade guna memastikan kontingen UNY mampu bersaing di kancah nasional.

Agenda yang berlangsung di Gedung Magister-Doktor FMIPA UNY pada Sabtu (11/4/2026) tersebut diikuti oleh 41 mahasiswa terpilih. Mereka terbagi ke dalam empat bidang kompetisi utama, yakni Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi. Proses penjaringan ini merupakan langkah krusial universitas dalam menyaring talenta terbaik yang akan membawa nama baik almamater di hadapan perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Koordinator ONMIPA-PT UNY, Tsania Nur Diyana, menegaskan bahwa tahapan seleksi kedua ini memiliki nilai strategis untuk memetakan kekuatan akademik sekaligus ketangguhan mental para peserta. Menurutnya, kompetisi tingkat nasional menuntut kesiapan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar penguasaan materi di ruang perkuliahan.

“Melalui seleksi ini, kami memastikan mahasiswa yang terpilih memiliki kesiapan akademik dan mental untuk berkompetisi di tingkat nasional. Kami tidak hanya melihat hasil akhir jawaban, tetapi juga bagaimana logika berpikir mereka dalam memecahkan masalah yang rumit secara sistematis,” ujar Tsania Nur Diyana di sela-sela kegiatan pembinaan.

Mekanisme pembinaan dilakukan secara intensif dengan menghadirkan latihan soal yang setara dengan standar kompetisi nasional. Selain itu, para peserta mendapatkan evaluasi berkala untuk melihat progres capaian di setiap bidang. Tsania menambahkan bahwa hasil dari tahapan seleksi intensif ini akan menjadi dasar mutlak dalam penetapan nama-nama kontingen yang berhak melaju ke babak selanjutnya.

ONMIPA-PT sendiri merupakan ajang bergengsi tahunan yang telah diselenggarakan sejak 2009 oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pada tahun 2026, Universitas Airlangga Surabaya telah ditunjuk menjadi tuan rumah perhelatan akbar tersebut. Partisipasi aktif UNY dalam ajang ini diharapkan mampu memicu lahirnya generasi saintis yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan teknologi, tetapi juga berintegritas tinggi.

“Melalui kegiatan ini, UNY terus memperkuat pembinaan talenta unggul di bidang sains sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing. Harapannya, para mahasiswa ini nantinya mampu berkontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia masa depan,” pungkas Tsania. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Pemerintah Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, terus berupaya memperluas akses informasi terkait jaminan sosial bagi warganya. Melalui sosialisasi yang digelar di Gedung Serbaguna Padukuhan Dabag, Condongcatur, Jumat (10/4/2025), pemerintah setempat memaparkan secara komprehensif mekanisme pemanfaatan BPJS Kesehatan, Jaminan Pengaman Sosial (JPS), hingga program Beasiswa Sleman Pintar.

Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat di wilayah Depok memahami hak-hak mereka dalam mengakses bantuan pemerintah di bidang kesehatan, sosial, dan pendidikan. Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan tidak ada lagi warga kurang mampu yang terhambat dalam mendapatkan layanan dasar akibat ketidaktahuan prosedur administrasi.

Perwakilan Jawatan Sosial Kapanewon Depok, Subekti Handayani, menjelaskan bahwa salah satu fokus utama pemerintah adalah menjamin pemerataan akses kesehatan melalui BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Program ini dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu dengan iuran yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat maupun daerah. Melalui skema ini, warga dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis mulai dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit rujukan.

“Peserta BPJS PBI merupakan masyarakat kurang mampu yang iurannya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Melalui skema ini, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa membayar iuran bulanan. Kami ingin memastikan program ini menjadi instrumen penting dalam menjamin kesehatan seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan,” ujar Subekti Handayani di hadapan para peserta sosialisasi.

Selain jaminan kesehatan nasional, Pemerintah Kabupaten Sleman juga menyediakan Jaminan Pengaman Sosial (JPS). Program ini berfungsi sebagai bantuan tunai untuk kondisi darurat yang tidak terencana. Bantuan JPS dapat digunakan masyarakat untuk menutupi kebutuhan mendesak, seperti tunggakan biaya sekolah maupun biaya perawatan medis yang tidak tercover oleh skema jaminan lainnya.

“JPS diberikan kepada masyarakat kurang mampu atau rentan untuk membantu pembiayaan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, maupun sosial. Bantuan ini dapat dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran tunggakan sekolah maupun biaya tindakan medis yang bersifat mendesak,” tambah Subekti menjelaskan fungsi proteksi sosial daerah tersebut.

Di sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Sleman mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program Beasiswa Sleman Pintar. Program ini memiliki misi ambisius untuk memutus rantai kemiskinan dengan target mencetak minimal satu sarjana dalam satu keluarga kurang mampu. Subekti menekankan bahwa Beasiswa Sleman Pintar adalah langkah strategis jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Program Sleman Pintar merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan minimal satu sarjana dalam satu keluarga. Kami mendorong peran aktif masyarakat, perangkat wilayah, hingga kader PKK untuk menyebarluaskan informasi ini secara akurat agar bantuan ini benar-benar jatuh ke tangan yang berhak,” pungkasnya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah Kapanewon Seyegan menunjukkan tren positif dengan adanya penurunan jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin secara bertahap dalam tiga tahun terakhir. Meski demikian, pemerintah setempat kini menghadapi tantangan serius berupa mentalitas ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial (bansos) yang menghambat proses kemandirian ekonomi.

Berdasarkan data terbaru tahun 2025, jumlah KK miskin di Kapanewon Seyegan tercatat sebanyak KK atau sekitar 10,80 persen dari total penduduk. Angka ini dilaporkan terus melandai jika dibandingkan dengan data pada tahun 2023 dan 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Panewu Seyegan, Agung Endarta, dalam kegiatan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan di hadapan Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, Kamis (9/4/2026).

Untuk mencapai hasil tersebut, Pemerintah Kapanewon Seyegan telah menjalankan berbagai langkah strategis, termasuk pelaksanaan graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) secara berkala setiap semester. Selain itu, pemerintah juga menggandeng Bumkalma Margo Manunggal untuk memberikan dukungan permodalan bagi warga kurang mampu yang memiliki rintisan usaha.

“Sejak 2023, kami mencatat adanya penurunan persentase KK miskin secara bertahap di lima kalurahan. Kami juga bekerja sama dengan Bumkalma Margo Manunggal agar keluarga penerima manfaat PKH yang memiliki usaha bisa mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan kemandirian mereka,” ujar Agung Endarta saat memaparkan capaian wilayahnya.

Namun, Agung mengungkapkan bahwa proses graduasi atau pelepasan status penerima bantuan tidak selalu berjalan mulus. Kendala utama yang ditemukan di lapangan adalah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap skema bantuan dari pemerintah. Banyak warga yang secara ekonomi sebenarnya sudah mampu, namun masih enggan dilepas dari daftar penerima bantuan karena merasa nyaman dengan status tersebut.

“Banyak warga merasa nyaman dengan status penerima bansos, meskipun sebenarnya secara ekonomi sudah mampu. Hal ini diperumit dengan kemudahan mengubah data pekerjaan pada sistem administrasi kependudukan yang kerap menjadi celah untuk tetap terdaftar sebagai warga miskin,” ungkap Agung menjelaskan tantangan di lapangan.

Selain faktor mentalitas, kendala lain yang menghambat validasi data kemiskinan adalah faktor sosiokultural seperti budaya “pakewuh” atau rasa tidak enak di tengah masyarakat. Hal ini sering kali membuat proses pembaruan data di tingkat bawah menjadi tidak objektif. Oleh karena itu, pemerintah kapanewon mendorong adanya kriteria yang lebih tegas dan kaku mengenai parameter kemiskinan agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.

Melalui evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Sleman diharapkan dapat menyempurnakan mekanisme verifikasi data sehingga bantuan hanya mengalir kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Langkah ini menjadi krusial agar penurunan angka kemiskinan di Seyegan tidak hanya terjadi di atas kertas, tetapi juga mencerminkan peningkatan kesejahteraan dan perubahan pola pikir masyarakat menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Upaya mendorong kemandirian masyarakat penerima bantuan sosial terus digencarkan melalui program pemberdayaan. Hal ini mengemuka dalam paparan yang disampaikan oleh perwakilan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kapanewon Seyegan, Agung Fitrianto, di hadapan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sleman, Danang Maharsa, saat kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) di Kapanewon Seyegan, Kamis (9/4/2026).

Dalam paparannya, Agung menyampaikan bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kapanewon Seyegan hingga tahun 2025 tercatat sebanyak keluarga. Ia menegaskan bahwa program pemberdayaan memiliki peran penting sebagai stimulan agar KPM mampu beranjak menuju graduasi mandiri.

“Program pemberdayaan bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi kunci agar KPM memiliki daya dorong untuk mandiri dan keluar dari ketergantungan bansos,” ujar Agung.

Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai forum dialog antara pendamping PKH untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, khususnya terkait ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Agung mengakui bahwa mekanisme Musyawarah Padukuhan (Musduk) yang seharusnya menjadi dasar penentuan KPM belum berjalan optimal.

Akibatnya, masih ditemukan bantuan yang tidak tepat sasaran serta adanya kecenderungan keberpihakan dalam menentukan warga miskin. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah adanya penolakan dari sebagian KPM untuk melakukan graduasi meskipun secara ekonomi sudah mampu.

“Di masyarakat, kemiskinan bukan lagi dianggap sebagai masalah sosial, tetapi sudah masuk dalam pola pikir dan sikap mental,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa penentuan graduasi di Seyegan menggunakan pendekatan kearifan lokal. Beberapa indikator yang digunakan antara lain kepemilikan kendaraan, kondisi rumah, keberadaan anggota keluarga disabilitas atau lansia, tingkat penghasilan, hingga gaya hidup yang tidak lagi mencerminkan sebagai penerima bansos.

Data yang dipaparkan menunjukkan tren graduasi KPM PKH yang fluktuatif, yakni 166 KPM pada 2023, 47 KPM pada 2024, 99 KPM pada 2025, dan 55 KPM hingga Maret 2026. Sementara itu, melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), jumlah KPM yang berhasil graduasi terus meningkat dari tahun ke tahun.

Namun demikian, berbagai hambatan masih dihadapi di lapangan, seperti anggapan bahwa lansia harus tetap menerima PKH, persepsi bahwa semua keluarga dengan anak sekolah berhak mendapatkan bantuan, serta kecenderungan KPM lebih memilih graduasi secara sistem daripada secara mandiri.

“Perlu ada penguatan pemahaman bahwa bansos bersifat sementara, sehingga masyarakat terdorong untuk berdaya dan tidak selamanya bergantung,” tandas Agung.

Di akhir paparannya, Agung menyampaikan sejumlah rekomendasi, di antaranya penerapan labelisasi atau pemasangan stiker bagi penerima bansos, penguatan program Sleman Pintar, peningkatan program pemberdayaan, pembatasan masa kepesertaan PKH maksimal lima tahun, serta sinkronisasi data kemiskinan antara pemerintah daerah dan pusat.

Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan KPM PKH di Kapanewon Seyegan dapat semakin terdorong untuk mencapai kemandirian dan keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Semangat merawat kebhinekaan dan menumbuhkan cinta tanah air kembali digaungkan dalam gelaran Pasar Bela Negara edisi ke-24 yang berlangsung di Lapangan Pemda Sleman, Jumat (10/4/2026). Kegiatan yang rutin digelar setiap Jumat pagi ini menjadi ruang kolaboratif antara edukasi kebangsaan dan pemberdayaan masyarakat.

Diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Carya Budhi Chantya, Pasar Bela Negara tidak hanya menghadirkan ragam kuliner tradisional, tetapi juga layanan perizinan gratis serta bazar hasil bumi tanpa biaya sebagai bentuk nyata penguatan nilai bela negara di tengah masyarakat.

Salah satu agenda utama dalam edisi kali ini adalah talkshow bertema “Merawat Kebhinekaan, Cinta Tanah Air, dan Bela Negara” yang dipandu oleh Lina Syafira. Diskusi ini menghadirkan dua narasumber muda inspiratif, yakni perwakilan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI),  Kintan Dewinta Putri dan Sauzan Fadhila.

Dalam pemaparannya, Kintan Dewinta Putri menyoroti adanya krisis identitas budaya Jawa, khususnya di kalangan generasi muda di Sleman. Ia menekankan bahwa salah satu faktor utama adalah mulai ditinggalkannya penggunaan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga.

“Bahasa adalah pintu masuk budaya. Jika tidak dibiasakan sejak dini, maka identitas itu perlahan akan hilang,” ujarnya.

Senada dengan itu, Sausan Fadhilia Zain menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa. Ia juga memperkenalkan peran Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) sebagai wadah pembinaan bagi para purna Paskibraka yang telah menyelesaikan tugas serta mengikuti Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Menurutnya, DPPI hadir sebagai mitra Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Selain berstatus sebagai Duta Pancasila, anggota DPPI juga diharapkan menjadi teladan bagi generasi muda dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Sleman berharap Pasar Bela Negara tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi rakyat, tetapi juga ruang edukasi kebangsaan yang mampu memperkuat identitas budaya serta semangat bela negara di tengah arus globalisasi. (Andy Ahmad – KIM DSN NGAGLIK)