Sleman — Upaya penguatan jaring pengaman sosial terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui penyaluran bantuan pangan guna menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Sebanyak Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, menerima alokasi bantuan cadangan pangan periode Maret–April 2026 yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Kalurahan Margorejo, Selasa (28/4/2026).

Penyaluran ini merupakan bagian dari program nasional pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang menyasar keluarga miskin dan rentan. Penentuan penerima manfaat dilakukan secara ketat dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial, guna memastikan bantuan sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran.

Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan alokasi gabungan untuk dua bulan sekaligus, yakni total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Skema penyaluran satu tahap untuk dua periode alokasi ini sengaja diterapkan untuk mengefisiensikan proses distribusi serta mengurangi beban biaya mobilisasi bagi warga yang datang ke lokasi penyaluran.

Tenaga Pendamping Sosial Kecamatan Margorejo, Iwan Wismantoro, menekankan pentingnya kedisiplinan warga dalam mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penumpukan massa dan memastikan proses administrasi berjalan lancar. Ia juga mengingatkan agar bantuan yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga dan dilarang keras untuk diperjualbelikan.

“Kami mengimbau seluruh penerima untuk hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah diatur. Ketertiban warga sangat membantu petugas dalam memberikan pelayanan yang cepat dan nyaman. Kami juga mewajibkan pemeriksaan dokumen asli berupa KK dan KTP untuk memastikan bahwa bantuan ini diterima langsung oleh pihak yang berhak tanpa ada penyalahgunaan data,” ujar Iwan Wismantoro di sela proses distribusi.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Feri Istanto, yang hadir memantau langsung kegiatan tersebut menyatakan bahwa bantuan pangan tetap menjadi instrumen vital dalam menjaga stabilitas domestik di tengah tekanan ekonomi. Menurutnya, akurasi data dan kolaborasi apik dengan pemerintah kalurahan menjadi kunci efektivitas program perlindungan sosial ini.

“Bantuan sosial bukan sekadar pembagian barang, tetapi merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam menjaga ketahanan keluarga dan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, pengawasan di lapangan dan kolaborasi dengan pemerintah kalurahan harus terus kita perkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga,” ungkap Feri Istanto.

Feri juga menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada bantuan konsumtif, tetapi juga terus mendorong penguatan kapasitas relawan sosial serta pemberdayaan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Keberhasilan penyaluran di Margorejo ini diharapkan menjadi model tata kelola distribusi bantuan yang transparan dan tertib bagi wilayah lain di Kabupaten Sleman. (SBD/KIM Senyum Tempel)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Condongcatur bersama Puskesmas Depok II menggelar Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Tahun 2026 sebagai upaya strategis dalam memetakan tantangan kesehatan di tingkat akar rumput. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Wacanaloka, Kalurahan Condongcatur, Selasa (28/4/2026), menjadi ruang diskusi bagi para pemangku kepentingan untuk menyusun prioritas penanganan kesehatan yang berkelanjutan.

Pertemuan penting ini dihadiri oleh jajaran perangkat kalurahan, perwakilan Kapanewon Depok, KUA Depok, para dukuh, serta kader kesehatan dari masing-masing wilayah. Musyawarah ini difokuskan pada sinkronisasi data antara kebutuhan masyarakat di lapangan dengan program intervensi yang akan dijalankan oleh pemerintah maupun pihak puskesmas.

Carik Condongcatur, Riska Dian Nurlestari, menekankan bahwa MMD bukan sekadar agenda rutin, melainkan wadah krusial untuk mengidentifikasi permasalahan secara jernih. Menurutnya, pemahaman yang sama antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar setiap langkah penanganan yang diambil tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan warga.

“Kegiatan MMD ini adalah wadah musyawarah bersama bagi kita semua untuk mengidentifikasi permasalahan kesehatan yang benar-benar ada di wilayah. Kita harus menyusun langkah penanganan yang tepat dan berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakat di Condongcatur dapat terus meningkat secara merata,” ujar Riska Dian Nurlestari saat membuka acara.

Perwakilan Puskesmas Depok II, Bernardeta Dewantari, memberikan apresiasi atas partisipasi aktif warga dalam mengisi Survei Mawas Diri (SMD) yang menjadi landasan utama diskusi kali ini. Hasil kajian tersebut menunjukkan beberapa isu utama, di antaranya adalah dominasi partisipasi perempuan dalam program kesehatan, sementara keterlibatan laki-laki dinilai masih minim. Selain itu, ditemukan beban ganda penyakit menular dan tidak menular yang masih memerlukan penanganan serius.

Narasumber dari Puskesmas, Pramija Ujiana, menguraikan adanya kesenjangan antara pengetahuan masyarakat dengan praktik kesehatan di lapangan. Masalah perilaku hidup sehat masih menjadi faktor dominan yang memerlukan intervensi lebih mendalam, terutama program yang berbasis keluarga dan pemberdayaan masyarakat.

“Berdasarkan hasil survei, kita masih melihat adanya kesenjangan antara apa yang diketahui masyarakat dengan praktik sehari-hari. Fokus kita ke depan adalah memperkuat intervensi berbasis keluarga agar setiap anggota masyarakat bisa saling mengawasi dan menjaga pola hidup sehat di lingkungan masing-masing,” ungkap Pramija Ujiana dalam pemaparannya.

Dalam musyawarah tersebut, peserta mengusulkan berbagai program strategis, mulai dari penguatan edukasi hingga usulan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kesehatan di tingkat kalurahan. Sinergi antara dana desa dan program puskesmas diharapkan mampu mengatasi keterbatasan sumber daya dalam menangani masalah-masalah prioritas yang telah diidentifikasi.

Melalui MMD ini, diharapkan terbangun komitmen yang kuat antara pemerintah kalurahan, puskesmas, dan kader kesehatan. Penekanan pada pendekatan promotif dan preventif menjadi kunci utama agar masyarakat tidak hanya mendapatkan pengobatan, tetapi memiliki kemandirian dalam mencegah timbulnya penyakit melalui lingkungan yang sehat dan terjaga. (Tri Suhartati/KIM Depok)

Sleman — Upaya menanamkan kesadaran konservasi air sejak dini terus dikembangkan melalui kolaborasi inovatif antara Taman Pintar Yogyakarta dan Sekolah Air Hujan (SAH) Banyu Bening Sleman. Melalui program edukasi sains terapan, ratusan pelajar sekolah menengah pertama diajak mendalami teknologi Instalasi Sistem Lumbung Air Hujan (ISLAH) serta metode elektrolisa sebagai solusi menghadapi krisis air bersih, Senin (27/4/2026).

Program ini dirancang untuk mengubah persepsi generasi muda terhadap air hujan agar tidak lagi dipandang sebagai fenomena alam semata, melainkan sebagai sumber daya yang memiliki nilai guna tinggi. Para siswa yang hadir di kawasan Taman Pintar tidak hanya mendapatkan materi teoretis, tetapi juga melakukan observasi langsung terhadap sistem penyaringan dan penyimpanan air yang efisien untuk kebutuhan sehari-hari.

Pendiri SAH Banyu Bening Sleman, Sri Wahyuningsih, menjelaskan bahwa pengenalan teknologi ISLAH kepada pelajar merupakan langkah strategis untuk membangun kemandirian air di tingkat rumah tangga di masa depan. Sistem ini dirancang sederhana agar mudah dipahami dan diduplikasi oleh masyarakat luas guna menekan ketergantungan pada air tanah.

“Teknologi ISLAH merupakan sistem sederhana namun sangat efektif untuk mengumpulkan, menyaring, dan menyimpan air hujan agar dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini kami nilai sangat relevan diterapkan di tengah meningkatnya kebutuhan air bersih yang kian mendesak saat ini,” ujar Sri Wahyuningsih di sela-sela kegiatan edukasi di Hall Taman Pintar Yogyakarta.

Selain sistem penampungan, para siswa juga diperkenalkan pada proses elektrolisa air hujan. Demonstrasi sains ini membedah molekul air menjadi hidrogen dan oksigen menggunakan arus listrik, yang bertujuan memperlihatkan sisi lain dari manfaat air hujan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pendekatan interaktif ini diharapkan mampu memicu daya kritis dan kreativitas pelajar dalam mencari solusi atas permasalahan lingkungan di sekitar mereka.

“Edukasi berbasis sains dan teknologi yang kontekstual dengan mengangkat isu air sebagai tema utama ini diharapkan dapat membantu para pelajar memahami tantangan lingkungan sekaligus solusi inovatif yang dapat diterapkan sejak dini. Kami ingin menanamkan bahwa air hujan adalah sumber kehidupan yang kualitasnya sangat baik jika dikelola dengan ilmu yang tepat,” ungkap Sri Wahyuningsih.

Melalui sinergi ini, SAH Banyu Bening berharap gerakan memanen air hujan dapat menjangkau lebih banyak lembaga pendidikan di berbagai daerah. Penguatan literasi mengenai air hujan dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki tanggung jawab ekologis yang kuat demi keberlanjutan sumber daya alam. (Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Di tengah tantangan besar pengelolaan sampah yang mencapai 300 ton per hari, Kabupaten Sleman mulai menunjukkan titik terang melalui operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sendangsari. Fasilitas ini tidak sekadar menjadi tempat pembuangan akhir, melainkan pusat transformasi limbah menjadi peluang ekonomi melalui teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).

Di lokasi ini, sampah melewati serangkaian proses mulai dari pemilahan antara sampah kering dan basah, pencacahan, hingga pengemasan menjadi RDF organik maupun anorganik. Produk hasil olahan ini memiliki nilai guna tinggi, di mana RDF anorganik plastik dapat diolah kembali menjadi bahan baku produk non-pangan, sementara RDF organik diproyeksikan menjadi pupuk kompos dan pakan ternak.

Ketua Tim Kerja Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman, Fitasari Ayu Wardani, menjelaskan bahwa pengembangan teknologi ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi beban lingkungan sekaligus membuka potensi pendapatan daerah. Hal tersebut ia sampaikan saat mendampingi petugas pendamping lapangan di sektor Barat, Senin (27/4/2026).

“RDF anorganik plastik masih bisa diolah lagi menjadi bahan baku produk kebutuhan sehari-hari, sedangkan RDF organik bisa menjadi pupuk kompos penyubur lahan tanaman petani atau pakan hewan pengurai yang muaranya menjadi pakan ternak. Potensi ekonomi dari limbah ini sangat besar jika dikelola secara konsisten,” ujar Fitasari Ayu Wardani.

Meski memiliki kapasitas maksimal hingga 60 ton per hari, saat ini TPST Sendangsari baru mengolah sekitar 20 hingga 25 ton sampah. Kendala utama yang dihadapi adalah kondisi sampah yang masuk masih dalam keadaan tercampur. Pihak pengelola menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah sangat menentukan kualitas hasil akhir pengolahan.

“Proses pengolahan akan jauh lebih optimal dan berkualitas jika sampah yang masuk ke TPST sudah dalam kondisi terpilah antara organik dan anorganik dari sumbernya. Hal ini juga membantu mengurangi polusi bau yang disebabkan oleh sampah organik yang membusuk dalam tumpukan sampah campuran,” jelas Fitasari saat meninjau instalasi pengendali bau di lokasi.

Selain aspek teknologi, TPST Sendangsari juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi lokal dengan menyerap tenaga kerja dari warga sekitar. Fasilitas ini juga menjalin kolaborasi strategis dengan pihak swasta, seperti PT Solusi Bangun Indonesia (SBI), untuk mengolah sampah perkotaan menjadi bahan bakar alternatif bagi industri semen.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sleman berencana meningkatkan kapasitas teknologi dengan penambahan alat pemilah otomatis dan optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Upaya ini diharapkan dapat mempercepat ambisi Sleman dalam menuntaskan masalah sampah melalui sistem yang terintegrasi, mulai dari pemilahan di rumah tangga hingga pemanfaatan teknologi tinggi di tingkat akhir. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman terus mematangkan strategi untuk mewujudkan target Sleman Tuntas Sampah 2029 melalui penguatan kelembagaan di tingkat akar rumput. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Petugas Pendamping Pengelolaan Sampah (P3S) sektor Sleman Barat yang berlangsung di Padukuhan Sutan, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Minggir, Senin (27/4/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum krusial bagi para pendamping di wilayah Seyegan, Minggir, Moyudan, dan Godean untuk menyamakan persepsi dalam mengedukasi masyarakat. Sebelum memulai koordinasi teknis, para peserta melakukan kunjungan lapangan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sendangsari guna melihat langsung realita pengelolaan limbah yang masih menghadapi kendala klasik, yakni sampah yang datang dalam kondisi tercampur.

Ketua Tim Kerja Pengelolaan Persampahan DLH Sleman, Fitasari Ayu Wardani, menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan program ini terletak pada perubahan perilaku masyarakat di level rumah tangga. Ia menyoroti bahwa tanpa adanya pemilahan sejak dari sumbernya, beban pengolahan di tingkat akhir akan semakin berat dan sulit mencapai efisiensi yang diharapkan.

“Pemilahan sampah di sumbernya menjadi kunci utama. Tanpa kesadaran itu, target Sleman Tuntas Sampah 2029 akan sangat sulit untuk kita capai. Fokus kita saat ini adalah memastikan setiap rumah tangga mau memilah sampah organik dan anorganik secara mandiri sebelum dibuang ke tempat penampungan,” ujar Fitasari Ayu Wardani di hadapan para pendamping.

Salah satu agenda strategis yang dibahas adalah percepatan pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) di seluruh wilayah Sleman, dengan konsep satu padukuhan satu kelompok pengelola. KPSM tersebut dapat berbentuk bank sampah, unit sedekah sampah, maupun Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R). Seluruh kelompok ini nantinya wajib terdaftar dalam platform monitoring digital SIOSESTU untuk memudahkan pelaporan kinerja secara berkelanjutan.

Fitasari juga mengingatkan para pendamping agar tidak hanya fokus pada pembentukan organisasi secara formal, tetapi juga memastikan keaktifan program di lapangan. Menurutnya, edukasi mengenai bahaya membakar sampah plastik serta pemanfaatan sampah organik menjadi kompos harus terus disosialisasikan secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk melibatkan peran aktif generasi muda.

“Pendamping harus memastikan KPSM terbentuk, memiliki legalitas, dan aktif beroperasi. Kita juga membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan di wilayah untuk melibatkan pemuda, agar gerakan mencintai lingkungan ini bisa berkelanjutan dan menjadi gaya hidup baru di masyarakat Sleman,” tambahnya.

Melalui koordinasi ini, DLH Sleman berkomitmen untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat terhadap kinerja pendampingan di sektor Sleman Barat. Dengan keterlibatan forum lingkungan dan aparatur dari tingkat kapanewon hingga padukuhan, diharapkan masalah sampah dapat terselesaikan secara tuntas di hulu, sehingga mengurangi beban pencemaran lingkungan di masa depan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)