Sleman – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) RW dengan tema Penguatan Pemahaman RW Sebagai Ujung Tombak Validasi dan Verifikasi Data. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (13/5/2026), di Ruang Oproom Dinas PMK Sleman.

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Surastono Ari Saptoto. Acara tersebut bertujuan memperkuat kapasitas RW dalam proses pemutakhiran data kemiskinan agar lebih akurat dan akuntabel.

Surastono menjelaskan Dasar Hukum Pemutakhiran Data Kemiskinan. Regulasi penetapan warga miskin / Keluarga miskin berdasarkan padamPergub DIY Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Musyawarah Kelurahan/Kalurahan dalam proses usulan data terpadu Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya Perda Sleman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

“Dan yang ketiga yaitu Kep. Dinas Sosial Sleman No. 21/ tentang Juknis Pelaksanaan Musyawarah Padukuhan dan Musyawarah Kalurahan Pemutakhiran Data Kemiskinan Tahun 2025,” ujarnya.

Lebih lanjut Surastono menyebut yang bisa masuk Data Kemiskinan Sleman meliputi data kemiskinan diperuntukkan bagi penduduk Sleman, dibuktikan dengan KK dan KTP beralamat di Sleman, baik tinggal tetap, kontrak, maupun ngundang. Jika alamat domisili berbeda dengan KK/KTP, pengusulan tetap bisa dilakukan sesuai tempat tinggal saat ini.

Adapun kriteria utamanya ialah mencakup warga yang tidak memiliki tempat berteduh atau hidup berpindah-pindah tanpa bangunan permanen. Seluruh usulan wajib memenuhi kriteria kemiskinan Kementerian Sosial RI.

Surastono juga menjelaskan mekanisme Musyawarah Padukuhan dan Kalurahan (Musduk) yang diselenggarakan pemerintah kalurahan dengan melibatkan RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan keluarga miskin, dan kader sosial. 

“Sedangkan Musyawarah Kalurahan (Muskal) diselenggarakan BPKal dengan melibatkan lurah, TPK, BPKal, Babinsa, Babinkamtibmas, pendamping PKH, TPSK, dan unsur masyarakat lainnya,” tandas Ari.

Ia pun menerangkan bahwa Musduk bertugas memutakhirkan data keluarga. Keluarga yang sebelumnya masuk data kemiskinan dan kondisinya tidak berubah akan diberi keterangan layak. Sementara untuk keluarga dengan perubahan data atau usulan baru, dilakukan verifikasi dan validasi lapangan, kemudian dimasukkan ke Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan SIMNANGKIS.

“Seluruh KK usulan baru wajib diverifikasi dan dientri ke SIMNANGKIS. Sementara keluarga yang dinyatakan mampu, meninggal, atau pindah ke luar Sleman wajib dicoret dari sistem agar data di SK Bupati tetap valid,” ujar Ari.

Data yang valid menjadi dasar akses berbagai program pemerintah, di antaranya pendaftaran siswa baru jalur afirmasi. SMP Negeri hanya untuk KK miskin, SMA/SMK Negeri untuk KK miskin dan rentan miskin.

Kemudian untuk usulan beasiswa pendidikan dasar SD dan SMP, serta beasiswa mahasiswa Sleman Pintar bagi lulusan SMA/sederajat.

Selanjutnya di bidang Kesehatan, peserta BPJS Kesehatan dari pemerintah pusat untuk keluarga yang masuk data kemiskinan.

Pemerintah daerah pun berharap dengan peran aktif RW dalam validasi dan verifikasi, data kemiskinan Sleman menjadi lebih tepat sasaran sehingga bantuan dan program penanggulangan kemiskinan bisa sampai ke masyarakat yang membutuhkan. (Giek / KIM Moyudan)

Sleman – Kasat Binmas Polresta Sleman, AKP Sugiyanto, menjadi narasumber dalam sosialisasi Peran RW dalam mendeteksi dini pencegahan dan penyelesaian masalah gangguan Kamtibmas. Kegiatan ini digelar Dinas Pberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman dalam bimbingan teknis (bimtek) Ketua RW, pada Rabu (13/5/2026) di Oproom Dinas PMK Kabupaten Sleman.

Dalam paparannya, AKP Sugiyanto menekankan bahwa kamtibmas tidak hanya bisa ditangani polisi. Dibutuhkan peran aktif masyarakat melalui sistem siskamling, komunikasi cepat dengan Babinkamtibmas, dan deteksi dini potensi gangguan keamanan di lingkungan masing-masing.

“RW sebagai ujung tombak pemerintahan paling bawah memiliki posisi strategis. Kalau RW kuat dan kompak, maka gangguan kecil di masyarakat bisa diselesaikan sebelum membesar,” ujarnya.

Sugiyanto juga memaparkan latar belakang Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa yang dikenal sebagai, Kota Pelajar, Kota Wisata, Kota Budaya, dan Kota Toleran. Identitas ini menjadi alasan penting untuk menjaga stabilitas keamanan di Wilayah DIY.

“Yogyakarta dikenal dunia karena nilai toleransi dan budayanya. Kamtibmas yang kondusif adalah syarat utama agar citra itu tetap teejaga,” jelasnya.

Ia juga menyajikan data kriminal tahun 2026 sebagai bahan evaluasi bagi pengurus RW. Salah satunya, kasus curanmor (pencurian motor) tercatat 16 kejadian pada periode Januari-Maret 2026. Adapun rinciannya ialah sembilan kasus di Januari, lima kasus di Februari, dan dua kasus di Maret. Data ini diharapkan menjadi pemicu bagi pengurus RW untuk memperkuat siskamling di wilayahnya.

AKP Sugiyanto pun menyoroti kejahatan jalanan yang akkhir-akhir ini semakin merebak. Ia menjelaskan kejahatan jalanan merupakan istilah yang menggambarkan tentang beberapa jenis kejahatan.

“Bentuk kejahatan tersebut antara lain perampasan, curanmor, pencopetan, penodongan, pemalakan, penganiayaan, dan pengrusakan,” jelasnya.

“Dampak dari kejahatan jalan tersebut menjadikan ketidak nyamanan masyarakat dalam beraktivitas,” sambung AKP Sugiyanto.

Ia menambahkan faktor pemicu munculnya kenakalan remaja/kejahatan jalanan/klithih. Sementara faktor pemicu munculnya kenakalan remaja di antaranya mengendarai sepeda motor dengan membleyer (menyalakan lampu terlalu terang) jika papasan kelompok motor lain. Kemudian emosi dan kejar-kejaran.

“Faktor keduanya suka nongkrong. Nongkrong dalam jumlah banyak (dalam satu komunitas), biasanya sering bertemu miras. Karena pengaruh miras jika ada kelompok lain yang lewat atau melihat dianggap menantang,” jelasnya.

“Sedang faktor ketiganya adalah bawa senjata. Komunitas biasanya membawa senjata seperti gir, clurit, pedang dan lain sebagainya. Kalau tertangkap berdalih untuk jaga-jaga, kenyataannya untuk melukai korban. Sangat disayangkan, biasanya dilakukan oleh anak di bawah umur. Bahkan kemungkinan mereka sengaja diminta oleh seniornya untuk melakukan kejahatan, karena mereka masih di bawah 17 tahun tidak akan diproses hukum,” imbuh AKP Sugiyanto.

Sugiyanto pun meminta kepada RW untuk membantu menyosialisasikan Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Jam Rumah / Jam Istirahat Anak kepada Masyarakat di lingkungannya. (Giek / KIM Moyudan)

Sleman – Penyaluran bantuan sosial berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Rabu (13/05/2026), mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Sejumlah petugas lapangan yang terdiri dari unsur Pemerintah Kalurahan Banyuraden Bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat, melakukan monitoring dan pengawasan langsung di lokasi.  

Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bantuan yang diberikan pemerintah diterima masyarakat secara tepat sasaran, tertib, dan transparan. Kehadiran petugas di lapangan juga bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama proses penyaluran berlangsung.

Petugas pun melakukan pengecekan terhadap daftar penerima bantuan, kesesuaian jumlah paket yang disalurkan, hingga mekanisme pembagian agar tidak terjadi penumpukan antrean. Langkah ini dinilai penting untuk meminimalisasi potensi kesalahan administrasi maupun kendala teknis selama proses distribusi bantuan sosial.

Menurut Bhabinkamtibmas Banyuraden, Aipda Suyanto, bantuan sosial berupa beras dan minyak goreng menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam membantu meringankan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan.

Tercatat sebanyak warga menerima bantuan sosial berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter untuk masing-masing penerima manfaat.

“Di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang, bantuan tersebut diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga,” ujarnya.

Selain memastikan ketepatan sasaran, monitoring juga dilakukan untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas penyaluran bantuan pemerintah. Dengan pengawasan secara langsung, proses distribusi dapat berjalan lebih tertib dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan maupun keluhan dari masyarakat.

Sementara itu, Babinsa Banyuraden, Serda Heri Prabowo memberikan imbauan kepada warga agar tetap menjaga ketertiban selama proses pengambilan bantuan. Masyarakat diminta mengikuti prosedur yang telah ditentukan, membawa dokumen persyaratan, serta tetap menjaga suasana kondusif demi kelancaran bersama.

Warga Banyuraden menyambut baik adanya bantuan sosial tersebut. Sejumlah warga mengaku terbantu dengan penyaluran beras dan minyak goreng yang dinilai sangat bermanfaat untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Mereka pun mengapresiasi adanya pengawasan langsung sehingga proses pembagian berjalan lancar dan tertib.

Adanya sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam pelaksanaan monitoring penyaluran bantuan sosial, diharapkan seluruh proses distribusi bantuan di wilayah Banyuraden dapat berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran, sehingga tujuan utama membantu kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Kepedulian warga terhadap aksi kemanusiaan kembali terlihat dalam kegiatan donor darah rutin yang diselenggarakan PMI Kapanewon Seyegan, pada Rabu (13/5/2026), di Pendopo Kapanewon Seyegan. Kegiatan yang dimulai pukul WIB ini, berhasil menarik puluhan peserta dari berbagai unsur masyarakat.

Aksi sosial tersebut menjadi bagian dari upaya PMI untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Kabupaten Sleman yang masih cukup tinggi. Kegiatan donor darah rutin PMI Seyegan selama ini melibatkan pamong kalurahan, relawan, unsur Polri, hingga masyarakat umum. Lokasi pelaksanaannya juga bergilir di berbagai wilayah se-Kapanewon Seyegan, agar menjangkau Masyarakat luas.

Sebelumnya, PMI Cabang Seyegan juga menggelar kegiatan donor darah di GOR Kalurahan Margoluwih, dalam rangka Hari Jadi ke-110 Kabupaten Sleman.

Antusiasme masyarakat terhadap donor darah tinggi. Dari total 43 orang yang mendaftar, sebanyak 38 pendonor dinyatakan lolos skrining kesehatan dan berhasil mendonorkan darahnya.

Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Seyegan sekaligus Pengurus PMI Cabang Seyegan, Subagyo Rahayu, mengatakan bahwa donor darah memberikan manfaat besar, tidak hanya bagi penerima donor tetapi juga bagi kesehatan pendonornya sendiri.

“Kegiatan donor darah tidak hanya bermanfaat bagi penerimanya, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesehatan fisik dan mental pendonornya,” ujarnya.

Hal senada disampaikan salah satu pengurus PMI Cabang Seyegan, Ipnu Sutopo. Ia menilai donor darah mampu memberikan dampak positif secara emosional dan sosial bagi masyarakat.

“Donor darah dapat meningkatkan kesejahteraan emosional karena memberikan rasa bahagia dan kepuasan batin setelah membantu menyelamatkan nyawa orang lain,” kata Ipnu.

Ia juga mengungkapkan bahwa kebutuhan darah di Kabupaten Sleman masih tinggi. Rata-rata kebutuhan darah mencapai sekitar 60 hingga 70 kantong per hari, atau sekitar sampai kantong darah setiap bulan.

Sementara itu, stok darah yang tersedia hanya berkisar antara hingga kantong per bulan. Kondisi tersebut membuat PMI sering menghadapi kekurangan stok, terutama pada momen tertentu seperti bulan Ramadan maupun akhir tahun.

“Pada situasi tertentu, stok darah harian bahkan hanya mencapai sekitar 50 kantong. PMI Sleman sampai harus mendatangkan pasokan darah dari daerah lain seperti Malang dan Surabaya untuk menutup kekurangan,” jelas Ipnu.

PMI Kabupaten Sleman pun terus mengimbau masyarakat agar rutin melakukan donor darah, khususnya untuk golongan darah tertentu yang kerap mengalami kekosongan stok. Informasi ketersediaan darah dapat dipantau melalui akun Instagram resmi PMI Sleman maupun berbagai kanal informasi seputar Sleman.

Selain itu, PMI juga terus mengembangkan layanan jemput bola melalui kegiatan donor darah keliling di seluruh wilayah Sleman guna menambah pasokan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ipnu berharap semakin banyak pendonor pemula dari kalangan remaja yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial tersebut.

“Kami berharap munculnya pendonor darah pemula dari kalangan remaja dapat menumbuhkan rasa kepedulian generasi muda terhadap tanggung jawab kemanusiaan kepada sesama yang membutuhkan,” pungkasnya. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)