Sleman — Persoalan sampah yang kian krusial akibat keterbatasan daya tampung tempat pembuangan akhir memaksa jajaran pemerintah tingkat bawah mengambil langkah taktis di level hulu. Pemerintah Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, mencanangkan gerakan masif dengan menargetkan pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) di seluruh padukuhan yang berada di wilayahnya. Kebijakan strategis ini digodok dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah tingkat kalurahan yang berlangsung di Balai Kalurahan Margoluwih, Kamis (21/5/2026).

Langkah terintegrasi ini sengaja ditempuh untuk mengikis ketergantungan pembuangan sampah ke luar daerah sekaligus membangun benteng pertahanan ekologi berbasis komunitas. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pamong kalurahan, lembaga kemasyarakatan kalurahan, serta seluruh pengurus kelompok peduli lingkungan lokal. Agenda ini dinilai mendesak untuk segera dieksekusi mengingat beban tonase limbah domestik terus meningkat secara eksponensial, sementara kesadaran publik untuk memilah sampah dari dapur masing-masing belum sepenuhnya terbentuk dengan baik.

Pamong Kalurahan Margoluwih yang membidangi urusan kemakmuran atau Ulu-ulu, Sutikno, memaparkan bahwa tata kelola persampahan tidak akan pernah selesai jika hanya mengandalkan pendekatan hilir. Diperlukan reformasi perilaku secara kultural agar masyarakat tidak lagi memandang sisa konsumsi harian sebagai barang buangan yang tidak berharga, melainkan sebagai material yang memiliki siklus kemanfaatan lanjutan jika dikelola dengan metode yang benar.

“Permasalahan sampah di tingkat desa saat ini semakin kompleks dan membutuhkan usaha yang tidak ringan dari kita semua, apalagi aktivitas memilah sampah belum menjadi bagian dari gaya hidup harian masyarakat. Kita tidak bisa lagi menggunakan pola lama yang hanya kumpul, angkut, dan buang. Perlu ada intervensi struktural di tingkat padukuhan agar volume sampah yang keluar dari Margoluwih ini bisa ditekan serendah mungkin sejak dari sumbernya,” ujar Sutikno saat membuka jalannya rakor.

Lurah Margoluwih, Sunaryo, menegaskan bahwa draf keberhasilan program ini bertumpu pada ketersediaan kader-kader penggerak yang militan di tingkat rukun tetangga dan dusun. Guna merealisasikan target satu padukuhan satu kelompok pengelola, pemerintah kalurahan meluncurkan tim Petugas Pendamping Pengelolaan Sampah (P3S) tingkat kalurahan. Tim khusus ini dibebani tanggung jawab untuk mengawal manajemen KPSM yang sudah berjalan serta memfasilitasi pembentukan serta legalitas hukum bagi kepengurusan kelompok baru di padukuhan yang belum memilikinya.

“Semua padukuhan di wilayah Margoluwih yang sampai hari ini belum mempunyai KPSM kami harapkan untuk segera membentuk kepengurusannya. Pemerintah kalurahan siap memfasilitasi penuh proses pendampingan, pelatihan teknik, hingga penyediaan draf stimulasi program agar tata kelola sampah di tingkat bawah bisa berjalan lebih optimal dan mandiri. Sebagai langkah awal dan teladan bagi warga, hari ini kita juga resmi membentuk KPSM tingkat kalurahan yang diberi nama BUSTAB, akronim dari Bisane Urip Seko Tangan Ati lan Budi, yang seluruh anggotanya merupakan pamong kalurahan,” kata Sunaryo menjelaskan komitmen birokrasinya.

Penyuluh lapangan dari P3S Kalurahan Margoluwih, Suminah, menjabarkan secara klinis bahwa KPSM di tingkat padukuhan harus mampu menjadi laboratorium edukasi yang aplikatif bagi warga. Kelompok ini memegang peran sentral dalam menghentikan kebiasaan buruk masyarakat rural yang masih sering membakar sampah pekarangan atau membuang limbah plastik ke badan sungai dan saluran irigasi sawah yang memicu kerusakan ekosistem pertanian.

“Pengelolaan sampah yang ideal itu harus dimulai dari lingkup terkecil, yaitu rumah tangga kita sendiri. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kertas bisa dipilah secara ketat karena memiliki nilai ekonomis tinggi jika disalurkan ke bank sampah. Sementara itu, sampah organik dari sisa dapur dapat dimanfaatkan secara langsung untuk pakan budidaya ikan atau pakan ternak. Kami juga mengajak warga memanfaatkan sejengkal lahan di sekitar rumah untuk membuat jugangan atau lubang sampah organik sebagai sarana pengomposan sederhana. Kalau sampah organik dikelola dengan baik, hasil komposnya bisa dimanfaatkan oleh Kelompok Wanita Tani untuk media tanam sayuran organik di rumah masing-masing,” tutur Suminah secara perinci.

Guna menjamin keberlanjutan gerakan lingkungan ini, draf perencanaan strategis Margoluwih juga mengintegrasikan peran aktif generasi muda melalui jaringan Karang Taruna di tiap padukuhan. Para pemuda desa akan didorong untuk mengawal digitalisasi sistem tata kelola sampah melalui pemanfaatan aplikasi program SIOSESTU. Platform pelaporan berbasis web ini difungsikan untuk memetakan draf data volume sampah yang berhasil dikelola, jumlah residu, hingga perputaran nilai ekonomi yang dihasilkan oleh setiap KPSM padukuhan, sehingga program kebersihan lingkungan ini dapat dipantau secara transparan, akurat, dan akuntabel oleh pemerintah daerah. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Pendekatan kultural dinilai masih menjadi draf strategi yang paling ampuh dan humanis untuk menjembatani komunikasi antara pembuat kebijakan dengan masyarakat akar rumput. Langkah ini diterapkan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta bersama DPRD DIY dalam menyosialisasikan program jaminan pendidikan terpadu melalui pementasan seni tradisional Wayang Cakruk. Agenda reses dan penyuluhan sosial yang mengangkat draf program “Sekolah Rakyat” ini digelar di halaman Kantor Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Jumat (22/5/2026).

Langkah kolaboratif ini sengaja dibidik untuk mengurai sumbatan informasi mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak dari lapis sosial terbawah. Pertunjukan Wayang Cakruk yang dibawakan oleh dalang Sumarno Purbo Carito asal Wonosari, Gunungkidul, berhasil mengemas draf program intervensi kemiskinan yang kaku menjadi tontonan yang segar. Lewat dialog jenaka penuh kritik sosial, dalang membedah lakon bertema pendidikan berkualitas, gratis, dan berasrama bagi anak Indonesia dari keluarga kurang mampu.

Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah ini dirancang secara khusus untuk memutus rantai kemiskinan intergenerasi. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk dalam kategori Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan basis data terpadu kesejahteraan sosial, serta anak-anak putus sekolah yang belum sempat menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Sistem pendidikan yang disiapkan mengusung konsep asrama terintegrasi, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Anggota DPRD DIY, Rahayu Widi Nuryani, menegaskan bahwa pemilihan media wayang dalam masa reses ini didasarkan pada kedekatan emosional warga Yogyakarta dengan seni tutur tradisional. Pola ini dinilai jauh lebih efektif dibandingkan sosialisasi formal di dalam gedung yang cenderung berjarak dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Harapannya, penyuluhan melalui media wayang ini menjadi media komunikasi kultural yang mudah diterima masyarakat Jawa. Wayang bukan hanya sekadar hiburan rakyat biasa, tetapi juga media edukasi interaktif untuk menyampaikan program strategis pemerintah, khususnya pemenuhan hak pendidikan berkualitas secara gratis bagi keluarga kurang mampu agar mereka bisa memperbaiki taraf hidup di masa depan,” ujar Rahayu Widi Nuryani di sela-sela kegiatan.

Ditinjau dari peta kerentanan sosial, urgensi pendirian Sekolah Rakyat ini diperkuat oleh fakta lapangan mengenai masih tingginya angka anak putus sekolah di wilayah DIY. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Kelurahan Budaya Dinas Sosial DIY, Supartini, membeberkan draf data evaluasi bahwa intervensi pendidikan mutlak dilakukan secara agresif untuk menyelamatkan masa depan anak-anak marjinal tersebut.

“Sekolah Rakyat sangat kita butuhkan karena persoalan besar yang masih kita hadapi di DIY adalah kemiskinan. Berdasarkan data Dikpora DIY, saat ini masih terdapat lebih dari anak yang tidak sekolah. Program ini hadir untuk menjangkau anak-anak dari keluarga Desil 1 dan Desil 2 tersebut. Sistemnya jemput bola; petugas kami akan mendatangi langsung keluarga berdasarkan data warga yang telah diverifikasi oleh pemerintah. Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga vokasional. Anak yang cerdas akademik akan difasilitasi hingga perguruan tinggi, sementara yang berminat di bidang otomotif atau kuliner akan diberikan pelatihan dan sertifikasi agar siap kerja. Manfaat Sekolah Rakyat adalah gratis dan kualitas layanan pendidikannya disiapkan sesuai standar nasional,” jelas Supartini secara terperinci.

Dukungan terhadap program pengentasan kemiskinan ini juga disuarakan dari perspektif teologis oleh tokoh agama, Jamilludin. Ia mengaitkan pentingnya kepedulian sosial birokrasi ini dengan manifestasi pesan luhur dalam kitab suci. Menurutnya, membantu anak-anak miskin untuk mendapatkan kelayakan hidup dan pendidikan merupakan bagian dari fondasi keimanan yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan.

Mewakili Pemerintah Kalurahan Condongcatur, Carik Condongcatur, Riska Dian Nur Lestari, menyambut positif langkah Dinsos dan DPRD DIY yang memilih wilayahnya sebagai lokus sosialisasi. Kehadiran panggung budaya ini tidak hanya memberikan pemahaman baru bagi pamong dan kader pembimbing desa mengenai mekanisme draf rujukan Sekolah Rakyat, tetapi juga mempererat kembali modal sosial warga berupa semangat gotong royong dan kepedulian antar-tetangga untuk saling melaporkan jika ada anak usia sekolah yang telanjur putus sekolah di lingkungan mereka. (Wasana/KIM Depok)

Sleman — Posbinaan Darbin 3 Kalurahan Condongcatur menggelar pertemuan rutin pada Kamis (21/5/2026) di rumah Dukuh Ngropoh, Condongcatur. Kegiatan ini diikuti perwakilan dari 12 Posyandu yang berasal dari empat padukuhan yang tergabung dalam Posbinaan Darbin 3 binaan Puskesmas Depok II.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Selain menjadi ajang silaturahmi antar kader kesehatan, kegiatan ini juga menjadi sarana penyampaian informasi kesehatan kepada kader untuk diteruskan kepada masyarakat.

Perwakilan Puskesmas Depok II, Bidan Rindang menyampaikan bahwa kader kesehatan memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

“Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus media penyampaian informasi kepada kader untuk diteruskan kepada masyarakat. Kader kesehatan merupakan garda terdepan dalam membantu pelayanan kesehatan di lingkungan,” papar Rindang.

Pada kesempatan tersebut, materi disampaikan oleh nutrisionis Puskesmas Depok II, Winaryanti, yang memaparkan maeteri dengan tema PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak). Materi yang diberikan meliputi tata cara pemberian MP-ASI yang tepat bagi bayi, pemenuhan gizi seimbang, serta contoh menu sehat untuk balita sesuai usia tumbuh kembangnya.

Antusiasme peserta terlihat tinggi selama kegiatan berlangsung. Para kader aktif berdiskusi dan mengajukan berbagai pertanyaan terkait permasalahan gizi anak di lingkungan masing-masing. Salah satunya ialah Aliah, yang menanyakan cara mengatasi balita yang mengalami kesulitan makan sesuai usianya.

Sementara, Kader kesehatan dari Padukuhan Dero, Mujiasih, mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan kader dalam mendampingi masyarakat.

“Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi kader karena menambah ilmu dan pengalaman yang nantinya bisa disampaikan kembali kepada masyarakat,” ungkapnya.

Melalui kegiatan Posbinaan Darbin 3 ini diharapkan koordinasi antar kader kesehatan semakin kuat serta mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya gizi dan kesehatan balita. (Tri Suhartati / KIM Depok)

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan sosial melalui implementasi bantuan sosial (bansos) digital berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD). Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perlindungan Sosial yang digelar Dinas Sosial Kabupaten Sleman di Ruang Nakula Dinsos Sleman, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis setelah Kabupaten Sleman ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan nasional digitalisasi bantuan sosial melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Program tersebut dirancang untuk menghadirkan sistem penyaluran bansos yang lebih cepat, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Dalam implementasi bansos digital berbasis IKD, masyarakat diimbau memahami bahwa penetapan penerima bantuan tidak lagi hanya berdasarkan satu Kartu Keluarga (KK), melainkan mengacu pada data individu dan kondisi sosial ekonomi masing-masing anggota keluarga. Dengan sistem baru ini, dalam satu KK dimungkinkan terdapat lebih dari satu anggota keluarga menerima bantuan sosial apabila memenuhi kriteria program yang berbeda.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial Dinsos Sleman, Feri Istanto menegaskan bahwa digitalisasi bansos akan memangkas proses penyaluran menjadi lebih sederhana dan efisien.

“Melalui sistem digital, masyarakat dapat mengetahui status pengajuan bantuan secara langsung dan proses penyaluran menjadi lebih cepat serta transparan,” ujarnya.

Bimtek tersebut diikuti oleh unsur Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan (TPSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), hingga para dukuh. Para peserta dibekali pelatihan penggunaan aplikasi Perlinsos, mekanisme verifikasi dan validasi data penerima manfaat, serta tata cara pendampingan masyarakat dalam mengakses layanan bansos digital.

Pemerintah Kabupaten Sleman juga menekankan pentingnya aktivasi IKD sebagai syarat utama akses layanan bansos digital. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai integrasi data kependudukan dengan layanan sosial berbasis digital menjadi salah satu fokus utama dalam kegiatan tersebut.

Materi teknis turut disampaikan oleh perwakilan Tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Kementerian Dalam Negeri RI, Delion Endarsono. Ia memaparkan Pedoman Teknis Perluasan Piloting Digitalisasi Perlinsos di 42 kabupaten/kota melalui implementasi Digital Public Infrastructure (DPI).

“Digitalisasi perlindungan sosial bertujuan membangun layanan publik yang terintegrasi sehingga proses bantuan sosial menjadi lebih efisien, akurat, dan mudah dipantau,” jelas Delion.

Dalam pemaparannya, Delion juga menjelaskan konsep Layanan Digital Nasional, Sistem Pentargetan Nasional (SPN), serta implementasi DPI dalam penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mulai dari pendataan awal hingga proses pembukaan rekening penerima manfaat secara kolektif.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Sleman berharap implementasi bansos digital dapat berjalan optimal sehingga bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak secara tepat sasaran, cepat, dan transparan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Komitmen pelestarian seni budaya Jawa terus ditunjukkan oleh IKAPEN Laras Budaya (ILB) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) melalui kegiatan latihan karawitan rutin yang digelar setiap hari Rabu di Ruang Gamelan Pendapa Kromoredjan Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

Kelompok karawitan yang beranggotakan para purna tugas dosen, karyawan, dan alumni UNY tersebut secara konsisten menghidupkan suasana pendapa dengan alunan gamelan Jawa serta tembang-tembang tradisional yang sarat nilai budaya dan filosofi kehidupan.

Selain menjadi tempat latihan rutin, Pendapa Kromoredjan juga menjadi pusat kegiatan seni karawitan di Kalurahan Condongcatur. Pemerintah Kalurahan Condongcatur memberikan jadwal tampil secara bergiliran setiap Kamis Pon bagi sejumlah kelompok karawitan yang ada di wilayah Condongcatur, di antaranya Karawitan Ngesti Laras, Sekar Budaya, Pringgo Budoyo, serta IKAPEN Laras Budaya UNY

Pada Kamis (21/5/2026), ILB UNY kembali tampil membawakan berbagai gendhing klasik dan kreasi Jawa dalam penampilan keduanya pada agenda rutin tersebut. Beragam sajian karawitan ditampilkan dengan penuh kekompakan dan penghayatan, mulai dari bentuk Lancaran, Ketawang, Ladrang, lelagon, hingga tembang dolanan anak.

Beberapa gendhing yang dibawakan antara lain Ladrang Wilujeng, Lancaran Jogja Istimewa, Lancaran IKAPEN UNY, Ladrang Sumyar, Ladrang Sarung Jagung, Lumbung Desa, Waru-Waru Doyong, Pepeling, Manyarsewu, hingga Palaran Pucung.

Ketua ILB UNY, Wien Pudji Priyanto, menjelaskan bahwa ILB UNY saat ini memiliki sekitar 30 anggota aktif yang dibagi menjadi dua kelompok pengrawit, yakni kelompok pemula dan kelompok lanjutan.

“Alhamdulillah, semangat belajar bapak dan ibu pengrawit sangat luar biasa. Kami memiliki motto Regeng, Gayeng, Seneng sebagai semangat dalam melestarikan budaya Jawa melalui seni karawitan,” ujarnya.

ILB UNY juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kalurahan Condongcatur yang telah memberikan dukungan dan ruang bagi berkembangnya seni budaya masyarakat melalui pemanfaatan Pendapa Kromoredjan sebagai pusat kegiatan karawitan.

Menurutnya, keberadaan latihan rutin dan penampilan berkala tersebut tidak hanya menjadi media hiburan dan pelestarian budaya, namun juga mempererat silaturahmi antarpengrawit dan masyarakat.

IKAPEN Laras Budaya UNY juga menyatakan kesiapan untuk mendukung berbagai kegiatan seni dan budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan Condongcatur maupun masyarakat umum. (Wasana / KIM Depok)