Sleman – Salah satu faktor yang kini menjadi perhatian serius dalam penanganan stunting adalah tingginya paparan asap rokok di lingkungan rumah tangga. Hal itu mengemuka dalam kegiatan rembuk stunting Kalurahan Margorejo, Tempel, yang digelar Kamis (7/5/2026) di ruang pertemuan Kalurahan Margorejo.

Kegiatan rembuk stunting tersebut turut dihadiri Kepala Puskesmas Tempel I, Kepala Balai KB, Ketua PKK, para dukuh, kader kesehatan, bidan desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta kader pembangunan manusia (KPM).

Lurah Margorejo, Abdul Aziz Muh Ridwan menekankan pentingnya sinkronisasi data stunting agar program penanganan yang dijalankan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, kesamaan data antar lembaga dan unsur pelaksana menjadi fondasi penting dalam menentukan langkah intervensi di lapangan.

“Sinkronisasi data stunting harus diperkuat supaya program yang dijalankan bisa tepat sasaran dan tidak terjadi perbedaan data yang terlalu jauh. Penanganan stunting membutuhkan kerja sama semua pihak,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa upaya penanganan stunting tidak cukup hanya melalui bantuan atau program sesaat, tetapi memerlukan komitmen jangka panjang dari seluruh elemen masyarakat.

Dalam sesi materi, Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) Kapanewon Tempel, Edi Santosa menyoroti masih tingginya kebiasaan merokok di lingkungan keluarga yang berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak.

“Lingkungan perokok menjadi salah satu faktor yang cukup besar pengaruhnya terhadap stunting. Anak-anak yang setiap hari terpapar asap rokok tentu lebih rentan mengalami gangguan kesehatan dan tumbuh kembang,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa paparan asap rokok dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada ibu hamil dan balita. Karena itu, masyarakat didorong mulai membangun gerakan Usaha Berhenti Merokok (UBM), sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan keluarga yang lebih sehat.

“Kalau ingin menurunkan stunting, pola hidup keluarga juga harus berubah. Salah satunya dengan mengurangi bahkan menghentikan kebiasaan merokok di rumah,” katanya.

Sementara itu, Pendamping Desa, Ariyanto Wibowo menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rembuk stunting yang dinilai menjadi yang pertama digelar di wilayah Kapanewon Tempel.

“Kami mengapresiasi karena kegiatan ini menjadi yang pertama di Kapanewon Tempel. Ini langkah baik untuk menyatukan persepsi dan sinkronisasi data supaya angka stunting yang muncul tidak berbeda jauh,” katanya.

Menurut Ariyanto, rembuk stunting bukan sekadar forum diskusi, tetapi juga menjadi bagian penting dari evaluasi dan pelaporan kondisi stunting selama 2025–2026 sekaligus penyusunan arah program pembangunan ke depan.

“Rembuk stunting ini menjadi forum pelaporan perkembangan selama tahun 2025–2026 dan hasilnya nanti menjadi bahan dalam menyusun program di RKP Kalurahan,” tandasnya.

Melalui forum seperti ini, pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa penanganan stunting memerlukan pendekatan menyeluruh, mulai dari perbaikan gizi, lingkungan sehat, hingga penguatan sinergi data dan program pembangunan di tingkat desa. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)

Sleman — Kegiatan penyuluhan tentang biopori dan pengolahan sampah organik berlansung di Aula Puskesmas Depok II, pada Kamis (7/5/2026). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Alvin Hidayat yang memberikan edukasi dihadapan para kader kesehatan Puskesmas Depok II.

Pada kesempatan itu, Alvin menjelaskan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

“Sampah dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Sampah organik berasal dari sisa makhluk hidup seperti sisa makanan dan daun, sampah anorganik seperti plastik dan kaleng. Sedangkan sampah B3 merupakan sampah berbahaya yang memerlukan penanganan khusus,” ujarnya.

Selain itu, peserta juga dijelaskan mengenai cara memilah sampah, pemanfaatan biopori, hingga pengolahan sampah organik menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Kegiatan berlangsung dengan suasana interaktif dan penuh antusias. Para peserta terlihat aktif menyimak materi serta mengajukan berbagai pertanyaan terkait pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing.

Tingginya antusiasme peserta menunjukkan kepedulian kader kesehatan terhadap kebersihan lingkungan dan upaya menjaga kesehatan masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan para kader kesehatan dapat menjadi pelopor dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, sehat, dan ramah lingkungan. (Tri Suhartati KIM Depok)

Sleman — Puskesmas Depok II menggelar kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakordasi) Kader pada Kamis (7/5/2026) di Aula Puskesmas Depok II. Kegiatan ini diikuti kader kesehatan perwakilan dari 40 Posyandu di wilayah Condongcatur, sebagai upaya memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Depok II.

Kegiatan dipandu oleh Promkes Puskesmas Depok ll, Pramija Ujiana yang menyampaikan koordinasi pelaksanaan kegiatan kesehatan selama bulan Mei serta melakukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan dan mencari solusi guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Dalam Rakordasi tersebut dibahas berbagai program pelayanan kesehatan masyarakat, pelaksanaan Posyandu, kegiatan kader di wilayah, serta penguatan sinergi antara kader kesehatan dan pihak puskesmas agar program kesehatan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Pramija juga menyampaikan bahwa transformasi Posyandu dalam bentuk pelayanan seluruh siklus hidup masyarakat melalui enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan bidang sosial.

“Bidang pendidikan mendukung edukasi masyarakat, layanan PAUD, serta peningkatan pengetahuan kesehatan keluarga. Bidang kesehatan mencakup pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, dewasa hingga lansia, termasuk imunisasi, pemeriksaan kesehatan, dan pencegahan penyakit,” ujarnya.

“Bidang pekerjaan umum mendukung terciptanya lingkungan sehat melalui penyediaan sanitasi, air bersih, drainase, dan pengelolaan sampah. Bidang perumahan rakyat berfokus pada penyediaan rumah layak huni dan lingkungan tempat tinggal yang sehat,” smabungnya.

Kemduian bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mendorong terciptanya keamanan lingkungan, kesiapsiagaan bencana, serta perlindungan warga. Sedangkan bidang sosial memberikan pendampingan bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, keluarga miskin, serta penanganan berbagai persoalan sosial di masyarakat.

Selain menerima materi, para kader juga diberi kesempatan menyampaikan masukan, permasalahan, dan kondisi yang ditemui di masyarakat sebagai bahan evaluasi bersama.

Pada sesi berikutnya, perwakilan Puskesmas Depok II, Bidan Rindang menyampaikan materi mengenai pendataan PUS (Pasangan Usia Subur) dan WUS (Wanita Usia Subur) sebagai bagian dari upaya pemutakhiran data kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Depok II.

Sementara itu, perwakilan Puskesmas Depok II, Bernardeta Dewantari memaparkan berbagai layanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat di Puskesmas Depok II agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal.

“Para kader kami harapkan lebih peka terhadap kondisi sekitar karena masih ditemukan kasus gangguan jiwa yang belum terdeteksi sehingga memerlukan perhatian dan kewaspadaan bersama,” tandasanya.

Melalui kegiatan Rakordasi Kader ini, Puskesmas Depok II berharap sinergi antara tenaga kesehatan dan kader semakin kuat sehingga pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Depok dapat berjalan lebih baik, berkesinambungan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (Tri Suhartati KIM Depok)

Sleman — Kesadaran akan pelestarian lingkungan kini mulai ditanamkan sejak dini dalam fondasi rumah tangga di wilayah Kapanewon Depok. Sebanyak 27 pasangan calon pengantin (catin) mengikuti program Calon Pengantin Peduli Lingkungan (Caping) yang dipusatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Rabu (6/5/2026). Program ini mewajibkan para pasangan yang akan menikah untuk melakukan aksi nyata bagi alam sebelum mereka melangkah ke pelaminan.

Dalam pelaksanaannya, puluhan pasangan tersebut diajak melakukan berbagai aksi konservasi mulai dari penebaran benih ikan di perairan lokal hingga penanaman pohon. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap pernikahan tidak hanya sah secara administrasi dan agama, tetapi juga memiliki dampak positif bagi keberlanjutan ekosistem di lingkungan sekitar.

Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Depok, Sunhaji, menjelaskan bahwa Caping merupakan program unggulan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Ia menegaskan bahwa program ini bukan sekadar formalitas tambahan, melainkan sebuah ikhtiar besar untuk menanamkan nilai-nilai ekoteologi dalam kehidupan berkeluarga. Dengan cara ini, setiap pasangan diharapkan memahami bahwa menjaga keharmonisan alam merupakan bagian integral dari tanggung jawab manusia.

“Caping menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap lingkungan sekaligus ikhtiar membangun masa depan yang lebih baik. Melalui program ini, pasangan calon pengantin diharapkan memiliki kesadaran ekologis sejak awal membangun keluarga. Kami ingin mereka memahami bahwa membangun rumah tangga yang sakinah juga berarti harus peduli terhadap kelestarian bumi tempat mereka tinggal nantinya,” ujar Sunhaji di sela kegiatan.

Lebih lanjut, Sunhaji menambahkan bahwa implementasi nilai-nilai ramah lingkungan ini penting untuk diinternalisasi oleh generasi muda. KUA Depok berupaya mendorong lahirnya budaya baru di mana momen pernikahan menjadi simbol kepedulian terhadap krisis lingkungan yang tengah terjadi. Dengan melakukan aksi nyata seperti menanam pohon, pasangan catin secara simbolis sedang menanam kebaikan untuk masa depan anak cucu mereka kelak.

Melalui program berkelanjutan ini, Kementerian Agama Kabupaten Sleman berharap lahirnya keluarga-keluarga baru yang memiliki literasi lingkungan yang kuat. Inisiatif Caping diharapkan dapat menginspirasi wilayah lain untuk mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam setiap aspek layanan publik, sehingga gerakan pelestarian alam menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat secara luas. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mempercepat langkah strategis untuk mengatasi krisis sampah daerah dengan mendorong terbentuknya Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) di seluruh wilayah. Program ini menjadi tumpuan utama dalam mewujudkan visi “Sleman Tuntas Sampah” yang ditargetkan merambah hingga padukuhan pada tahun 2029 mendatang.

Sebagai bagian dari upaya sosialisasi kebijakan tersebut, DLH Sleman menggelar pertemuan koordinasi yang menyasar wilayah Kapanewon Moyudan pada Rabu (6/5/2026). Agenda yang berlangsung di Ruang Rapat Abhinaya ini dihadiri oleh jajaran Lurah se-Kapanewon Moyudan, para Dukuh, Petugas Pendamping Pengelola Sampah (P3S), serta penggiat lingkungan setempat. Pertemuan ini menjadi krusial mengingat permasalahan sampah di Sleman sudah dalam tahap yang membutuhkan penanganan luar biasa dari tingkat akar rumput.

Perwakilan DLH Sleman, Vitasari, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rapor kinerja pengelolaan sampah di Sleman yang menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Data mencatat kinerja pengelolaan pada tahun 2022 berada di angka 63 persen, namun merosot tajam menjadi 42 persen pada 2023, dan kembali turun menjadi 24 persen pada 2024. Meskipun pada tahun 2025 terdapat kenaikan tipis menjadi 26 persen, kondisi ini tetap dianggap sebagai peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Rapor kinerja pengelolaan di Sleman dari tahun ke tahun yang mengalami penurunan ini menjadi alarm bagi kita semua untuk memperkuat pengelolaan sampah langsung di tingkat padukuhan. Keputusan yang diambil harus cepat dan tepat karena sampah yang tidak terkelola akan merusak lingkungan dan berdampak buruk bagi kesehatan warga,” ujar Vitasari di hadapan peserta sosialisasi.

Lebih lanjut, Vitasari menjelaskan bahwa pembentukan KPSM di setiap padukuhan telah masuk dalam Program Strategis Bupati Sleman melalui RPJMD 2025-2029. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah daerah untuk menjamin pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Target utamanya adalah memastikan setiap rumah tangga dapat mengolah sampahnya secara mandiri atau melalui kelompok kecil, sehingga beban pembuangan ke tempat pembuangan akhir dapat ditekan secara drastis.

“KPSM diharapkan mampu mengelola sampah langsung dari sumbernya, mengurangi pembuangan ke luar wilayah, dan yang terpenting adalah menciptakan nilai ekonomi bagi warga melalui pengolahan sampah organik maupun anorganik. Kita ingin di tahun 2029, seluruh padukuhan di Sleman sudah memiliki sistem pengelolaan mandiri yang mapan,” tegas Vitasari.

Gayung bersambut, Panewu Moyudan, Dwi Agung Maryoto, menyatakan kesiapan wilayahnya untuk mendukung target tersebut. Saat ini, di wilayah Moyudan telah berdiri Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) yang menaungi 30 KPSM aktif. Pihaknya juga telah memperkuat struktur pengawasan dengan membentuk Pendamping Kawasan dan menempatkan petugas P3S baik di tingkat kapanewon maupun kalurahan untuk memastikan program berjalan sinkron.

“Kami menyadari bahwa masalah sampah tidak bisa diselesaikan sendiri. Selain membentuk tim pendamping, kami juga telah melakukan kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta untuk mencari solusi teknologi pengolahan yang tepat. Semoga upaya kolektif ini bisa menjadi jawaban atas permasalahan sampah di Moyudan dan mendukung target Sleman secara luas,” tutur Dwi Agung Maryoto menutup keterangannya. (Giek/KIM Moyudan)