Sleman — Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana secara mandiri terus menguat di wilayah Kabupaten Sleman. Hal ini tercermin dari inisiatif warga yang secara gotong royong menggelar kegiatan mitigasi risiko lingkungan dengan fokus pada penanganan pohon rawan tumbang di wilayah Sedogan, Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Minggu (26/4/2026).

Aksi nyata ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang disampaikan melalui tingkat padukuhan. Langkah tersebut menjadi wujud respons cepat berbasis komunitas dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem yang kerap memicu pohon tumbang dan membahayakan keselamatan jiwa maupun infrastruktur warga.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh relawan kalurahan yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) Kalurahan Lumbungrejo. Jogoboyo Lumbungrejo, Nugroho Subagyo, memimpin langsung jalannya operasi di lapangan. Sebelum memulai pemotongan, ia menekankan bahwa tindakan preventif jauh lebih penting daripada sekadar penanganan pascabencana.

“Kegiatan ini bukan sekadar kerja bakti biasa, tetapi merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap keselamatan jiwa. Keselamatan warga adalah prioritas utama kami, dan mitigasi harus dilakukan sejak dini sebelum risiko itu benar-benar terjadi. Kekuatan kita ada pada kebersamaan dan gotong royong agar pekerjaan berat ini bisa selesai dengan cepat dan tepat sasaran,” ujar Nugroho Subagyo saat memberikan arahan kepada para relawan.

Giat mitigasi ini menyasar sejumlah pohon besar yang dinilai kritis karena posisinya yang miring atau sudah rapuh. Tercatat sebanyak lima pohon kelapa dan satu pohon durian milik warga setempat ditebang karena berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan serta mengancam rumah penduduk. Proses penebangan dilakukan dengan peralatan lengkap guna memastikan keamanan selama pengerjaan.

Dukuh Sedogan, Aisyah Putri Wulansari, yang turut memantau langsung jalannya kegiatan, menyampaikan apresiasi atas kesigapan tim relawan kalurahan. Menurutnya, sinergi antara laporan warga yang cepat dan eksekusi tim yang sigap merupakan kunci utama dalam meminimalisir dampak bencana di tingkat lokal. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah kalurahan dan masyarakat di Sedogan telah berjalan dengan sangat harmonis.

Senada dengan hal tersebut, Koordinator Lapangan TRC Lumbungrejo, Rohmat Jatmiko, menilai bahwa inisiatif semacam ini perlu terus direplikasi di berbagai daerah. Ia berpendapat bahwa penguatan mitigasi tidak harus selalu menunggu program besar dari pemerintah pusat, melainkan bisa dimulai dari langkah kecil di tingkat RT atau padukuhan.

“Mitigasi tidak harus menunggu adanya program besar. Justru langkah kecil berbasis komunitas seperti ini yang memiliki dampak langsung dan berkelanjutan bagi warga. Kami berharap langkah sederhana ini mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam membangun ketahanan bencana,” ungkap Rohmat Jatmiko.

Aksi ini membawa pesan kuat bahwa keselamatan lingkungan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Melalui semangat kemanusiaan, warga Lumbungrejo membuktikan bahwa kemandirian dalam mitigasi bencana adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan ruang hidup yang aman dan nyaman bagi sesama. (SBD/KIM Senyum Tempel)

Sleman — Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalurahan Condongcatur menggelar pertemuan strategis guna memperkuat pemahaman warga terkait sistem pendataan kesejahteraan sosial dan akses layanan kesehatan. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Wacanaloka, Kompleks Kantor Kalurahan Condongcatur, Depok, Sleman, Sabtu (25/4/2026) pagi.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh para penyandang disabilitas, pendamping keluarga, kader pendamping, serta jajaran pengurus PPDI setempat. Fokus utama pembahasan adalah mengenai pemahaman desil kesejahteraan sosial, yaitu sistem pengelompokan tingkat ekonomi masyarakat yang menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial.

Peserta diberikan edukasi mendalam mengenai posisi desil masing-masing serta pentingnya melakukan validasi data agar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Hal ini bertujuan agar bantuan yang disalurkan oleh pemerintah tepat sasaran dan tidak ada warga disabilitas yang terlewatkan hanya karena kendala administratif atau ketidaksesuaian data pada sistem.

Ketua PPDI Condongcatur, dalam forum tersebut menekankan bahwa keterbukaan informasi mengenai data kemiskinan sangat penting bagi kelompok rentan. Ia mengajak para pendamping keluarga untuk lebih proaktif dalam melakukan pengecekan status data secara mandiri agar hak-hak sosial penyandang disabilitas tetap terlindungi.

“Kami ingin setiap penyandang disabilitas di Condongcatur memahami posisi mereka dalam data kesejahteraan sosial. Jika ada ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi di lapangan dengan status desil di sistem, maka harus segera dilaporkan untuk dilakukan validasi ulang. Pemahaman ini sangat krusial agar akses bantuan sosial tidak terhambat oleh masalah administratif,” ujar perwakilan pengurus di sela-sela diskusi.

Suasana pertemuan berlangsung interaktif, di mana para peserta memanfaatkan momen tersebut untuk berbagi pengalaman mengenai kendala akses layanan kesehatan dan sosial yang selama ini dihadapi. Selain masalah desil, forum ini juga menjadi ajang konsultasi mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan, mulai dari prosedur pendaftaran baru, perubahan data anggota, hingga optimalisasi pemanfaatan layanan di fasilitas kesehatan.

Staf Kamituwa Kalurahan Condongcatur, Apri Nugroho, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memberikan penjelasan awal mengenai solusi atas kendala-kendala administratif yang sering ditemui. Pihak pemerintah kalurahan berkomitmen untuk terus mendampingi PPDI dalam proses pemutakhiran data agar sinkron dengan sistem pusat.

Melalui pertemuan rutin ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara penyandang disabilitas, kader pendamping, dan pemerintah desa. Tindak lanjut dari kegiatan ini nantinya akan difokuskan pada pendampingan intensif bagi warga yang membutuhkan perbaikan data kependudukan maupun kesehatan agar mereka mendapatkan akses layanan publik yang setara dan berkeadilan. (Tri Suhartati/KIM Depok)

Sleman — Kesadaran akan pengelolaan sampah mandiri terus dipupuk oleh warga Padukuhan Jowahan, Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan, melalui Bank Sampah Mutiara Berseri. Berdiri sejak 14 November 2015, bank sampah ini tetap konsisten menjadi wadah utama bagi masyarakat setempat untuk memilah dan menabung sampah anorganik guna menekan volume limbah yang dibuang ke lingkungan.

Dipimpin oleh Haryati sebagai Ketua dan Sri Mufidah sebagai Sekretaris, Bank Sampah Mutiara Berseri saat ini menaungi 30 nasabah aktif. Setiap satu bulan sekali, para nasabah rutin menyetorkan berbagai jenis sampah mulai dari botol plastik, kardus, kertas, hingga logam seperti besi dan aluminium. Rata-rata sampah yang terkumpul mencapai puluhan kilogram dalam setiap kali pengumpulan, yang kemudian dikonversi menjadi saldo tabungan bagi warga.

Haryati menegaskan bahwa keberadaan bank sampah ini sangat krusial di tengah peningkatan konsumsi masyarakat. Menurutnya, rumah tangga merupakan produsen sampah terbesar, terutama jenis anorganik yang sulit terurai secara alami, sehingga membutuhkan pengelolaan yang sistematis dan berkelanjutan.

“Memang rumah tangga menjadi produsen sampah utama, terutama sampah anorganik, maka harus dikelola dengan baik dan konsisten. Apa yang kami lakukan ini juga sejalan dengan amanat Perda Sleman Nomor 6 Tahun 2026 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang menekankan pentingnya pemilahan dari sumbernya,” ujar Haryati di sela kegiatannya di gudang sampah, Minggu (26/4/2026).

Meskipun saat ini seluruh sampah yang terkumpul masih dijual langsung ke pengepul tanpa diolah menjadi kerajinan, Haryati tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan kreativitas pengelolaan sampah di masa depan. Fokus utama saat ini tetap pada edukasi pemilahan agar sampah memiliki nilai ekonomi dan tidak mencemari lingkungan pemukiman warga Jowahan.

Apresiasi terhadap eksistensi Bank Sampah Mutiara Berseri juga datang dari Dukuh Jowahan, Andriyani Setyaningrum. Ia menilai gerakan ini telah memberikan dampak positif yang nyata, terutama dalam mengubah perilaku masyarakat terkait cara memperlakukan sampah. Ia berharap jumlah nasabah dapat terus bertambah agar cakupan kebersihan wilayah semakin luas.

“Semoga ke depannya lebih banyak lagi warga yang tergerak menjadi anggota. Dengan adanya kegiatan rutin seperti ini, kesadaran masyarakat meningkat sehingga tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan. Ini adalah langkah kecil namun berdampak besar bagi kelestarian lingkungan kita,” ungkap Andriyani Setyaningrum.

Keberadaan Bank Sampah Mutiara Berseri menjadi contoh nyata bagaimana inisiatif di tingkat padukuhan mampu memberikan solusi terhadap isu sampah nasional. Melalui semangat kemandirian, bank sampah ini membuktikan bahwa perubahan lingkungan yang signifikan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana, yakni memilah sampah dari dalam rumah. (Giek/KIM Moyudan)

Sleman — Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Saka terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup warga belajarnya melalui edukasi kesehatan yang komprehensif. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi sekaligus penandatanganan kerja sama (MoU) dengan Puskesmas Seyegan yang berlangsung di Pendopo Kaliklangsi, Babrik, Jamblangan, Margomulyo, Seyegan, Jumat (24/4/2026).

Kegiatan edukatif ini diikuti oleh sekitar 30 warga belajar dari berbagai jenjang pendidikan. Selain sebagai ajang penambahan wawasan, acara ini menjadi momentum penguatan sinergi antara institusi pendidikan nonformal dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama guna memastikan kesejahteraan fisik dan mental para peserta didik.

Kepala PKBM Saka, Hermawan, menjelaskan bahwa meskipun agenda ini sempat mengalami penundaan dari jadwal semula, esensi materi yang disampaikan tetap menjadi prioritas utama lembaga. Menurutnya, pemahaman mengenai pertolongan pertama dan kesehatan reproduksi sangat vital bagi remaja yang tengah berada dalam masa pertumbuhan.

“Kegiatan sosialisasi kesehatan ini seharusnya dilaksanakan pada semester ganjil kemarin, namun baru bisa terealisasi di semester genap ini karena beberapa kendala teknis. Kami berharap warga belajar dari kelas tujuh hingga kelas sebelas bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan mengambil manfaat nyata dari materi yang disampaikan oleh para pakar,” ujar Hermawan dalam sambutannya.

Materi pertama mengenai Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) disampaikan oleh tenaga kesehatan Puskesmas Seyegan, Sunu Ardi Widayat. Ia memaparkan bahwa tindakan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke rumah sakit merupakan kunci keberhasilan penanganan medis lanjutan. Sunu juga memperkenalkan prinsip PATUT sebagai panduan penolong dalam mengamankan diri dan korban saat terjadi situasi darurat.

“Pertolongan pertama adalah upaya memberikan bantuan secara cepat dan tepat kepada korban kecelakaan atau sakit sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan. Setiap penolong sebaiknya mengetahui call center ambulans dan lokasi fasilitas kesehatan terdekat agar penanganan bisa lebih efektif dan meminimalisir risiko fatal,” tegas Sunu Ardi Widayat saat memberikan simulasi praktis.

Sesi kedua dilanjutkan oleh Atik Nur Istiqomah yang mengulas tema kesehatan reproduksi remaja. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa kesehatan reproduksi tidak hanya berkaitan dengan organ fisik, tetapi juga kesiapan mental dan sosial. Ia juga menyoroti berbagai tantangan sosial saat ini, seperti risiko penyakit menular seksual dan penyalahgunaan zat terlarang yang kerap mengincar kelompok usia remaja.

“Kesehatan reproduksi remaja bukan hanya soal organ, tetapi juga mencakup kesiapan mental dan sosial dalam menjalani masa pertumbuhan. Penting bagi remaja untuk memahami cara menjaga kesehatan diri serta berani berkata tidak pada perilaku berisiko agar masa depan mereka tetap terjaga,” ungkap Atik Nur Istiqomah.

Melalui kemitraan strategis ini, PKBM Saka berharap warga belajar memiliki kemandirian dalam menjaga kesehatan diri dan mampu memberikan bantuan dasar di lingkungan sekitarnya. Pengetahuan yang didapat diharapkan menjadi benteng bagi para siswa dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks di era digital saat ini. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kapanewon Depok terus berupaya memperkuat struktur kelembagaan guna memastikan pelayanan dan pendampingan bagi penyandang disabilitas berjalan optimal. Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Kelembagaan yang diselenggarakan di Ruang Wacanaloka, Kompleks Kantor Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Sleman, Sabtu (25/4/2026).

Pertemuan strategis ini dihadiri oleh jajaran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Depok, perwakilan pengurus PPDI Kabupaten Sleman, serta jajaran pemerintah kalurahan setempat. Fokus utama dalam rapat ini adalah mengevaluasi sejauh mana jangkauan pendampingan yang telah dilakukan serta merancang strategi perluasan organisasi hingga ke unit pemerintahan terkecil.

Ketua PPDI Depok, Setyawati Marheni, memberikan apresiasi tinggi kepada para kader disabilitas yang selama ini telah menjadi ujung tombak di lapangan. Ia menilai dedikasi para kader sangat vital dalam menjembatani kebutuhan penyandang disabilitas dengan program-program pemerintah. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan di tingkat kalurahan menjadi agenda yang mendesak untuk segera direalisasikan.

“Pengurus PPDI Kapanewon Depok siap mendampingi pembentukan dan penguatan struktur kepengurusan PPDI di kalurahan-kalurahan wilayah Depok yang hingga saat ini belum terbentuk secara lengkap. Kami ingin memastikan tidak ada penyandang disabilitas yang terabaikan karena masalah jarak koordinasi yang terlalu jauh,” ujar Setyawati Marheni dalam sambutannya.

Sejalan dengan hal tersebut, pengurus PPDI Kabupaten Sleman, Mujiyono, menambahkan bahwa rapat koordinasi ini merupakan momentum penting untuk mempererat sinergi antar pengurus. Menurutnya, keberadaan PPDI yang solid akan meningkatkan peran aktif organisasi dalam memberikan pelayanan inklusif, mulai dari urusan administrasi hingga pemberdayaan ekonomi bagi anggotanya.

“Melalui koordinasi yang lebih rapat ini, kita ingin keberadaan PPDI semakin solid dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan serta kemandirian penyandang disabilitas di tengah masyarakat. Peran aktif pengurus di tingkat lokal adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas,” ungkap Mujiyono di sela forum diskusi.

Selain membahas struktur organisasi, rapat ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif pemerintah kalurahan dalam mendukung aktivitas PPDI. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan hambatan-hambatan yang selama ini dirasakan oleh penyandang disabilitas dapat diminimalisir secara bertahap.

Dukungan dari pemerintah daerah melalui pendampingan berkelanjutan diharapkan mampu melahirkan ekosistem sosial yang lebih adil bagi penyandang disabilitas di Kapanewon Depok. Dengan kepengurusan yang lengkap di setiap kalurahan, pemetaan data dan penyaluran bantuan diharapkan dapat berjalan lebih presisi dan tepat sasaran di masa mendatang. (Tri Suhartati/KIM Depok)