Sleman — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman menggelar pembinaan wawasan kebangsaan bagi generasi muda guna memperkokoh semangat persatuan di tengah derasnya arus informasi digital. Kegiatan yang mengusung tema “Generasi Muda sebagai Pilar Persatuan Bangsa di Era Digital” ini dilaksanakan di Blambangan, Jogotirto, Kapanewon Berbah, Jumat (24/4/2026).

Acara ini diikuti oleh 75 peserta dari berbagai unsur pemuda se-Kapanewon Berbah yang disiapkan untuk menjadi garda depan dalam menjaga keutuhan bangsa. Melalui pembekalan ini, para pemuda didorong untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya menjaga identitas nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Anggota DPRD Kabupaten Sleman, Ali Imron, yang hadir sebagai narasumber menegaskan bahwa peran pemuda sangat krusial dalam menyongsong visi Generasi Emas 2045. Menurutnya, kemajuan bangsa di masa depan sangat bergantung pada sejauh mana anak muda saat ini mampu menguasai teknologi tanpa meninggalkan akar budaya dan nilai-nilai integritas.

“Generasi Emas 2045 menempatkan pemuda sebagai kunci utama kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pembinaan saat ini harus difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan karakter, serta penguasaan teknologi dan inovasi. Kami ingin pemuda di Berbah menjadi generasi yang kreatif dan adaptif namun tetap memegang teguh semangat gotong royong,” ujar Ali Imron di hadapan para peserta.

Selain penguatan karakter, narasumber dari Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Ahmad Nasir Ari Wibowo, menekankan bahwa wawasan kebangsaan merupakan fondasi mutlak untuk menjaga persatuan. Sementara itu, Diasma Sandi Swandaru dari PSP UGM menyoroti sisi teknis penggunaan media sosial. Ia mengajak para peserta untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar nilai-nilai Pancasila tetap terimplementasi secara nyata dalam interaksi digital sehari-hari.

“Di era digital ini, setiap individu adalah produsen informasi. Generasi muda harus mampu menjadi penyaring informasi agar ruang digital kita tetap sehat dan tidak terpecah belah oleh hoaks atau disinformasi yang merusak persatuan,” ungkap Diasma Sandi Swandaru saat sesi materi.

Diskusi yang berlangsung interaktif ini memperlihatkan antusiasme tinggi dari para peserta dalam mendalami isu-isu kebangsaan. Pembinaan ini diharapkan mampu melahirkan kader-kader muda yang tidak hanya kompeten secara intelektual, tetapi juga memiliki rasa cinta tanah air yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan zaman. (Andy Ahmad/KIM DSN Ngaglik)

Sleman — Forum Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Kalurahan Condongcatur menggelar pertemuan besar yang melibatkan para pengajar agama dari seluruh wilayah kalurahan di Ruang Wacana Loka, Kompleks Kalurahan Condongcatur, Jumat (24/4/2026) malam. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi sekaligus melakukan penyegaran organisasi melalui pemilihan pengurus baru periode 2026–2029.

Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Ranting Condongcatur, jajaran pemerintah kalurahan, serta puluhan ustadz dan ustadzah ini bertujuan untuk menyatukan visi dalam pembinaan generasi Qur’ani. Dalam suasana penuh keakraban selepas salat Magrib, para pengajar TPA berdiskusi mengenai tantangan pendidikan agama bagi anak-anak di era digital saat ini.

Kamituwa Condongcatur, Althovik Sofisalam, menekankan bahwa keberlanjutan Forum TPA sangat bergantung pada kesediaan generasi muda untuk mengambil peran kepemimpinan. Ia berharap pengurus yang baru terpilih mampu membawa inovasi dalam metode pengajaran Al-Qur’an sehingga lebih relevan dan menarik bagi anak-anak di tingkat padukuhan.

“Kami sangat berharap pengurus yang baru ini bisa memberikan warna baru bagi pendidikan Al-Qur’an di Condongcatur. Keterlibatan generasi muda sangat penting agar organisasi ini tetap dinamis, namun tentu saja tetap membutuhkan bimbingan dan motivasi dari para senior yang telah berpengalaman,” ujar Althovik Sofisalam di sela-sela kegiatan.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Suyitno ini berjalan tertib dan berhasil menetapkan struktur kepengurusan baru untuk tiga tahun ke depan. Selain sebagai ajang pemilihan, pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman antar pengajar mengenai kendala teknis dan kurikulum di masing-masing unit TPA. Pemerintah Kalurahan Condongcatur sendiri berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap forum ini sebagai bagian dari upaya penguatan karakter masyarakat melalui pendidikan keagamaan.

Suyitno menambahkan bahwa penguatan koordinasi antar wilayah akan menjadi fokus utama pengurus baru. Dengan komunikasi yang lebih efektif, diharapkan standar pengajaran Al-Qur’an di seluruh Condongcatur dapat meningkat secara merata. Selain itu, kebersamaan antar ustadz dan ustadzah diharapkan tetap terjaga melalui kegiatan silaturahmi rutin seperti ini.

“Fokus kita ke depan adalah membangun sinergi yang lebih kuat antar pengajar TPA. Kita ingin anak-anak di Condongcatur tidak hanya sekadar bisa membaca Al-Qur’an, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kecintaan yang mendalam terhadap agama sejak usia dini,” ungkap Suyitno menutup diskusi.

Melalui langkah regenerasi dan penguatan visi ini, Forum TPA Condongcatur optimis dapat terus menjadi benteng moral bagi generasi muda di Kabupaten Sleman. Kegiatan pun diakhiri dengan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan agama bagi masyarakat luas. (Tri Suhartati/KIM Depok)

Sleman — Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Sinduadi mengambil langkah proaktif dalam menyerap dinamika kebutuhan warga melalui kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat. Acara yang mempertemukan para Dukuh serta pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) padukuhan ini diselenggarakan dalam suasana santai namun produktif di Warung Inyong, Pogung Kidul, Sinduadi, Mlati, Jumat (24/4/2026) sore.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua BPKal Sinduadi, Sugiyanto. Dalam forum tersebut, jajaran Dukuh dan LPM diundang secara khusus karena dianggap sebagai ujung tombak yang memiliki data paling akurat mengenai keluhan dan kebutuhan strategis masyarakat di tingkat padukuhan. Penjaringan ini menjadi ruang terbuka untuk memastikan program pembangunan tahun mendatang benar-benar lahir dari keinginan warga.

Dalam forum tersebut, berbagai isu krusial mencuat ke permukaan, terutama mengenai infrastruktur publik. Para peserta menyoroti kondisi jalan dan jembatan di wilayah Sinduadi yang dinilai sudah tidak mampu menampung arus lalu lintas yang kian padat. Selain infrastruktur, isu lingkungan seperti penataan parkir kendaraan yang mengganggu ketertiban umum hingga standarisasi aturan pemakaman juga menjadi sorotan utama.

Ketua BPKal Sinduadi, Sugiyanto, menegaskan bahwa merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019, BPKal memiliki mandat konstitusional untuk menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Seluruh masukan yang diterima dalam forum ini akan diklasifikasikan untuk kemudian dibahas bersama Lurah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan maupun rencana kerja pemerintah tahun depan.

“Kami berkomitmen penuh untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar arah pembangunan di Sinduadi semakin merata dan tepat sasaran. BPKal berfungsi sebagai jembatan, sehingga setiap keluhan terkait layanan publik, kesehatan, hingga kesejahteraan lansia yang disampaikan hari ini akan menjadi bahan prioritas kami,” ujar Sugiyanto di sela-sela memimpin jalannya diskusi.

Selain membahas masalah fisik, pertemuan tersebut juga menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi dan penguatan kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, BPKal berencana membentuk Forum Komunikasi Antar-Lembaga di Kalurahan Sinduadi guna memperkuat koordinasi dan memastikan komunikasi antara lembaga kalurahan tetap terjaga dengan baik.

Kegiatan yang berlangsung hangat ini mencerminkan semangat gotong royong dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam membangun wilayah. Melalui sinergi yang kuat antara BPKal, pemerintah kalurahan, dan perwakilan warga, Sinduadi diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. (Edy/KIM Pijar Mlati)

Sleman — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, melakukan kunjungan kerja ke kawasan Mrican, Caturtunggal, Kapanewon Depok, Sleman, pada Jumat (24/4/2026) sore. Kedatangan Menko beserta rombongan disambut langsung oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya, guna meninjau keberhasilan transformasi kawasan yang sebelumnya kumuh menjadi lingkungan hunian yang tertata rapi dan bersih.

Kawasan seluas 5 hektare yang terletak di bantaran Sungai Gajahwong ini telah mengalami revitalisasi total. Kini, wilayah tersebut memiliki Ruang Terbuka Publik (RTP) bernama “Gatotkaca” yang representatif sebagai pusat interaksi masyarakat. Penataan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di wilayah perkotaan.

Agus Harimurti Yudhoyono memberikan apresiasi tinggi terhadap hasil penataan kawasan Mrican yang dinilai sangat asri. Ia secara khusus menyoroti konsep 3M, yaitu Mundur, Munggah, Madhep Kali (Mundur, Naik, Menghadap Sungai), yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menata bangunan di sepanjang bantaran sungai. Konsep ini dinilai berhasil mengubah wajah sungai dari area belakang yang kotor menjadi halaman depan yang indah.

“Penataan kawasan kumuh di Mrican ini sangat luar biasa. Konsep yang diterapkan di sini bisa menjadi percontohan bagi penataan kawasan serupa di kota-kota lain di Indonesia. Kita melihat ada integrasi antara hunian masyarakat dengan kelestarian ekosistem sungai,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono saat meninjau lokasi tersebut.

Selain meninjau bantaran sungai, rombongan Menko juga menyambangi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Condongcatur. Fasilitas ini menjadi sorotan karena mampu mengolah 8 hingga 10 ton sampah per hari menjadi RDF (bahan bakar alternatif), pupuk, serta berbagai produk bernilai ekonomis lainnya dengan melibatkan peran aktif masyarakat setempat.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memperluas program revitalisasi kawasan kumuh di titik-titik lain melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Baginya, penataan fisik lingkungan harus berjalan selaras dengan peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial ekonomi warga yang tinggal di dalamnya.

“Kami berkomitmen penuh untuk mengubah kawasan kumuh menjadi ruang publik yang fungsional dan bermanfaat. Melalui kolaborasi ini, kami berharap kualitas hidup masyarakat meningkat, derajat kesehatan mereka terjaga, dan pada akhirnya warga menjadi lebih sejahtera karena lingkungan tempat tinggalnya sudah jauh lebih layak,” ungkap Harda Kiswaya.

Kunjungan ini mempertegas posisi Kabupaten Sleman sebagai daerah yang inovatif dalam pengembangan infrastruktur kewilayahan berbasis pemberdayaan. Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan program penataan kawasan dan pengelolaan sampah mandiri di Sleman dapat terus berkelanjutan dan memberikan inspirasi bagi pembangunan perkotaan di tingkat nasional. (Humas Sleman)

Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil langkah proaktif dalam menjembatani konflik industrial yang terjadi di wilayahnya. Bupati Sleman, Harda Kiswaya, didampingi Wakil Bupati Danang Maharsa dan jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Sleman, kembali menerima ratusan pekerja PT Mataram Tunggal Garment (MTG) untuk memfasilitasi dialog terkait pemenuhan hak-hak pekerja.

Pertemuan strategis ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah Kantor DPRD Sleman pada Jumat (24/4/2026). Kehadiran ratusan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indonesia (SPI) tersebut diterima langsung oleh jajaran eksekutif dan legislatif guna mempertegas peran pemerintah daerah sebagai fasilitator yang netral dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan kesejahteraan buruh.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan iklim investasi tetap kondusif tanpa mengabaikan hak dasar para pekerja. Ia berharap ruang dialog ini dapat membuahkan titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak.

“Kami berkomitmen penuh untuk memfasilitasi mediasi ini guna mendapatkan solusi terbaik bagi pihak manajemen PT MTG dengan para pekerjanya. Pemerintah hadir untuk memastikan bahwa aspirasi pekerja didengar dan aturan hukum tetap menjadi kompas dalam penyelesaian masalah ini,” ujar Harda Kiswaya di sela-sela pertemuan tersebut.

Upaya penyelesaian ini sebenarnya telah menempuh jalan panjang melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman. Proses diawali dengan klarifikasi para pihak pada 1 April 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan tiga kali tahapan mediasi resmi. Namun, pertemuan kedua pada 17 April dan pertemuan ketiga yang digelar pada 24 April belum juga menghasilkan kesepakatan tertulis di antara kedua belah pihak.

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman memutuskan untuk membuka kembali ruang mediasi lanjutan yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Selasa, 28 April 2026, bertempat di Kantor Disnaker Sleman. Pertemuan mendatang dipandang sangat krusial sebagai penentu arah penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini.

Kepala Disnaker Sleman, Epiphana Kristiyani, menjelaskan bahwa proses ini tetap berjalan sesuai koridor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Jika pada pertemuan berikutnya kesepakatan masih buntu, maka pemerintah akan mengeluarkan langkah administratif sesuai regulasi yang berlaku.

“Hasil mediasi mendatang akan menjadi dasar hukum bagi kami untuk menyusun anjuran tertulis apabila tidak tercapai kesepakatan para pihak. Sesuai undang-undang, anjuran tersebut harus ditanggapi secara resmi oleh kedua belah pihak dalam waktu sepuluh hari kerja. Kami sangat berharap kedua pihak menghormati dan taat pada hasil dialog serta berkomitmen hadir pada pertemuan yang telah disepakati bersama agar tercipta solusi yang saling menguntungkan,” jelas Epiphana Kristiyani.

Langkah mediasi yang difasilitasi langsung oleh kepala daerah dan pimpinan dewan ini diharapkan mampu menciptakan ruang dialog yang sehat dan transparan. Melalui pendekatan persuasif ini, Pemerintah Kabupaten Sleman optimistis dapat mewujudkan harmonisasi hubungan industri yang stabil demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.