Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman terus memperkuat strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan mengedepankan pendekatan keterampilan praktis. Melalui kegiatan sosialisasi dan verifikasi data yang digelar di Youth Center Yogyakarta, Tlogoadi, Kamis (9/4/2026), pemerintah daerah mendorong jalur pendidikan nonformal dan pelatihan vokasi sebagai alternatif strategis bagi generasi muda yang terputus dari jalur sekolah formal.

Kegiatan ini menghadirkan praktisi dari Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan perspektif solusi yang lebih aplikatif bagi permasalahan sosial ekonomi yang sering menjadi akar penyebab anak putus sekolah. Fokus utama dalam pertemuan ini adalah bagaimana memberikan bekal nyata agar anak-anak tersebut tetap memiliki daya saing dan produktivitas meski berada di luar sistem sekolah konvensional.

Instruktur BLK Sleman, Muhammad Faishal Fakhri Wibowo, menekankan bahwa jalur vokasi harus dipandang sebagai peluang besar untuk mencetak tenaga kerja mandiri. Menurutnya, anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah tetap memiliki hak untuk berkembang melalui penguasaan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

“Tidak semua anak harus kembali ke jalur pendidikan formal. Yang terpenting adalah mereka tetap mendapatkan keterampilan yang relevan agar bisa mandiri dan produktif. Melalui pelatihan di BLK, mereka dipersiapkan tidak hanya untuk menjadi tenaga kerja yang siap pakai, tetapi juga memiliki mentalitas untuk membuka peluang usaha sendiri di masyarakat,” ujar Muhammad Faishal Fakhri Wibowo di hadapan para peserta.

Berbagai program kejuruan ditawarkan sebagai solusi konkret, mulai dari tata boga, teknologi informasi, teknik las, otomotif, hingga teknisi ponsel dan kelistrikan. Keberagaman pilihan ini diharapkan mampu mengakomodasi minat bakat anak-anak ATS sehingga mereka kembali terhubung dengan ekosistem ekonomi yang lebih luas. Program-program tersebut dirancang secara intensif untuk mengasah kemampuan teknis sekaligus penguatan soft skill.

Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Verifikasi data lapangan yang dilakukan secara akurat menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk memastikan setiap bantuan atau intervensi pelatihan tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi oleh masing-masing anak.

Antusiasme peserta, termasuk perwakilan dari 33 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Sleman, menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa penanganan ATS membutuhkan pendekatan yang fleksibel. Dengan melibatkan instruktur ahli, kegiatan ini membuka wawasan baru bahwa pendidikan berkualitas dapat ditempuh melalui jalur keterampilan yang langsung menyentuh dunia kerja.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari kontribusi nyata Kabupaten Sleman dalam mendukung agenda nasional peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui optimalisasi jalur vokasi, diharapkan tidak ada lagi generasi muda di Sleman yang tertinggal dalam proses pembangunan daerah hanya karena hambatan akses pendidikan formal. (SBD/KIM Senyum Tempel)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, mulai merealisasikan program strategis ketahanan pangan melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Sari Dewi. Langkah ini diawali dengan sosialisasi pembangunan kandang ayam petelur kepada masyarakat di Padukuhan Sembego, Rabu (8/4/2026), sebagai bagian dari pemanfaatan Dana Desa Tahun 2025.

Pembangunan kandang ini bukan sekadar proyek tunggal, melainkan bagian dari pengembangan kawasan pertanian terpadu atau integrated farming di atas lahan seluas kurang lebih meter persegi. Selain peternakan ayam, kawasan tersebut nantinya akan dilengkapi dengan greenhouse melon organik, penanaman selada, cabai, hingga budidaya domba yang dikelola secara profesional oleh BUMKal.

Penjabat Lurah Maguwoharjo, Isti Fajaroh, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menciptakan kemandirian pangan sekaligus menggerakkan roda ekonomi di tingkat kalurahan. Pada tahap awal, kandang ayam petelur yang dibangun diproyeksikan mampu menampung sekitar ekor ayam guna memenuhi kebutuhan telur di wilayah sekitar.

“Program ketahanan pangan ini merupakan langkah nyata kami dalam mengoptimalkan Dana Desa untuk kesejahteraan warga. Kami tidak hanya fokus pada ayam petelur, tetapi juga membangun ekosistem pertanian terpadu yang berkelanjutan. Kami ingin Padukuhan Sembego menjadi pusat produktivitas yang mampu menyuplai kebutuhan pangan lokal secara mandiri,” ujar Isti Fajaroh di hadapan warga.

Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai dampak lingkungan, pemerintah kalurahan memastikan akan mengedepankan komunikasi dua arah. Isti menegaskan bahwa pihak pengelola berkomitmen untuk menjaga kebersihan lingkungan dan siap mencari solusi bersama jika ditemukan kendala dalam pengelolaan limbah peternakan ke depannya.

“Kami sangat terbuka terhadap masukan masyarakat. Apabila di kemudian hari terdapat potensi gangguan, khususnya terkait pengelolaan limbah, hal tersebut dapat segera dikomunikasikan kepada kami. Komitmen kami adalah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek kenyamanan dan kebersihan lingkungan tempat tinggal warga,” tambahnya.

Dalam menjalankan operasionalnya, BUMKal Sari Dewi menggandeng BUMKal Wukirsari sebagai mitra strategis untuk memperkuat kapasitas pengelolaan usaha. Kerja sama antar-BUMKal ini diharapkan dapat mempercepat proses transfer ilmu dan memastikan usaha peternakan berjalan efektif dan menguntungkan.

Melalui integrasi berbagai sektor di satu kawasan, Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo optimis keberadaan BUMKal di Padukuhan Sembego dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan asli kalurahan. Inisiatif ini dipandang sebagai model pengembangan wilayah yang responsif terhadap tantangan pangan masa depan sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi masyarakat di Kapanewon Depok. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) telah merampungkan rangkaian seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 6 hingga 9 April 2026 ini, diikuti oleh ratusan pelajar terbaik dari berbagai SMA dan sederajat di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

Sebanyak 164 peserta putra dan putri menjalani serangkaian tes yang ketat dan bertahap. Proses seleksi ini tidak hanya menguji aspek fisik melalui tes kesamaptaan dan Peraturan Baris Berbaris (PBB), tetapi juga menyentuh aspek intelektual dan ideologi. Para peserta diwajibkan mengikuti pembinaan ideologi Pancasila, tes intelegensi umum, pemeriksaan kesehatan, parade, hingga penilaian kepribadian. Seluruh tahapan tersebut bertujuan melahirkan generasi muda yang unggul secara fisik, berwawasan kebangsaan luas, serta memiliki integritas tinggi.

Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Kesbangpol Sleman, Imawan Nur Syaifudin, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Penggunaan sistem yang terintegrasi memastikan bahwa setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya tanpa ada intervensi dari pihak luar.

“Proses seleksi ini kami pastikan berjalan sangat transparan dan akuntabel. Setelah seluruh tahapan di daerah selesai, data para peserta akan langsung dikirimkan ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk penilaian akhir. Hasil kelulusan nantinya dapat diakses langsung oleh peserta melalui laman resmi, sehingga meminimalisir celah kecurangan,” ujar Imawan Nur Syaifudin di sela-sela penutupan rangkaian seleksi, Kamis (9/4/2026).

Dari total ratusan peserta yang berkompetisi, nantinya akan dipilih 19 putra dan 19 putri terbaik untuk bertugas sebagai Paskibraka tingkat Kabupaten Sleman pada upacara peringatan HUT RI mendatang. Selain itu, terdapat 4 putra dan 4 putri terpilih yang akan melaju ke tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewakili Kabupaten Sleman dalam seleksi lanjutan.

Sepanjang proses seleksi, antusiasme dan kedisiplinan para pelajar tampak begitu menonjol. Mereka tetap fokus dan menjaga ketangguhan fisik meski harus menghadapi jadwal tes yang padat. Seleksi ini diharapkan tidak hanya menghasilkan petugas pengibar bendera yang handal, tetapi juga mencetak kader pemimpin bangsa yang mampu menjadi teladan di tengah masyarakat.

Para peserta kini tinggal menunggu pengumuman resmi dengan tetap diimbau menjaga kondisi kesehatan dan semangat juang mereka. Keberhasilan dalam seleksi ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi para siswa untuk terus berkontribusi positif bagi bangsa dan negara melalui jalur pengabdian yang lebih luas di masa depan. (Andy Ahmad/KIM DSN Ngaglik)

Sleman — Upaya peningkatan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) di Kabupaten Sleman kini menempatkan penyuluh lingkungan hidup dan fasilitator sebagai ujung tombak perubahan perilaku masyarakat. Di tengah tantangan pengelolaan limbah yang kian pelik, kedua aktor ini dinilai sebagai kunci utama dalam menjembatani kebijakan pemerintah daerah dengan implementasi nyata di tingkat akar rumput.

Urgensi peran tersebut ditegaskan oleh perwakilan Bidang P2KLH DLHK DIY, Kharisma Nur Hafizah, dalam kegiatan Workshop Training of Trainer (TOT) Petugas Pendamping Pengelolaan Sampah (P3S) Kabupaten Sleman Tahun 2026. Acara yang digelar di Hotel & Convention Prima SR, Rabu (8/4/2026), ini diikuti oleh 33 peserta yang mewakili wilayah Sleman Barat, meliputi Kapanewon Seyegan, Godean, Minggir, dan Moyudan.

Dalam pemaparannya, sosok yang akrab disapa Risma ini menjelaskan bahwa IKPS merupakan instrumen krusial untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam mengelola sampah. Berdasarkan data tahun 2025, nilai IKPS Kabupaten Sleman berada pada angka 47,7, yang artinya masih berada di bawah target minimal yakni di atas 50.

“IKPS ini adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas capaian pengelolaan sampah. Nilai tersebut menjadi acuan penting bagi kami dalam melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Kita harus mengakui bahwa capaian ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur, tetapi sangat dipengaruhi oleh seberapa besar partisipasi aktif masyarakat dalam memilah sampah,” ujar Kharisma Nur Hafizah di hadapan para peserta workshop.

Ia menambahkan bahwa peran penyuluh dan fasilitator menjadi sangat krusial untuk mengejar ketertinggalan target tersebut. Penyuluh bertugas memberikan edukasi persuasif guna mengubah pola pikir masyarakat dari sekadar membuang menjadi mengelola secara bijak. Sementara itu, fasilitator berperan mendampingi bank sampah dan pemerintah kalurahan dalam merancang sistem pengolahan yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

“Di sinilah pentingnya penyuluh dan fasilitator. Mereka adalah personel yang turun langsung ke lapangan untuk membangun kesadaran kolektif dan memastikan setiap program pengelolaan sampah berjalan secara konsisten, bukan sekadar seremonial. Tanpa kehadiran mereka di tengah warga, kebijakan dari atas sulit untuk terwujud secara nyata,” tambahnya.

Meski menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir melalui penguatan bank sampah dan pelatihan sampah organik, tantangan besar masih membayangi. Terbatasnya jumlah tenaga lapangan dibandingkan luas wilayah kerja serta beragamnya karakter masyarakat menuntut adanya dukungan kebijakan yang lebih kuat, termasuk peningkatan kapasitas SDM dan integrasi teknologi informasi dalam pelaporan data sampah.

Melalui penguatan kapasitas P3S di wilayah Sleman Barat ini, Pemerintah Kabupaten Sleman berharap target nilai IKPS di atas 50 dapat segera tercapai. Keberhasilan ini diharapkan menjadi langkah besar menuju terciptanya lingkungan Sleman yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Upaya penguatan karakter bangsa melalui literasi keagamaan terus digencarkan di tingkat akar rumput Kabupaten Sleman. Salah satu sosok yang konsisten dalam misi ini adalah Sri Rahayu, yang memusatkan kegiatan pendidikannya di Mushala Baitul Muhtadin, Sambilegi Kidul, Maguwoharjo, Kapanewon Depok. Ia mengintegrasikan ketepatan kaidah bacaan Al-Qur’an dengan pendekatan kasih sayang yang sistematis bagi anak-anak usia dini hingga sekolah dasar.

Sejak tahun 2022, Sri Rahayu mengimplementasikan metode Ummi sebagai instrumen strategis dalam proses transformasi ilmu. Penggunaan metodologi ini didasarkan pada kesadaran akan pentingnya manajemen mutu dan kualifikasi pendidik yang mumpuni. Pendekatan “bahasa ibu” yang diterapkan menitikberatkan pada praktik langsung dan repetisi, yang secara efektif mampu menjembatani kurikulum terstruktur dengan kebutuhan psikologis santri dalam rentang usia empat hingga dua belas tahun.

Fokus utama pengabdian ini adalah menciptakan ekosistem pendidikan Al-Qur’an yang tidak hanya mengutamakan kelancaran lisan, namun juga kedalaman adab. Sri Rahayu memandang bahwa setiap hukum tajwid yang dipelajari dengan benar merupakan langkah taktis untuk melatih keteraturan berpikir dan bertindak bagi para santri sejak dini.

“Pendidikan Al-Qur’an adalah fondasi integritas; setiap hukum tajwid yang benar merupakan langkah taktis menuju keteraturan berpikir dan bertindak. Komitmen kami bukan sekadar mencetak individu yang mampu membaca, melainkan membentuk pribadi yang sanggup memuliakan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup dalam keseharian mereka,” ujar Sri Rahayu pada Rabu (8/4/2026).

Sebagai anggota Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Depok Raya, Sri Rahayu memposisikan literasi Al-Qur’an sebagai bagian vital dari pembangunan sumber daya manusia di daerah. Kontribusi nyatanya terlihat pada peningkatan ketelitian santri dalam memahami hukum bacaan yang kompleks serta penguatan disiplin sosial di lingkungan masyarakat Sambilegi Kidul.

Konsistensi dalam menjaga standar kualitas pendidikan ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan minat baca Al-Qur’an di Kabupaten Sleman. Kedisiplinan dalam menerapkan kaidah ilmu tajwid menjadi cerminan dari tanggung jawab profesional untuk mencetak generasi yang cerdas dan fasih. Sri Rahayu membuktikan bahwa sinergi antara metode yang kuat dan integritas pengajar adalah kunci utama dalam menciptakan pembelajaran yang aktif dan motivatif.

Sri Rahayu menegaskan bahwa visi pendidikan yang jauh ke depan dan ketulusan pengabdian merupakan pilar utama dalam membangun fondasi spiritualitas bangsa yang kokoh. Baginya, standarisasi dalam pendidikan informal adalah prasyarat mutlak agar kualitas lulusan yang dihasilkan benar-benar mumpuni dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pengabdian ini menjadi bukti bahwa standarisasi kualitas dalam pendidikan informal adalah prasyarat mutlak bagi lahirnya generasi Qur’ani yang berkualitas di masa depan. Kita harus memberikan yang terbaik karena yang kita bangun adalah fondasi spiritualitas bangsa,” pungkasnya. (Athiful/KIM Depok)