Sleman – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kapanewon Depok menggelar Konferensi Kerja di Ngropoh, Condongcatur, Depok, Sleman, Kamis (21/5/2026).

Forum tersebut menjadi ruang evaluasi, penyusunan program, serta penguatan peran organisasi guru dalam mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten Sleman.

Panewu Depok, Rakhmat Harinawan, mengatakan bahwa Konferensi Kerja PGRI merupakan agenda penting dalam kehidupan organisasi.

Melalui forum tersebut, PGRI dapat mengevaluasi pelaksanaan program tahunan, menyusun rencana kerja baru, serta menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO).

“Konferensi kerja ini menjadi momentum untuk melihat kembali capaian organisasi, merumuskan kebutuhan ke depan, dan memastikan program PGRI benar-benar menjawab tantangan pendidikan,” ujarnya.

Menurutnya, PGRI memiliki posisi strategis dalam mendorong peningkatan profesionalisme guru.

Organisasi tersebut tidak hanya menjadi wadah berhimpun para pendidik, tetapi juga ruang penguatan kompetensi, solidaritas, dan perlindungan bagi tenaga pendidik.

Rakhmat menegaskan, perlindungan terhadap guru perlu terus diperkuat agar para pendidik dapat menjalankan tugas secara aman, tenang, dan profesional.

Perlindungan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga martabat profesi guru sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan.

“Guru harus mendapatkan ruang yang aman dalam menjalankan tugas pendidikan. Dengan perlindungan yang baik, guru dapat bekerja lebih optimal dalam membentuk generasi yang unggul dan berdaya saing,” katanya.

Ia juga mengapresiasi peran aktif PGRI Kapanewon Depok sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung kebijakan pendidikan.

Sinergi antara organisasi guru dan pemerintah dinilai penting agar program pendidikan dapat berjalan lebih terarah dan memberi manfaat nyata bagi sekolah maupun peserta didik.

Dalam kesempatan tersebut, Rakhmat berharap Konferensi Kerja PGRI tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi, tetapi juga menjadi wadah refleksi dan perencanaan yang menghasilkan langkah konkret bagi kemajuan pendidikan.

Melalui konferensi kerja tersebut, PGRI Kapanewon Depok diharapkan terus memperkuat kontribusi dalam meningkatkan profesionalisme, kesejahteraan, dan perlindungan guru, sekaligus mendukung terwujudnya pendidikan yang lebih berkualitas di Kabupaten Sleman. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Upaya memperkuat kembali nilai-nilai kesetiakawanan sosial di tengah perubahan sosial dan budaya masyarakat terus digelorakan melalui pendekatan berbasis kearifan lokal. Salah satunya dilakukan lewat Sarasehan Penguatan Nilai-Nilai Kesetiakawanan Melalui Restorasi Sosial Berbasis Budaya Jawa, yang digelar di Aula Kalurahan Sumberrejo, Kapanewon Tempel, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan yang menghadirkan unsur pemerintah, akademisi, praktisi sosial, hingga tokoh masyarakat itu menjadi ruang dialog untuk membahas pentingnya budaya sebagai fondasi membangun solidaritas sosial di tengah tantangan modernisasi, individualisme, dan perubahan pola interaksi masyarakat.

Anggota DPRD DIY Komisi B, Basit Sugiyanto dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan nilai sosial berbasis budaya harus menjadi bagian dari pembangunan daerah dan nasional. Menurutnya, ketahanan sosial masyarakat tidak hanya dibangun melalui infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga melalui penguatan karakter serta budaya gotong royong.

“Budaya Jawa mengandung nilai tepa selira, gotong royong, dan rasa hormat antarsesama. Nilai-nilai ini harus terus dihidupkan agar masyarakat tidak kehilangan jati diri di tengah derasnya arus perubahan zaman,” ujar Basit.

Ia juga menilai forum-forum dialog budaya seperti sarasehan menjadi ruang penting untuk mempertemukan generasi tua dan muda dalam merawat nilai kebersamaan.

“Kalau solidaritas sosial tetap kuat, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan sosial maupun ekonomi ke depan,” tandasnya.

Perwakilan Dinas Sosial DIY, Sapto Parjono menegaskan bahwa restorasi sosial tidak cukup dilakukan melalui pendekatan program semata, melainkan harus menyentuh nilai dan karakter masyarakat. Menurutnya, budaya lokal memiliki kekuatan besar untuk menumbuhkan kembali semangat gotong royong dan kepedulian sosial.

“Budaya Jawa mengajarkan harmoni, empati, dan rasa handarbeni terhadap lingkungan sosial. Nilai-nilai itu sangat relevan untuk menjawab tantangan sosial hari ini, mulai dari konflik sosial, kemiskinan, hingga melemahnya kepedulian antarwarga,” ujarnya.

Akademisi sekaligus Ketua Barahmus DIY, Hajar Pamadhi menilai penguatan budaya lokal perlu ditempatkan sebagai strategi pembangunan manusia. Ia mengatakan, masyarakat yang tercerabut dari akar budaya cenderung kehilangan orientasi sosial dan identitas kolektif.

“Restorasi sosial bukan sekadar menghidupkan tradisi, tetapi membangun kembali cara hidup yang saling menghormati, saling membantu, dan menjaga keseimbangan kehidupan bersama,” katanya.

Sementara itu, praktisi sosial, Sutikan menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya. Menurutnya, pelestarian budaya tidak boleh berhenti pada seremoni, tetapi harus hadir dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Ia menyebutkan bahwa semangat gotong royong, musyawarah, dan solidaritas sosial yang selama ini menjadi ciri masyarakat Indonesia perlu terus dirawat agar tidak tergerus budaya individualistik akibat perkembangan teknologi dan arus globalisasi.

Kegiatan ini juga mempertemukan berbagai unsur masyarakat mulai dari perangkat kalurahan, lembaga sosial, tokoh agama, tokoh perempuan, hingga pemuda. Kehadiran lintas elemen tersebut memperlihatkan bahwa penguatan kesetiakawanan sosial merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

Dalam forum tersebut, para peserta sepakat bahwa pembangunan sosial yang kuat tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kualitas hubungan antarmanusia. Karena itu, budaya lokal dipandang memiliki peran strategis sebagai perekat sosial sekaligus sumber nilai dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berdaya tahan.

Melalui sarasehan ini, semangat restorasi sosial berbasis budaya diharapkan tidak berhenti sebagai wacana, melainkan berkembang menjadi gerakan bersama yang mampu memperkuat karakter bangsa di tengah dinamika zaman. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)

Sleman  — Penguatan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci menghadapi persoalan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks, mulai dari stunting hingga kesehatan jiwa remaja. Semangat itu mengemuka dalam Lokakarya Mini Lintas Sektoral yang digelar Puskesmas Tempel I dan Puskesmas Tempel II di Pendopo Kapanewon Tempel, Sleman pada Kamis (21/5/2026).

Kegiatan tersebut mempertemukan unsur pemerintah, tenaga kesehatan, aparat keamanan, hingga tokoh masyarakat untuk menyusun langkah bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan warga. Hadir dalam forum itu Panewu Tempel, jajaran Polsek dan Koramil Tempel, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, lurah dan kamituwa se-Kapanewon Tempel, kader kesehatan, hingga penggerak PKK dari delapan kalurahan.

Kepala Puskesmas Tempel I sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Puskesmas Tempel II, dr. Diana Kusumawati memaparkan capaian layanan kesehatan selama triwulan pertama 2026 yang secara umum telah memenuhi target.

Namun demikian, ia menegaskan masih terdapat persoalan prioritas yang memerlukan perhatian serius, terutama angka stunting anak dan kesehatan jiwa masyarakat.

“Sebagian besar indikator layanan kesehatan sudah berjalan sesuai target. Tetapi stunting dan kesehatan jiwa masih menjadi tantangan besar yang harus ditangani bersama oleh seluruh unsur masyarakat,” ujar dr. Diana.

Data yang dipaparkan menunjukkan kasus stunting masih ditemukan di seluruh kalurahan di Kapanewon Tempel. Kalurahan Margorejo tercatat memiliki angka tertinggi dengan 20 anak, disusul Lumbungrejo 18 anak, Merdikorejo 14 anak, Banyurejo 13 anak, Mororejo dan Sumberejo masing-masing 12 anak, Pondokrejo 10 anak, serta Tambakrejo 8 anak.

Selain itu, isu kesehatan jiwa juga menjadi perhatian penting. Dalam forum tersebut disampaikan bahwa kasus bunuh diri di Kabupaten Sleman mencapai sembilan kasus, dengan dua kasus berasal dari wilayah Kapanewon Tempel.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dr. Raditya Kusuma Tejamurti mengapresiasi pelaksanaan lokakarya mini lintas sektoral tersebut sebagai ruang evaluasi sekaligus penguatan koordinasi antarinstansi.

Dinas Kesehatan juga mendorong agar pemaparan capaian kinerja Puskesmas Tempel I dan Tempel II dilakukan secara terpisah pada agenda mendatang agar penanganan persoalan kesehatan di masing-masing wilayah bisa lebih fokus dan terukur.

“Permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya harus menjadi prioritas utama dalam program berikutnya,” ujar dr. Raditya.

Sementara itu, Panewu Tempel, Rasyid Ratnadi Sosiawan menekankan pentingnya langkah nyata dalam menekan angka stunting, dimulai dari penguatan kesehatan remaja putri dan ibu hamil. Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan sejak sebelum kelahiran melalui pemenuhan gizi dan edukasi kesehatan keluarga.

“Kalau kesehatan remaja putri dan ibu hamil diperhatikan dengan baik, maka peluang melahirkan generasi yang sehat dan bebas stunting akan semakin besar. Tahun 2026 ini kita berharap tidak ada penambahan kasus baru atau no new stunting,” tegasnya.

Di sisi lain, Kapolsek Tempel, AKP Gunawan Setyabudi, menyoroti pentingnya pembinaan pelajar tingkat SLTP dan SLTA sebagai langkah pencegahan kenakalan remaja dan kejahatan jalanan yang belakangan menjadi perhatian di berbagai daerah.

Hal senada disampaikan perwakilan paguyuban dukuh se-Kapanewon Tempel, Basyori yang menilai keterlibatan tenaga kesehatan, termasuk psikolog dari puskesmas, penting untuk memberikan edukasi kepada pelajar mengenai bahaya narkoba, kesehatan mental, serta risiko perilaku menyimpang di usia remaja.

Forum lintas sektoral ini menjadi gambaran bahwa persoalan kesehatan masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya oleh sektor medis semata. Dibutuhkan sinergi pemerintah, aparat keamanan, sekolah, keluarga, dan masyarakat agar upaya membangun generasi sehat dapat berjalan berkelanjutan. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)

Sleman — Penguatan budaya lokal dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga identitas masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan sosial di tengah derasnya arus modernisasi. Semangat itu mengemuka dalam forum Sinergi Kamituwa Menuju Kalurahan Budaya yang menghadirkan unsur pemerintahan kalurahan, pegiat budaya, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Forum yang digelar pada Kamis (21/5/2026) di Pendopo DPRD Sleman ini, dan dihadiri kamituwa se-Kabupaten Sleman, pegiat budaya, tokoh masyarakat serta pemerhati pendidikan budaya tersebut menegaskan bahwa pembangunan desa tidak cukup hanya berfokus pada infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga harus berpijak pada pelestarian nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Kasie Warisan Budaya Takbenda Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman, Andre Veriangga selaku narasumber menjelaskan bahwa budaya merupakan fondasi utama dalam tata kehidupan masyarakat Yogyakarta.

Menurutnya, kalurahan memiliki peran strategis sebagai ruang tumbuhnya tradisi, nilai gotong royong, dan kearifan lokal.

“Budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga energi untuk membangun masa depan masyarakat yang lebih kuat dan berkarakter,” ujarnya.

Ia menambahkan, konsep pembangunan berbasis budaya sejalan dengan semangat “Jogja Gumregah” yang menempatkan kebudayaan sebagai arus utama pembangunan daerah. Dalam konteks itu, pemerintah kalurahan didorong tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga aktif menjaga tradisi dan membangun kesadaran budaya masyarakat.

Dalam forum tersebut juga dijelaskan bahwa Kamituwa sebagai pelaksana urusan sosial di tingkat kalurahan memiliki peran penting dalam penguatan kegiatan kebudayaan masyarakat, mulai dari pelestarian adat tradisi, pengembangan kesenian rakyat, hingga pendataan objek kebudayaan desa.

Berbagai program yang didorong antara lain inventarisasi potensi budaya desa, pelestarian tradisi lokal seperti nyadran dan merti dusun, hingga pengenalan permainan tradisional kepada generasi muda agar tidak tergerus perkembangan zaman.

Andre menilai, pelibatan masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan pelestarian budaya.

“Ketika masyarakat merasa memiliki budayanya, maka tradisi akan tetap hidup dan menjadi kekuatan sosial yang menyatukan,” katanya.

Penguatan budaya di tingkat desa juga dinilai relevan bagi daerah lain di Indonesia yang memiliki kekayaan tradisi lokal. Di tengah perubahan sosial yang cepat, desa-desa berbasis budaya diyakini mampu menjadi benteng identitas sekaligus ruang pembelajaran nilai kebersamaan, toleransi, dan keberlanjutan.

Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas budaya, kalurahan diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi ruang hidup yang menjaga akar budaya bangsa tetap lestari. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)

Sleman — Upaya pelestarian permainan tradisional atau dolanan anak kembali mendapat perhatian serius di tengah derasnya arus digitalisasi yang memengaruhi pola interaksi generasi muda. Melalui kegiatan “Sosialisasi dan Sarasehan Nguri-uri Dolanan Tradisional: Sinergi Kamituwa Sleman Menuju Kalurahan Budaya”, berbagai elemen masyarakat diajak memperkuat kembali akar budaya lokal sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa.

Kegiatan yang difasilitasi Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X Kementerian Kebudayaan RI itu digelar di Pendopo DPRD Sleman, Yogyakarta, Kamis (21/5/2026), dan dihadiri para kamituwa, pegiat budaya, tokoh masyarakat, hingga pemerhati pendidikan budaya.

Ketua Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia (KPOTI) Sleman, Dr. H. Syukron Arif Muttaqin, menegaskan bahwa pelestarian dolanan tradisional bukan sekadar menjaga warisan leluhur, tetapi juga memperkuat karakter dan identitas budaya masyarakat di tengah modernisasi.

“Dolanan tradisional mengandung nilai gotong royong, kejujuran, sportivitas, dan kebersamaan yang sangat relevan untuk pendidikan karakter generasi muda saat ini. Kami berharap para kamituwa dapat menjadi penggerak pelestarian budaya di tingkat kalurahan agar permainan rakyat tetap hidup dan diwariskan lintas generasi,” ujarnya.

Menurut Syukron, permainan tradisional memiliki fungsi sosial penting karena mampu membangun interaksi langsung antaranak, memperkuat solidaritas, sekaligus menanamkan nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari.

“Melalui sarasehan ini, kami ingin membangun gerakan bersama agar dolanan tradisional tidak hanya dikenang sebagai nostalgia, tetapi benar-benar hadir kembali di ruang sosial masyarakat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak-anak Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan D.I. Yogyakarta, Ernawati Purwaningsih, menekankan bahwa pelestarian budaya harus dimulai dari lingkungan terdekat, termasuk keluarga dan desa.

“Dolanan tradisional bukan hanya permainan, tetapi media pewarisan nilai, karakter, dan identitas budaya bangsa. Jika ini terus dihidupkan bersama, maka generasi muda tidak akan tercerabut dari akar budayanya sendiri,” katanya.

Menurut Ernawati, tantangan utama saat ini adalah menjaga agar budaya tetap relevan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat.

Forum tersebut juga menyoroti kekhawatiran bahwa anak-anak kini lebih akrab dengan gawai dibanding permainan tradisional. Karena itu, revitalisasi dolanan tradisional dinilai perlu dikemas lebih kreatif agar tetap menarik bagi generasi muda.

Melalui konsep “Kalurahan Budaya”, desa didorong menjadi pusat pelestarian tradisi dan ekspresi budaya masyarakat. Semangat nguri-uri budaya dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa pelestarian tradisi bukan sekadar nostalgia, tetapi investasi sosial untuk memperkuat identitas bangsa di tengah dunia yang semakin global. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)