Sleman – Bahasa Jawa sebagai salah satu warisan budaya adiluhung dinilai perlu terus diwariskan kepada generasi muda di tengah derasnya arus perkembangan teknologi digital. Upaya menjaga eksistensi bahasa daerah tersebut menjadi tema utama dalam acara Pendhapa yang disiarkan secara langsung dari studio RRI Pro4 Yogyakarta, Selasa (12/5/2026).

Diskusi budaya tersebut dipandu oleh penyiar RRI Pro4 Yogyakarta, Sugiman Dwi Nurseto dengan menghadirkan dua anggota Paguyuban Sastra Budaya Jawa (Pasbuja) Kawi Merapi Kabupaten Sleman yang juga editor dan penulis buku Veronika Naning serta Ketua Forum Komunitas Informasi Masyarakat (FKIM) Sembada Kabupaten Sleman, Adnan Iman Nurtjahjo sebagai narasumber.

Forum tersebut mengupas tantangan peluang pelestarian bahasa Jawa di era media sosial dan transformasi digital. Dalam diskusi disampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat, khususnya generasi muda yang kini lebih akrab dengan bahasa populer di media sosial dibandingkan penggunaan bahasa daerah. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius apabila tidak diimbangi dengan upaya pewarisan budaya bahasa secara berkelanjutan.

Veronika Naning menegaskan bahwa bahasa Jawa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga mengandung nilai etika, unggah-ungguh, filosofi kehidupan, dan identitas budaya masyarakat Jawa. Menurutnya, pelestarian bahasa Jawa harus dilakukan dengan pendekatan yang adaptif agar mampu diterima generasi muda tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Ia menjelaskan bahwa ruang digital saat ini justru dapat menjadi sarana efektif untuk memperluas penggunaan bahasa Jawa melalui konten kreatif, literasi digital, podcast, video pendek, hingga media pembelajaran berbasis teknologi.

“Dengan cara tersebut, bahasa Jawa dapat tampil lebih dekat, menarik, dan relevan bagi generasi masa kini,” tandasnya.

Sementara itu, Adnan Iman Nurtjahjo menyampaikan bahwa pewarisan bahasa Jawa membutuhkan keterlibatan bersama antara keluarga, sekolah, komunitas, media sosial, media elektronik, dan pemerintah. Menurutnya, penggunaan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari perlu terus dibiasakan agar tidak hanya menjadi bahasa seremonial, melainkan tetap hidup di tengah masyarakat.

Dirinya menambahkan bahwa komunitas informasi masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung literasi budaya berbasis digital. Melalui pemanfaatan media sosial dan platform komunikasi publik, masyarakat dapat diajak untuk lebih bangga menggunakan bahasa Jawa dalam berbagai aktivitas komunikasi modern.

“Kehadiran konten edukatif dan kreatif berbahasa Jawa dinilai mampu menjadi jembatan antara pelestarian budaya dan perkembangan teknologi yang terus bergerak cepat,” ujar Adnan.

Diskusi yang berlangsung secara interaktif dengan para pendengar setia RRI Pro4 Yogyakarta melalui sambungan telepon maupun platform WhatsApp tersebut juga menyoroti pentingnya menciptakan ekosistem digital yang ramah terhadap bahasa daerah.

Melalui acara Pendhapa tersebut, kedua narasumber berharap masyarakat, khususnya generasi muda, semakin sadar akan pentingnya menjaga bahasa Jawa sebagai identitas budaya bangsa. Pewarisan bahasa Jawa di era digital diharapkan tidak hanya menjadi wacana, tetapi diwujudkan melalui penggunaan nyata dalam ruang keluarga, pendidikan, komunitas, hingga media digital sehari-hari. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menggelar Sosialisasi Gerakan 1 Tahun Pra Sekolah kepada PP-PAUD Kapanewon Moyudan, pada Selasa (12/5/2025) di ruang Abhinaya Kapanewon Moyudan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Panewu Anom Moyudan, Ibu PAUD Kapanewon Moyudan, Ibu PAUD Kalurahan, seluruh organisasi Lembaga PAUD, dan Kepala Satuan PAUD se-Kapanewon Moyudan.

Pada kesempatan itu, perwakilan DPC PP – PAUD Kabupaten Sleman sekaligus narasumber, Haryanti mengatakan acara ini mengusung slogan Dari PAUD yang Kuat, Lahir Anak Hebat, sebuah kalimat sederhana yang merefresentasikan tekad dan rumus untuk mencetak Generasi Emas Tahun 2045.

Haryanti menyebut Lembaga PAUD merupakan fondasi mencentak karakter anak bangsa, karena pada masa itu merupakan peeiode emas otak anak, 80 % perkembangan otak terjadi pada masa ini.

“Di PAUD anak bukan hanya belajar bernyanyi atau A, B, C, D. Tetapi sebuah upaya membentuk karakter,” ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa penyelenggara PAUD yang berkualitas tidak hanya terlihat dari kegiatan belajar anak. Tetapi bentuk kasih sayang tertinggi untuk memastikan lembaga ini siap mengelola layanan secara aman, tertib, dan bertanggung jawab.

Pengelola PAUD harus memahami 6 pilar rumah PAUD. Pilar kiri merupakan kekuatan, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Sementara pilar kanan sebagai dukungan, yaitu kemitraan dan orang tua.

“Atap merupakan perlindungan yang berupa sarana dan prasarana. Sedangkan pondasi sebagai kestabilan yang berupa administrasi dan pembiayaan,” tandas Haryanti.

Ia menyebut lembaga PAUD yang baik harus memperhatikan enam aspek. Aspek pertama sarana dan prasarana berupa ruang fisik, ruang belajar, halaman, toilet, alat bermain, serta lingkungan yang aman, bersih, dan mendukung eksplorasi anak.

Aspek kedua, yakni pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi ketersediaan jumlah guru yang memadai serta kemampuan guru dalam memiliki kesabaran, kompetensi, dan keterampilan optimal untuk mengasuh anak usia dini.

“Aspek ke tiga memeriksa denyut nasi layanan, apakah kegiatan anak sudah sesuai usia, membahagiakan, tidak memaksa, serta bebas dari kekerasan fisik maupun verbal. Selanjutnya aspek keempat, administrasi dan manajemen, berupa dokumen lembaga, data anak, program kerja, dan pembagian tugas,” jelas Haryanti.

“Kemitraan orang tua sebagai aspek kelima. Hal ini merupakan bentuk tali silaturahmi. Aspek keenamnya pembiayaan dan keterampilan, sumber pembiayaan yang jelas, transparan, dan cukup untuk untuk menghidupi layanan,” sambungnya. (Giek / KIM Moyudan)

Sleman – Pemerintah memperkuat implementasi kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun sebagai strategi menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045. Penguatan dilakukan melalui Pendidikan Anak Usia Dini PAUD, peningkatan kualitas pendidik, dan pemenuhan gizi sejak masa awal kehidupan.

Komitmen tersebut disampaikan Ibu PAUD Kabupaten Sleman, Parmilah Harda Kiswaya, dalam kegiatan anjangsana di Ruang Abhinaya Kapanewon Moyudan, Selasa (12/5/2025). Kegiatan tersebut dihadiri Panewu Moyudan, Kapolsek, Danramil beserta Forum Pimpinan Kapanewon (Forpimka), Ibu PAUD Kalurahan, dan Kepala Satuan PAUD se-Kapanewon Moyudan.

Parmilah menegaskan, kebijakan ini merupakan program prioritas nasional untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu pendidikan sejak usia dini.

“Anak usia dini berada pada periode emas yang menentukan perkembangan motorik, intelektual, sosial, dan spiritual. Anak perlu ruang untuk bereksplorasi, berimajinasi, serta membangun rasa percaya diri melalui lingkungan belajar,” ujarnya.

Ia menekankan peran strategis guru PAUD dalam membangun karakter anak sejak awal. Pendidik diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, ramah anak, dan mendorong interaksi positif melalui bermain, bertanya, serta kerja sama sosial.

“Lingkungan bahasa, sikap pendidik, dan pola interaksi menjadi fondasi pembentukan karakter sekaligus mempersiapkan anak memasuki jenjang pendidikan dasar,” imbuhnya.

Wajib Belajar 13 Tahun mencakup pendidikan dasar dan satu tahun kelas prasekolah guna memastikan kesiapan belajar anak sebelum memasuki sekolah dasar. Fokusnya pada perluasan akses layanan pendidikan, penyediaan ruang kelas dan satuan pendidikan, peningkatan kualitas pendidik, serta penguatan pemerintah dalam mendukung implementasi kebijakan.

Panewu Moyudan, Dwi Agung Maryoto, menyatakan Kapanewon Moyudan siap melaksanakan kebijakan tersebut meskipun anggaran terbatas.

“Kami berupaya melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta. PKK kami kolaborasikan dengan Akprind dalam penanganan sampah, sedangkan PAUD kami kolaborasi dengan Universitas Negeri Yogyakarta UNY,” tutur Dwi.

Kerja sama ini sudah berjalan di masing-masing kalurahan sebagai bentuk penguatan layanan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.  (Giek / KIM Moyudan)

Sleman — Kesadaran menghadapi perubahan iklim kini tidak lagi hanya menjadi urusan pemerintah pusat atau lembaga internasional. Peran masyarakat dan komunitas warga pun mulai diperkuat melalui Program Kampung Iklim (Proklim), sebuah gerakan yang mendorong masyarakat menjadi pelaku utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Semangat tersebut mengemuka dalam kegiatan verifikasi dan evaluasi Proklim yang dilakukan tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman di salah satu wilayah Padukuhan Jetis, Kalurahan Sumberrejo, Kapanewon Tempel, pada Selasa (12/5/2026).

Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Sri Restuti Nur Hidayah menegaskan bahwa Proklim bukan sekadar kegiatan lomba kebersihan, tetapi gerakan membangun kesadaran kolektif masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

“Harapannya masyarakat bisa memahami aksi-aksi yang dilakukan itu berangkat dari persoalan nyata di lingkungannya. Jadi ada hubungan antara masalah yang dihadapi dengan solusi yang dibangun bersama warga,” ujar Sri Restuti.

Menurutnya, berbagai persoalan lingkungan seperti meningkatnya penyakit berbasis lingkungan, persoalan sampah, hingga ancaman kekeringan perlu direspons melalui aksi konkret yang melibatkan masyarakat secara langsung. Karena itu, Proklim mendorong lahirnya kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Ia mencontohkan, wilayah yang mengalami ancaman kekeringan dapat memperkuat konservasi air melalui pembangunan sumur panen hujan, biopori, penghijauan, hingga penanaman pohon. Langkah tersebut dinilai memiliki dampak besar terhadap ketahanan air dan kualitas lingkungan dalam jangka panjang.

“Penanaman pohon itu bukan hanya membuat lingkungan lebih hijau, tetapi juga bagian dari konservasi air dan menjaga kualitas udara. Semua itu masuk dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” katanya.

Selain konservasi air, pengelolaan sampah menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Proklim. Sri menegaskan bahwa praktik pembakaran sampah terbuka masih menjadi persoalan serius karena menghasilkan emisi gas rumah kaca yang memperparah perubahan iklim global.

“Kalau emisi terus meningkat, dampaknya bisa memicu cuaca ekstrem, hujan badai, longsor, banjir bandang hingga kekeringan berkepanjangan. Karena itu, pengelolaan sampah yang benar menjadi bagian penting dari upaya mitigasi,” jelasnya.

Selain memperbaiki kualitas lingkungan, gerakan Proklim juga dinilai memperkuat budaya gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Berbagai kegiatan seperti kerja bakti lingkungan, pengelolaan sampah mandiri, penghijauan kawasan, hingga pemanfaatan pekarangan kini mulai tumbuh sebagai kebiasaan baru di sejumlah wilayah.

Sri berharap berbagai aksi lingkungan yang dilakukan masyarakat tidak berhenti pada proses penilaian semata, tetapi berkembang menjadi budaya kolektif yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Intinya, selain menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan asri, semua ini juga untuk edukasi anak cucu kita. Harapannya mereka tetap bisa hidup di lingkungan yang lestari dan berkualitas,” tuturnya. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)

Sleman — Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, krisis air, dan persoalan sampah yang semakin kompleks, Padukuhan Jetis, Kalurahan Sumberrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, menunjukkan bahwa solusi lingkungan dapat tumbuh dari kekuatan masyarakat dan budaya gotong royong.

Melalui Program Kampung Iklim (Proklim), masyarakat Jetis membangun ketahanan lingkungan sekaligus memperkuat ekonomi dan kehidupan sosial warga secara berkelanjutan.

Semangat tersebut terlihat dalam kegiatan evaluasi Proklim Kabupaten Sleman Tahun 2026 yang digelar di aula padukuhan setempat, Selasa (12/5/2026). Kegiatan ini melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), LSM OISCA, hingga jajaran Forkompimkap Tempel.

Di wilayah seluas 28,7 hektare tersebut, masyarakat tidak hanya menjalankan program penghijauan dan pengelolaan sampah, tetapi juga mengembangkan sistem ketahanan pangan, konservasi air, pertanian terpadu, hingga wisata edukasi berbasis lingkungan.

Ketua Program Kampung Iklim Jetis, Gandung Sunardi mengatakan gerakan lingkungan yang dibangun masyarakat lahir dari kesadaran bersama untuk menjaga keberlanjutan hidup generasi mendatang.

“Program Kampung Iklim bukan hanya soal penilaian atau penghargaan. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat memiliki rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan tempat mereka hidup,” ujar Gandung.

Menurutnya, keberhasilan program lingkungan tidak dapat dilepaskan dari budaya gotong royong yang masih kuat di tengah masyarakat. Hampir seluruh kelompok warga di Jetis terlibat aktif dalam berbagai kegiatan Proklim.

“Kami melibatkan semua unsur masyarakat, mulai dari kelompok tani, pemuda, ibu-ibu PKK, hingga anak-anak. Harapannya, kepedulian lingkungan menjadi budaya yang terus hidup, bukan sekadar kegiatan sesaat,” katanya.

Padukuhan Jetis memiliki lebih dari 25 kelompok organisasi masyarakat aktif yang mendukung pelaksanaan Proklim, mulai dari kelompok tani, peternakan, perikanan, UMKM, komunitas seni budaya, hingga sekolah alam berbasis edukasi lingkungan.

Berbagai aksi nyata dilakukan warga sebagai bentuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Di sektor pertanian, masyarakat menerapkan pola tanam ramah lingkungan melalui pertanian terpadu, penggunaan pupuk organik, serta pengendalian hama berbasis bahan alami.

Sementara dalam pengelolaan sampah, warga mengembangkan sistem rumah sampah, komposting limbah rumah tangga, hingga gerakan pengurangan pembakaran sampah terbuka yang menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca.

Lurah Sumberrejo, Anjar Purwanto menilai gerakan Proklim menjadi ruang pembelajaran bersama dalam membangun kesadaran lingkungan dari tingkat akar rumput.

“Kami berharap semangat gotong royong masyarakat dalam menjaga lingkungan ini terus berkembang. Ketahanan lingkungan tidak bisa dibangun sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat,” ujarnya.

Selain bergerak di bidang lingkungan, Kampung Jetis juga mengembangkan potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal. Kelompok UMKM Srikandi, misalnya, berhasil mengolah pangan lokal menjadi berbagai produk kreatif yang telah meraih sejumlah penghargaan tingkat kabupaten.

Kawasan Kampung Bambu Jetis juga berkembang menjadi ruang edukasi konservasi yang telah menerima kunjungan mahasiswa dan pelajar dari berbagai daerah hingga mancanegara.

Gerakan lingkungan berbasis masyarakat seperti yang berkembang di Jetis menjadi gambaran bahwa upaya menghadapi perubahan iklim tidak selalu harus dimulai dari proyek besar. Dari kampung-kampung kecil dengan semangat kebersamaan, langkah nyata menjaga bumi justru tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)