Sleman – Bhabinkamtibmas Kalurahan Banyuraden mengikuti kegiatan pelatihan tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kamis (7/5/2026). Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang aman, sehat, dan sesuai ketentuan syariat Islam menjelang Hari Raya Iduladha.

Kegiatan yang diampu oleh Kamituwa Banyuraden, Agus Nurdalmadi menghadirkan Sekretaris Presidium Juru Sembelih Halal Daerah Istimewa Yogyakarta, Syarifudeen Loqman selaku sebagai pemateri.

Dihadapan 40 perwakilan takmir masjid dan mushola di wilayah Banyuraden, Syarifudeen Loqman menjelaskan tentang tata cara penyembelihan hewan kurban yang benar sesuai syariat Islam, mulai dari pemilihan hewan, pemeriksaan kesehatan, teknik penyembelihan, hingga penanganan daging kurban agar tetap higienis dan layak konsumsi.

Ia juga memberikan pengetahuan perihal pentingnya memperhatikan aspek kesejahteraan hewan selama proses penyembelihan.

Selain teori, peserta juga diberikan simulasi dan praktik dasar teknik penyembelihan hewan kurban yang benar. Syarifudeen menerangkan pentingnya penggunaan peralatan yang tajam dan steril guna meminimalkan rasa sakit pada hewan serta menjaga kualitas daging kurban yang akan dibagikan kepada masyarakat.

Selain itu, Ia menekankan perlunya pengelolaan limbah hasil penyembelihan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Peserta diajak memahami prosedur kebersihan lokasi penyembelihan, pengolahan limbah organik, hingga tata cara distribusi daging kurban yang tertib dan merata kepada warga yang membutuhkan.

Bhabinkamtibmas Banyuraden, Kehadiran Aipda Suyanto dalam pelatihan tersebut merupakan bentuk dukungan Kepolisian Sektor Gamping terhadap kegiatan pembinaan masyarakat, khususnya dalam menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ibadah kurban di lingkungan masyarakat.

Aipda Suyanto mengungkapkan bahwa pelatihan seperti ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat agar pelaksanaan ibadah kurban dapat berjalan tertib, aman, serta sesuai aturan agama maupun kesehatan lingkungan.

“Kegiatan ini menjadi sarana untuk mempererat komunikasi antara aparat keamanan dan masyarakat,” tandas Aipda Suyanto.

Ia pun mendukung penuh berbagai kegiatan edukasi masyarakat yang memiliki nilai sosial dan keagamaan. Kehadirannya dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif menjelang Iduladha 1447 Hijriyah.

Sementara itu, Carik Banyuraden, Hendy Indra Utama mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak dalam kegiatan tersebut, termasuk dukungan dari Bhabinkamtibmas yang aktif hadir di tengah masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah kalurahan, tokoh agama, dan aparat keamanan dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan yang aman dan lancar,” terangnya.

Adanya pelatihan ini, diharapkan para panitia kurban dan masyarakat Banyuraden dapat memahami tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam sekaligus menerapkan standar kebersihan dan kesehatan yang baik. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Bhabinkamtibmas Kalurahan Ambarketawang turut dilibatkan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Laporan Hasil Kinerja Pemerintah Kalurahan Ambarketawang bulan April 2026, yang dilaksanakan pada Kamis (7/5/2026) di Ruang Multimedia, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping.

Forum tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat sinergi antar unsur pemerintah kalurahan bersama aparat keamanan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rapat koordinasi dihadiri oleh Lurah Ambarketawang, Sumaryanto, pamong kalurahan, dukuh, beserta staf Kalurahan Ambarketawang. Kehadiran Bhabinkamtibmas dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen Kepolisian Sektor Gamping untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi aktif dengan pemerintah kalurahan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam rapat tersebut, masing-masing unsur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama bulan April 2026. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai bidang pelayanan masyarakat, pembangunan wilayah, administrasi pemerintahan, hingga kondisi sosial kemasyarakatan yang berkembang di wilayah Kalurahan Ambarketawang.

Bhabinkamtibmas Kalurahan Ambarketawang, Aiptu Ibnu Prastowo menyampaikan pentingnya menjaga situasi kamtibmas yang kondusif melalui kerja sama lintas sektor. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah kalurahan, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan menjadi kunci utama dalam mencegah potensi gangguan keamanan maupun permasalahan sosial di lingkungan masyarakat.

Selain itu, rapat koordinasi tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana bertukar informasi terkait perkembangan situasi wilayah, termasuk upaya deteksi dini terhadap potensi kerawanan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

“Dengan adanya koordinasi rutin, setiap persoalan di tingkat masyarakat diharapkan dapat segera diantisipasi dan diselesaikan secara bersama-sama,” jelas Aiptu Ibnu.

Ia pun mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, meningkatkan kepedulian sosial, serta aktif melaporkan apabila terdapat potensi gangguan keamanan di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, peran aktif masyarakat dinilai sangat penting dalam menciptakan wilayah yang aman, nyaman, dan harmonis.

Lurah Ambarketawang, Sumaryanto mengapresiasi keterlibatan aktif Bhabinkamtibmas dalam berbagai kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan. Kehadiran aparat kepolisian dinilai mampu memberikan rasa aman sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan publik di tingkat kalurahan.

“Lewat kegiatan rapat koordinasi, kami harap terjalin sinergitas yang semakin kuat antara Pemerintah Kalurahan Ambarketawang dengan aparat keamanan dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan masyarakat yang optimal, serta situasi kamtibmas yang tetap aman dan kondusif,” pinta Sumaryanto di hadapan peserta rapat. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Sebanyak 75 siswa kelas 4 dan 5 SD Muhammadiyah Banyuraden, Sleman mengikuti Program Istana untuk Rakyat (Istura) di Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung Yogyakarta, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan edukatif tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari penguatan literasi sejarah, wawasan kebangsaan, serta pendidikan karakter bagi peserta didik.

Melalui program tersebut, para siswa memperoleh kesempatan untuk mengenal secara langsung salah satu Istana Kepresidenan Republik Indonesia yang memiliki nilai historis penting dalam perjalanan bangsa.

Gedung Agung Yogyakarta merupakan satu dari lima Istana Kepresidenan resmi Republik Indonesia bersama Istana Merdeka, Istana Bogor, Istana Cipanas, dan Istana Tampaksiring

Dalam kegiatan kunjungan, para siswa mendapatkan penjelasan mengenai sejarah Gedung Agung yang pernah menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia ketika ibu kota negara dipindahkan ke Yogyakarta pada tahun 1946.

Pada masa revolusi tersebut, Presiden Soekarno menggunakan Gedung Agung sebagai tempat berkantor sekaligus kediaman resmi selama pemerintahan berada di Yogyakarta.

Selain mempelajari sejarah pemerintahan Republik Indonesia, para siswa juga diajak mengunjungi sejumlah ruangan bersejarah yang berada di kawasan istana, di antaranya Ruang Garuda, Ruang Diponegoro, Ruang Jamuan VVIP, Ruang Kesenian, serta Ruang Sudirman yang menjadi lokasi pelantikan Jenderal Besar Sudirman sebagai Panglima TNI pada 3 Juni 1947.

Kepala SD Muhammadiyah Banyuraden, Maria Ulfa, menyampaikan bahwa Program Istura memberikan pengalaman pembelajaran yang kontekstual dan mendalam bagi siswa karena materi sejarah tidak hanya dipelajari melalui buku, tetapi juga melalui pengamatan langsung terhadap situs bersejarah nasional.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun karakter peserta didik, khususnya dalam menanamkan nilai nasionalisme, penghargaan terhadap perjuangan bangsa, serta kecintaan terhadap sejarah Indonesia.

“Kegiatan ini memberikan pengalaman belajar yang sangat bermakna bagi siswa. Anak-anak dapat melihat secara langsung berbagai ruang dan peninggalan sejarah yang memiliki peran penting dalam perjalanan Republik Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini menjadi sarana pembelajaran untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan menumbuhkan semangat cinta tanah air sejak dini.

Ia menambahkan, sekolah terus mendorong pelaksanaan pembelajaran berbasis pengalaman sebagai upaya memperkaya pengetahuan siswa sekaligus membangun karakter generasi muda yang berintegritas, berwawasan luas, dan memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai kebangsaan.

“Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan sejarah, tetapi juga mampu memahami makna perjuangan para pendiri bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan serta menjaga keberlangsungan Republik Indonesia,” tandasnya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Pondokrejo melaksanakan Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) dalam rangka penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BUMKal Migunani Pondokrejo Tahun 2025 pada Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Jawatan Kemakmuran Kapanewon Tempel, Erdi Kawat Projo, Utari, Lurah Pondokrejo, R. Widayatma, Ketua BPKal, Ahmad Sugianto, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam forum tersebut, Direktur BUMKal Migunani Pondokrejo, Zaki Wiryawan, menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait pengelolaan dan perkembangan unit usaha BUMKal selama tahun 2025.

“Penyampaian laporan ini kami lakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada pemerintah kalurahan dan masyarakat,” ujarnya.

Lurah Pondokrejo, R. Widayatma, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengelola BUMKal Migunani atas kerja dan upaya yang telah dilakukan selama satu tahun terakhir.

“Kami berharap keberadaan BUMKal dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Pondokrejo,” tutur Widayatma.

Sementara itu, Ketua BPKal, Ahmad Sugianto menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kalurahan, pengurus BUMKal, dan masyarakat agar program usaha yang dijalankan mampu berkembang secara berkelanjutan.

Kegiatan Muskalsus berlangsung dengan lancar dan penuh suasana musyawarah. Acara ditutup dengan sesi diskusi dan masukan dari peserta yang hadir sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pengelolaan BUMKal Migunani Pondokrejo ke depan. (Prasetya Wibowo KIM SENYUM TEMPEL)

Sleman – Upaya percepatan penurunan stunting terus diperkuat di berbagai daerah melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat.

Dalam forum rembuk stunting yang digelar Kamis (7/5/2026) di Ruang Pertemuan Kalurahan Margorejo, Tempel, Sleman, pemerintah kalurahan bersama jajaran puskesmas, kader kesehatan, dan lintas sektor menegaskan bahwa persoalan stunting tidak dapat diselesaikan hanya oleh sektor kesehatan semata. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat, mulai dari keluarga, lingkungan, hingga pemangku kebijakan.

“Rembug stunting bukan sekadar agenda rutin, tetapi forum penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat langkah bersama dalam mencegah lahirnya generasi yang mengalami hambatan tumbuh kembang,” ujar perwakilan Puskesmas Tempel 1, Sartika  dalam paparannya.

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa tantangan stunting masih memerlukan perhatian serius. Di wilayah Kapanewon Tempel misalnya, persentase kasus stunting pada 2025 tercatat mencapai 4%, dengan sejumlah wilayah mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kalurahan Margorejo menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kasus yang cukup tinggi, yakni 29 balita atau sekitar 5,29% dari total sasaran.

Meski demikian, perkembangan awal tahun 2026 menunjukkan sinyal positif. Tren stunting di wilayah kerja Puskesmas Tempel I mengalami penurunan bertahap dari Januari hingga Maret 2026. Jumlah balita yang masuk kategori stunting turun dari 116 kasus pada Januari menjadi 86 kasus pada Maret. Penurunan ini dinilai sebagai hasil dari penguatan pemantauan balita, intervensi gizi, serta peningkatan edukasi keluarga.

Dalam diskusi juga terungkap bahwa penyebab stunting sangat kompleks dan saling berkaitan. Faktor dominan yang ditemukan antara lain asupan gizi yang belum memadai, tingginya paparan asap rokok dalam keluarga, riwayat ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK), hingga kondisi sosial ekonomi keluarga.

Sartika menambahkan, validasi data menjadi langkah krusial agar penanganan lebih tepat sasaran. Karena itu, kerja sama lintas sektor antara pemerintah kalurahan, kader posyandu, puskesmas, dan masyarakat terus diperkuat agar intervensi tidak berhenti pada pendataan semata.

“Pencegahan stunting harus dimulai dari keluarga. Edukasi kepada orang tua, terutama terkait pola makan, kesehatan ibu hamil, sanitasi, dan lingkungan sehat menjadi kunci utama,” tandasnya.

Pemerintah sendiri terus mendorong penanganan stunting sebagai agenda prioritas nasional. Selain menyangkut kesehatan anak, stunting juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan, mulai dari kemampuan belajar hingga produktivitas ekonomi.

Melalui penguatan rembuk stunting di tingkat komunitas, daerah diharapkan tidak hanya mampu menurunkan angka stunting secara statistik, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa investasi terbesar bangsa sesungguhnya terletak pada kualitas generasi mudanya. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)